PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.      Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma, secara resmi membuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTT, Senin (1/6/2026).

Kegiatan Latsar ini terbagi dalam Gelombang VI (Klasikal) yang diikuti peserta dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Malaka, Ende dan Sumba Tengah. Serta Gelombang XI (Distance Learning) yang diikuti peserta dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Malaka, Alor, Flores Timur, Manggarai dan Manggarai Barat.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelaksanaan Latsar merupakan tonggak awal transformasi para peserta dari seorang calon Aparatur Sipil Negara menjadi ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, profesional dan siap menjawab tantangan zaman.

“Dunia saat ini bergerak sangat cepat, perkembangan teknologi yang masif, serta tuntutan masyarakat yang semakin kritis. Karena itu, ASN tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama yang kaku dan hierarkis. ASN harus hadir sebagai problem solver dengan dengan integritas, adaptif, dan profesional,” tegas Wakil Gubernur.

Ia menekankan bahwa di era digital, kecakapan teknologi merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki setiap ASN. Namun demikian, kemampuan tersebut harus diimbangi dengan kepekaan sosial dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

“ASN bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan administrasi di belakang meja, tetapi harus hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi, memahami persoalan, dan menghadirkan solusi nyata atas tantangan pembangunan seperti kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pendidikan, dan transformasi digital di daerah,” ujarnya.

Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa pelayanan publik harus dipandang sebagai panggilan pengabdian yang dilaksanakan dengan tulus, empati, dan akuntabilitas tinggi. Para CPNS, lanjutnya, merupakan perpanjangan tangan pemerintah sehingga mutlak memahami, menginternalisasi, dan menyelaraskan seluruh tindakan dengan visi pembangunan daerah.

“Setiap program kerja yang dilaksanakan harus bermuara pada tujuan besar, yaitu mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan,” katanya.

Ia juga memberikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta Latsar, yakni agar senantiasa menjaga disiplin, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, loyal terhadap organisasi, profesional di bidang kerja masing-masing, inovatif dalam menghadirkan terobosan, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aspek pengabdian.

Pembukaan Latsar ini diharapkan menjadi awal lahirnya ASN- ASN muda yang profesional, adaptif, inovatif, dan mampu menjadi penggerak pembangunan menuju NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dalam laporan pelaksanaan latsar oleh Plt. Kepala BPSDMD Provinsi NTT, Flavianus Dua, disampaikan bahwa secara keseluruhan, hingga tahun 2026 tercatat sebanyak 1.880 CPNS di NTT telah mengikuti Latsar, sementara 3.906 CPNS lainnya masih akan mengikuti pelatihan pada gelombang-gelombang berikutnya. Khusus untuk Pemerintah Provinsi NTT, sebanyak 360 CPNS telah mengikuti Latsar, dan 989 CPNS lainnya akan diikutsertakan pada pelaksanaan selanjutnya.

“Kelulusan peserta akan ditentukan berdasarkan evaluasi komprehensif yang meliputi penilaian sikap dan perilaku, evaluasi akademik, rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi, dan penilaian kompetensi bidang tugas,” ungkap Flavi.

Ia menambahkan, salah satu agenda pembelajaran yang menjadi ciri khas pelaksanaan Latsar di NTT adalah kegiatan studi tour ke “NTT Mart” sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerakan Ayo Beli NTT. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.920 peserta Latsar telah berkunjung ke NTT Mart sebagai bagian dari penguatan pemahaman terhadap pengembangan ekonomi lokal.

 PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Pasar Murah yang digelar jajaran kepolisian bersama Bulog, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Program ini terbukti mampu menekan harga beras di pasaran dari kisaran Rp14.000 per kilogram menjadi Rp12.500–Rp13.000.

Acara yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Kamis (14/8/2025), dihadiri Wali Kota Semarang, Kepala Bulog Jawa Tengah, serta sejumlah pemangku kepentingan. Sebanyak 30 ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) disalurkan kepada warga dengan harga Rp11.000 per kilogram.

Selain beras, masyarakat juga bisa membeli bahan pangan lain dengan harga terjangkau, seperti telur Rp28.000 per kilogram, tepung terigu Rp9.000, gula Rp15.000, dan minyak goreng premium Rp15.000 per liter. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, setiap pembelian beras dan sembako mendapatkan bonus bendera Merah Putih.

“Sejak kemarin, harga beras di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah terkendali. Stok beras Bulog Jateng per hari ini mencapai 291.997 ton,” kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo melaporkan kepada Kapolri.

