PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, bersama jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) Kecamatan Jerebuu dan Pemerintah Desa Naruwolo, menunjukkan aksi solidaritas dengan memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga korban bunuh diri di Desa Naruwolo.

Aksi kemanusiaan itu diberikan kepada keluarga YBS, warga setempat yang meninggal dunia pada 29 Januari 2026. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam, terutama bagi dua anak yang ditinggalkan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngada, Wilfridus Muga, mengatakan kehadiran partai di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab moral dan ideologis untuk berdiri bersama rakyat, tidak hanya dalam situasi suka, tetapi juga dalam duka.
“Kami datang dengan hati terbuka, membawa dukungan dan bantuan sebagai wujud kepedulian. Kami ingin memastikan keluarga tidak merasa sendirian dalam menghadapi musibah ini,” ujar Wilfridus kepada media, Jumat (6/2/2026).
Selain bantuan moril dan material, DPC PDI Perjuangan Ngada memberikan perhatian khusus terhadap masa depan pendidikan anak-anak korban. Secara simbolis, Wilfridus Muga memberikan beasiswa pendidikan kepada kedua anak tersebut, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Beasiswa itu akan dikelola melalui Lembaga Pendidikan Citra Bakti Malanusa. Seluruh biaya pendidikan, termasuk kebutuhan penunjang lainnya, ditanggung langsung oleh Wilfridus Muga bersama keluarganya.
“Pendidikan adalah investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Kami ingin memastikan anak-anak ini tetap memiliki harapan dan semangat untuk meraih cita-cita, meskipun sedang menghadapi kehilangan besar,” kata Wilfridus.
Serap Aspirasi dan Dorong Perbaikan Sekolah
Dalam kunjungan tersebut, DPC PDI Perjuangan Ngada juga menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari para kepala sekolah di Desa Naruwolo. Salah satu persoalan mendesak adalah kerusakan gedung SDN Rutojawa akibat bencana longsor.
Kerusakan tersebut dinilai mengancam kelangsungan proses belajar mengajar. DPC PDI Perjuangan berkomitmen untuk memperjuangkan perbaikan fasilitas sekolah agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tetap terjamin.
Selain itu, melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Ngada, partai juga menyalurkan beasiswa pendidikan tinggi kepada dua calon mahasiswa asal Desa Naruwolo yang lolos Program Indonesia Pintar (PIP).
Kedua calon mahasiswa tersebut akan melanjutkan studi di Kampus Citra Bakti Malanusa pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Musik.
Wilfridus menegaskan bahwa partai akan menjadikan peristiwa ini sebagai momentum penguatan aksi kemanusiaan yang lebih sistematis. Ke depan, seluruh struktur partai hingga tingkat bawah akan melakukan pendataan anak-anak kurang mampu untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Partai hadir bukan hanya berbicara, tetapi bertindak. Kesulitan rakyat adalah panggilan perjuangan kami,” kata Wilfridus.(Peter)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Hujan deras yang turun tanpa jeda disertai angin puting beliung melanda Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bencana cuaca ekstrem itu merusak sedikitnya 14 rumah warga di RT 13 dan RT 14, RW 04 dan RW 05. Atap beterbangan, dinding roboh, dan puluhan warga harus menyelamatkan diri di tengah hujan dan angin kencang

