PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.      Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur memperluas penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Flores. Bantuan dihimpun dari berbagai unsur internal partai, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Fraksi Demokrat DPR RI, DPD, hingga DPC di sejumlah kabupaten.

Ketua DPD Partai Demokrat NTT Leonardus Lelo mengatakan, Demokrat telah membentuk posko bantuan di daerah terdampak. Posko tersebut menjadi pusat pengumpulan sekaligus distribusi bantuan kepada warga yang membutuhkan.

Menurut Leonardus, solidaritas tidak hanya datang dari daerah yang terdampak. Sejumlah DPC Demokrat dari kabupaten yang relatif tidak terdampak juga turut menyumbangkan bantuan untuk membantu warga korban gempa.

“Sebagian bantuan sudah didistribusikan dan sebagian masih dalam proses. Kami akan terus bergerak sepanjang kemampuan partai memungkinkan,” kata Leonardus.

Bantuan yang disalurkan antara lain berupa beras, air minum, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Distribusi dilakukan berdasarkan laporan masing-masing DPC dan kebutuhan masyarakat di titik-titik terdampak.

Leonardus mengatakan, selain bantuan kelembagaan, dirinya juga memberikan bantuan secara pribadi. Dukungan juga datang dari anggota Fraksi Demokrat di DPRD Provinsi NTT.

Ia memperkirakan total bantuan yang telah dihimpun dari berbagai unsur Demokrat mencapai ratusan juta rupiah. Namun, angka tersebut masih akan dihitung secara keseluruhan karena proses pengumpulan dan penyaluran bantuan masih berlangsung.

“Kami memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak, bukan dalam bentuk uang tunai,” ujarnya.

Leonardus menegaskan, Demokrat tidak ingin berhenti pada penyaluran bantuan tahap awal. Ia berencana kembali turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan memastikan bantuan menjangkau wilayah yang membutuhkan.

Rencananya, kunjungan lapangan akan dilakukan mulai dari Labuan Bajo menuju sejumlah wilayah terdampak hingga Maumere.

Di sisi lain, Leonardus meminta masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Warga diminta tidak panik, tetapi tetap menjaga kesiapsiagaan.

“Ini adalah cobaan yang sifatnya alami dan tidak dapat diduga. Karena itu, kewaspadaan harus tetap dijaga, tetapi masyarakat juga harus tetap semangat,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan dampak gempa terhadap infrastruktur publik. Kerusakan jalan, jembatan, gedung fasilitas umum, serta rumah warga perlu mendapat penanganan secara intensif agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih.

Menurut Leonardus, penanganan bencana tidak cukup hanya dengan bantuan kebutuhan dasar. Pemulihan infrastruktur dan fasilitas masyarakat menjadi bagian penting dari proses pemulihan pascabencana.

Demokrat NTT, lanjut dia, akan terus berkoordinasi dengan struktur partai di daerah untuk memantau perkembangan kebutuhan warga. Bantuan akan disalurkan sesuai kemampuan dan kondisi di lapangan.

“Yang terpenting sekarang adalah masyarakat tidak merasa sendiri. Kami ingin memastikan solidaritas itu hadir dan terus bergerak di tengah warga yang sedang menghadapi bencana,” ujar Leonardus.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT    Partai NasDem memperkuat konsolidasi internal melalui rapat pleno yang digelar di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Forum yang dipimpin langsung Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh itu menjadi wadah untuk menyelaraskan strategi politik, merumuskan kebijakan, serta mempertegas arah perjuangan partai di tengah berbagai tantangan kebangsaan.

Salah satu tokoh Partai NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat, menilai rapat pleno memiliki peran penting dalam membangun keputusan politik yang matang. Menurut dia, setiap kebijakan harus lahir dari proses dialog yang terbuka, pertukaran gagasan, dan kesediaan untuk mendengar berbagai pandangan.

“Setiap langkah besar selalu berawal dari keberanian untuk berdiskusi, mendengar, dan menyatukan arah demi kepentingan bangsa,” ujar Viktor usai mengikuti rapat pleno tersebut.

Pertemuan yang dihadiri jajaran pengurus partai, Dewan Pakar, serta anggota Fraksi NasDem DPR RI itu berlangsung dalam suasana konsolidatif. Berbagai isu strategis dibahas untuk memperkuat peran partai dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pembangunan nasional.