Kapolri menekankan agar gerakan ini terus dilaksanakan selama sepekan ke depan dan diperluas ke titik-titik pasar tradisional maupun ritel modern yang harga berasnya masih di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Ia juga meminta Satgas Pangan melakukan pengecekan distribusi dan penindakan apabila ada oknum yang menimbun atau menaikkan harga secara tidak wajar.

“Kita jaga terus harga beras agar stabil, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Terima kasih kepada seluruh anggota, pemerintah daerah, Bulog, dan stakeholder yang sudah bekerja keras,” ujar Kapolri.

Sejak dimulai, Gerakan Pasar Murah di Jawa Tengah telah menyalurkan 1.700 ton beras dan diharapkan mampu menjaga inflasi di kisaran 2,56 persen year on year.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.        Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma menghadiri acara Pengukuhan Badan Pengurus Ikatan Keluarga Manggarai Raya Kupang (IKMR) Periode Tahun 2025 – 2029 di Aula Bapelkes pada Kamis (29/5/2025) sore.

Kedatangan Wagub NTT, Johni Asadoma disambut dan diterima secara adat Manggarai oleh para Tetua Adat sebagai suatu penghormatan terhadap seorang tokoh / pimpinan wilayah.

Turut hadir pada acara tersebur Walikota Kupang, Christian Widodo, Pj. Sekda Kota Kupang, Ignasius Lega, Ketua IKMR Periode 2021-2025, Aloysius Sukardan, Ketua IKMR Periode 2025-2029, Ali Antonius serta jajaran Pengurus dan Keluarga Besar IKMR Kupang.

Wagub Johni dalam sambutannya mengucapkan proficiat dan selamat bekerja kepada Ketua dan Badan Pengurus IKMR Kupang yang dilantik pada hari ini.

“Semoga dengan dilantiknya Badan Pengurus IKMR yang baru ini semakin membuka ruang perhatian yang lebih besar dalam upaya membangun bangsa khususnya membantu dan mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi NTT,” ungkap Wagub Johni Asadoma.

Wagub Johni menyampaikan IKMR Kupang sebagai sebuah rumah besar bagi setiap orang Manggarai yang berdomisili di Kota Kupang dan sekitarnya sudah sepatutnya menjadi wadah dalam memecahkan persoalan sosial.

“IKMR adalah Mbaru Gendangnya (Rumah Adat) orang Manggarai Raya, IKMR hendaknya menjadi wadah warga Manggarai Raya untuk lonto leok, bermusyawarah terkait persoalan yang dihadapi warga IKMR atau persoalan-persoalan sosial lain yang terjadi di Kota Kupang dan sekitarnya yang membutuhkan keterlibatan IKMR,” jelas Wagub Johni.

Wagub Johni juga menyampaikan agar IKMR mampu menjadi sebuah paguyuban yang memiliki dampak positif bagi sesama tidak hanya bagi anggota IKMR, melainkan seluruh masyarakat di NTT.

“Saya berharap dengan adanya pelantikan hari ini, Ketua bersama pengurus IKMR yang baru dapat membawa IKMR Kupang lebih dikenal oleh masyarakat luas melalui berbagai program kerja yang berdampak nyata, terukur dan bermanfaat kepada masyarakat banyak,” ujarnya.

Ia juga berharap agar IKMR Kupang menjadi salah satu pelopor paguyuban-paguyuban lain yang terlibat aktif dalam keterlibantannya mendukung pembangunan di NTT.

“Sekali lagi, saya sangat berharap IKMR menjadi salah satu contoh, pelopor bagi paguyuban lainnya di Kupang, untuk selalu aktif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi NTT maupun Pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang sebagai sebuah mitra yang terlibat aktif terharap agenda program kegiatan yang dicanangkan oleh Pemda,” ujarnya.

“Dukungan IKMR terhadap program yang sekarang kami Pemprov canangkan seperti OVOP (One Village, One Product), Gerakan Beli NTT juga lainnya tentu akan sangat berdampak bagi masyarakat. Terutama IKMR dapat mendorong upaya hilirisasi produk-produk lokal Manggarai Raya dan menjembatani kehadiran produk-produk UMKM asal Manggarai Raya di Kota Kupang dan sekitarnya.” Pungkas Johni mengakhiri sambutannya.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT      Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, memimpin Apel bersama ASN lingkup Pemprov NTT, bertempat di halaman depan Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, pada Senin (26/5/2025) pagi. Sementara bertindak selaku Komandan Apel, yakni Kasat Pol PP Provinsi NTT, Yohan Loban.