Sejumlah rumah mengalami kerusakan berat. Beberapa di antaranya kehilangan atap sepenuhnya akibat terjangan angin. Peristiwa ini kembali menegaskan kerentanan kawasan permukiman di Kota Kupang terhadap bencana hidrometeorologi yang kian sering terjadi.
Di tengah suasana duka itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur hadir langsung di lokasi terdampak pada Minggu (18/1/2026). Kehadiran partai politik tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan disertai penyaluran bantuan darurat kepada warga korban bencana.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTT Yunus Takandewa menyampaikan langsung empati dan dukungan kepada warga saat meninjau lokasi di Kisbaki, salah satu titik terdampak paling parah. Ia menegaskan bahwa penderitaan warga merupakan panggilan moral bagi partai.
“Luka rakyat adalah luka PDI Perjuangan. Ini luka kita bersama,” ujar Yunus di hadapan warga yang masih berjuang memulihkan diri dari trauma dan kehilangan.
Yunus menjelaskan bahwa kehadiran partai di tengah bencana merupakan bagian dari nilai ideologis PDI Perjuangan serta pelaksanaan arahan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, agar seluruh struktur partai senantiasa berdiri bersama rakyat, terutama dalam situasi krisis.
“Kami akan terus hadir bersama warga sampai kondisi benar-benar pulih. Hari ini kami datang membawa bantuan darurat, dan ke depan kami akan terus memantau serta berkoordinasi dengan DPC Kota Kupang dan Baguna agar warga tidak menghadapi musibah ini sendirian,” kata Yunus.
Bantuan disalurkan melalui kerja sama DPD PDI Perjuangan NTT dan DPC PDI Perjuangan Kota Kupang, didukung Anggota DPR RI Stevano Risky Adranacus. Turut hadir Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Perempuan, dan Anak Elisabeth Yuliana Adoe, Ketua Baguna DPD PDI Perjuangan NTT Simon Petrus Nilli, serta unsur badan dan sayap partai. Bantuan berupa sembako diserahkan sebagai bagian dari respons tanggap darurat.
Warga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Ketua RT 13 Yohana Naitboho menyebut bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban warga terdampak.
“Kami berterima kasih atas kepedulian DPD dan DPC PDI Perjuangan. Bantuan ini memberi kekuatan bagi warga yang sedang mengalami kesulitan,” ujar Yohana.
Hal senada disampaikan Ketua RW 05 Dian Rihi. Menurut dia, kehadiran langsung dan uluran tangan yang diberikan menjadi penguat di tengah kecemasan warga pascabencana.
Sebagai tindak lanjut, DPD PDI Perjuangan NTT membuka Posko Bencana di Sekretariat DPD sebagai pusat koordinasi bantuan dan penggalangan solidaritas. Partai juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong membantu para korban.
Di tengah cuaca yang masih tidak menentu, Yunus menegaskan satu pesan utama: solidaritas sosial menjadi fondasi utama dalam menghadapi bencana.
“Ketika rumah runtuh dan harapan terguncang, solidaritas adalah fondasi yang harus tetap berdiri,” ujarnya.(Team)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Angin  puting beliung yang disertai hujan deras kembali menguji kesiapsiagaan Kota Kupang menghadapi bencana hidrometeorologi. Di Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, sedikitnya 14 rumah warga di RT 13 dan RT 14, RW 04 dan RW 05, rusak berat diterjang angin kencang, Minggu (18/1/2026). Atap rumah beterbangan, dinding roboh, dan puluhan warga terpaksa menyelamatkan diri tanpa perlindungan memadai.