Viktor menegaskan, politik tidak boleh berhenti pada kepentingan organisasi semata. Menurutnya, seluruh kebijakan dan strategi yang dirumuskan partai harus memiliki relevansi langsung dengan persoalan yang dihadapi rakyat.

“Politik akan kehilangan maknanya jika tidak dijalankan dengan tanggung jawab, keberanian mengambil keputusan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur itu juga menekankan bahwa keberanian dalam politik tidak hanya diwujudkan melalui pengambilan keputusan, tetapi juga melalui kesediaan membuka ruang dialog. Perbedaan pandangan, menurut dia, justru menjadi kekuatan untuk memperkaya perspektif sebelum sebuah keputusan ditetapkan.

Dalam pandangannya, forum pleno merupakan instrumen penting untuk menjaga soliditas partai sekaligus memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat. Karena itu, semangat diskusi dan musyawarah harus terus dipelihara sebagai bagian dari budaya politik yang sehat.

Rapat pleno tersebut juga menjadi momentum bagi keluarga besar Partai NasDem untuk memperkuat konsolidasi menjelang berbagai agenda politik dan pembangunan ke depan. Melalui forum itu, partai berupaya menyatukan langkah serta mempertegas komitmen untuk menghadirkan kerja politik yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Viktor berharap semangat kebersamaan yang dibangun dalam rapat pleno dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Baginya, keberhasilan politik pada akhirnya diukur dari sejauh mana keputusan yang diambil mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“Berdiskusi, mendengar, menyatukan arah, dan bekerja untuk rakyat harus tetap menjadi fondasi perjuangan politik. Dari situlah kepercayaan publik dapat terus dijaga,” ujarnya.

Dengan semangat tersebut, rapat pleno NasDem tidak hanya menjadi forum pengambilan keputusan internal, tetapi juga ruang untuk meneguhkan kembali orientasi politik partai yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama perjuangan.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Kemitraan antara media massa dan aparat penegak hukum dinilai semakin penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kesadaran itu menjadi benang merah dalam pertemuan antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya di Kantor Kejari Palangka Raya, Rabu (29/7/2026).

Kunjungan jajaran SMSI Kalimantan Tengah yang dipimpin Ketua SMSI Kalteng Akhiruddin disambut Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Yunardi. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi dalam mendukung berbagai program strategis Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Akhiruddin hadir bersama Sekretaris SMSI Kalteng Aris Kurnia Hikmawan dan Bendahara Bridel B. Usin. Sementara Yunardi didampingi Kepala Seksi Intelijen serta Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Palangka Raya.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, kedua pihak menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi penegak hukum dan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, mencerahkan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Yunardi menjelaskan, Program Jaga Desa merupakan salah satu prioritas Kejaksaan yang bertujuan memperkuat pendampingan hukum, pengawasan, dan edukasi kepada pemerintah desa agar pengelolaan dana desa serta pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski Kota Palangka Raya tidak memiliki wilayah administrasi desa, Yunardi menilai semangat program tersebut tetap relevan untuk diterapkan pada tingkat kelurahan. Menurut dia, penguatan pemahaman hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu menjangkau seluruh lapisan pemerintahan hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan Jaga Desa tidak hanya bergantung pada peran kejaksaan, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai elemen, termasuk media massa. Publikasi yang berimbang dan edukatif dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

Pada kesempatan yang sama, Akhiruddin memaparkan inisiatif SMSI melalui program News Room Jaga Desa, sebuah platform pemberitaan yang difokuskan pada edukasi publik, pengawasan pembangunan, serta publikasi praktik-praktik baik dalam tata kelola pemerintahan desa.

Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk komitmen SMSI untuk menghadirkan jurnalisme yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan. News Room Jaga Desa diharapkan menjadi ruang publik yang memperkuat transparansi penggunaan anggaran, mengangkat potensi desa, sekaligus menyebarluaskan inovasi pembangunan yang berhasil diterapkan di berbagai daerah.