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekda Provinsi NTT, Kosmas Lana, para Staf Ahli Gubernur NTT, para Asisten Sekda Provinsi NTT serta Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT.

Wagub NTT, Johni Asadoma dalam arahannya pada apel bersama tersebut dengan tegas mengingatkan tentang disiplin bagi ASN lingkup Pemprov NTT.

“ASN itu harus disiplin. Seperti pada setiap apel, setiap Perangkat Daerah harus data anggotanya yang hadir dan yang tidak hadir, keterangannya apa jika tidak hadir, agar bisa ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Karena ketika apel bersama, kita harus tahu pasti jumlah kekuatan kita, jadi harus diabsen dengan jelas,” jelas Wagub Johni Asadoma.

Wagub Johni menegaskan, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima oleh para ASN harus berbanding lurus dengan output kinerja serta disiplin waktu yang dilaksanakan oleh tiap ASN.

“TPP itu harus sesuai dengan kinerja dan disiplin kehadiran. Kalau kinerjanya bagus ya jelas harus diberikan full TPPnya. Tapi kalau kinerja dan disiplinnya rendah berarti tidak boleh full, harus dipotong TPPnya. Ini jadi perhatian kita bersama. Karena sebagai ASN sudah kewajiban kita untuk disiplin dan tertib,” tegas Johni Asadoma.

Tidak hanya pada kesempatan apel tersebut, disetiap kesempatan dihadapan ASN lingkup Pemprov NTT, Wagub Johni pun selalu menegaskan bahwa budaya disiplin kerja merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap program kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemprov NTT.

Seperti Program Dasa Cita Ayo Bangun NTT dan Quick Win, dijelaskan Wagub Johni, hanya bisa berhasil jika dilaksanakan dengan sinergi dan solid oleh setiap Perangkat Daerah.

“Disetiap kesempatan saya selalu mengatakan, bahwa jika mau berhasil maka harus disiplin. Program Dasa Cita dan Quick Wins yang saya dan Pak Gubernur NTT cetuskan sudah berjalan cukup baik, walaupun masih ada kurang-kurang, akan kita benahi, lengkapi dan kejar lagi bersama-sama dengan kompak dan solid,” ujar Wagub Johni.

“Dan di dalam Quick Win,100 hari adalah awal waktu kita dalam memetakan setiap persoalan, dan membangun fondasi sebagai landasan untuk kita bisa melaju kencang bersama setelah itu. Quick Win ini menjadi dasar agar dalam 5 tahun ke depan kepemimpinan saya dan Pak Gubernur Melki, ada perubahan yang baik bagi Provinsi NTT dalam kancah nasional, baik dari sektor kesehatan seperti angka stunting yang bisa kita turunkan, juga pertanian, pendidikan dan sektor lain harus ada peningkatan yang positif,” terang Wagub Johni Asadoma.

Ia menyebutkan walaupun progres pembangunan butuh waktu, namun harus selalu bisa berdampak khususnya sektor pelayanan dasar bagi masyarakat. Oleh karenanya setiap ASN harus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan malu jika NTT tidak ada perubahan ke arah yang baik.

“Karena proses pembangunan itu memang butuh waktu dalam progresnya, tapi kita harus tetap melangkah. Terlebih layanan dasar bagi masyarakat harus jadi perhatian penting kita bersama sebagai abdi masyarakat. Dan tentu kita harus malu jika NTT tidak ada perubahan dan masih sama saja seperti yang kemarin-kemarin,” ujar Johni Asadoma.

“Dan semua perubahan yang baik bagi kemajuan NTT, hanya bisa kita capai dengan komitmen, tekad, kerja keras, dan disiplin dari kita semua, agar apa yang kita rencanakan bisa kita kerjakan dan capai bersama,” tegas Wagub Johni.

Dalam kesempatan tersebut, tidak lupa Wakil Gubernur NTT juga mengapresiasi keberhasilan Tim Sepak Bola Persebata yang mampu menembus Liga 3 Nasional Kompetisi Sepak Bola Indonesia.

“Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap keberhasilan Persebata yang berhasil tembus di Liga 3 Nasional. Kita patut berbangga dan bersyukur karena Persebata telah mengharumkan nama NTT di tingkat nasional,” ungkap Johni Asadoma.

