PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu lumbung sapi nasional. Berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 56 Tahun 2026, kuota pengeluaran sapi potong dari NTT ditetapkan sebanyak 51.784 ekor. Untuk menjaga kualitas genetik ternak lokal, sapi jantan yang diperdagangkan ke luar daerah wajib memiliki bobot minimal 275 kilogram.
Namun, di balik besarnya kuota tersebut, persoalan klasik berupa keterbatasan transportasi laut dan birokrasi perizinan masih menjadi hambatan utama yang menggerus keuntungan peternak maupun pelaku usaha.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Edie, menjelaskan bahwa distribusi sapi menuju pasar utama seperti Kalimantan dan Jakarta idealnya menggunakan kapal khusus ternak Camara Nusantara melalui Pelabuhan Tenau dan Wini. Kapal tersebut mampu menjaga penyusutan bobot sapi di bawah delapan persen selama perjalanan.
Masalah muncul ketika permintaan meningkat, terutama menjelang Idul Adha. Keterbatasan armada kapal ternak memaksa pengiriman dialihkan menggunakan kapal kargo umum yang tidak dirancang untuk mengangkut ternak hidup.
“Akibatnya, penyusutan bobot sapi bisa mencapai lebih dari 15 persen. Bahkan terdapat risiko kematian ternak akibat cuaca buruk dan minimnya fasilitas bongkar muat khusus,” kata Edie.
Kondisi tersebut diperparah oleh terbatasnya infrastruktur rantai dingin di NTT. Hingga kini, hanya tiga Rumah Potong Hewan (RPH) di provinsi tersebut yang telah mengantongi sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sehingga pengembangan industri hilir peternakan masih menghadapi banyak kendala.
Persoalan lain datang dari aspek birokrasi. Perwakilan DPD Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Daging Sapi Indonesia (PEPPSI) NTT, Meidel Amtiran, menilai proses perizinan yang berlapis mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga karantina masih membebani pelaku usaha.
Menurutnya, pembagian kuota pengeluaran sapi dalam dua tahun terakhir juga dinilai kurang transparan dan beberapa kali memicu sengketa hukum.
Selain biaya retribusi pasar, pakan di penampungan, serta kewajiban karantina selama tujuh hari, kerugian terbesar justru berasal dari penyusutan bobot sapi selama pengangkutan laut menggunakan kapal kargo.
“Jika bobot sapi menyusut 10 hingga 15 persen, kerugian sangat besar. Pada akhirnya, peternak rakyat di tingkat hulu yang paling sering menanggung dampaknya melalui penurunan harga jual,” ujar Meidel.
Untuk menjawab persoalan tersebut, kalangan akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) menawarkan solusi berbasis riset. Salah satunya melalui pemanfaatan pakan konsentrat berbahan baku putak atau batang pohon gewang yang dikembangkan oleh peneliti Undana.
Dalam diskusi tersebut juga direkomendasikan perluasan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar peternak memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produktivitas.
Sementara itu, penerapan pakan berbasis putak dinilai mampu meningkatkan sekaligus menjaga bobot sapi dalam waktu relatif singkat. Inovasi tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengurangi kerugian akibat penyusutan bobot selama distribusi antarpulau, sekaligus memperkuat daya saing peternakan sapi NTT sebagai penyangga kebutuhan daging nasional.(Rjb)