PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.           PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelayanan publik di daerah. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menyerahkan bantuan satu unit ambulans kepada Polda Nusa Tenggara Timur guna memperkuat layanan kesehatan dan penanganan darurat bagi masyarakat.

Penyerahan bantuan berlangsung di Kupang, Kamis (30/4/2026). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Area Head Kupang BRI, Mochamad Reza Bondan Wibowo, kepada Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko.

Regional CEO BRI Region 17 Denpasar, Hery Noercahya, mengatakan bantuan ambulans itu merupakan bagian dari komitmen BRI untuk terus hadir memberi manfaat nyata di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga lewat kontribusi sosial yang berkelanjutan.

Menurut Hery, kebutuhan layanan kesehatan yang cepat dan responsif menjadi salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur yang memiliki tantangan geografis cukup besar.

“Penyerahan bantuan ambulans ini diharapkan dapat mendukung operasional Polda NTT, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan dan penanganan darurat kepada masyarakat secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, program TJSL BRI selama ini diarahkan pada berbagai sektor strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan nasional.

Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko mengapresiasi dukungan yang diberikan BRI kepada institusinya. Menurut dia, keberadaan ambulans tersebut akan membantu tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam pelayanan kemanusiaan dan penanganan kondisi darurat di lapangan.

“Bantuan ini sangat bermanfaat untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat,” kata Rudi.

Kehadiran bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia usaha dan institusi pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang meminta Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera menertibkan aksi penambalan jalan yang dilakukan kelompok warga yang dikenal sebagai “Om Stom cs”. Aksi tersebut dinilai memicu polemik di tengah masyarakat, bahkan disebut sebagai “aib” yang mencerminkan belum optimalnya penanganan infrastruktur oleh pemerintah.
Anggota DPRD Kota Kupang menilai, meskipun aksi tersebut berangkat dari kepedulian warga terhadap kondisi jalan rusak, praktik perbaikan jalan secara swadaya tanpa koordinasi dengan pemerintah berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi teknis maupun regulasi.
“Di satu sisi, kita mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap kondisi infrastruktur di Kota Kupang. Namun, di sisi lain, kegiatan seperti ini tidak boleh menjadi rutinitas tanpa pengawasan. Ini harus ditertibkan agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah abai,” ujar salah satu anggota DPRD.
Ia menambahkan, persoalan ini sebelumnya telah disampaikan kepada sejumlah dinas teknis. DPRD juga menilai terdapat perbedaan antara fakta di lapangan dengan narasi yang berkembang di media, sehingga perlu dilakukan klarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Aksi tambal jalan oleh “Om Stom cs” menjadi viral di media sosial setelah sejumlah titik jalan rusak diperbaiki secara swadaya oleh kelompok tersebut. Kegiatan itu menuai beragam tanggapan—mulai dari dukungan karena dianggap bentuk kepedulian, hingga kritik karena dinilai menyalahi prosedur.
Menurut DPRD, kondisi jalan rusak di Kota Kupang memang membutuhkan perhatian serius. Namun, penanganannya harus tetap mengacu pada standar teknis yang ditetapkan pemerintah agar kualitas perbaikan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD mendorong Dishub dan PUPR untuk segera memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait mekanisme perbaikan jalan, termasuk standar material dan prosedur yang berlaku. Hal ini penting agar masyarakat yang ingin berkontribusi dapat melakukannya secara tepat dan tidak menyalahi aturan.
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah kota untuk lebih responsif dalam menangani keluhan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur dasar. Keterlambatan penanganan dinilai menjadi salah satu pemicu munculnya inisiatif warga di lapangan.
“Ini harus menjadi masukan penting bagi pemerintah. Jangan sampai aksi-aksi seperti ini terus berulang dan justru menjadi kritik terbuka terhadap kinerja pemerintah sendiri,” kata anggota dewan tersebut.
DPRD menegaskan perlunya dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk kelompok pemuda yang terlibat dalam aksi tersebut. Melalui komunikasi yang baik, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya meredam polemik, tetapi juga mempercepat perbaikan infrastruktur di Kota Kupang secara berkelanjutan.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu global yang abstrak, melainkan realitas yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani di wilayah Timor Barat.
Hal itu disampaikan saat membuka workshop bertajuk konsolidasi dan kolaborasi masyarakat sipil untuk keadilan iklim dan kesehatan petani di Timor Barat, yang berlangsung pada 10–11 April 2026 di Hotel Harper, Kupang.
“Perubahan iklim sekarang ini bukan lagi isu, tetapi sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa merasakan suhu yang semakin panas, pola musim yang berubah, dan dampaknya langsung dirasakan petani, peternak, dan nelayan,” ujar Melkiades.
Menurut dia, kondisi tersebut diperparah dengan ancaman fenomena El Nino yang berpotensi menekan produksi pangan dan memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat kecil. Karena itu, pemerintah daerah bersama berbagai pihak perlu memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi berbasis data.
Ia menekankan pentingnya pemetaan kelompok rentan, kondisi lahan, serta wilayah terdampak untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran. “Kita harus bergerak dari sekarang dengan langkah antisipatif. Berbeda dengan bencana yang sulit diprediksi seperti gempa, perubahan iklim masih bisa kita mitigasi jika dipersiapkan dengan baik,” katanya.