“Ini membuktikan olahraga kita mulai naik dan bangkit, terlebih kita akan menjadi salah satu tuan rumah dalam pagelaran PON 2028 mendatang. Oleh karenanya kita harus persiapkan diri dengan baik, bagaimana orang NTT harus mampu menjadi penyelenggara yang baik agar bisa sukses berjalan, karena ini merupakan event olahraga terbesar di tingkat nasional.” jelasnya.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Jakarta – Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI 2017-2020 dan Inspektur Jenderal Kementan RI 2021-2023, Dr. Jan S. Maringka, SH, MH melaunching Channel YouTube Jangan Menyerah (JM) Podcast. Channel ini berbentuk dialog dua arah ini menghadirkan pakar-pakar, pengamat dan tokoh-tokoh di bidang hukum.

Jan Maringka sapaan akrabnya mengatakan, berdirinya Channel YouTube Jangan Menyerah (JM) Podcast merupakan ruang pencerahan hukum. Dimana membedah kontroversi masalah-masalah hukum dan problematika hukum di masyarakat.

Bahkan Jan Maringka membahas dan  mengkampanyekan pentingnya Single Prosecution System, dalam Sistem Peradilan Pidana Lewat Youtube JM Podcast

“Channel Youtube Jangan Menyerah (JM) Podcast baru di Launching sekitar 1 bulan lebih atau tepatnya 29 Maret 2025. Podcast ini mengupas tuntas problematika hukum di Indonesia, agar masyarakat tercerahkan dan teredukasi,” kata Jan Maringka dalam rilisnya, Senin (5/5/2025) di Jakarta.

Pendiri JM & Partners Law Firm – 2025 ini menjelaskan, Channel YouTube Jangan Menyerah (JM) Podcast secara berkala akan menghadirkan para tokoh dan pakar hukum. Terutama yang relevan dalam konteks problematika hukum yang berkembang.

“Kemarin di Podcast YouTube pertama menghadirkan Dr. Azmi Syahputra Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki), dengan tema kehadiran UU TNI Wujudkan Single Prosecution System dalam Sistem Peradilan Pidana. Untuk tema kedua bersama Laksda (Purn) Soleman B Ponto, Ka BAIS TNI periode 2011- 2013 membahas Peran Intelijen dalam Tugas-Tugas Penegakan Hukum,” terang Jan Maringka.

Untuk tema ketiga, Channel YouTube Jangan Menyerah (JM) Podcast akan menghadirkan Mantan Hakim Agung dan lainnya. Dimana akan membahas masalah-masalah peradilan umum dan sebagainya.

“JM Podcast bisa di klik https://youtu.be/npk952lrrS0 atau bisa searching google ketik Jangan Menyerah (JM) Podcast. Para netizen bisa tulis komentar dan ulasan sebagai masukan Channel YouTube ini lebih baik lagi,” jelas Jan Maringka.

Nara Sumber Azmi Syahputra Bicara Peradilan Koneksitas

Dosen Trisakti Dr. Azmi Syaputra, SH, MH, yang juga Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki), saat Podcast YouTube menilai menarik tentang peradilan koneksitas. Dimana sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 dam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

“Kalau kita rujuk nanti kedalam, katakanlah dalam Rancangan KUAP, hari ini kan diatur di dalam Pasal 161-165. Ini akan menjadi pertanyaan kalau memang mau diatur, kejaksaan malah lebih ada dan lebih detail sebelum UU No 8 Tahun 1981,” ungkap Azmi sapaan akrabnya di acara Channel YouTube Jangan Menyerah (JM), Podcast, Sabtu (29/3/2025).

Bahkan kata Azmi di Undang-Undang, Nomenklatur ini langsung ada disebutkan kepada Jaksa Agung dalam wujud Jaksa Agung Muda Pidana Militer, melalui Jaksa Tinggi Bidang Pidana Militer dan terus ada oditur jenderal TNI didalamnya.

Selain itu juga diatur kalau ada perbedaan antara Jaksa Agung Pidana Militer dengan Oditur jenderal TNI. Maka Jaksa Agung mengambil keputusan akhir, guna mengakhiri perbedaan pendapat, sebagaimana diatur dalam ayat 2.

“Kalau kita lihat disini yang menjadi repot Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang memang dari kalangan militer. Oditur juga dari militer. Terus ini juga diatur ada kalimat yang nanti disini akan sulit sekali mencari titik keseimbangannya, Apa ini yang dimaksud dengan kepentingan militer?,” tanya Azmi.

Pro kontra penolakan UU TNI adalah bagai dari dialektika demokrasi, sebab sudah tercatat dalam perjuangan reformasi sudah ada pemisahan antara fungsi TNI / Polri dalam posisi negara. Antara sipil dan profesional TNI.

