PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.    Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan pentingnya penguatan kapasitas media siber dalam menghadapi dinamika politik nasional yang terus berkembang. Hal itu mengemuka dalam arahan strategis yang disampaikan Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar kepada jajaran pengurus dan anggota SMSI dari berbagai daerah di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung di Sekretariat SMSI Pusat, Jakarta, Jumat (12/6/2026), membahas perkembangan politik nasional beserta implikasinya terhadap industri pers dan media siber di Tanah Air.

Dalam pemaparannya, Firdaus menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi dinamika politik dan arus informasi, mulai dari perkembangan geopolitik global hingga posisi sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh dalam percaturan nasional. Melalui pemetaan tersebut, ia mendorong pengurus SMSI di daerah untuk memiliki perspektif yang lebih luas dalam membaca perkembangan isu dan pemberitaan.

“Sebagai organisasi media siber terbesar, kita harus mampu membaca arah perubahan yang terjadi. Media tidak cukup hanya mengikuti perkembangan, tetapi juga harus mampu menghadirkan informasi yang sehat, objektif, dan dapat dipercaya masyarakat,” kata Firdaus.

Ia menekankan bahwa independensi dan profesionalisme harus tetap menjadi pijakan utama media di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya persaingan di ruang digital. Menurut dia, media dan jurnalis dituntut memiliki kepekaan terhadap isu-isu strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik.

Pertemuan tersebut juga menjadi forum diskusi bagi para pengurus SMSI untuk membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memperkuat kualitas media siber di daerah. Sejumlah masukan dan pandangan berkembang dalam dialog yang berlangsung interaktif.

Firdaus menegaskan, SMSI berkomitmen menjaga independensi organisasi sekaligus meningkatkan kompetensi anggotanya agar mampu menjawab tantangan industri media yang semakin kompleks. Selain itu, SMSI juga mendorong agar berbagai persoalan dan aspirasi daerah tetap memperoleh ruang yang memadai dalam pemberitaan nasional.

Melalui arahan tersebut, SMSI berharap media-media siber yang tergabung di dalamnya dapat terus adaptif terhadap perubahan, menjaga integritas jurnalistik, serta memperkuat fungsi pers sebagai penyedia informasi yang akurat dan bertanggung jawab bagi publik.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.    Wali Kota Kupang, Cristian Widodo, menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen dalam membangun daerah di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan. Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang berlangsung di Hotel Aston Kupang, Selasa (21/4/2026).
Dalam sambutannya, Cristian menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Ia menyebut sinergi antara pemerintah, partai politik, komunitas, serta tokoh agama menjadi kunci utama untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Kalau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama,” ujar Cristian, mengutip filosofi kebersamaan untuk menggambarkan pentingnya kerja kolektif.
Menurut dia, musyawarah mufakat merupakan jalan kebijaksanaan yang harus terus dijaga dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ia juga menilai perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang dapat menciptakan harmoni jika dikelola dengan baik.
Cristian mengibaratkan kolaborasi sebagai sebuah karya seni atau lagu, di mana setiap unsur memiliki peran berbeda, namun dapat menghasilkan sesuatu yang indah jika disusun secara proporsional.
“Harmoni bukan berarti semua harus sama. Justru dari perbedaan itulah kita bisa menciptakan kekuatan bersama untuk membangun daerah,” katanya.
Ia berharap Muscab tersebut mampu melahirkan kepemimpinan yang kuat, relevan dengan tantangan zaman, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, kata dia, tujuan utama dari setiap proses politik bukan sekadar kekuasaan, melainkan menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi rakyat.
Menutup sambutannya, Cristian mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum musyawarah sebagai momentum memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat.
“Semoga musyawarah ini menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan membawa kemajuan bagi daerah,” ujarnya.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan lima nama sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (12/3/2026). Penetapan dilakukan dalam rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI Jakarta, sebagai tahapan lanjutan proses uji kelayakan yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi XI DPR RI.

Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai calon Ketua Dewan Komisioner OJK, sementara Hernawan Beksi Sasongko diangkat sebagai calon Wakil Ketua. Tiga nama lainnya yang ditetapkan adalah:

– Hasan Fauzi sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
– Dicky Kartikoyono sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pendidikan, dan Perlindungan Konsumen;
– Adi Budiarso sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Friderica menyampaikan komitmen untuk menjalankan mandat dan amanah sebagai anggota Dewan Komisioner OJK guna menjaga sektor jasa keuangan serta stabilitas sistem keuangan Indonesia. “Kami akan wujudkan sektor jasa keuangan semakin dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, dalam pembangunan nasional, mendukung program prioritas pemerintah, dan juga tentu tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan masyarakat,” ujarnya.