Peristiwa ini menambah daftar panjang bencana cuaca ekstrem di Kota Kupang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik dampak kerusakan fisik, bencana ini kembali menyingkap persoalan mendasar: lemahnya mitigasi bencana dan belum optimalnya perlindungan pemerintah terhadap kawasan permukiman rentan.
Sebagian besar rumah yang rusak berada di wilayah dengan struktur bangunan sederhana dan minim penguatan konstruksi. Hingga kini, warga mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi sistematis terkait kesiapsiagaan bencana angin kencang maupun jalur evakuasi darurat. Padahal, berdasarkan catatan kebencanaan daerah, Kota Kupang termasuk wilayah rawan bencana hidrometeorologi, terutama pada puncak musim hujan.
Di tengah situasi darurat itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur turun langsung ke lokasi terdampak. Kehadiran partai politik tersebut disertai penyaluran bantuan darurat bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTT Yunus Takandewa menyampaikan empati sekaligus penegasan sikap partai terhadap penderitaan warga. Ia menyebut bencana ini seharusnya menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kebijakan.
“Luka rakyat adalah luka kita bersama. Namun lebih dari itu, peristiwa ini harus menjadi alarm agar mitigasi bencana tidak terus diabaikan,” ujar Yunus saat meninjau lokasi.
Yunus menilai kehadiran negara tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah daerah, menurut dia, perlu memastikan langkah pencegahan, pemetaan wilayah rawan, serta penguatan bangunan warga menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang.
“Bencana bukan hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga soal kesiapan. Negara harus hadir sebelum dan sesudah bencana, bukan hanya ketika rumah sudah runtuh,” katanya.
Bantuan darurat disalurkan melalui kerja sama DPD PDI Perjuangan NTT dan DPC PDI Perjuangan Kota Kupang, didukung Anggota DPR RI Stevano Risky Adranacus. Sejumlah unsur partai dan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) turut menyerahkan bantuan sembako kepada warga.
Sementara itu, warga berharap pemerintah kota segera turun tangan secara lebih konkret. Ketua RT 13 Yohana Naitboho mengatakan sebagian warga kini tinggal sementara di rumah kerabat karena rumah mereka tidak lagi layak huni.
“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah, bukan hanya bantuan sesaat. Rumah kami rusak berat dan kami tidak tahu sampai kapan bisa kembali,” ujarnya.
Ketua RW 05 Dian Rihi menambahkan bahwa bencana ini memperlihatkan ketimpangan perlindungan bagi warga di kawasan permukiman padat.
“Setiap musim hujan kami selalu khawatir. Tapi sampai sekarang belum ada program nyata untuk memperkuat rumah warga atau perlindungan lingkungan,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, DPD PDI Perjuangan NTT membuka Posko Bencana di Sekretariat DPD sebagai pusat koordinasi bantuan. Namun, langkah ini sekaligus menegaskan kekosongan peran negara di tingkat awal bencana, ketika warga membutuhkan respons cepat dan terorganisasi.
Bencana di Manutapen menjadi pengingat keras bahwa perubahan iklim telah meningkatkan intensitas cuaca ekstrem. Tanpa kebijakan mitigasi yang terencana, terpadu, dan berpihak pada warga rentan, bencana serupa berpotensi terus berulang—dengan korban yang semakin besar.(Team)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya untuk selalu siaga dan hadir di tengah masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam yang kerap melanda wilayah NTT. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Apel Siaga Bencana yang digelar di Sekretariat DPD PDI Perjuangan NTT, Senin (29/12).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT, Patris Lali Wolo, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menjadi prinsip utama partai dalam menghadapi berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, hingga erupsi gunung api yang rawan terjadi di NTT.
“Pegangan utama kita adalah kesiapsiagaan. NTT merupakan wilayah rawan bencana, sehingga seluruh elemen partai harus selalu siap, sigap, dan responsif. Ini adalah perintah langsung Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kader hadir bersama rakyat, menolong dengan cepat, dan bekerja dengan hati,” ujar Patris.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan tidak hanya hadir dalam momentum politik, tetapi juga dalam situasi krisis kemanusiaan. Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan didorong untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kemampuan teknis, serta profesionalisme dalam penanganan bencana.
“Partai harus hadir sebelum, saat, dan setelah bencana. Kita harus mampu menolong, menyapa, dan meringankan beban rakyat. PDI Perjuangan akan selalu berdiri bersama rakyat, menangis dan bangkit bersama rakyat,” tegasnya.
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Perempuan dan Anak DPD PDI Perjuangan NTT, Lili Adoe, menambahkan bahwa komitmen tersebut diwujudkan melalui pernyataan sikap bersama seluruh jajaran partai. PDI Perjuangan, katanya, berkomitmen merawat Pertiwi dan bersinergi dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi bencana.
“Melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), PDI Perjuangan siap bekerja bersama rakyat, mulai dari tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan partai terhadap keselamatan rakyat,” ujar Lili.
Sementara itu, Koordinator Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Eltari Kupang, Helny Yofin Mega Milla, mengingatkan bahwa ancaman bencana di NTT dapat terjadi kapan saja. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi cuaca ekstrem, banjir, longsor, dan gempa bumi, terutama memasuki musim hujan.
“BMKG terus menyediakan informasi resmi terkait cuaca, gempa bumi, dan potensi bencana lainnya. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mengakses informasi dari sumber resmi agar tidak terjebak hoaks,” katanya.
Hal senada disampaikan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi NTT, Gasper Losa Manisa. Menurutnya, NTT merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci utama.
“Bencana bisa terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapan adalah kunci keselamatan. Kolaborasi antara pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mengurangi risiko bencana,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, PDI Perjuangan NTT juga menyampaikan pernyataan komitmen bersama, antara lain menjaga dan merawat lingkungan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memastikan kesiapsiagaan di seluruh tahapan bencana—pra, saat, dan pascabencana.
Apel siaga ini menjadi penegasan bahwa PDI Perjuangan NTT menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama, sekaligus memperkuat pesan bahwa menghadapi bencana adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan solidaritas, gotong royong, dan kesiapan berkelanjutan.