“Kemarin ada kekhawatiran terkait isu sensitif berkaitan perluasan tugas TNI, yang tadinya hanya 10 menjadi 16 fungsi. Misalnya, bisa berperan masuk ke dalam bidang pemberantasan Narkoba Cyber, Basarnas dan lainnya. Sehingga orang berpikir kenapa urusan-urusan sipil kok diambil TNI, walaupun kadang kita melihat faktanya banyak orang TNI yang sudah masuk dijabatan tertentu tersebut sebelumnya,” ujar Azmi.

Namun dengan lugas dan tegas, Jan Maringka meluruskan opini tersebut keliru dan tidak benar. Ketentuan ini justru memberi penegasan saja atas apa yang sudah terjadi.

“Maka diluar 16 jabatan itu, para TNI harus pensiun,” tandasnya. (rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut hangat kedatangan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Dr. Isma Yatun, CSFA, CFrA di VIP Bandara El Tari Kupang, Senin (21/4/2025). Penyambutan tersebut juga ditandai dengan penyematan kain adat khas NTT oleh Gubernur NTT kepada Ketua BPK RI.

Tiba di Kupang dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Ketua BPK RI dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda penting dalam kunjungan kerjanya termasuk pertemuan bersama jajaran BPK Perwakilan Provinsi NTT.

Turut hadir mendampingi Gubernur NTT yakni, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Triyantoro, S.E, M.M, CSFA, beserta jajaran.

Gubernur NTT pada kesempatan tersebut menyambut hangat kedatangan Ketua BPK RI dan menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh atas tugas BPK RI dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

“Selamat datang di Kupang, Ibu Kota Provinsi NTT. Kehormatan bagi kami jajaran Pemprov NTT atas kunjungan Ibu Isma Yatun. Kunjungan ini tentu menjadi semangat bagi kami untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan agar tetap transparan, akuntabel dan profesional,” ujar Gubernur Melki.

Gubernur Melki juga mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi NTT memiliki komitmen tinggi dengan terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah dengan harapan agar dapat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Kami tentu akan berusaha memperbaiki dan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, efektif dan efisien. Ini adalah upaya kami agar opini WTP tersebut tetap berlanjut dan dapat kami pertahankan,” Jelas Gubernur NTT.

Sementara itu, Ketua BPK RI, Isma Yatun, mengapresiasi sambutan hangat oleh Gubernur NTT serta jajaran. Isma Yatun juga menyampaikan agar kolaborasi kerja dan sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT juga Pemda lainnya dan BPK RI dapat tetap solid terjalin sebagai upaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel dan transparan.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut hangat kunjungan kerja Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto di VIP Bandara El Tari Kupang, Senin (21/4/2025). Penyambutan tersebut juga ditandai dengan penyematan kain adat khas NTT oleh Gubernur NTT kepada Pangdam IX Udayana.

Dengan menggunakan pesawat Lion Air, Pangdam IX Udayana tiba di Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 13.45 Wita dengan kondisi cuaca yang sedang hujan. Kunjungan kerja ini merupakan yang perdana di wilayah NTT oleh Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto.

Turut hadir dalam penjemputan tersebut, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni, Kapolda NTT, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, Kajati NTT, Zet Tadung Allo, Danrem 161 Wira Sakti Kupang, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, Danlanud El Tari, Marsma TNI Djoko Hadipurwanto, dan Danlantamal VII Kupang, Laksamana Pertama TNI Irwan Siagian.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto yang perdana di Provinsi NTT. Ia menyebut kunjungan ini sebagai bentuk komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa serta mendukung berbagai program pembangunan di wilayah NTT.

“Selamat datang di NTT Bapak Pangdam Udayana. Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat NTT, kami menyampaikan apresiasi atas kedatangan Bapak Pangdam Udayana di NTT. Kunjungan kerja ini tentu menjadi spirit bagi kami dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah bersama TNI dalam mendukung berbagai program strategis nasional serta menjaga kedaulatan bangsa Indonesia dimana secara khusus NTT sendiri juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste,” ucap Gubernur NTT.

Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Gubernur NTT serta jajaran Forkopimda NTT. Ia menegaskan komitmen jajarannya untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah juga elemen masyarakat dalam menjaga kedaulatan bangsa, serta mendukung berbagai program strategis pembangunan di wilayah kerja Nusa Tenggara Timur.