Penetapan ini merupakan bagian dari proses pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil penetapan akan disampaikan kepada Presiden RI untuk ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Setelah itu, para calon akan mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI.
Lima Calon Dewan Komisioner OJK yang Ditetapkan DPR
PATROLICIA COM PROPINSI NTT      Berikut profil singkat masing-masing calon anggota Dewan Komisioner OJK yang telah ditetapkan DPR RI, berdasarkan informasi yang diperoleh:

Friderica Widyasari Dewi (Calon Ketua)

Perempuan yang telah berkiprah di sektor keuangan selama puluhan tahun ini pernah menjabat pada berbagai institusi penting, termasuk di Bank Indonesia dan beberapa lembaga regulasi keuangan. Dia dikenal memiliki keahlian dalam kebijakan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, serta pernah terlibat dalam penyusunan berbagai peraturan terkait pengawasan jasa keuangan.

Hernawan Beksi Sasongko (Calon Wakil Ketua)

Dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan manajemen keuangan, Hernawan memiliki pengalaman luas di bidang pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Sebelumnya, ia pernah menjabat pada posisi strategis di dalam OJK dan memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola institusi keuangan serta risiko sistemik.

Hasan Fauzi (Calon Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon)

Keahliannya fokus pada pasar modal, instrumen derivatif, dan sektor energi berkelanjutan. Hasan pernah bekerja di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki pengalaman dalam pengembangan produk pasar modal baru, termasuk regulasi terkait bursa karbon yang tengah menjadi prioritas pembangunan nasional.

Dicky Kartikoyono (Calon Kepala Eksekutif Perilaku Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen)

Spesialis dalam perlindungan konsumen dan pendidikan keuangan, Dicky telah lama terlibat dalam program peningkatan literasi keuangan masyarakat serta pengawasan perilaku bisnis di sektor jasa keuangan. Ia pernah menjabat di dinas terkait perlindungan konsumen dan memiliki rekam jejak dalam menangani berbagai kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha keuangan.

Adi Budiarso (Calon Kepala Eksekutif Inovasi Teknologi dan Aset Digital)

Dengan latar belakang teknologi informasi dan keuangan, Adi adalah ahli dalam fintech dan aset digital seperti kripto. Ia pernah bekerja di perusahaan teknologi ternama dan pernah terlibat dalam penyusunan kebijakan regulasi inovasi keuangan di Indonesia, dengan fokus pada keseimbangan antara inovasi dan keamanan sistem keuangan.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan di DPRD NTT. Kebijakan tersebut disebut berkaitan dengan tekanan fiskal daerah dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTT sekaligus Anggota Komisi I DPRD NTT, Antonius Landi, dalam pernyataan pers di Kupang, Senin (2/3/2026), menyampaikan keberatan keras atas opsi tersebut.

“Kami menyatakan keberatan keras terhadap opsi ‘merumahkan’ atau memutus kontrak PPPK sebagai jalan pintas untuk memenuhi ambang batas belanja pegawai 30 persen sebagaimana diatur dalam UU HKPD. PPPK bukan sekadar angka dalam postur APBD; mereka adalah tulang punggung pelayanan publik di NTT, mulai dari guru di pelosok hingga tenaga kesehatan dan administrasi,” kata Antonius.

Ia menegaskan, penerapan Pasal 146 UU HKPD tidak boleh dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi riil daerah. Menurutnya, NTT masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, sehingga pengurangan pegawai berpotensi menurunkan kualitas layanan publik.

“Pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama mencari solusi transisi, bukan menjadikan nasib 9.000 PPPK sebagai tumbal kebijakan,” ujarnya.

Dampak terhadap Pelayanan Publik

Fraksi PDI Perjuangan menilai, apabila rencana tersebut direalisasikan, NTT berpotensi mengalami krisis pelayanan publik. Mereka menyebut keberadaan PPPK selama ini mengisi kekosongan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan jabatan administrasi di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

Selain itu, partai tersebut meminta Pemerintah Provinsi melakukan audit beban kerja secara objektif sebelum mengambil keputusan pemutusan kontrak. Efisiensi, menurut mereka, seharusnya dilakukan pada pos anggaran non-prioritas terlebih dahulu.

“Jangan ada pemutusan hubungan kerja selama masih ada pos anggaran non-prioritas yang bisa diefisiensi,” tegas Antonius.

Desak Transparansi dan Lobi ke Pusat

PDI Perjuangan juga mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk membuka secara transparan kondisi fiskal daerah serta skema penyelesaian tenaga PPPK. Mereka meminta pemerintah lebih aktif melobi Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB agar tersedia diskresi atau penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat earmarked untuk pembiayaan gaji PPPK.