ENDE, PATROLICIA COM NTT.        Dugaan pencemaran lingkungan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ropa di Desa Keliwimbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, memasuki fase mengkhawatirkan. Air sumur warga berubah hitam, debu batu bara menyelimuti permukiman tiap hari, dan hasil tangkapan nelayan berubah warna. Warga hidup dalam ancaman polusi, namun pengelola PLTU bungkam.

Bagi warga Keliwimbu, polusi bukan lagi ancaman masa depan—melainkan kenyataan yang mereka hirup, konsumsi, dan lihat setiap hari.

Aloysius, warga yang ditemui di muara belakang PLTU, menyebut perubahan lingkungan itu sebagai “kehancuran pelan-pelan”.

“Air sumur kami sudah hitam. Piring dan gelas semua ikut hitam. Debu masuk sampai ke makanan,” ujarnya, Senin (24/11/2025). Ia menambahkan, daun sayur tertutup debu hitam sehingga harus dicuci berkali-kali. “Sayur tidak segar lagi. Debunya ada terus. Bukan sehari dua hari.”

Muara Menghitam, Ikan Gelap, dan Debu di Pesisir

Pemantauan lapangan Kompas menemukan aliran limbah pekat berwarna hitam—mirip oli bekas—mengucur dari pipa PVC di pagar PLTU menuju muara. Bau menyengat tercium dari air yang seharusnya menjadi ruang hidup biota laut.

Ikan tangkapan warga yang berasal dari muara berwarna gelap dan berminyak. “Kalau mau makan ikan, harus cuci sampai lima kali. Kami takut anak-anak sakit,” kata Aloysius.

Di pesisir, pasir pantai berubah abu-abu gelap karena tertutup debu batu bara. Asap putih dari cerobong PLTU terlihat stabil bergerak mengikuti arah angin menuju pemukiman warga. Pada jam-jam tertentu, langit sekitar dusun tampak kabur oleh partikel halus hasil pembakaran batu bara

Tumpukan Batu Bara Terbuka, Limbah Mengalir, Tanpa Proteksi Memadai

Di sisi utara kompleks PLTU, tumpukan batu bara dibiarkan terbuka tanpa penutup. Rumput liar tumbuh di sela-selanya—tanda bahwa area itu lama tidak dikelola sesuai standar penyimpanan material berbahaya.

Beberapa excavator terlihat bolak-balik mengangkut batu bara ke ruang pembakaran. Namun yang membuat para warga cemas adalah pipa pembuangan limbah yang dipasang nyaris menempel fondasi pagar. Air limbah yang dialirkan gelap, kental, dan berminyak.

Jika benar limbah ini tidak melewati proses pengolahan optimal, maka air laut, air tanah, dan ekosistem pesisir berada dalam ancaman jangka panjang

Peringatan Keras: Polusi Batu Bara Bisa Mematikan

Ketua Satgas Anti Korupsi DPD I Partai Golkar NTT, Kasmirus Bara Bheri, menilai kondisi yang terjadi di PLTU Ropa sudah di luar batas kewajaran.

“Partikel PM2.5 dari batu bara bisa membunuh pelan-pelan. Masuk ke paru-paru, masuk ke darah,” ujarnya geram.

Ia mengingatkan bahwa polusi batu bara secara nasional diperkirakan menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahun. Penyakit jantung, stroke, kanker paru, hingga infeksi saluran pernapasan akut adalah dampak paling dominan.

“Ini bukan isu kecil. Ini soal nyawa warga. Kalau limbah mengandung arsenik atau logam berat, air tanah bisa rusak bertahun-tahun. Tidak ada alasan bagi PLTU untuk abai,” tegasnya.