“Terima kasih Pak Gubernur atas sambutan hangatnya bersama jajaran Forkopimda. Komitmen kami bersama pemerintah daerah serta masyarakat untuk terus menjaga kedaulatan bangsa di daerah kepulauan seperti NTT, khususnya NTT juga merupakan provinsi yang punya batas langsung dengan negara lain. Kami juga berkomitmen untuk mendukung semua program pembangunan demi kemajuan daerah NTT.” Ucap Pangdam IX Udayana.

Usai diskusi tertutup bersama Gubernur NTT serta unsur Forkopimda Provinsi NTT di VIP Pemda Bandara El Tari, Pangdam IX Udayana kemudian mengawali kunjungan kerja di daratan Timor dengan menuju ke Batalyon Artileri Medan 20/Bhadika Yudha di Kabupaten Kupang.

Adapun agenda kunjungan kerja Pangdam IX/Udayana beserta rombongan di daratan Timor wilayah Korem 161/Wira Sakti lainnya termasuk di dalamnya mengunjungi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Universitas Pertahanan RI Ben Mboi dan kunjungan ke Keuskupan Atambua serta agenda strategis lainnya.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.       .    Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., menegaskan komitmen mereka untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas di Kota Kupang. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Aksi Kolektif Hari Perempuan Internasional tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) bekerja sama dengan RRI Kupang di Arena Car Free Day, Jl. El Tari Kupang, Sabtu (8/3).

Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai pembicara, Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn). Drs. Johanis Asadoma, S.I.K., M.Hum, Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT, Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, MM, Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, Yuliana Marta Doky, S.Sos dan Ketua Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) NTT, Serafina Bete.

Dalam pemaparannya, Wali Kota, dr. Christian Widodo menekankan pentingnya memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi dengan baik. Menurutnya jika bicara tentang perempuan dan disabilitas, jangan lupa tentang anak sebagai bagian yang tak terpisahkan. Bersama Wawali, dia ingin mewujudkan Kota Kupang menjadi rumah bersama yang aman, modern, berbudaya, tangguh, dan sejahtera bagi semua. Sebagai langkah awal, di hari-hari pertama bekerja, mereka sudah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak untuk dibahas bersama DPRD Kota Kupang.

dr. Chris juga menyoroti tiga fokus utama dalam mendukung perempuan, yakni hak-hak perempuan, kesetaraan gender dan pemberdayaan. “Regulasi sudah ada, tetapi yang penting adalah implementasinya. Karena visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., menambahkan bahwa pendidikan dan akses terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian utama pemerintah. “Sekolah bagi anak-anak disabilitas harus inklusif, mereka berhak mendapatkan pendidikan di sekolah umum dengan fasilitas yang memadai,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti toilet yang disesuaikan, jalur khusus bagi pengguna kursi roda dan akses ke dunia kerja. “Kami sudah berdiskusi dengan Kementerian UMKM untuk merancang program pelatihan dan bantuan bagi perempuan serta penyandang disabilitas agar mereka bisa mandiri secara ekonomi,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn). Drs. Johanis Asadoma, S.I.K., M.Hum, menekankan bahwa perjuangan kesetaraan gender bukan hanya isu lokal, tetapi menjadi perhatian global. “Di dunia internasional, hak-hak perempuan terus diperjuangkan. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan dan pembangunan daerah,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi semakin banyaknya perempuan yang tampil sebagai pemimpin di NTT, seperti Wakil Wali Kota Kupang, Wakil Bupati Kupang, dan beberapa pemimpin perempuan lainnya di wilayah NTT.

Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni mengakui sebagai Lembaga legislatif DPRD Provinsi NTT telah membuat regulasi yang menjamin pemenuhan hak kaum perempuan dan disabilitas, yakni Perda No. 5 tentang pengarusutamaan gender serta Perda No. 6 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, seperti hak pendidikan, kesehatan maupun kesempatan kerja. Sayangnya regulasi tersebut masih minim implementasi. Dia berharap ke depan pemda seluruh NTT bisa membuat regulasi semacam ini sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Ketua Garamin NTT, Yafas Aguson Lay menjelaskan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret merupakan momentum global untuk merayakan pencapaian perempuan dalam berbagai bidang, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kesetaraan gender, disabilitas, sosial inkusi (GEDSI) dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2025, peringatan Hari Perempuan Internasional mengusung tema global “Accelerate Action” atau “Percepat Aksi”. Tema ini menekankan pentingnya langkah cepat, konkret, dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan yang menghalangi implementasi GEDSI di seluruh dunia. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama percepat aksi Gedsi dari NTT untuk Indonesia, oleh para narasumber dan peserta yang hadir.