Akhiruddin menambahkan, kerja sama antara media dan kejaksaan memiliki nilai strategis dalam membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat. Melalui jaringan media anggota SMSI, berbagai program dan kebijakan Kejaksaan dapat tersampaikan secara lebih luas, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Yunardi menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai News Room Jaga Desa sejalan dengan pendekatan Kejaksaan yang mengedepankan langkah preventif melalui edukasi dan pendampingan, sehingga potensi pelanggaran hukum dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama berkelanjutan. SMSI Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya sepakat menjadikan kolaborasi informasi dan edukasi hukum sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTT Yunus Takandewa didampingi Patris Lali Wolo, Hugo Pareira, dan Emilia Nomleni melantik jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Kota Kupang dalam Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di Hotel T-More, Kupang, Senin (20/7). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi dan regenerasi kepemimpinan partai hingga tingkat kecamatan.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.        DPC PDI Perjuangan Kota Kupang memperkuat konsolidasi organisasi melalui Musyawarah Anak Cabang (Musancab) yang digelar di Hotel T-More, Kupang, Senin (20/7). Agenda tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur penataan organisasi secara berjenjang, mulai dari tingkat DPP, DPD, DPC, PAC, ranting hingga anak ranting.

Musancab diikuti jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) dari enam kecamatan di Kota Kupang serta pengurus ranting dari 51 kelurahan. Forum itu tidak hanya menjadi mekanisme pergantian kepengurusan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat soliditas organisasi dan menyiapkan regenerasi kepemimpinan di tingkat akar rumput.

Sebelum musyawarah dilaksanakan, DPC terlebih dahulu melakukan penjaringan calon ketua PAC berdasarkan usulan pengurus ranting. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kader yang dipercaya memimpin memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen dalam menjalankan tugas organisasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Selain menetapkan kepengurusan baru, Musancab juga membahas arah program kerja PAC sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan partai di tingkat kecamatan. Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat peran partai dalam menyerap aspirasi warga sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, mengatakan Musancab merupakan momentum penting untuk memperkokoh fondasi organisasi sekaligus memastikan proses regenerasi kepemimpinan berjalan secara berkesinambungan.

“Musancab bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi dan memastikan regenerasi kepemimpinan di tingkat kecamatan berjalan dengan baik,” kata Yeskiel.

Menurut dia, setiap pengurus yang mendapat amanah harus mampu menunjukkan kapasitas, loyalitas, dan dedikasi dalam membesarkan partai serta melayani kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan, seluruh program kerja yang dihasilkan dari Musancab harus berorientasi pada kebutuhan rakyat sehingga kehadiran partai benar-benar memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat.

Musancab juga diharapkan menjadi titik awal bagi kepengurusan PAC yang baru untuk segera bekerja menjalankan program yang telah disepakati. Di sisi lain, forum tersebut menjadi penegasan bahwa mekanisme demokrasi internal partai berjalan secara terstruktur dan berkesinambungan dalam memperkuat organisasi hingga ke tingkat kelurahan.

Pelantikan pengurus PAC se-Kota Kupang dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, Yunus Takandewa, didampingi Patris Lali Wolo, Hugo Pareira, dan Emilia Nomleni.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.    Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan pentingnya penguatan kapasitas media siber dalam menghadapi dinamika politik nasional yang terus berkembang. Hal itu mengemuka dalam arahan strategis yang disampaikan Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar kepada jajaran pengurus dan anggota SMSI dari berbagai daerah di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung di Sekretariat SMSI Pusat, Jakarta, Jumat (12/6/2026), membahas perkembangan politik nasional beserta implikasinya terhadap industri pers dan media siber di Tanah Air.

Dalam pemaparannya, Firdaus menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi dinamika politik dan arus informasi, mulai dari perkembangan geopolitik global hingga posisi sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh dalam percaturan nasional. Melalui pemetaan tersebut, ia mendorong pengurus SMSI di daerah untuk memiliki perspektif yang lebih luas dalam membaca perkembangan isu dan pemberitaan.

“Sebagai organisasi media siber terbesar, kita harus mampu membaca arah perubahan yang terjadi. Media tidak cukup hanya mengikuti perkembangan, tetapi juga harus mampu menghadirkan informasi yang sehat, objektif, dan dapat dipercaya masyarakat,” kata Firdaus.

Ia menekankan bahwa independensi dan profesionalisme harus tetap menjadi pijakan utama media di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya persaingan di ruang digital. Menurut dia, media dan jurnalis dituntut memiliki kepekaan terhadap isu-isu strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik.

Pertemuan tersebut juga menjadi forum diskusi bagi para pengurus SMSI untuk membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memperkuat kualitas media siber di daerah. Sejumlah masukan dan pandangan berkembang dalam dialog yang berlangsung interaktif.

