Pemangku Adat Timor Beri Ruang bagi Imelda Anin dan Jajaran Manajemen Bekerja Selama Masa Transisi, Pelayanan Anggota Jadi Pertimbangan Utama
PATROLI CIA COM PROVINSI NTT – Persoalan internal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Swasti Sari memasuki babak baru. Pemangku Masyarakat Adat,
Keputusan tersebut disampaikan Yoseph di kediamannya di Kupang, Kamis (19/11/2026), setelah mendengarkan berbagai masukan dan pertimbangan dari sejumlah tokoh senior masyarakat adat Timor.
Menurut Yoseph, keputusan itu tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan kelembagaan koperasi, tetapi lebih mengutamakan pertimbangan kemanusiaan dan keberlangsungan pelayanan kepada anggota.
Ia menilai, anggota koperasi harus tetap mendapatkan hak pelayanan, termasuk akses terhadap simpanan dan kebutuhan administrasi, meskipun organisasi sedang menghadapi perbedaan pandangan internal.
Salah satu contoh yang disampaikan Yoseph adalah kebutuhan seorang ibu hamil yang mengandalkan simpanannya di koperasi untuk memenuhi keperluan persalinan. Dalam kondisi seperti itu, kelancaran pelayanan koperasi menjadi sangat penting bagi anggota.
Karena itu, menurut dia, persoalan internal tidak seharusnya sampai menghambat kepentingan masyarakat yang telah mempercayakan simpanannya kepada koperasi.
Yoseph juga mengingatkan bahwa membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia menjadi anggota koperasi bukan pekerjaan mudah. Kepercayaan tersebut harus dijaga melalui pelayanan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan anggota.
Ia berharap Imelda Anin bersama seluruh jajaran manajemen dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk kembali menjalankan tugas kelembagaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan hak-hak anggota tetap terlindungi.
Tiga Poin Maklumat Pemangku Adat
Penerimaan permohonan tersebut dituangkan dalam maklumat Pemangku Masyarakat Adat, Budaya dan Peradaban Meo Naek Teflopo Nok in Meonbin An bi Pah Timor tertanggal 18 November 2026.
Ada tiga hal utama yang menjadi isi maklumat tersebut.
Pertama, mengabulkan permohonan GM KSP Kopdit Swasti Sari, Imelda Anin, untuk kepentingan pelayanan kemanusiaan dan kesejahteraan anggota koperasi di mana pun berada.
Kedua, memberikan kesempatan kepada GM beserta seluruh jajaran manajemen untuk menggunakan ruangan, sarana, dan prasarana milik pemangku adat sebagai kantor pusat sementara selama masa transisi.
Ketiga, apabila muncul hambatan, tantangan, atau gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas, jajaran manajemen diminta segera berkoordinasi dengan Pemangku Utama Masyarakat Adat Timor.
Maklumat tersebut dibacakan oleh Liurai Malaka, Dominikus Tey Seran, dengan disaksikan sejumlah tokoh adat dan sesepuh masyarakat dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur.
Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Frid Djubida dari masyarakat adat Sabu, Hengki Tefnai dari Timor, Dominikus Tey Seran dan Theo Seran dari Malaka, Ali Antonius dari Manggarai, Klemens Hala dari Lamaholot, serta Jofer Leoanak dari Rote.
Permohonan Bantuan di Tengah Persoalan Internal
Sebelumnya, Imelda Anin melalui surat Nomor 373/GM/KSP/KSS/C/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 mengajukan permohonan bantuan fasilitas ruangan, sarana, dan prasarana kantor pusat selama masa transisi.
Dalam surat tersebut, Imelda juga meminta dukungan perlindungan moral, budaya, dan keamanan bagi jajaran manajemen serta karyawan agar tetap dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada anggota.
Permohonan itu muncul di tengah polemik pengelolaan dan kepengurusan Kopdit Swasti Sari yang belum sepenuhnya menemukan penyelesaian.
Namun, persoalan mengenai dugaan penghalangan aktivitas manajemen juga mendapat bantahan dari pihak Yohanes Sason Helan.
Dalam keterangan tertulis pada 16 November 2026, Sason Helan membantah dirinya bersama pengurus dan pengawas Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) menghalangi Imelda memasuki kantor pusat koperasi di Oeba, Kota Kupang.
Sason menyatakan pihaknya tidak pernah mengusir Imelda. Ia justru mengklaim telah melayangkan surat pemanggilan mulai dari Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3. Ia juga menyebut adanya persoalan pengelolaan keuangan yang menurutnya perlu dipertanggungjawabkan kepada anggota.
Dengan demikian, perbedaan keterangan antara kedua pihak masih menjadi bagian dari persoalan internal koperasi yang perlu diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Di tengah dinamika tersebut, keputusan Pemangku Masyarakat Adat Timor memberikan fasilitas sementara diharapkan dapat membuka ruang bagi keberlangsungan pelayanan koperasi.
Sebab, pada akhirnya, kepentingan anggota dan kepercayaan masyarakat merupakan hal yang harus tetap dijaga oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam Kopdit Swasti Sari.(Rjb)