Kasmirus berencana membawa temuan ini ke Gubernur NTT, Menteri Lingkungan Hidup, dan institusi gereja. “Masalah ini butuh langkah cepat, bukan janji. Regulasi harus ditegakkan.

Manajemen PLTU Ropa Bungkam

Saat dikonfirmasi pada Minggu (30/11/2025), Manajer PLTU Ropa Nanda Tarigan tidak memberikan jawaban. Pesan konfirmasi wartawan hanya dibalas oleh staf SDM bernama Daniel dengan satu kalimat pendek: “Selamat pagi, Bapak.”

Hingga berita ini terbit, tidak ada penjelasan resmi terkait perubahan warna air sumur, aliran limbah hitam ke muara, atau sebaran debu yang mencapai permukiman warga

Catatan Redaksi: Urgensi Pengawasan Lingkungan

Kasus PLTU Ropa di Ende menegaskan kembali urgensi pengawasan ketat terhadap pembangkit listrik berbasis batu bara, terutama di kawasan permukiman padat. Tanpa koreksi cepat, warga Keliwimbu terancam hidup di tengah polusi yang dapat membahayakan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT LABUAN BAJO  Sebanyak 2.600 pohon kedondong darat ditanam di kawasan Pulau Komodo sebagai bagian dari program adaptasi iklim sekaligus strategi pelestarian ekosistem satwa liar, termasuk Komodo. Penanaman ini digagas oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerja sama dengan mitra konservasi dan masyarakat lokal.

Tanaman kedondong dipilih karena memiliki keunggulan sebagai tanaman tahan kering. Dengan karakteristik batang yang menyimpan air, kedondong sangat cocok ditanam pada musim kemarau dan mampu bertahan di lahan tandus khas wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Kalau ditanam di musim hujan, batang kedondong justru mudah membusuk. Jadi kami tanam justru saat musim kemarau agar bisa langsung tumbuh kuat. Ini menjadi bagian dari mitigasi krisis iklim dan solusi nyata menghadapi kekeringan,” kata Kepala Bappeda Manggarai Barat, Tuames Ka, dalam keterangannya.

Sebanyak 2.600 pohon kedondong ini ditanam menggunakan sistem stek yang bibitnya didatangkan dari daratan Flores. Selain mendukung ketahanan pangan dan ekonomi rumah tangga desa di sekitar kawasan konservasi, kedondong juga berfungsi ekologis sebagai pakan bagi satwa liar.

“Kehadiran tanaman ini akan menarik satwa-satwa kecil yang menjadi bagian dari rantai makanan Komodo. Jadi secara tidak langsung kita sedang memperbaiki keseimbangan ekosistem yang sempat terganggu,” jelas Tuames.

Ia menambahkan, upaya ini bukan sekadar penghijauan, melainkan juga penguatan ekonomi lokal. Dengan penanaman kedondong, warga memiliki alternatif penghasilan dari hasil panen buah maupun produk turunan lainnya.

Lebih penting lagi, penanaman dilakukan dengan pendekatan konservasi ketat, yakni hanya di zona yang tidak mengganggu habitat utama Komodo dan satwa endemik lainnya.

“Ini adalah contoh nyata bahwa konservasi dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Selama dilakukan dengan perencanaan dan tanggung jawab, masyarakat bisa dilibatkan tanpa merusak fungsi taman nasional,” tegasnya.

Inisiatif ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk komunitas pelestari lingkungan dan akademisi yang menilai pendekatan berbasis tanaman lokal lebih berkelanjutan dibanding model konservasi eksklusif(rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.        Kasus keracunan makanan bergizi yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang pada Selasa (22/7/2025) terus menuai sorotan. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur, Anita Gah, melakukan kunjungan langsung ke sekolah tersebut pada Kamis (24/7/2025) dan mendesak Pemerintah Kota Kupang segera mengevaluasi sistem distribusi makanan bergizi di sekolah-sekolah.

Dalam kunjungannya, Anita menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang menyebabkan sejumlah siswa harus dirawat akibat diduga mengonsumsi makanan yang tidak layak. Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kualitas makanan, mulai dari proses pengolahan hingga distribusinya ke sekolah.

