PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Peluang kerja di luar negeri terus menjadi daya tarik bagi banyak warga Indonesia. Namun, di tengah tingginya minat tersebut, kebutuhan akan informasi yang akurat dan perlindungan bagi calon pekerja migran menjadi semakin penting. Menjawab kebutuhan itu, program MOVE-ID (Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia) hadir sebagai layanan konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri maupun mereka yang telah kembali ke Indonesia.

Program yang didukung pemerintah Jerman dan Uni Eropa ini bertujuan mempromosikan migrasi tenaga kerja yang aman, tertib, dan adil, sekaligus membantu proses reintegrasi pekerja migran setelah kembali ke tanah air.

MOVE-ID menyediakan berbagai layanan gratis dan bersifat rahasia. Sasaran layanan ini mencakup masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri, pekerja migran Indonesia yang sedang mempersiapkan keberangkatan, hingga purna pekerja migran yang ingin membangun kembali karier dan usaha setelah pulang ke Indonesia.

Dalam materi sosialisasinya, MOVE-ID menawarkan konsultasi mengenai peluang kerja dan magang di negara-negara tujuan seperti Jerman, negara-negara Uni Eropa, serta sejumlah negara Asia Tenggara. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi terkait persyaratan migrasi, dokumen perjalanan, pelatihan keterampilan, dan prosedur legal bekerja di luar negeri.

Layanan lainnya meliputi bantuan penyusunan dokumen untuk kebutuhan lamaran kerja, pelatihan vokasi, serta akses terhadap berbagai program pengembangan kompetensi. Bagi purna pekerja migran, MOVE-ID juga menyediakan pendampingan karier dan kewirausahaan guna membantu mereka beradaptasi kembali dengan dunia kerja dan ekonomi di Indonesia.

Program ini juga membuka jalur rujukan kepada berbagai lembaga yang dapat mendukung kebutuhan calon pekerja migran, mulai dari pelatihan bahasa, peningkatan keterampilan, hingga layanan administrasi yang dibutuhkan sebelum keberangkatan.

Keberadaan MOVE-ID dinilai penting di tengah masih maraknya praktik penempatan tenaga kerja nonprosedural yang berpotensi merugikan masyarakat. Dengan akses informasi yang lebih mudah dan terpercaya, calon pekerja migran diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat serta terhindar dari berbagai risiko eksploitasi dan penipuan.

Saat ini layanan MOVE-ID dapat diakses melalui kantor layanan yang berada di Bandung, Jawa Barat, dan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi melalui kanal komunikasi yang disediakan penyelenggara program.

