PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Upaya mempercepat pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Rabu (22/7/2026), untuk meninjau langsung progres proyek strategis yang diproyeksikan menjadi penggerak konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, bersama Wakil Ketua Komisi V Robert Rouw dan sejumlah anggota dewan, disambut Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma di Bandar Udara Komodo. Turut hadir Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT.
Peninjauan difokuskan pada ruas Jalan Lingkar Utara Flores yang menjadi salah satu proyek strategis nasional. Jalur ini dirancang sebagai alternatif penghubung Reo–Labuan Bajo melalui ruas Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi. Kehadirannya dinilai penting karena tidak hanya membuka akses antardaerah, tetapi juga memperkuat konektivitas menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Terminal Tipe A Waeklambu, hingga Pelabuhan Pengumpan Reo.
Sejak 2015, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menangani pembangunan sepanjang 78,55 kilometer dengan nilai investasi sekitar Rp165,43 miliar. Namun, pekerjaan masih menyisakan tantangan besar.
Kepala BPJN NTT, Janto, menjelaskan total panjang Jalan Lingkar Utara Flores mencapai 141,291 kilometer. Dari jumlah itu, baru 53,875 kilometer yang telah beraspal, sementara 43,515 kilometer masih berupa jalan tanah dan 33,125 kilometer belum tersambung sama sekali.
“Penyelesaian proyek direncanakan bertahap mulai 2027 hingga 2031, termasuk pembangunan sejumlah jembatan. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp1,079 triliun,” ujarnya saat memaparkan perkembangan proyek.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menilai kunjungan Komisi V DPR RI menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tetap memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di NTT. Menurutnya, kehadiran Jalan Lingkar Utara Flores akan membuka akses wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi sekaligus mempercepat distribusi barang, jasa, dan kunjungan wisatawan.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan pembebasan lahan.
Menurutnya, kepastian lahan yang bersih dari sengketa menjadi syarat utama agar pembangunan tidak kembali tertunda dan anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan.
Usai meninjau lokasi proyek, rombongan melanjutkan agenda ke Kantor Bupati Manggarai Barat untuk menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan mitra kerja Komisi V DPR RI. Pertemuan tersebut membahas langkah percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores agar proyek dapat selesai sesuai tahapan dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembangunan jalan ini diharapkan menjadi salah satu fondasi penting pemerataan pembangunan di Pulau Flores. Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, proyek tersebut juga diproyeksikan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, memperlancar distribusi logistik, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan utara Flores.