“Saya minta Pemerintah Kota Kupang, terutama Pak Wali Kota, untuk segera memanggil semua vendor penyedia makanan bergizi yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Jangan hanya dibagikan saja, tapi juga diawasi proses memasaknya, penyajiannya, dan standar kebersihannya,” tegas Anita.

Sayur Asam, Daging Masih Merah: Pemerintah Diminta Transparan

Anita mengungkapkan laporan yang ia terima dari orang tua dan pihak sekolah menyebutkan bahwa terdapat sayur yang berulang kali disajikan dan potongan daging yang masih tampak mentah atau kurang matang.

“Kalau seperti ini, anak-anak jadi korban. Mereka bukan hanya sakit, tapi juga kehilangan hak untuk belajar. Sekarang banyak siswa yang harus belajar dari rumah. Ini bukan persoalan ringan,” lanjutnya dengan nada prihatin.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak penyedia makanan bergizi. “Kalau perlu, buka semua prosesnya secara terbuka. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi di sekolah lain.”

Pemerintah Kota Diminta Turun Tangan Serius

Politisi Demokrat itu juga meminta Pemerintah Kota Kupang, selaku otoritas pendidikan dan kesehatan di daerah, untuk memberikan pendampingan penuh kepada siswa yang terdampak, termasuk menanggung seluruh biaya pengobatan.

“Kesehatan dan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas. Kita tidak bisa anggap ini sebagai insiden biasa. Pemerintah harus hadir, bukan hanya di saat darurat, tapi juga dalam memastikan sistemnya diperbaiki,” ujar Anita.

Ia berharap agar seluruh pihak, baik sekolah, dinas terkait, maupun vendor makanan, duduk bersama melakukan evaluasi dan perbaikan secara komprehensif.

Korban Belajar dari Rumah, Dampak Pendidikan Harus Diantisipasi

Selain masalah kesehatan, Anita juga menyoroti dampak pendidikan akibat kasus ini. Banyak siswa SMP Negeri 8 Kupang belum bisa kembali ke sekolah dan masih harus belajar dari rumah karena trauma dan pemulihan fisik.

“Ini bukan sekadar urusan dapur dan makanan basi. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Jangan sampai kejadian ini melemahkan semangat belajar mereka,” pungkasnya.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau terus memburuk. Pemerintah pusat resmi menetapkan status Tanggap Darurat Karhutla untuk wilayah ini, menyusul meningkatnya titik api dan dugaan kuat unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan.

Kondisi ini menjadi fokus utama dalam Rapat Evaluasi Penanganan dan Penegakan Hukum Karhutla yang digelar di Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, pada Selasa (22/7/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr. Hanif Faisol Nurofiq dan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.

Hadir dalam forum tersebut jajaran Forkopimda Riau, termasuk Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono, Gubernur Riau, Kapolda Riau, Danlanud RSN, Kabinda Riau, serta para Dandim dan Kapolresta di wilayah terdampak.

44 Tersangka Karhutla, Penegakan Hukum Diperkuat

Dalam konferensi pers usai rapat, Kapolda Riau memaparkan perkembangan penegakan hukum terkait kasus Karhutla. Hingga pertengahan Juli 2025, Polda Riau telah menangani 35 laporan polisi dan menetapkan 44 orang sebagai tersangka.

“Fakta-fakta di lapangan mengindikasikan ada unsur kesengajaan yang kuat. Penegakan hukum akan terus berjalan, dan tidak ada toleransi bagi pelaku pembakaran lahan,” tegas Kapolda.

TNI Siap All Out, Patroli Udara dan Operasi Darat Ditingkatkan

Danrem 031/WB Brigjen TNI Sugiyono menegaskan kesiapan penuh jajaran TNI dalam mendukung upaya penanggulangan Karhutla. Ia menyatakan bahwa TNI telah memperkuat operasi darat di berbagai titik rawan dan akan terus berkoordinasi lintas sektor.

“TNI siap all out. Kami hadir di darat, di udara, dan dalam ruang koordinasi lintas instansi untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan cepat, tanggap, dan menyeluruh,” ujar Danrem Sugiyono.

Selain itu, langkah-langkah mitigasi berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. TNI aktif membangun komunikasi dengan masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam menjaga hutan dan lahan.