Kehadiran MOVE-ID menjadi salah satu upaya memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia yang lebih aman dan berkelanjutan. Di tengah tingginya kebutuhan tenaga kerja di sejumlah negara Eropa, program ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat Indonesia untuk meraih peluang kerja global tanpa mengabaikan aspek perlindungan dan kesejahteraan pekerja.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pemerintah pusat mendorong Kota Kupang menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah terpadu dan mitigasi perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Haruki Agustina bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Kota Kupang di ruang kerja wali kota, Rabu (8/4/2026).
Dalam pertemuan itu, Haruki didampingi Kepala Bidang Wilayah 3 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali-Nusra, Ade Soeharso. Sementara dari pihak pemerintah daerah, hadir Wali Kota Kupang Christian Widodo bersama sejumlah pejabat terkait.
Haruki mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Kota Kupang dalam membenahi sistem pengelolaan sampah. Menurut dia, sebagai ibu kota provinsi, Kupang memiliki posisi strategis untuk menjadi contoh bagi daerah lain di NTT.
“Saya melihat ada komitmen yang kuat di Kota Kupang. Ini penting, karena sebagai ibu kota provinsi, Kupang seharusnya menjadi role model. Kami ingin ada satu daerah di NTT yang bisa menjadi contoh, dan Kupang punya potensi itu,” ujarnya.
Berdasarkan penilaian terbaru, capaian pengelolaan sampah Kota Kupang meningkat dari 41,93 menjadi 50,8. Meski masih dalam kategori pembinaan, tren tersebut dinilai sebagai sinyal positif menuju perbaikan yang lebih signifikan.
Pemerintah pusat bahkan mendorong peningkatan yang lebih ambisius, dengan target kenaikan hingga 15 poin. Haruki menilai, capaian tersebut realistis jika didukung komitmen kuat pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
Untuk mempercepat pencapaian itu, Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan pendampingan menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan edukasi publik, hingga mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Salah satu langkah strategis yang akan dikembangkan adalah proyek percontohan (pilot project) pengelolaan sampah berbasis kecamatan dengan konsep zero waste. Program ini juga akan melibatkan sejumlah badan usaha milik negara, seperti Pertamina dan PLN, dalam pengolahan sampah menjadi energi dan produk bernilai ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang Christian Widodo menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk bertransformasi. Ia menyebut, sistem pengelolaan sampah yang tengah dibangun akan berbasis wilayah, dengan target setiap kecamatan memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Kami tidak ingin lagi hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain. Harus ada pengolahan. Target kami, hanya sekitar 15 persen residu yang masuk ke tempat pembuangan akhir,” katanya.
Berbagai inovasi telah dilakukan, antara lain pembentukan satuan tugas penanganan sampah, pengaturan jam buang sampah, penyediaan ratusan kontainer, serta lomba kebersihan antar-kelurahan dengan insentif hingga Rp1 miliar.
Meski demikian, Christian mengakui tantangan terbesar masih terletak pada perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah, kata dia, terus melakukan edukasi secara berkelanjutan hingga ke tingkat sekolah, rumah ibadah, dan lingkungan rukun tetangga.
“Mengubah kebiasaan memang tidak mudah. Tapi kami tidak akan berhenti. Edukasi akan terus kami lakukan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT
ejaksaan Negeri Kota Kupang, telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pemberian fasilitas kredit senilai Rp 5 miliar pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) atau Bank NTT.

Setelah diterbitkannya Sprindik baru oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang, tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Kota Kupang telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara itu.

Saksi – saksi yang telah diperiksa tim penyidik Tipidsus Kejari Kota Kupang diantaranya Paskalia Uun Bria, Sem Haba Bunga, Rahmat, dan Budi Angjadi.

Kajari Kota Kupang, Shirley Manutede, S. H. M. Hum kepada wartawan mengakui jika Kejari Kota Kupang telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait kasus dugaan Tipikor pemberian fasilitas kredit senilai Rp 5 miliar pada Bank NTT.

Dijelaskan mantan Kajari Klungkung ini, penerbitan Sprindik baru oleh Kejari Kota Kupang, setelah Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang menerima permohonan praperadilan dari Chris Liyanto selaku Komisaris Utama BPR Christa Jaya.

“Iya benar. Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah menerbitkan surat perintah penyidikan yang baru terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit senilai Rp 5 miliar pada Bank NTT,” kata Shirley Manutede, S. H. M. Hum, Selasa 17 Maret 2026.

Menurut mantan Asisten Pembinaan Kejati NTT ini, setelah diterbitkannya Sprindik baru dalam kasus itu, penyidik Tipidsus Kejari Kota Kupang telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya Paskalia Uun Bria, Sem Haba Bunga, Rahmat dan Budi Angjadi.

“Setelah surat perintah penyidikan yang baru diterbitkan, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi diantaranya Paskalia Uun Bria, Sem Haba Bunga, Rahmat dan Budi Angjadi,” terang mantan Kajari Kabupaten Kupang ini.

Ditegaskan mantan KTU Kejati NTT ini, penyidik Tipidsus Kejari Kota Kupang telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komut BPR Christa Jaya, Chris Liyanto dalam kasus dugaan Tipikor bernilai Rp 5 miliar tersebut.