Dalam forum tersebut, Melkiades juga mendorong transformasi pola ekonomi petani. Ia mengkritik kebiasaan menjual hasil pertanian dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah.
“Selama ini pola kita masih tanam, panen, lalu langsung jual. Ke depan, kita harus ubah menjadi tanam, panen, olah, kemas, baru dijual. Di situlah nilai tambah tercipta,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjut dia, membuka akses pasar bagi produk lokal melalui penguatan jaringan distribusi, termasuk pemanfaatan gerai-gerai daerah dan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam menyerap produk UMKM dan hasil pertanian lokal.
Selain itu, pemerintah juga menggandeng perbankan untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha kecil. Skema pendampingan tidak hanya mencakup modal, tetapi juga manajemen keuangan agar usaha yang dijalankan lebih berkelanjutan.
“Petani harus didampingi, bukan hanya diberi modal. Mereka juga harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar usaha tidak berhenti di tengah jalan,” kata Melkiades.
Sementara itu, Direktur Centrum Inisiatif Rakyat Mandiri, Jhon Maggu Lajar, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung petani kecil menghadapi krisis iklim.
Menurut dia, pendekatan yang dibangun tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada pelaku di balik produksi tersebut. “Bagi kami, yang penting bukan hanya barangnya, tetapi siapa yang membuatnya dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya mendorong praktik pertanian berkelanjutan berbasis organik dengan input rendah bahan kimia, serta penguatan ekonomi komunitas melalui pengolahan produk lokal.
Sejak akhir 2025, sejumlah produk petani dampingan telah dipasarkan hingga ke Jakarta melalui jaringan mitra. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
Selain itu, program pengembangan komoditas unggulan seperti pinang juga terus didorong. Hingga kini, ribuan bibit telah didistribusikan ke sejumlah wilayah di Timor Barat dengan target puluhan ribu tanaman hingga akhir tahun 2026.
Dalam kegiatan tersebut, sedikitnya 11 organisasi masyarakat sipil terlibat dalam upaya konsolidasi untuk memperkuat ketahanan petani kecil. Kolaborasi ini ditargetkan mampu menjangkau sedikitnya 5.000 petani hingga 2027.
Forum ini juga menghadirkan perwakilan petani yang menyampaikan langsung pengalaman mereka menghadapi tekanan perubahan iklim, mulai dari penurunan hasil panen hingga meningkatnya risiko gagal usaha.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah dan masyarakat sipil berharap tercipta model pembangunan pertanian yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Workshop ini menjadi penanda bahwa upaya menghadapi krisis iklim di NTT tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Perayaan 75 tahun Kapela St. Hendrikus Binilaka, Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui, tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan panjang iman umat, tetapi juga menjadi ajakan untuk merawat bumi sebagai rumah bersama. Melalui kegiatan penanaman pohon dan pelepasan satwa ke habitat alaminya, umat menegaskan bahwa iman yang hidup harus berbuah dalam tanggung jawab menjaga ciptaan Tuhan.