Operasi Modifikasi Cuaca dan Water Bombing Digencarkan

Sebagai bagian dari respon cepat, pemerintah pusat mengerahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mempercepat pembentukan awan hujan di kawasan terdampak. Penambahan helikopter water bombing juga dilakukan guna menjangkau wilayah-wilayah sulit yang terbakar.

Sementara itu, patroli udara terus digencarkan untuk memantau pergerakan titik api dan potensi penyebaran asap lintas daerah.

Masyarakat Diminta Terlibat Aktif

Menteri LHK, Hanif Faisol, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi multipihak, termasuk peran serta aktif masyarakat dalam mencegah pembakaran hutan dan membuka lahan secara ilegal.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat. Ini soal kesadaran bersama, karena yang kita jaga bukan hanya ekosistem, tetapi juga masa depan generasi mendatang,” ujarnya.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.        Pasir Garam, Bangka Tengah – Aktivitas galian C ilegal di Desa Pasir Garam, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, kian marak dan mengundang keresahan warga. Selasa (25/2/2025).

Dua lokasi penambangan tanpa izin—di Jalan Torum dan Kampung Air Jangkang—terus beroperasi tanpa hambatan, dengan puluhan truk keluar masuk setiap hari mengangkut pasir.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tambang pasir di Jalan Torum, tepatnya di Air Puput, telah beroperasi sekitar dua bulan.

Sementara itu, di Kampung Air Jangkang, aktivitas serupa sudah berlangsung lebih dari satu tahun tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

“Ada dua lokasi tambang, satu di Jalan Torum Kampung Air Puput yang sudah berjalan sekitar dua bulan, dan satu lagi di Kampung Air Jangkang yang sudah lebih dari satu tahun,” ungkap warga, Selasa (25/2/2025).

Ia juga menyebut dua nama yang diduga sebagai pengelola tambang ilegal tersebut. “Itu setahu kami mereka yang menjalankan tambang pasir bangunan di Desa Pasir Garam,” tambahnya.

Desakan Warga dan Dampak Lingkungan

Maraknya aktivitas tambang ilegal ini memicu kekhawatiran warga setempat. Selain mengancam kelestarian lingkungan, penambangan pasir tanpa izin juga berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Warga menyoroti lambannya respons aparat dalam menertibkan aktivitas ilegal ini, meskipun dampaknya sudah jelas terlihat.

“Kalau dibiarkan terus, lama-lama habis tanah dan sumber daya alam kita. Lingkungan rusak, jalan-jalan hancur karena dilewati truk setiap hari, dan kita sebagai warga tidak mendapat manfaat apa-apa,” keluh seorang warga lainnya.

Menurutnya, tambang ilegal ini juga bisa memicu ketegangan antarwarga, terutama jika ada yang merasa dirugikan atau tidak mendapat bagian dari keuntungan yang diperoleh para penambang.

Polisi Janji Tindaklanjuti, Warga Tunggu Aksi Nyata

Kapolres Bangka Tengah, AKBP Pradana Aditya Nugraha, saat dikonfirmasi wartawan, menegaskan bahwa pihaknya akan menyelidiki aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Terima kasih infonya, nanti kami tindaklanjuti,” ujarnya singkat.

Namun, warga berharap tidak hanya sekadar janji, tetapi ada tindakan nyata dari kepolisian.
“Kami butuh tindakan tegas. Jangan hanya ditindaklanjuti di atas kertas, tapi benar-benar dihentikan,” tegas seorang warga yang kecewa dengan pembiaran yang terjadi selama ini.

Hingga berita ini diturunkan, dua orang yang disebut sebagai pengelola tambang ilegal, yakni Cup alias Beri dan Tut, masih dalam upaya konfirmasi.

Warga berharap aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap aktivitas ilegal yang jelas-jelas merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.

Mereka meminta tindakan cepat agar penambangan liar ini benar-benar dihentikan, bukan sekadar ditindaklanjuti tanpa hasil nyata. (Rjb/KBO Babel)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi NTT terus berkomitmen dan bersinergi dalam upaya bersama untuk penanganan bencana erupsi gunung lewotobi laki-laki dan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Flores Timur. Hal tersebut ditandai melalui komitmen bersama dalam Rapat Koordinasi Pj. Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dan Wakil Mendagri Bima Arya di Ruang Rapat Gubernur NTT, Senin (25/11/2024).