Ditambahkan Kajari Kota Kupang, Chris Liyanto dijadwalkan oleh penyidik Tipidsus Kejari Kota Kupang, untuk diperiksa sebagai saksi.

“Chris Liyanto dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut,” tegas Shirley Manutede.

Menurut Kajari Kota Kupang, Kejari Kota Kupang akan bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel dalam menuntaskan setiap kasus Tipikor di wilayah hukum Kejari Kota Kupang termasuk kasus dugaan Tipikor pemberian fasilitas kredit senilai Rp 5 miliar pada Bank NTT.

Kajari Kota Kupang, Shirley Manutede menambahkan setelah pihaknya menerima putusan praperadilan, Kejari Kota Kupang tidak dapat melakukan upaya hukum lainnya karena Undang – Undang telah mengatur demikian.

Sehingga, lanjut Shirley Manutede, setelah mempelajari isi putusan praperadilan PN Kelas IA Kupang, terdapat kejanggalan.

“Setelah terima putusan praperadilan dan mempelajari isi putusan itu ternyata ada yang janggal. Tapi, apa itu kami tidak bisa menguraikan secara rinci disini. Untuk saat ini, kami fokus untuk tuntaskan perkara tersebut,” ungkap Shirley Manutede.

Menurut Shirley Manutede, praperadilan sifatnya untuk administrasi bukan mengenai materi pokok perkara. Untuk itu, sebagai Kajari Kota Kupang, dirinya tidak ingin membuang waktu dengan berpolemik terhadap suatu hal yang tidak ada ruang upaya hukum lainnya karena telah diatur dalam Undang – Undang.

Kajari Kota Kupang, Shirley Manutede menegaskan tidak ada upaya untuk melakukan kriminalisasi terhadap siapapun karena yang dilakukan Kejari Kota Kupang adalah murni penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi empat (4) orang terpidana yang sudah menjalani hukuman dalam perkara ini.

Kajari Kota Kupang kembali menegaskan bahwa empat orang terpidana telah menjalani hukuman karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak menikmati uang negara dalam kasus ini.

“Tidak ada kriminalisasi terhadap siapapun. Ini murni penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi empat orang terpidana yang menjalani hukuman. Penyidik Kejari Kota Kupang mencari orang yang menikmati dan menguasai uang negara yang dikorupsi berdasarkan putusan majelis hakim yang dibacakan secara terbuka didalam ruang sidang.(Team)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Kantor Perwakilan  Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali melanjutkan rangkaian kegiatan SERAMBI 2026 (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri) melalui talkshow edukatif yang melibatkan berbagai lembaga strategis guna memperkuat perlindungan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi.
Kegiatan yang digelar di area parkir Hypermart Bundaran Tirosa, Kota Kupang, Rabu (4/3/2026) itu

menghadirkan sejumlah lembaga, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, serta Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTT. Sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Kota Kupang, perwakilan instansi, serta calon pekerja migran asal NTT.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Didiet Aditya B. P., menjelaskan bahwa kegiatan SERAMBI 2026 menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait perkembangan sistem pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS, serta pentingnya perlindungan konsumen di tengah meningkatnya transaksi digital.
Ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima berbagai tawaran atau informasi yang mencurigakan. “Masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penipuan,” ujarnya.
Bank Indonesia juga terus mengampanyekan gerakan “Kalau Ragu, Stop Dulu” sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin berkembang.
Sementara itu, Asisten Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK NTT, Polantoro, menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat. Ia mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan finansial, termasuk praktik pinjaman daring ilegal.
Menurutnya, layanan pinjaman daring yang legal dan diawasi OJK dikenal dengan istilah pindar (pinjaman daring), sedangkan istilah pinjol umumnya merujuk pada layanan pinjaman yang tidak berizin dan berpotensi merugikan masyarakat.
Dari sisi penegakan hukum, Kepala Seksi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Pidana Militer Kejaksaan Tinggi NTT, Herianto, memberikan edukasi terkait tindak pidana uang palsu dan dampaknya terhadap perekonomian. Ia berharap masyarakat dapat memahami langkah-langkah pencegahan serta mekanisme pelaporan jika menemukan kasus serupa.
Selain itu, Pengantar Kerja Ahli Madya BP3MI NTT, Muhammad Geo Amang, memaparkan informasi mengenai prosedur dan persyaratan menjadi pekerja migran Indonesia secara resmi, sebagai langkah pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dari sektor keamanan pangan, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTT, Simon Soli, mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam mengonsumsi bahan pangan. Ia menekankan pentingnya memastikan produk pangan yang beredar memiliki izin resmi serta memenuhi standar kesehatan dan higienitas.
Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia berharap sinergi lintas lembaga dapat semakin memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kolaborasi tersebut juga dinilai penting untuk mendorong peningkatan literasi keuangan, mendukung transformasi digital sistem pembayaran, serta meningkatkan pengawasan terhadap peredaran komoditas pangan di masyarakat(rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT        Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menegaskan komitmennya memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan Capacity Building Industri Kreatif Syariah (IKRA) 2026 bertema “Local