Firdaus menegaskan, SMSI berkomitmen menjaga independensi organisasi sekaligus meningkatkan kompetensi anggotanya agar mampu menjawab tantangan industri media yang semakin kompleks. Selain itu, SMSI juga mendorong agar berbagai persoalan dan aspirasi daerah tetap memperoleh ruang yang memadai dalam pemberitaan nasional.

Melalui arahan tersebut, SMSI berharap media-media siber yang tergabung di dalamnya dapat terus adaptif terhadap perubahan, menjaga integritas jurnalistik, serta memperkuat fungsi pers sebagai penyedia informasi yang akurat dan bertanggung jawab bagi publik.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.    Wali Kota Kupang, Cristian Widodo, menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen dalam membangun daerah di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan. Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang berlangsung di Hotel Aston Kupang, Selasa (21/4/2026).
Dalam sambutannya, Cristian menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Ia menyebut sinergi antara pemerintah, partai politik, komunitas, serta tokoh agama menjadi kunci utama untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Kalau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama,” ujar Cristian, mengutip filosofi kebersamaan untuk menggambarkan pentingnya kerja kolektif.
Menurut dia, musyawarah mufakat merupakan jalan kebijaksanaan yang harus terus dijaga dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ia juga menilai perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang dapat menciptakan harmoni jika dikelola dengan baik.
Cristian mengibaratkan kolaborasi sebagai sebuah karya seni atau lagu, di mana setiap unsur memiliki peran berbeda, namun dapat menghasilkan sesuatu yang indah jika disusun secara proporsional.
“Harmoni bukan berarti semua harus sama. Justru dari perbedaan itulah kita bisa menciptakan kekuatan bersama untuk membangun daerah,” katanya.
Ia berharap Muscab tersebut mampu melahirkan kepemimpinan yang kuat, relevan dengan tantangan zaman, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, kata dia, tujuan utama dari setiap proses politik bukan sekadar kekuasaan, melainkan menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi rakyat.
Menutup sambutannya, Cristian mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum musyawarah sebagai momentum memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat.
“Semoga musyawarah ini menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan membawa kemajuan bagi daerah,” ujarnya.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan lima nama sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (12/3/2026). Penetapan dilakukan dalam rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI Jakarta, sebagai tahapan lanjutan proses uji kelayakan yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi XI DPR RI.

Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai calon Ketua Dewan Komisioner OJK, sementara Hernawan Beksi Sasongko diangkat sebagai calon Wakil Ketua. Tiga nama lainnya yang ditetapkan adalah:

– Hasan Fauzi sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
– Dicky Kartikoyono sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pendidikan, dan Perlindungan Konsumen;
– Adi Budiarso sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Friderica menyampaikan komitmen untuk menjalankan mandat dan amanah sebagai anggota Dewan Komisioner OJK guna menjaga sektor jasa keuangan serta stabilitas sistem keuangan Indonesia. “Kami akan wujudkan sektor jasa keuangan semakin dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, dalam pembangunan nasional, mendukung program prioritas pemerintah, dan juga tentu tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan masyarakat,” ujarnya.

Penetapan ini merupakan bagian dari proses pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil penetapan akan disampaikan kepada Presiden RI untuk ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Setelah itu, para calon akan mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI.
Lima Calon Dewan Komisioner OJK yang Ditetapkan DPR
PATROLICIA COM PROPINSI NTT      Berikut profil singkat masing-masing calon anggota Dewan Komisioner OJK yang telah ditetapkan DPR RI, berdasarkan informasi yang diperoleh:

Friderica Widyasari Dewi (Calon Ketua)

Perempuan yang telah berkiprah di sektor keuangan selama puluhan tahun ini pernah menjabat pada berbagai institusi penting, termasuk di Bank Indonesia dan beberapa lembaga regulasi keuangan. Dia dikenal memiliki keahlian dalam kebijakan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, serta pernah terlibat dalam penyusunan berbagai peraturan terkait pengawasan jasa keuangan.

Hernawan Beksi Sasongko (Calon Wakil Ketua)

Dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan manajemen keuangan, Hernawan memiliki pengalaman luas di bidang pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Sebelumnya, ia pernah menjabat pada posisi strategis di dalam OJK dan memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola institusi keuangan serta risiko sistemik.