PATROLICIA COM PROPINSI.        Kebebasan pers di Indonesia kembali diuji dengan meningkatnya kasus intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap jurnalis. Alih-alih mendapat perlindungan, para pekerja media justru kerap menghadapi ancaman hukum yang seharusnya melindungi mereka.

Dari ancaman fisik hingga jeratan pasal karet, realitas ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah jurnalis di Indonesia benar-benar terlindungi?

Kriminalisasi Jurnalis: Senjata Hukum untuk Membungkam

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak wartawan yang justru menjadi target kriminalisasi saat mengungkap fakta yang mengkritisi pihak berkuasa. Pasal-pasal seperti pencemaran nama baik (UU ITE Pasal 27 Ayat 3) dan penyebaran berita bohong kerap dijadikan alat untuk menjerat jurnalis.

Kasus yang Mengguncang:

1. Nurhadi (Tempo, 2021): Mengalami penyekapan dan kekerasan saat meliput kasus korupsi.
2. Dandhy Dwi Laksono (2019): Dikriminalisasi karena unggahan di media sosial terkait Papua.
3. Jurnalis di Kota Kupang, NTT Fabi Latuan menjadi korban kekerasan usai mengikuti Jumpa Pers di Kantor PT Flobamor NTT, (2022).
4. Jurnalis Lampung (2023): Dituntut dengan UU ITE setelah mengungkap kasus korupsi pejabat daerah.

Pola yang terjadi dalam kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hukum justru lebih sering digunakan sebagai alat pemberangusan, bukan perlindungan.

Negara Absen dalam Perlindungan Jurnalis

Indonesia sebenarnya memiliki regulasi perlindungan jurnalis, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan berbagai aturan turunan lainnya. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal.

Beberapa masalah utama:

Minimnya respons aparat terhadap laporan kekerasan terhadap jurnalis.

Lambatnya proses hukum bagi pelaku kekerasan.

Ketidakjelasan mekanisme perlindungan saat jurnalis menghadapi ancaman.

Komnas HAM dan Dewan Pers kerap mengeluarkan rekomendasi, tetapi masih banyak kasus yang berakhir tanpa keadilan bagi korban.

Jurnalis Butuh Proteksi, Bukan Represi

Untuk memastikan kebebasan pers yang lebih aman, perlu langkah konkret dari berbagai pihak:

1. Revisi UU ITE agar tidak lagi digunakan untuk membungkam kritik.

2. Penguatan regulasi yang lebih tegas dalam melindungi jurnalis dari ancaman kriminalisasi.

3. Peningkatan kapasitas hukum bagi jurnalis agar lebih siap menghadapi jeratan hukum yang tidak adil.

4. Penegakan hukum yang serius terhadap pelaku kekerasan terhadap wartawan.

Jurnalisme adalah pilar keempat demokrasi. Jika kebebasan pers terus terancam, maka transparansi dan akuntabilitas juga akan terkikis.

Bertahan di Tengah Ancaman

Jurnalis di Indonesia menghadapi tantangan besar: mereka bisa dibungkam, diintimidasi, bahkan dipenjara hanya karena menjalankan tugasnya.

Perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara justru sering kali absen. Jika situasi ini tidak segera diperbaiki, maka kita tidak hanya kehilangan kebebasan pers, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur dan transpan

PATROLICIA COM PROPINSI NTT    Jakarta – Penyelenggaraan Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa BNPT 2024 telah berakhir dengan sukses. Acara ditutup dengan puncak acara Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan Para Pemenang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Gedung Penunjang Operasional (GPO) TVRI Jakarta, Kamis (23/01/2024).

Setelah melalui proses sosialisasi, penjaringan peserta, dan pelaksanaan kompetisi selama kurang lebih 8 bulan. Kompetisi JKM BNPT 2024 ini berhasil menentukan 6 orang mahasiswa pemenang kompetisi yang dari beberapa perguruan tinggi.

Kompetisi JKM BNPT 2024 ini pun sukses atas prakarsa BNPT RI bekerjasama dengan Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) dan Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), yang didukung oleh Kemenko Polkam RI dan Kemdiktisaintek RI.