Roots, Global Reach: Strategi Mendorong Produk Unggulan UMKM NTT yang Halal, Sehat, dan Berkelanjutan”, yang digelar di Kupang, 19–20 Februari 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sotis Kupang tersebut diikuti 36 pelaku UMKM dari sektor modest fashion dan halal food di NTT. Program ini dirancang

untuk memperkuat kapasitas produksi, standardisasi halal, penguatan merek, hingga pemanfaatan teknologi digital guna memperluas akses pasar.
Deputi Kepala Perwakilan BI NTT, Rio Khasananda, dalam sambutannya menegaskan bahwa UMKM memiliki kontribusi lebih dari 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Di NTT, peran UMKM dinilai

semakin strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Identitas lokal bukanlah batasan, melainkan fondasi untuk menembus pasar global. Dengan inovasi, standarisasi halal, dan strategi digital yang tepat, produk UMKM NTT dapat menjadi kebanggaan Indonesia di pasar dunia,” ujarnya.
Menurut Rio, potensi pasar halal global terus meningkat. Nilai pasar makanan halal dunia diperkirakan mencapai 2,3 triliun dollar AS, sementara sektor modest fashion menembus lebih dari 300 miliar dollar AS. Peluang ini dinilai relevan dengan karakteristik produk unggulan NTT yang berbasis sumber daya lokal.
Dalam kegiatan tersebut, BI NTT menghadirkan dua narasumber yang juga Dewan IKRA, yakni Ali Charisma untuk kategori modest fashion dan Chef Bara Pattiradjawane untuk kategori halal food. Selain itu, peserta mendapatkan pelatihan digital marketing, manajemen keuangan, akses pembiayaan syariah, hingga sosialisasi pencatatan laporan keuangan dan QRIS Experience.
BI NTT berharap melalui penguatan

kapasitas ini, pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas produk dan tata kelola usaha sehingga lebih kompetitif dan berkelanjutan. Sinergi dengan pemerintah daerah, perbankan, dan mitra strategis juga akan terus diperluas guna memastikan UMKM NTT naik kelas dan memiliki daya saing di pasar nasional maupun global.
Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi UMKM tidak hanya bertumpu pada produksi, tetapi juga pada penguatan identitas, standardisasi, serta adaptasi teknologi sebagai kunci memasuki ekosistem ekonomi yang semakin terdigitalisasi.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bagi ribuan petani kecil di pulau Timor, krisis itu sudah hadir dan memukul sumber hidup mereka setiap musim tanam. Kekeringan berulang, gagal panam, hingga kerusakan tanah akibat pemakaian pupuk kimia berlebihan menjadi “wajah baru” pertanian yang makin rapuh.

Dalam pelatihan jurnalis bertema keadilan iklim yang digelar Yayasan Media Flores Peduli (YMFP) di Kupang, Sabtu (22/11/2025), Yayasan CIRMA menyerukan agar isu ini masuk ke jantung kebijakan publik dan liputan media.