“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka skema penyelesaian tenaga PPPK tanpa harus menambah angka pengangguran baru di NTT,” katanya.

Sebagai anggota Komisi I DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Antonius menyatakan pihaknya akan mengawal hak-hak PPPK dan memastikan kebijakan penyesuaian fiskal tidak mengabaikan aspek keadilan sosial.

“Manusia bukan angka. Pengabdian mereka selama bertahun-tahun harus dihargai dengan kepastian status dan kesejahteraan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi NTT belum menyampaikan keterangan resmi lanjutan terkait skema teknis maupun tahapan kebijakan yang dimaksud.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, Kamis (22/1/2026), menyisakan perhatian publik. Salah satu pejabat yang dilantik, Pommy Odja, diketahui merupakan kakak kandung Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, dan kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kupang.
Pelantikan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo bersama sejumlah pejabat eselon II lainnya. Prosesi berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan.

Aspek kekerabatan antara pejabat eksekutif yang dilantik dengan pimpinan lembaga legislatif daerah langsung menjadi sorotan. Isu ini dinilai sensitif di tengah tuntutan publik terhadap transparansi, profesionalisme, dan pencegahan konflik kepentingan dalam birokrasi pemerintahan daerah.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan, mulai dari uji kompetensi hingga persetujuan teknis, disebut telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menekankan bahwa penempatan pejabat didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi, bukan karena hubungan keluarga atau kedekatan personal.
“Jabatan bukan hadiah. Ini amanah. Yang diuji bukan siapa kita, tapi apa yang kita kerjakan untuk masyarakat,” ujar Christian Widodo.
Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas, bekerja profesional, dan menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Menurut dia, kepercayaan publik terhadap birokrasi hanya bisa dibangun melalui kinerja nyata dan akuntabilitas.
Sebagai Kepala Dinas PRKP yang baru, Pommy Odja diharapkan mampu mempercepat penanganan persoalan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penataan lingkungan perkotaan, penyediaan hunian layak, serta pengurangan kawasan kumuh di Kota Kupang.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah awal Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat struktur birokrasi pada awal tahun 2026. Namun demikian, publik dipastikan akan terus mencermati konsistensi antara pernyataan komitmen dan praktik pemerintahan, terutama dalam menjaga prinsip tata kelola yang bersih dan berkeadilan.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT          Kupang Dra. Safirah Cornelia Abineno, Kepala SMKN 5 Kota Kupang, mempertanyakan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi disiplin aparatur sipil negara (ASN) yang diarahkan kepadanya. Ia menilai, mekanisme yang dijalankan tidak memberi ruang pembelaan diri sebagaimana diatur dalam ketentuan kepegawaian.
Safirah menyampaikan bahwa sejumlah tuduhan dialamatkan kepadanya tanpa didahului klarifikasi yang utuh. Menurut dia, prosedur pemeriksaan seharusnya menjamin hak ASN untuk didengar sebelum keputusan diambil.
“Klarifikasi tidak pernah dibuka secara menyeluruh. Padahal, hak membela diri adalah bagian dari prinsip keadilan dalam disiplin ASN,” kata Safirah kepada patroli cia com, Kamis (15/1/2026).