Hasan Fauzi (Calon Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon)

Keahliannya fokus pada pasar modal, instrumen derivatif, dan sektor energi berkelanjutan. Hasan pernah bekerja di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki pengalaman dalam pengembangan produk pasar modal baru, termasuk regulasi terkait bursa karbon yang tengah menjadi prioritas pembangunan nasional.

Dicky Kartikoyono (Calon Kepala Eksekutif Perilaku Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen)

Spesialis dalam perlindungan konsumen dan pendidikan keuangan, Dicky telah lama terlibat dalam program peningkatan literasi keuangan masyarakat serta pengawasan perilaku bisnis di sektor jasa keuangan. Ia pernah menjabat di dinas terkait perlindungan konsumen dan memiliki rekam jejak dalam menangani berbagai kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha keuangan.

Adi Budiarso (Calon Kepala Eksekutif Inovasi Teknologi dan Aset Digital)

Dengan latar belakang teknologi informasi dan keuangan, Adi adalah ahli dalam fintech dan aset digital seperti kripto. Ia pernah bekerja di perusahaan teknologi ternama dan pernah terlibat dalam penyusunan kebijakan regulasi inovasi keuangan di Indonesia, dengan fokus pada keseimbangan antara inovasi dan keamanan sistem keuangan.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan di DPRD NTT. Kebijakan tersebut disebut berkaitan dengan tekanan fiskal daerah dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTT sekaligus Anggota Komisi I DPRD NTT, Antonius Landi, dalam pernyataan pers di Kupang, Senin (2/3/2026), menyampaikan keberatan keras atas opsi tersebut.

“Kami menyatakan keberatan keras terhadap opsi ‘merumahkan’ atau memutus kontrak PPPK sebagai jalan pintas untuk memenuhi ambang batas belanja pegawai 30 persen sebagaimana diatur dalam UU HKPD. PPPK bukan sekadar angka dalam postur APBD; mereka adalah tulang punggung pelayanan publik di NTT, mulai dari guru di pelosok hingga tenaga kesehatan dan administrasi,” kata Antonius.

Ia menegaskan, penerapan Pasal 146 UU HKPD tidak boleh dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi riil daerah. Menurutnya, NTT masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, sehingga pengurangan pegawai berpotensi menurunkan kualitas layanan publik.

“Pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama mencari solusi transisi, bukan menjadikan nasib 9.000 PPPK sebagai tumbal kebijakan,” ujarnya.

Dampak terhadap Pelayanan Publik

Fraksi PDI Perjuangan menilai, apabila rencana tersebut direalisasikan, NTT berpotensi mengalami krisis pelayanan publik. Mereka menyebut keberadaan PPPK selama ini mengisi kekosongan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan jabatan administrasi di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

Selain itu, partai tersebut meminta Pemerintah Provinsi melakukan audit beban kerja secara objektif sebelum mengambil keputusan pemutusan kontrak. Efisiensi, menurut mereka, seharusnya dilakukan pada pos anggaran non-prioritas terlebih dahulu.

“Jangan ada pemutusan hubungan kerja selama masih ada pos anggaran non-prioritas yang bisa diefisiensi,” tegas Antonius.

Desak Transparansi dan Lobi ke Pusat

PDI Perjuangan juga mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk membuka secara transparan kondisi fiskal daerah serta skema penyelesaian tenaga PPPK. Mereka meminta pemerintah lebih aktif melobi Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB agar tersedia diskresi atau penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat earmarked untuk pembiayaan gaji PPPK.

“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka skema penyelesaian tenaga PPPK tanpa harus menambah angka pengangguran baru di NTT,” katanya.

Sebagai anggota Komisi I DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Antonius menyatakan pihaknya akan mengawal hak-hak PPPK dan memastikan kebijakan penyesuaian fiskal tidak mengabaikan aspek keadilan sosial.

“Manusia bukan angka. Pengabdian mereka selama bertahun-tahun harus dihargai dengan kepastian status dan kesejahteraan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi NTT belum menyampaikan keterangan resmi lanjutan terkait skema teknis maupun tahapan kebijakan yang dimaksud.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, Kamis (22/1/2026), menyisakan perhatian publik. Salah satu pejabat yang dilantik, Pommy Odja, diketahui merupakan kakak kandung Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, dan kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kupang.
Pelantikan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo bersama sejumlah pejabat eselon II lainnya. Prosesi berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan.

