PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu lumbung sapi nasional. Berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 56 Tahun 2026, kuota pengeluaran sapi potong dari NTT ditetapkan sebanyak 51.784 ekor. Untuk menjaga kualitas genetik ternak lokal, sapi jantan yang diperdagangkan ke luar daerah wajib memiliki bobot minimal 275 kilogram.

Namun, di balik besarnya kuota tersebut, persoalan klasik berupa keterbatasan transportasi laut dan birokrasi perizinan masih menjadi hambatan utama yang menggerus keuntungan peternak maupun pelaku usaha.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Edie, menjelaskan bahwa distribusi sapi menuju pasar utama seperti Kalimantan dan Jakarta idealnya menggunakan kapal khusus ternak Camara Nusantara melalui Pelabuhan Tenau dan Wini. Kapal tersebut mampu menjaga penyusutan bobot sapi di bawah delapan persen selama perjalanan.

Masalah muncul ketika permintaan meningkat, terutama menjelang Idul Adha. Keterbatasan armada kapal ternak memaksa pengiriman dialihkan menggunakan kapal kargo umum yang tidak dirancang untuk mengangkut ternak hidup.

“Akibatnya, penyusutan bobot sapi bisa mencapai lebih dari 15 persen. Bahkan terdapat risiko kematian ternak akibat cuaca buruk dan minimnya fasilitas bongkar muat khusus,” kata Edie.

Kondisi tersebut diperparah oleh terbatasnya infrastruktur rantai dingin di NTT. Hingga kini, hanya tiga Rumah Potong Hewan (RPH) di provinsi tersebut yang telah mengantongi sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sehingga pengembangan industri hilir peternakan masih menghadapi banyak kendala.

Persoalan lain datang dari aspek birokrasi. Perwakilan DPD Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Daging Sapi Indonesia (PEPPSI) NTT, Meidel Amtiran, menilai proses perizinan yang berlapis mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga karantina masih membebani pelaku usaha.

Menurutnya, pembagian kuota pengeluaran sapi dalam dua tahun terakhir juga dinilai kurang transparan dan beberapa kali memicu sengketa hukum.

Selain biaya retribusi pasar, pakan di penampungan, serta kewajiban karantina selama tujuh hari, kerugian terbesar justru berasal dari penyusutan bobot sapi selama pengangkutan laut menggunakan kapal kargo.
“Jika bobot sapi menyusut 10 hingga 15 persen, kerugian sangat besar. Pada akhirnya, peternak rakyat di tingkat hulu yang paling sering menanggung dampaknya melalui penurunan harga jual,” ujar Meidel.

Untuk menjawab persoalan tersebut, kalangan akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) menawarkan solusi berbasis riset. Salah satunya melalui pemanfaatan pakan konsentrat berbahan baku putak atau batang pohon gewang yang dikembangkan oleh peneliti Undana.

Dalam diskusi tersebut juga direkomendasikan perluasan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar peternak memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produktivitas.

Sementara itu, penerapan pakan berbasis putak dinilai mampu meningkatkan sekaligus menjaga bobot sapi dalam waktu relatif singkat. Inovasi tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengurangi kerugian akibat penyusutan bobot selama distribusi antarpulau, sekaligus memperkuat daya saing peternakan sapi NTT sebagai penyangga kebutuhan daging nasional.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima bantuan 3.000 dosis semen beku sapi unggul dari Kementerian Pertanian sebagai upaya mempercepat peningkatan populasi dan kualitas genetik ternak sapi di daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra peternakan nasional.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Hary Suhada, S.Pt., M.Si., kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam rangkaian Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kantor DPD RI Provinsi NTT, Jumat (12/6).

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelo Wake Kako, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis, serta sejumlah pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Semen beku merupakan sperma yang diambil dari sapi pejantan unggul dan digunakan dalam program inseminasi buatan (IB). Teknologi tersebut memungkinkan peternak memperoleh keturunan dengan kualitas genetik yang lebih baik, termasuk dari rumpun sapi unggul seperti Limousin, Simmental, maupun Wagyu.

Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian dan Komite II DPD RI atas dukungan yang diberikan bagi pengembangan sektor peternakan di NTT. Menurut dia, bantuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat produktivitas peternakan rakyat melalui peningkatan populasi ternak dan perbaikan mutu genetik.

“Bantuan 3.000 dosis semen beku dari berbagai jenis sapi unggul ini tentu akan sangat membantu pengembangan sektor peternakan di daerah,” kata Melki.

Ia menilai program inseminasi buatan memiliki peran penting dalam menciptakan usaha peternakan yang lebih efisien dan berdaya saing. Melalui teknologi tersebut, peternak diharapkan mampu menghasilkan ternak berkualitas tinggi yang memiliki nilai ekonomi lebih besar.

Menurut Melki, pengembangan sapi unggul tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan peternak, tetapi juga dapat memperkuat posisi NTT sebagai salah satu daerah penghasil ternak utama di Indonesia. Keberhasilan program tersebut, lanjutnya, diharapkan menjadi model yang dapat diterapkan secara bertahap pada komoditas peternakan lain seperti babi, kambing, kerbau, dan unggas.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan sektor peternakan yang berkelanjutan. Dukungan akademisi melalui pendidikan, penelitian, dan pendampingan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat modernisasi peternakan di daerah.

“Kami optimistis cita-cita menjadikan NTT sebagai pusat pengembangan ternak, baik sapi maupun komoditas peternakan lainnya, dapat terus diwujudkan melalui kerja sama yang kuat dari seluruh pihak,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen menjadikan sektor peternakan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Bantuan 3.000 dosis semen beku sapi unggul itu diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pengembangan peternakan modern, meningkatkan kesejahteraan peternak, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.        Wakil Ketua II DPRD Nusa Tenggara Timur, Yunus Takandewa, mengungkapkan kekecewaannya atas terhentinya pengadaan vaksin African Swine Fever (ASF) pada awal Tahun Anggaran 2026. Padahal, vaksin tersebut dinilai sangat krusial untuk menekan laju penyebaran penyakit mematikan pada ternak babi yang kini kembali mengancam peternak di NTT.
Hal itu disampaikan Yunus kepada wartawan usai pertemuan Komisi II DPRD NTT dengan Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kantor DPRD, Selasa (20/1/2026). Menurut dia, berdasarkan penelusuran DPRD terhadap program dan kegiatan mitra kerja, vaksinasi ASF justru terhenti di saat kebutuhan di lapangan sangat mendesak.
“Ini sangat mengecewakan. Vaksin ASF adalah kebutuhan mendasar petani peternak. Saat ini produksi ternak babi di NTT cukup baik, tetapi justru terancam karena stok vaksin sangat tidak memadai,” kata Yunus.
Ia mengingatkan, pada perubahan anggaran 2025 lalu, DPRD telah mendorong Pemprov NTT mengalokasikan pengadaan sekitar 14.000 dosis vaksin ASF yang kemudian didistribusikan ke sejumlah kabupaten dan kota. Namun, hingga kini sisa vaksin hanya sekitar 1.300–1.700 dosis, jumlah yang dinilai jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau dibagi ke 22 kabupaten/kota, ini jelas jomplang. Populasi ternak babi di setiap daerah itu puluhan ribu, bukan seribu. Stok yang ada sekarang tidak cukup sama sekali untuk menekan penyebaran,” ujar Yunus.
Ia pun mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT agar segera mengambil langkah cepat dan konkret sesuai regulasi, termasuk membuka opsi pengadaan melalui pihak ketiga. Menurut Yunus, penanganan ASF tidak boleh bersifat reaktif.
“Jangan tunggu petani peternak menangis dan menderita baru kita datang. Pencegahan harus dilakukan sekarang. Kalau seperti pemadam kebakaran yang datang setelah api membesar, itu tidak ada gunanya,” tegasnya.
Yunus menambahkan, di sejumlah wilayah, termasuk Kota Kupang, kematian babi akibat ASF masih terlihat, bahkan bangkai ternak ditemukan di jalan-jalan. Kondisi itu, kata dia, menjadi alarm keras bahwa mitigasi harus diperkuat sebelum dampaknya semakin luas.
Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Provinsi NTT, Melky Ansar, menjelaskan bahwa pada akhir 2025 pihaknya memang hanya memperoleh anggaran untuk pengadaan sekitar 14.500 dosis vaksin ASF. Jumlah tersebut, kata dia, sangat terbatas jika dibandingkan dengan populasi ternak babi di seluruh NTT.
“Empat belas ribu dosis itu sangat sedikit kalau dibagi ke 22 kabupaten/kota. Karena itu kami meminta kabupaten/kota yang paling membutuhkan untuk menyampaikan permintaan, lalu kami distribusikan,” ujar Melky.
Ia menyebutkan, distribusi vaksin dilakukan menjelang akhir tahun, dengan harapan mampu menekan kematian ternak pada musim hujan, yang biasanya rawan penyakit. Hingga saat ini, berdasarkan laporan dari daerah, angka kematian masih tergolong wajar dan tidak separah wabah besar tahun sebelumnya yang menewaskan puluhan ribu ekor babi.
Selain vaksinasi, Pemprov NTT juga menerapkan langkah nonmedis, seperti pembatasan lalu lintas ternak dan penutupan wilayah sejak Oktober–November 2025 untuk mencegah masuknya babi dari daerah terjangkit. Edukasi biosekuriti kepada peternak juga mulai dijalankan melalui kelompok percontohan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
“Pencegahan ASF tidak hanya lewat vaksin, tetapi juga kebersihan kandang, pembatasan orang masuk, dan pengendalian pergerakan ternak. Program ini akan kami kembangkan ke daerah lain,” kata Melky.
Meski demikian, DPRD NTT menegaskan bahwa vaksinasi tetap menjadi kunci utama. Tanpa ketersediaan vaksin yang memadai, upaya melindungi peternak babi—yang menjadi tumpuan ekonomi ribuan keluarga di NTT—dinilai akan selalu tertinggal dari ancaman wabah.(Rjb)