Direktur CIRMA, John Ladjar, mengingatkan bahwa petani kecil adalah kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi karbon, tetapi justru menanggung dampak terburuk krisis iklim.

“Mereka yang paling sedikit merusak lingkungan justru yang paling menderita. Karena itu mereka yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan iklim harus ikut membantu kelompok rentan,” ujar John.

Sejak awal 2025, CIRMA mendampingi petani di 30 desa di Timor Barat untuk memahami risiko iklim dan membangun strategi adaptasi

Lingkaran Kemiskinan Agraris yang Tak Putus

Hasil pemetaan CIRMA mengungkap delapan tantangan serius yang menghambat kemampuan petani kecil bertahan dalam situasi iklim ekstrem:

25 dari 30 desa tidak memiliki sumber air permanen untuk mengairi lahan pertanian.

Bantuan alat dan mesin pertanian acap tidak tepat sasaran.

Lahan sempit dan tersebar, membuat produksi tidak efisien.

Ketergantungan pupuk kimia memperparah kerusakan struktur tanah.

Bibit terlambat, tidak menyesuaikan kalender tanam yang bergeser.

Informasi iklim dari BMKG terlambat sampai dan sulit dipahami.

Kelompok tani hanya bergerak saat ada bantuan proyek.

Pendampingan pemerintah tidak berkelanjutan.

Situasi ini membuat petani terus berputar dalam jebakan kemiskinan agraris. Hasil panen merosot, biaya produksi meningkat, sementara pengetahuan adaptasi tidak merata.

Untuk menjawabnya, CIRMA memperkenalkan pendekatan Triple-A:
Attitude (pola pikir), Access (akses teknologi dan pasar), serta Asset (penguatan aset produktif).

Badai Seroja Adalah Peringatan

Senior Advisor CIRMA, Berchmans (Mans) Mau Bria, menegaskan bahwa peristiwa ekstrem seperti Badai Seroja 2021 harus dilihat sebagai sinyal kuat perubahan iklim yang mengancam NTT.

“Badai Seroja sudah memukul kita. Itu bukan peristiwa biasa. Itu peringatan keras perubahan iklim,” kata Mans.

Ia menyoroti masih lemahnya pemberitaan media yang tidak mengaitkan data ilmiah dengan realitas hidup petani, misalnya gagal panen yang kini semakin sering terjadi.

Menurut dia, BMKG juga perlu menyesuaikan penyampaian informasi iklim ke format yang mudah dipahami dan menjangkau masyarakat tanpa akses internet.

Tanpa Inklusi, Adaptasi Iklim Tak Berkeadilan

Koordinator Program CIRMA, Bonaventura Taco, menekankan pentingnya memastikan tidak ada kelompok rentan yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas yang kerap dipinggirkan saat terjadi krisis iklim maupun kelaparan.

CIRMA baru-baru ini melakukan aksi uji aksesibilitas pada kantor layanan publik dengan kursi roda — sebagai kritik terbuka atas kebijakan yang tidak mempertimbangkan kelompok difabel.

“Pendekatan kami berbasis data, persuasif, tetapi tegas pada isu,” ujarnya.

Bonaventura menegaskan bahwa kebijakan adaptasi iklim tidak boleh menjadi proyek jangka pendek yang hilang setelah dana habis.

“Ini harus menjadi gerakan berkelanjutan, bukan proyek sesaat.”

Krisis yang Menunggu Keberpihakan

Peningkatan suhu, degradasi tanah, dan ancaman kekeringan panjang berpotensi mengguncang ketahanan pangan NTT. Jika pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan media tidak mengambil langkah cepat dan terukur, maka petani kecil Timor yang selama ini menopang pangan lokal akan menjadi kelompok pertama yang tumbang.