Kompetisi JKM BNPT ini terbagi dalam dua kategori lomba yaitu kategori Artikel dan Foto. Di kategori Artikel, Juara Pertama berhasil diraih Rohmat Aji Pamungkas, mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret, Juara 2 berhasil diraih Jalaludin Al Farobi, mahaiswa dari Universitas Negeri Jakarta, dan Juara 3 ditempati Brendden Chua, mahasiswa dari Universitas Prasetya Mulia.

Untuk Kategori Foto, Juara 1 berhasil dimenangkan Desi Sunyahni Permatasari, mahasiswi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kemudian disusul Juara 2 dan dimenangkan I Komang Bintang Kurnianta, mahasiswa dari Universitas Warmadewa Bali. Kemudian yang terakhir Juara 3 berhasil diraih Diah Nur Afifah, mahasiswi dari Universitas Bengkulu.

Para pemenang juga menerima hadiah masing-masing 10 juta rupiah untuk pememang pertama, 7.5 juta rupiah untuk juara kedua, dan 5 juta rupiah untuk juara ketiga masing-masing kategori.

Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono, Ak., M.M., CA, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para finalis yang telah berhasil memasuki tahap final dan memenangkan kompetisi ini.

“Semoga apa yang kita perbuat ini dapat menjadi kontribusi positif dalam mewujudkan Indonesia damai, Indonesia harmoni, dan Indonesia tanpa kekerasan,” ujar Bangbang. Menyampaikan pesan dari Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono, Sestama BNPT.

Bangbang menegaskan, pihaknya berharap melalui kompetisi ini dapat menghasilkan konten-konten informatif, inspiratif, dan berbobot.

“Sehingga mahasiswa diharapkan dapat menginspirasi masyarakat serta memperkuat kesadaran akan persatuan dan kebangsaan. Selain itu, kompetisi ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pencegahan terhadap narasi-narasi bernuansa intoleran dan berpaham radikal yang akan menimbulkan tindakan yang menjurus ke arah tindak pidana terorisme,” kata Bangbang seraya menyampaikan, apresiasi kepada Dirut TVRI yang mendukung JKM dan menyediakan tempat untuk kegiatan puncak ini.

Pada kesempatan ini juga, Ketua Tim Pelaksana JKM BNPT 2024, Ir. Dedi Yudianto, MBA didampingi Wakil Ketua Tim Pelaksana Ir. Soegiharto Santoso, SH, menyampaikan, penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

“Setelah kegiatan ini sukses, kami juga sedang merancang program yang lebih luas lagi terkait Jurnalis Kebangsaan untuk masuk ke seluruh Kementerian agar narasi dan konten kebangsaan bisa kita gaungkan ke semua sektor untuk mendukung pemerintahan saat ini,” ungkap Dedi yang juga merupakan CEO Cybers Grup.

Turut menyampaikan sambutan pada kesempatan yang sama, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati, Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno, dan Direktur Strategi dan Pembelajaran Transformatif, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kemdiktisaintek RI Ardi Findyartini.

Ketiga tokoh ini senada menegaskan, kegiatan ini penting untuk mahasiswa mengambil peran dalam mencegah paham intoleran dan aktif menghasilkan informasi yang membangun semangat kebangsaan.

Acara ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Lubkita Marketplace, PT Antam, Organisasi PSMTI, dan Yayasan Manusia Langit. Dukungan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara dunia pendidikan, pemerintahan, dan sektor swasta dalam mendorong mahasiswa untuk menghasilkan karya jurnalistik yang membangun semangat kebangsaan.

“Dengan berakhirnya kompetisi ini, diharapkan para pemenang dapat terus mengembangkan kemampuan jurnalistik dan menjadi motor penggerak perubahan positif dalam masyarakat. Dan kiranya juga Kompetisi JKM BNPT ini akan kembali digelar pada tahun 2025 dengan melibatkan para pendukung dan peserta yang lebih massif lagi,” ujar Wakil Ketua Tim Pelaksana JKM Soegiharto Santoso yang juga menjabat Ketum APTIKNAS, Sekjen PERATIN, Penasihat FORMAS, Waketum SPRI, dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Turut hadir pada puncak acara JKM BNPT ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Panji Pujasakti dan Aras, Tokoh Nasional dan pakar IT Kun Wardana. Selain itu juga hadir jajaran Direksi dan Dewan Pengawas TVRI, Eks Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT Laksma (Purn) TNI Joko Sulistyanto, Ketua Tim Sinergitas BNPT Eddy Purwanto, Ketum SPRI Hence Mandagie, Pendiri LSP SDM TIK Ardian Elkana dan Pengurus APTIKNAS Soetresno Hartanto. (rjb)