PATROLICIA COM Jakarta –          Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kalimantan pada 29-30 September 2025 kembali menyingkap persoalan serius di tubuh Badan Karantina Indonesia (Barantin). Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) menilai Barantin gagal berfungsi sebagai regulator ekspor sarang burung walet yang bernilai devisa besar bagi negara.

Menurut Koordinator Nasional ARPG, Syafrudin Budiman SIP (Gus Din), Barantin seharusnya menjadi garda depan menjaga kepentingan nasional. Namun kenyataannya, lembaga ini justru melemahkan pelaku usaha melalui regulasi yang berbelit dan kebijakan kuota ekspor yang tidak jelas. Ironisnya, Komisi IV DPR RI tidak melakukan evaluasi serius, bahkan terkesan memberi legitimasi atas kinerja Barantin yang buruk.

“Indonesia adalah penghasil sarang burung walet terbesar di dunia, tapi justru tersandera kuota pembatasan ekspor. Padahal, jika dimaksimalkan, potensi devisa bisa mencapai triliunan rupiah per tahun,” tegas Gus Din dalam keterangan persnya, Selasa (30/9/2025) di Jakarta.

Belasan Perusahaan Tersendat, Ratusan Ribu Pekerja di-PHK

ARPG mencatat belasan perusahaan eksportir sarang burung walet saat ini tidak bisa melakukan ekspor akibat kebijakan kuota dan aturan berbelit. Imbasnya sangat serius: ratusan ribu tenaga kerja terpaksa di-PHK karena perusahaan tak mampu lagi menanggung beban operasional tanpa kepastian ekspor.