Keadilan iklim, bagi mereka, bukan slogan.
Melainkan syarat untuk tetap hidup di tanah sendiri.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT
Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) yang baru dilantik, Charlie Paulus, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola internal bank daerah tersebut. Menurutnya, perbaikan tata kelola merupakan langkah mendasar untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan Bank NTT tumbuh sehat serta profesional.

“Langkah pertama adalah memperbaiki tata kelola. Kita lihat di dalamnya tata kelola belum sempurna. Sistem dan prosedur harus dibenahi agar tidak ada lagi orang mengeluarkan uang dengan suka-suka,” ujar Charlie usai pelantikan di Lantai IV Kantor Gubernur NTT, Kamis (13/11/2025).

Charlie menegaskan, pembenahan sistem dan prosedur internal akan menjadi prioritas utama di masa awal kepemimpinannya. “Kalau pondasinya tidak kuat, semua strategi ke depan tidak akan berjalan. Transparansi dan akuntabilitas harus jadi budaya baru di Bank NTT,” katanya.

Kredit Bermasalah Jadi Fokus Utama

Selain pembenahan tata kelola, Charlie juga menyoroti tingginya rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di Bank NTT. Ia mengaku akan membentuk tim khusus untuk menangani persoalan tersebut secara terukur dan sistematis.

“Kredit bermasalah di Bank NTT saat ini cukup besar. Saya akan bentuk tim khusus untuk menyelesaikan kredit bermasalah ini,” tegasnya.

Menurut Charlie, penyelesaian kredit bermasalah bukan hanya soal menagih, tetapi juga memastikan sistem pemberian kredit ke depan lebih selektif dan berbasis analisis risiko yang kuat. “Kita tidak boleh lagi memberi kredit tanpa perhitungan yang matang. Harus ada disiplin dan tanggung jawab dalam prosesnya,” ujarnya.

Efisiensi dan Transformasi Bisnis

Dalam arah kebijakannya, Charlie menegaskan perlunya penghematan di berbagai lini operasional. Ia menilai efisiensi merupakan bagian dari transformasi manajemen yang sehat.

“Sistem penghematan harus dibenahi. Kita harus tahu bidang mana yang prioritas. Boros-boros itu harus dikurangi,” katanya.

Selain efisiensi, ia juga berencana memperluas portofolio kredit Bank NTT yang selama ini masih didominasi oleh kredit konsumtif. Ke depan, fokus pembiayaan akan diarahkan ke sektor produktif dan komersial yang mampu menggerakkan ekonomi daerah.

“Struktur kredit kita masih terlalu banyak yang konsumtif. Ke depan, kita akan perbesar kredit komersial agar Bank NTT lebih berperan dalam penguatan ekonomi NTT,” ujar Charlie.

Untuk mendukung hal itu, ia berencana melakukan kunjungan langsung ke berbagai kabupaten guna membangun hubungan dengan pelaku usaha lokal. “Saya akan keliling setiap kabupaten, lakukan customer gathering, panggil semua pengusaha, jelaskan tentang Bank NTT, dan ajak mereka jadi nasabah Bank NTT, bukan bank lain,” katanya.

Pelayanan Jadi Kunci Kepercayaan

Charlie juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah. Menurutnya, citra Bank NTT sebagai bank milik masyarakat NTT harus ditunjukkan lewat pelayanan yang profesional, cepat, dan ramah.

“Kalau hanya bujuk orang tapi pelayanan kita jelek, bagaimana? Pelayanan harus bagus dulu. Itu kunci agar masyarakat percaya dan mau menabung di Bank NTT,” tegasnya.

Komitmen Transformasi

Pelantikan Charlie Paulus sebagai Direktur Utama Bank NTT menandai babak baru transformasi di tubuh bank daerah tersebut. Sebelumnya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan pentingnya pembenahan tata kelola dan kepemimpinan yang melayani dalam arah transformasi Bank NTT.