Dalam rapat tersebut dibahas terkait dengan penanganan korban bencana erupsi gunung Lewotobi Laki-laki yakni dengan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan rencana pembangunan Huntap (Hunian tetap) bagi para korban dengan mempertimbangkan aspek sosiokultural. Juga rencana untuk renovasi rumah-rumah yang dibakar akibat konflik sosial Kecamatan Adonara Barat.

“Kita bersama pemerintah daerah tetap bersinergi untuk mengawal masyarakat pengungsi agar dilayani secara baik. Melalui TNI dan Polri juga menyampaikan masih ada bantuan-bantuan yang datang dan itu akan dikirim ke gudang logistik yang ada di Larantuka,” ungkap Menko PMK Pratikno.

”Pelayanan tetap dimaksimalkan di lokasi pengungsian yang tersentralisir maupun di pengungsian mandiri di kerabat-kerabat mereka (pengungsi-red).

“Untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi sementara dibangun oleh BNPB dibantu oleh TNI/POLRI. Lokasinya sudah clear dan pembangunan sudah dimulai serta pengangkutan material juga sudah mulai berdatangan jadi kita cek betul bagaimana pengangkutan material dan lain-lain. Untuk sarana air bersih juga sedang disiapkan kepastiannya atas koordinasi dari Wamen PU,” jelasnya.

Sementara itu, Pratikno menambahkan terkait dengan hunian tetap, masih dalam identifikasi untuk finalisasi lokasinya dengan pertimbangan diantaranya tidak jauh dengan kampung asal para pengungsi, tidak jauh dari sumber penghidupan (kebun atau lahan pertanian), dan dapat juga diterima oleh masyarakat sekitarnya.

Ia juga menjelaskan terkait dengan komitmen pemerintah untuk merenovasi rumah yang rusak akibat konflik sosial di Adonara. “Pagi tadi kita juga ke Kecamatan Adonara Barat, disana ada konflik sosial warga dimana 52 rumah terbakar dan pemerintah pada prinsipnya bersiap dan berkomitmen untuk segera merenovasi dan memperbaiki rumah tersebut. Kami juga siapkan dari sisi sosioantropologis-nya. Kami juga tadi ke desa yang merupakan lokasi konflik dan juga menemui tokoh masyarakat dan mendorong untuk menjalin komunikasi agar kembali berdamai sehingga situasi kembali kondusif,” jelasnya.

Sementara itu, Pj. Gubernur NTT mengungkapkan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat yang menaruh perhatian dan mendukung penuh penanganan bencana. “Terima kasih dan apresiasi yang setingg-tingginya Pemerintah Pusat dan seluruh pihak yang telah membantu Pemprov NTT dalam penanganan bencana erupsi gunung lewotobi laki-laki dan konflik sosial di Flores Timur,” ungkap Andriko.

“Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada para korban terdampak bencana alam erupsi gunung lewotobi dan konflik sosial. Kita tentunya berharap agar kondisi pasca bencana kembali normal sehingga pembangunan fisik huntara dan huntap tetap berjalan lancar masyarakat kembali mendapatkan tempat tinggal yang baik,” tambahnya.

Wamendagri Bima Arya menegaskan setiap pengungsi tetap bisa menggunakan hak pilih pada pilkada tanggal 27 november nanti. ”Kita koordinasi dengan Forkopimda NTT dan Pemkab Flores Timur dan Pemkab Sikka agar memastikan seluruh warga di pengungsian untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 27 November nanti baik warga di lokasi pengungsian maupun yang mengungsi di keluarga/kerabat,” jelas Bima.

“Ada 22 TPS yang kami siapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan yang telah disiapkan dan dikoordinasikan oleh Pemkab Sikka dan Flores Timur. Kami juga berkoordinasi dengan Dukcapil dan KPU untuk membantu memudahkan pencatatan dan kebutuhan dokumen-dokumen kependudukan yang dibutuhkan untuk mencoblos. Jadi Pilkada disana tidak ditunda namun dilaksanakan sesuai jadwal,” tegasnya.