“Akibat regulasi yang gagal berfungsi, banyak perusahaan resmi tidak bisa kirim barang ke luar negeri. Ratusan ribu pekerja menjadi korban PHK massal, sementara aktivitas ilegal justru semakin marak. Ini ironis dan sangat merugikan negara,” ujar Gus Din.

Regulasi Membunuh, Ilegal Justru Subur

ARPG menilai kebijakan Barantin tidak sinkron antarinstansi, perizinan berbelit, serta aturan yang kerap berubah. Kondisi ini membuat eksportir resmi terhambat, sementara praktik ilegal justru semakin leluasa.

“Mandat ganda Barantin untuk memperlancar ekspor sekaligus menekan ilegal justru gagal berfungsi. Yang terjadi, ekspor resmi hancur sementara ilegal berkembang,” ujarnya.

Komisi IV Lalai, Publik Kecewa

ARPG juga menyoroti sikap Komisi IV DPR RI yang dianggap lalai dalam fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ke daerah tidak menghasilkan evaluasi tegas terhadap Barantin.

“Alih-alih menekan perbaikan, Komisi IV justru terlihat memberi restu atas kebijakan yang merugikan negara dan pelaku usaha. Seharusnya Komisi IV menjadi ujung tombak koreksi, bukan tameng kegagalan lembaga,” tambahnya.

Kepala Barantin Diminta Mundur

Lebih jauh, Gus Din mendesak agar Kepala Barantin segera mundur jika tidak mampu menyelesaikan persoalan ekspor sarang burung walet. Menurutnya, kepemimpinan saat ini tidak bisa memberi solusi nyata, sementara devisa negara terus merosot dan ratusan ribu tenaga kerja sudah kehilangan pekerjaan.

“Kalau Kepala Barantin tidak mampu, lebih baik dicopot saja. Harus ada sosok baru yang bisa mengakomodasi aspirasi petani, pekerja, dan pengusaha walet,” tegasnya.

Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan

Sebagai penutup, ARPG menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Jika Barantin tetap gagal berfungsi, Presiden Prabowo Subianto seharusnya turun tangan langsung mengevaluasi kinerja Kepala Barantin, demi menyelamatkan devisa negara, melindungi tenaga kerja, dan memastikan visi besar Asta Cita di bidang ekspor pertanian dapat terwujud.

“Bapak Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Barantin. Jika terbukti gagal, maka langkah tegas berupa pergantian pimpinan adalah solusi terbaik,” pungkas Gus Din.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Keluarga Manbait Oetpah, Desa Camplong 2 dan Desa Tolnaku, menargetkan tahun 2027 Rains Peternakan Keluarga Manbait Tuaf, keturunan Oetpah siap digunakan. Rains Peternakan yang dirancang keluarga Manbait Oetpah meliputi Desa Camplong 2 dan Sebagian Desa Tolnaku, kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang. Luas wilayah kurang lebih 2000 Ha, yang mana wilayah tersebut selama ini menjadi lahan tidur yang susah diolah. Maka melalui musyawarah keluarga besar Manbait Oetpah, siap bangun rains Peternakan untuk usaha peribadi keturunan keluarga Manbait Oetpah di Kecamatan Fatuleu

Pernyataan ini, disampaikan oleh, salah satu ahli waris keturunan Manbait Oetpah, Johanes Antonius Bait atau akarab disapa Toni Bait, Sabtu, (12/11/2023) bertempat di bilangan pribadinya Jl.Timor Raya, Camplong 2, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Terkait dengan kesediaan Bibit, Toni Bait menyampaiakan bahwa, “Keluarga Manbait Oetpah sudah menyiapkan bibit sejak dua tahun lalu bantuan dari UPT.Peternakan Provinsi NTT, dan luas area pembibitan yang siap pake seluas 30 (Ha), terletak dj wilayah oeloben Desa camplong 2 Kecamatan Fatuleu dan persediaan air bersih akan mengunakan sumber air Lili

Lebih lanjut, Toni Bait mengatakan,”Keluarga Manbait sering mendapatkan problem Terkait ulayat sendiri, banyak lahan tidur dibiarkan kosong tanpa usaha, akhirnya muncul gejolak akibat sudah di kuasai oleh pihak lainnya.