Dengan visi “Bank NTT yang sehat, transparan, dan hadir untuk rakyat,” kepemimpinan baru diharapkan mampu membawa Bank NTT keluar dari tantangan lama menuju era pengelolaan modern yang berpihak pada pembangunan ekonomi daerah.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.        Bupati Kupang, Yosef Lede, meresmikan gedung baru Bank NTT Cabang Pembantu Takari, Senin (6/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat Bank NTT sebagai lembaga keuangan daerah yang melayani masyarakat secara optimal.

Peresmian kantor baru tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Jackson Baok, Asisten II Charles Banamtuan, anggota DPRD Kabupaten Kupang Habel Mbate, Komisaris Independen Bank NTT Frans Gana, Direktur Dana Bank NTT Hilarius Minggu, Pimpinan Cabang Oelamasi Edwar Hede, serta pimpinan Cabang Pembantu Takari Suardirgantara Rodriquez. Hadir pula sejumlah kepala dinas dan pejabat lingkup Pemkab Kupang.

Acara diawali dengan ibadah bersama, dipimpin Pendeta Matheos Luhi, dan pemberkatan gedung oleh Romo Beatus Ninu.

Dalam sambutannya, Bupati Yosef Lede menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bank NTT atas kehadiran kantor yang lebih representatif di Takari. Ia berharap, kehadiran gedung baru ini semakin memudahkan pelayanan bagi masyarakat, tidak hanya di Kecamatan Takari, tetapi juga bagi warga dari wilayah sekitar yang melintas di jalur trans Timor.

“Sebagai pemilik dan pemegang saham, pemerintah daerah mendukung penuh Bank NTT. Kami ingin Bank ini menjadi contoh pelayanan publik yang profesional, sesuai taglinenya: Melayani dengan Sungguh,” ujar Yosef.

Yosef mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kupang telah memberikan dukungan penyertaan modal sebesar Rp125 miliar kepada Bank NTT. Ia menegaskan, mulai tahun ini seluruh pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana APBD II yang mencapai Rp1,3 triliun per tahun, akan disalurkan secara penuh melalui Bank NTT.

“Mulai tahun ini, 100 persen dana pemerintah daerah kami tempatkan di Bank NTT. Ini bentuk tanggung jawab sekaligus dorongan agar Bank NTT terus memperbaiki pelayanannya,” kata Yosef.

Namun, Bupati juga memberi catatan tegas. Ia menyoroti masih seringnya kerusakan mesin ATM yang menyulitkan masyarakat di wilayah pedesaan.

“Kalau mesin ATM rusak saat hari libur, masyarakat Takari harus ke Oelamasi atau Soe. Kalau di sana juga rusak, mereka terpaksa ke Kupang. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tapi sebagai bentuk cinta kepada Bank NTT. Kalau hanya datang memuji, itu tidak ada gunanya,” tambah Yosef.

Ia berharap pimpinan Bank NTT menindaklanjuti evaluasi tersebut agar seluruh fasilitas, termasuk layanan ATM 24 jam, benar-benar berjalan baik demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Takari dan sekitarnya.

Kehadiran gedung baru Bank NTT Cabang Pembantu Takari menjadi simbol penguatan peran bank daerah di level kecamatan. Namun, pelayanan prima dan keandalan sistem perbankan tetap menjadi ujian utama bagi Bank NTT dalam menjaga kepercayaan publik.

Langkah strategis ini perkuat posisi Bank NTT, perpanjangan PLT direksi berlaku hingga keputusan OJK final.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Laka Lena, mengumumkan kabar penting terkait perkembangan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT). Melalui siaran pers, Melki memastikan bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank NTT setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank Jatim masuk dengan investasi sebesar Rp100 miliar dan berstatus sebagai pemegang saham pengendali kedua (PSP 2), sementara Pemerintah Provinsi NTT tetap menjadi pemegang saham pengendali utama (PSP 1). Dengan tambahan modal tersebut, Bank NTT kini telah memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun sesuai regulasi OJK.