Ia menegaskan, disiplin birokrasi tidak dapat dilepaskan dari keadilan substantif. Penegakan aturan, menurut dia, bukan semata-mata soal kepatuhan administratif, melainkan juga soal menjaga keseimbangan antara kewenangan dan nurani.
Safirah menilai, tindakan disiplin terhadap bawahan maupun pimpinan merupakan perkara sensitif yang menuntut kehati-hatian. Pemahaman menyeluruh terhadap regulasi, pengumpulan fakta objektif, serta verifikasi bukti seharusnya menjadi tahapan yang tidak boleh dilompati. Tanpa itu, keputusan berisiko menjadi berat sebelah dan melukai rasa keadilan.
“Disiplin yang dijalankan tanpa keadilan justru melahirkan ketakutan, bukan ketertiban,” ujarnya.
Dalam pandangannya, pimpinan birokrasi perlu mengedepankan pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi formal. Proses klarifikasi harus dicatat secara transparan, dampak keputusan dipertimbangkan secara menyeluruh, serta konsultasi dengan unit terkait dilakukan secara cermat. Kerahasiaan, kata dia, juga penting untuk menjaga martabat individu yang diperiksa.
Safirah menambahkan, sanksi—jika memang harus dijatuhkan—harus bersifat proporsional dan tidak diskriminatif agar tidak menciptakan preseden buruk dalam tata kelola birokrasi.
Di tengah tekanan dan kekecewaan yang ia alami, Safirah memilih menaruh harapan pada mekanisme hukum dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia meyakini bahwa setiap keputusan akan membawa konsekuensinya sendiri dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya.
“Disiplin tanpa keadilan akan kehilangan arah. Sebaliknya, keadilan tanpa keberanian hanya akan menjadi harapan yang tertunda,” katanya.
Kasus yang dialami Safirah menjadi pengingat penting bagi birokrasi publik bahwa penegakan disiplin ASN tidak hanya diukur dari ketegasan sanksi, tetapi juga dari kepatuhan pada prosedur dan penghormatan terhadap hak-hak dasar aparatur. Di situlah kepercayaan terhadap institusi negara dipertaruhkan.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPR dan DPRD menguat dari kalangan milenial dan Generasi Z di Nusa Tenggara Timur. Mereka menilai mekanisme Pilkada tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi yang mengancam kedaulatan rakyat.
Sikap tegas tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas antara perwakilan generasi muda dan jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, yang digelar di Sekretariat DPD PDI Perjuangan NTT, Kupang, Jumat (10/1/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan.
Dalam forum tersebut, milenial dan Gen Z sepakat bahwa pemilihan kepala daerah yang tidak melibatkan partisipasi langsung rakyat bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi. Hak pilih warga negara, menurut mereka, bukan sekadar prosedur politik, melainkan pilar utama kedaulatan rakyat yang tidak boleh dicabut atas nama efisiensi atau stabilitas politik.
Perwakilan milenial, Noni Talan, menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah ruang rakyat menentukan arah kepemimpinan daerahnya. “Demokrasi kehilangan maknanya ketika rakyat hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Celvin Meak, yang menilai wacana Pilkada dipilih DPR dan DPRD sebagai langkah mundur dalam perjalanan reformasi. Menurut dia, pengalihan hak pilih dari rakyat kepada elite politik berpotensi membuka ruang kompromi kekuasaan yang menjauh dari kepentingan publik.
Nada kritik lebih keras disampaikan Sheriyn Pajo, yang menggunakan analogi personal untuk menegaskan sikapnya. “Cinta saja harus diperjuangkan, apalagi hak pilih rakyat yang hendak dipasung. Saya tegas menolak,” katanya.
Penolakan juga datang dari Samson Stevandry Johannis, yang menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan manifestasi nyata kedaulatan rakyat. Hal senada disampaikan Stevand Yohanis Dillac, yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPR dan DPRD berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Diskusi tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara generasi muda dan pengurus partai untuk menyerap aspirasi kritis terkait arah demokrasi ke depan. Momentum HUT ke-53 PDI Perjuangan dimaknai sebagai refleksi bersama bahwa demokrasi Indonesia harus tetap berpijak pada partisipasi rakyat, bukan didelegasikan sepenuhnya kepada elite politik.(Team)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menegaskan kembali komitmennya pada nilai kebenaran dan integritas dalam kehidupan politik nasional pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53. Penegasan itu tercermin melalui tema Satyam Eva Jayate, yang bermakna “Hanya Kebenaran yang Menang”.