Dalam area kurang lebih 2000 Ha ini, akan dibagi ke setiap turunan langsung keluarga Manbait Oetpah, guna berusaha, seperti membuat lahan pertanian, peternakan, perikanan air tawar. “Kata Toni

Target keluarga, Rains ini selama tiga tahun yaitu tahun 2024 s/d 2027.” Pungkas Toni

Untuk tahun 2023 ini, kita akan persiapkan lahan seluas 50 Ha, dan sekarang sudah di bersihkan tinggal kita tanam pada penghujan 2023 ini.”Ungkap Toni

Saya mengajak seluruh pemilik ulayat di wilayah kabupaten kupang, agar manfaatkan ulayat untuk membangun ekonomi keluarga, jauhkan diri dari investasi yang akan mengelapkan ulayat, dan dengan membagun Rains Peternakan akan menyelamatkan hak ulayat kita sendiri.”Tutup Toni Bait (team)

PATROLICIA COM/kota Kupang-

Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, SH, membuka Seminar Akhir Kajian Strategi Pengembangan Bisnis Ikan Lele di Kota Kupang. Seminar berlangsung di Ruang Rapat Utama Garuda Lantai II Kantor Wali Kota, Selasa (22/11). Seminar tersebut bertujuan untuk memberikan informasi awal berdasarkan riset untuk menjalankan program pengembangan bisnis ikan lele. Seminar tersebut juga berusaha untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam bisnis ikan lele, mengingat Pemerintah Kota Kupang pernah memberikan stimulan berupa benih ikan lele beserta pakannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Kupang.

Penjabat Wali Kota Kupang dalam sambutannya menyambut baik pelaksanaan seminar tersebut. Menurutnya setiap program memang harus dijalankan berdasarkan riset awal sebagai bahan untuk mengeksekusi rencana program tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa ‘bioflok’ harus bisa diadakan di setiap kelurahan dan jika bisa dibuatkan juga di rumah-rumah ibadah, baik gereja ataupun masjid untuk bisa membantu kesejahteraan jemaatnya.

George yang juga mantan Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT itu yakin, jika program pengembangan bisnis ikan lele ini bisa berlangsung dengan baik maka bisa sangat membantu meningkatkan perekonomian warga. Apalagi jika berkolaborasi dengan urban farming yang bertujuan untuk menekan inflasi yang terjadi di Kota Kupang. Ditambahkannya tepung ikan lele juga bisa digunakan sebagai pangan yang sangat membantu dalam melawan stunting.

Dr. Aris Widagdo, A.Pi, M.Si,. selaku narasumber dalam seminar tersebut mengungkapkan dari 66 responden pembudidaya lele, hanya 17 responden berlanjut sebagai pembudidaya ikan lele. Dalam hasil evaluasi kajiannya, Dr. Aris menyebutkan beberapa kelemahan yang menyebabkan rendahnya pembudidaya ikan lele yang berkelanjutan, seperti belum memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai, skala kecil budidaya ikan lele dan pemula, serta permodalan usaha budidaya ikan lele Kota Kupang yang masih mengandalkan keuangan pribadi.

Dr. Aris Widagdo, A.Pi, M.Si., merekomendasikan untuk melawan kekurangan dan tantangan yang dihadapi, para pembudidaya lele perlu diberikan pelatihan budidaya ikan lele mulai dari pembenihan, pendederan dan pembesaran, pelatihan pembuatan pakan alami yang unggul, pelatihan analisa usaha budidaya ikan lele, juga untuk memastikan terbukanya pasar untuk penjualan ikan lele seperti promosi gerakan makan ikan lele, pencegahan stunting dengan makan ikan lele untuk ibu hamil. Dia juga percaya dengan adanya konsep pinjaman permodalan murah bisa menarik pemuda yang belum bekerja untuk menjadi pembudidaya lele.