“Kami bersyukur, dengan masuknya Bank Jatim sebagai pemegang saham, Bank NTT resmi memenuhi modal inti minimum Rp3 triliun. Ini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah yang sehat dan kompetitif,” ujar Gubernur Melki, Rabu (4/9/2025).

Perpanjangan PLT Direksi hingga Februari 2026

Gubernur Melki juga mengonfirmasi perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) untuk jajaran direksi Bank NTT, termasuk Plt. Direktur Utama, Yohanis Landu Praing hingga Februari 2026 atau sampai adanya keputusan definitif dari OJK terkait penetapan Direktur Utama dan jajaran direksi baru.

Selain itu, dua nama calon komisaris Bank NTT juga sudah melalui proses verifikasi di OJK dan diperkirakan segera mendapat persetujuan resmi.

Proses OJK Masih Berlanjut

Menurut Melki, pihaknya bersama para pemegang saham dan Bank Jatim masih menunggu proses finalisasi struktur organisasi Bank NTT oleh OJK, termasuk penambahan tujuh kursi direksi dan lima komisaris baru.

“Kami berharap seluruh proses di OJK bisa segera rampung bulan ini. Setelah itu, kami akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan formasi direksi dan komisaris yang telah disetujui OJK,” jelasnya.

Rencana Bisnis Baru Bank NTT

Setelah struktur manajemen baru disahkan, seluruh pengurus Bank NTT, termasuk komisaris dan direksi, diwajibkan menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang akan menjadi acuan bersama. RBB tersebut diharapkan mampu mendukung program pembangunan daerah, termasuk kebijakan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh NTT.

“Rencana bisnis ini akan menjadi pegangan bersama bagi semua pemegang saham, termasuk Bank Jatim, untuk memastikan Bank NTT terus tumbuh sehat, profesional, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutup Gubernur Melki.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pemerintah Kota Kupang terus membuka ruang kolaborasi strategis dengan BUMN dalam memperkuat ekonomi lokal. Hal ini terlihat dalam kunjungan kerja Komisaris PT Taspen, Bp. Fary Djemi Francis, yang berlangsung di arena Taman Nostalgia Kota Kupang, Sabtu malam (26/7/2025), dan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kupang Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., serta Ketua DPRD Kota Kupang.

Kehadiran para pemimpin daerah bersama Komisaris PT Taspen di pusat kegiatan publik ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mendukung geliat usaha kecil menengah (UKM) dan aktivitas ekonomi kreatif masyarakat.

“Kita ingin melihat Kota Kupang bukan hanya sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai ruang tumbuh ekonomi rakyat. Kunjungan ini membuktikan bahwa sinergi antara BUMN, pemerintah daerah, dan legislatif sangat mungkin terjadi dan berdampak nyata,” ujar Fary Djemi Francis di hadapan pelaku usaha dan pengunjung taman.

Wakil Wali Kota Serena C. Francis dalam sambutannya mengapresiasi PT Taspen yang terus hadir tidak hanya sebagai pengelola dana pensiun, tetapi juga sebagai mitra pembangunan daerah.

“Kehadiran Pak Fary malam ini bersama Ketua DPRD Kota Kupang memberi harapan besar bagi pelaku UMKM. Kami ingin taman-taman kota seperti Taman Nostalgia menjadi ruang ekonomi kreatif yang produktif dan inklusif,” ungkap Serena.

Acara malam itu juga diselingi dengan dialog hangat antara para pemimpin daerah, pihak PT Taspen, dan pelaku usaha lokal. Para pengunjung turut menikmati suasana malam yang ramai dengan pertunjukan seni dan bazar UMKM.

Ketua DPRD Kota Kupang menambahkan bahwa forum-forum seperti ini penting untuk merajut komunikasi langsung antara warga, pemerintah, dan mitra pembangunan.

Dengan dukungan kelembagaan yang terus mengalir dari berbagai pihak, Taman Nostalgia bukan sekadar ruang rekreasi, melainkan menjadi simbol kebangkitan ekonomi berbasis komunitas di jantung Kota Kupang.(Rjb)