PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nelson OBet Matara, menyoroti sejumlah catatan penting terhadap kinerja pemerintah daerah dalam Sidang Paripurna yang digelar di Aula DPRD NTT, Senin (4/5/2026). Ia menekankan perlunya pembenahan menyeluruh, khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Dalam pandangannya, Nelson menyebutkan bahwa DPRD memberikan ruang kepada Gubernur NTT beserta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan perbaikan. Ia memahami bahwa tahun ini merupakan periode awal kepemimpinan gubernur, sehingga sejumlah kekurangan masih dapat dimaklumi.
“Ini tahun pertama, tentu kita maklumi. Namun, keterbatasan APBD tidak boleh menjadi alasan menurunnya semangat kerja. Justru harus mendorong lahirnya inovasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Nelson mengungkapkan, DPRD melalui badan anggaran telah menghasilkan berbagai rekomendasi yang dinilai cukup komprehensif. Namun, ia menyayangkan masih adanya pertanyaan DPRD terkait pembangunan yang belum dijawab secara memadai oleh pemerintah.
Salah satu sorotan utama adalah fokus pemerintah yang dinilai masih terbatas pada intensifikasi pajak kendaraan bermotor, tanpa diimbangi optimalisasi potensi pajak digital maupun penguatan produk lokal. Menurutnya, peluang peningkatan pendapatan daerah seharusnya dapat digarap lebih luas.
Selain itu, ia juga mengkritisi pembentukan tim-tim baru di luar struktur OPD yang dinilai berpotensi membebani anggaran. “Kalau OPD yang ada bisa dimaksimalkan, tidak perlu lagi membentuk tim tambahan yang justru menambah biaya,” katanya.
Program NTT Mart turut menjadi perhatian. Nelson menilai konsep program tersebut sudah baik, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam pemilihan lokasi usaha yang kurang strategis sehingga berdampak pada pemasaran produk lokal.
Ia mencontohkan, jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang dinilai berhasil karena didukung kajian bisnis dan penentuan lokasi yang tepat. “Produk lokal kita bagus, seperti jambu mete dan tembakau, tetapi pemasaran melalui NTT Mart belum optimal karena lokasi kurang strategis,” ujarnya.
Selain sektor perdagangan, Nelson juga menyoroti program pariwisata, termasuk kegiatan balap sepeda, serta sektor pendidikan yang dinilai perlu evaluasi lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya setiap kegiatan pemerintah memiliki dampak nyata bagi masyarakat
“Setiap program harus membawa manfaat langsung bagi rakyat. Jangan sekadar kegiatan seremonial tanpa hasil yang jelas,” katanya.
DPRD, lanjut Nelson, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap rekomendasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah. Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.