Aspek kekerabatan antara pejabat eksekutif yang dilantik dengan pimpinan lembaga legislatif daerah langsung menjadi sorotan. Isu ini dinilai sensitif di tengah tuntutan publik terhadap transparansi, profesionalisme, dan pencegahan konflik kepentingan dalam birokrasi pemerintahan daerah.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan, mulai dari uji kompetensi hingga persetujuan teknis, disebut telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menekankan bahwa penempatan pejabat didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi, bukan karena hubungan keluarga atau kedekatan personal.
“Jabatan bukan hadiah. Ini amanah. Yang diuji bukan siapa kita, tapi apa yang kita kerjakan untuk masyarakat,” ujar Christian Widodo.
Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas, bekerja profesional, dan menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Menurut dia, kepercayaan publik terhadap birokrasi hanya bisa dibangun melalui kinerja nyata dan akuntabilitas.
Sebagai Kepala Dinas PRKP yang baru, Pommy Odja diharapkan mampu mempercepat penanganan persoalan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penataan lingkungan perkotaan, penyediaan hunian layak, serta pengurangan kawasan kumuh di Kota Kupang.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah awal Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat struktur birokrasi pada awal tahun 2026. Namun demikian, publik dipastikan akan terus mencermati konsistensi antara pernyataan komitmen dan praktik pemerintahan, terutama dalam menjaga prinsip tata kelola yang bersih dan berkeadilan.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT          Kupang Dra. Safirah Cornelia Abineno, Kepala SMKN 5 Kota Kupang, mempertanyakan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi disiplin aparatur sipil negara (ASN) yang diarahkan kepadanya. Ia menilai, mekanisme yang dijalankan tidak memberi ruang pembelaan diri sebagaimana diatur dalam ketentuan kepegawaian.
Safirah menyampaikan bahwa sejumlah tuduhan dialamatkan kepadanya tanpa didahului klarifikasi yang utuh. Menurut dia, prosedur pemeriksaan seharusnya menjamin hak ASN untuk didengar sebelum keputusan diambil.
“Klarifikasi tidak pernah dibuka secara menyeluruh. Padahal, hak membela diri adalah bagian dari prinsip keadilan dalam disiplin ASN,” kata Safirah kepada patroli cia com, Kamis (15/1/2026).

Ia menegaskan, disiplin birokrasi tidak dapat dilepaskan dari keadilan substantif. Penegakan aturan, menurut dia, bukan semata-mata soal kepatuhan administratif, melainkan juga soal menjaga keseimbangan antara kewenangan dan nurani.
Safirah menilai, tindakan disiplin terhadap bawahan maupun pimpinan merupakan perkara sensitif yang menuntut kehati-hatian. Pemahaman menyeluruh terhadap regulasi, pengumpulan fakta objektif, serta verifikasi bukti seharusnya menjadi tahapan yang tidak boleh dilompati. Tanpa itu, keputusan berisiko menjadi berat sebelah dan melukai rasa keadilan.
“Disiplin yang dijalankan tanpa keadilan justru melahirkan ketakutan, bukan ketertiban,” ujarnya.
Dalam pandangannya, pimpinan birokrasi perlu mengedepankan pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi formal. Proses klarifikasi harus dicatat secara transparan, dampak keputusan dipertimbangkan secara menyeluruh, serta konsultasi dengan unit terkait dilakukan secara cermat. Kerahasiaan, kata dia, juga penting untuk menjaga martabat individu yang diperiksa.
Safirah menambahkan, sanksi—jika memang harus dijatuhkan—harus bersifat proporsional dan tidak diskriminatif agar tidak menciptakan preseden buruk dalam tata kelola birokrasi.
Di tengah tekanan dan kekecewaan yang ia alami, Safirah memilih menaruh harapan pada mekanisme hukum dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia meyakini bahwa setiap keputusan akan membawa konsekuensinya sendiri dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya.
“Disiplin tanpa keadilan akan kehilangan arah. Sebaliknya, keadilan tanpa keberanian hanya akan menjadi harapan yang tertunda,” katanya.
Kasus yang dialami Safirah menjadi pengingat penting bagi birokrasi publik bahwa penegakan disiplin ASN tidak hanya diukur dari ketegasan sanksi, tetapi juga dari kepatuhan pada prosedur dan penghormatan terhadap hak-hak dasar aparatur. Di situlah kepercayaan terhadap institusi negara dipertaruhkan.