PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pemerintah pusat mendorong percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menekankan kolaborasi lintas sektor dan penguatan ekonomi lokal. Salah satu fokus utama adalah mencegah kebocoran anggaran ke luar daerah (capital flight) serta memastikan rantai pasok pangan berbasis produksi lokal.
Tenaga Ahli Bidang Pengawasan MBG Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Simon Petrus Kamlasi, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan percepatan operasional MBG di Kupang, Jumat (10/4/2026).
Simon menjelaskan, materi yang disampaikannya menitikberatkan pada strategi implementasi kebijakan MBG di daerah, termasuk kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih serta seluruh pemangku kepentingan di NTT.
“Program ini bukan sekadar intervensi gizi, tetapi juga harus menjadi penggerak ekonomi lokal. Petani, peternak, dan pelaku usaha pangan harus menjadi bagian utama dalam rantai pasok,” ujarnya.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan perputaran uang di tingkat bawah. Menurut dia, pemerintah harus mampu menangkap peluang agar dana MBG benar-benar beredar di masyarakat lokal, bukan justru mengalir ke luar daerah.
Simon mencontohkan, praktik pembelian bahan pangan dari luar daerah seperti Surabaya harus segera dihentikan jika komoditas serupa tersedia di NTT. Hal ini, menurut dia, sering terjadi akibat lemahnya koordinasi dan belum optimalnya peran kelembagaan lokal.
“Jangan sampai telur, daging, atau sayur didatangkan dari luar, padahal tersedia di daerah sendiri. Ini yang kita cegah agar tidak terjadi capital flight,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Koperasi Merah Putih dalam mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Koperasi diharapkan menjadi simpul distribusi utama yang menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan dapur MBG.
Selain itu, Simon menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pengelola dapur dan pelaku koperasi, agar mampu menangkap peluang ekonomi yang muncul dari program ini.
Dalam aspek kualitas, ia memastikan percepatan program tidak boleh mengabaikan standar higienitas dan keamanan pangan. Sertifikasi dapur MBG, menurut dia, harus tetap memenuhi standar Badan Gizi Nasional, meskipun prosesnya didorong agar lebih cepat dan tidak berbelit.
“Kita ingin percepatan, tetapi mutu tetap terjaga. Jangan sampai terjadi kasus-kasus yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, juga mengemuka sejumlah rekomendasi, antara lain penyederhanaan mekanisme pengurusan sertifikasi dapur MBG agar lebih cepat tanpa mengurangi standar, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Simon menegaskan, organisasi pelaksana MBG di daerah tidak boleh berjalan sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar program berjalan efektif hingga tingkat desa.
“Pengelola di daerah harus aktif berkoordinasi. Mereka memegang peran penting dan tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.
Dari sisi implementasi, pemerintah mencatat ratusan titik SPPG telah melalui proses penilaian dan siap dioperasikan dalam waktu dekat. Secara nasional, program ini ditargetkan menjangkau wilayah terpencil, termasuk kawasan timur Indonesia seperti NTT.
Namun, Simon mengakui tantangan pembangunan fasilitas di daerah terpencil tidak ringan, mulai dari keterbatasan akses, mahalnya distribusi material, hingga minimnya pelaku usaha yang bersedia terlibat.
“Tidak mudah membangun di wilayah terpencil. Ini butuh komitmen, bukan semata bisnis, tetapi juga panggilan sosial,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan dalam beberapa bulan ke depan ratusan dapur MBG mulai beroperasi, termasuk puluhan titik di kabupaten-kabupaten di NTT. Program ini diharapkan dapat menjangkau kelompok sasaran, terutama anak-anak dan masyarakat rentan, secara bertahap.
Turut hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut antara lain Direktur Kerja Sama dan Kemitraan Badan Gizi Nasional Herry Chandra, Tenaga Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Florencio Mario Vieira, Tenaga Ahli DPD RI Brigjen Pol Ismet Hariadi, serta Tenaga Ahli Menteri Koperasi Rudi Wijaya.
Melalui percepatan program MBG, pemerintah berharap NTT tidak hanya mengalami perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga kebangkitan ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.(Rjb)