Tema tersebut bukan sekadar slogan perayaan, melainkan peneguhan sikap politik partai di tengah tantangan demokrasi yang kian kompleks. Satyam Eva Jayate merupakan frasa dalam bahasa Sanskerta yang bersumber dari kitab suci Hindu Mundaka Upanishad dan dikenal luas sebagai moto nasional India, dengan makna universal tentang supremasi kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya di hadapan kader dan tokoh partai, menegaskan bahwa Satyam Eva Jayate merupakan fondasi moral sekaligus arah perjuangan politik PDI Perjuangan. Menurut Megawati, kejujuran, integritas, dan konsistensi harus menjadi nafas utama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan juga dimaknai sebagai momentum refleksi dan konsolidasi internal. Partai menilai bahwa politik sejatinya adalah alat pengabdian kepada rakyat, bukan semata-mata sarana perebutan kekuasaan. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, kebenaran dipandang sebagai fondasi utama setiap kebijakan dan tindakan politik.
Tema Satyam Eva Jayate dinilai relevan dengan kondisi politik nasional saat ini, ketika kepercayaan publik terhadap partai politik sangat ditentukan oleh etika, tanggung jawab moral, serta keberanian memegang prinsip. Karena itu, PDI Perjuangan mendorong seluruh kader di semua tingkatan untuk mengimplementasikan nilai tersebut dalam kerja-kerja politik, pemerintahan, maupun pengabdian sosial.
Dalam perspektif ideologis, konsistensi PDI Perjuangan dalam menjaga kualitas demokrasi dipandang sebagai bagian dari upaya menegakkan cita-cita Reformasi. Partai menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus berjalan sesuai konstitusi, berkeadilan, serta berorientasi pada kedaulatan rakyat.
Semangat tersebut juga ditegaskan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menyatakan komitmennya untuk menginternalisasi arahan dan pidato Ketua Umum secara konsisten dan bertanggung jawab. Nilai Satyam Eva Jayate diharapkan menjadi pedoman dalam kerja-kerja organisasi sekaligus pengabdian nyata kepada masyarakat di daerah.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Badan Kehormatan (BK) DPRD mulai memperketat pengawasan terhadap perilaku dan kedisiplinan anggota dewan melalui penerapan dua regulasi strategis terkait kode etik. Kedua aturan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga marwah lembaga legislatif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPRD.
Ketua Badan Kehormatan DPRD, Nelson Matara, mengatakan BK telah melaksanakan sosialisasi Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kode Etik. Kedua peraturan ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota.
“Dua peraturan ini menjadi landasan etik dan mekanisme penegakan disiplin bagi seluruh anggota DPRD. Ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi komitmen moral lembaga,” ujar Nelson usai pertemuan bersama tim pakar di ruang sidang DPRD, Rabu (7/12).
Menurut Nelson, BK tidak berhenti pada tahap sosialisasi. Langkah cepat dilakukan dengan menggelar pertemuan lanjutan bersama tim pakar guna merumuskan implementasi teknis kode etik, tata cara penanganan pelanggaran, hingga penyusunan program penilaian kedisiplinan anggota DPRD.
“Setelah sosialisasi ini, Badan Kehormatan langsung menindaklanjutinya dengan pembahasan bersama tim pakar, termasuk merumuskan indikator dan mekanisme penilaian kedisiplinan anggota DPRD,” katanya.
Ia menegaskan, penerapan kode etik secara konsisten diharapkan mampu memperkuat integritas DPRD, mencegah pelanggaran etik, serta memastikan setiap anggota dewan menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.
Langkah BK DPRD ini dinilai sebagai sinyal tegas bahwa lembaga legislatif tidak lagi mentoleransi pelanggaran etika dan berkomitmen membangun budaya kerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel.

PATROLICIA COM PROPINSI NT.           Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan Kabupaten Sumba Timur menegaskan bahwa negara tidak boleh hadir terlambat ketika bencana sudah menelan korban. Lewat penguatan kapasitas masyarakat dan kesiapsiagaan berbasis komunitas, BAGUNA mendorong perubahan cara pandang penanganan bencana: dari sekadar respons darurat menjadi langkah pencegahan yang terencana dan berkelanjutan.
Kepala BAGUNA PDI Perjuangan Sumba Timur, Deddy Febrianto Holo, menyatakan bahwa wilayah Sumba Timur berada dalam zona rawan bencana, mulai dari kekeringan ekstrem, angin kencang, kebakaran lahan, hingga banjir. Kondisi ini menuntut kesiapan semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai garda terdepan.
“Bencana tidak datang dengan aba-aba. Kalau kita baru bergerak setelah korban berjatuhan, itu berarti negara terlambat hadir. Karena itu, mitigasi harus dimulai dari sekarang, dari desa, dari masyarakat itu sendiri,” tegas Deddy.
Ia menilai, sejumlah bencana besar yang melanda daerah lain di Indonesia menjadi peringatan keras bahwa pendekatan reaktif tidak lagi relevan. Pengalaman pahit Sumba Timur pada 2021 disebutnya sebagai pelajaran mahal bahwa kesiapsiagaan adalah kebutuhan, bukan pilihan.
Melalui BAGUNA, PDI Perjuangan mendorong pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi, edukasi di sekolah, serta pendampingan di wilayah rawan sebagai upaya membangun kesadaran kolektif. Fokus utama diarahkan pada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang kerap menjadi korban paling terdampak saat bencana terjadi.
“Partai politik tidak boleh hanya hadir saat pemilu. Kami hadir saat rakyat menghadapi ancaman nyata. Ini bukan soal citra, tetapi tanggung jawab kemanusiaan,” tegas Deddy.
Ia menambahkan, kerja-kerja mitigasi bencana merupakan perwujudan nyata dari nilai gotong royong yang menjadi napas perjuangan PDI Perjuangan. Negara, menurutnya, harus hadir sebelum sirene bencana berbunyi—bukan setelah korban berjatuhan.
“Ketangguhan masyarakat adalah benteng pertama menghadapi bencana. Dan tugas kami adalah memastikan benteng itu benar-benar kuat,” pungkasnya.