Kegiatan sosial ini dilaunching di halaman Kapela St. Hendrikus Binilaka, Minggu (15/3/2026), sebagai rangkaian awal menuju perayaan puncak yubileum 75 tahun yang akan berlangsung pada September mendatang.
Suasana perayaan ditandai dengan dentang gong yang dipukul sebanyak 75 kali—melambangkan perjalanan panjang komunitas umat Katolik di Binilaka yang selama lebih dari tujuh dekade bertumbuh dan memelihara kehidupan iman di pinggiran Kota Kupang.

Perayaan yubileum ini mengusung tema “75 Tahun Berziarah dalam Iman, Bertumbuh dalam Kasih, Bersaksi dalam Pelayanan.” Tema tersebut tidak hanya bernuansa spiritual, tetapi juga memuat refleksi sosial dan ekologis yang relevan dengan situasi dunia saat ini.
Sebagai bagian dari kegiatan sosial, umat menyiapkan berbagai anakan pohon buah seperti mangga, jambu air, dan nangka untuk ditanam dan dibagikan kepada umat di setiap Komunitas Umat Basis (KUB). Pada saat yang sama, sejumlah satwa seperti burung perkutut, kura-kura Ambon, dan ular sanca maclotoc dilepas kembali ke habitat alaminya di beberapa kawasan di Kupang dan sekitarnya.
Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang sekaligus Pastor Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui, Romo Kris Saku, PR, dalam homilinya mengingatkan bahwa gereja tidak boleh terjebak hanya pada aktivitas ritual.
“Gereja adalah umat Allah yang hidup. Ia hadir di tengah kehidupan manusia dan dipanggil untuk membawa terang bagi mereka yang membutuhkan harapan,” ujar Romo Kris.
Ia menegaskan bahwa perjalanan gereja selalu diwarnai dinamika antara harapan dan tantangan. Namun, iman harus tetap menanamkan kebaikan.
“Ketika kita menanam kebaikan, memang selalu ada ‘rumput’ yang ikut tumbuh. Tetapi kebaikan tidak pernah lahir dari kejahatan. Karena itu gereja harus terus menanam yang baik,” katanya.
Refleksi tersebut juga berkaitan dengan krisis ekologis global yang semakin nyata, seperti perubahan iklim, kerusakan hutan, dan hilangnya habitat satwa. Gereja Katolik melalui Ensiklik Laudato Si’ yang diterbitkan pada 2015 telah menyerukan pentingnya “pertobatan ekologis”, yakni kesadaran bahwa manusia tidak boleh mengeksploitasi alam, melainkan menjaganya sebagai rumah bersama.
Ketua Panitia Yubileum 75 Tahun Kapela St. Hendrikus Binilaka, Prof. Tony Ola, mengatakan penanaman pohon dan pelepasan satwa merupakan wujud konkret spiritualitas ekologis yang dihidupi umat.
“Kami ingin menunjukkan bahwa iman tidak berhenti pada doa. Iman juga berarti menjaga ekosistem, memelihara alam, dan hidup selaras dengan ciptaan Tuhan,” ujarnya.
Sebanyak 75 pohon akan ditanam dan dibagikan kepada umat sebagai simbol perjalanan kapela yang telah melewati tiga perempat abad. Pohon-pohon tersebut diharapkan tumbuh bersama generasi baru umat.
Kegiatan ini juga melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat, antara lain Daud Mananel, Daniel Mananel, anggota DPRD NTT Cely Ngganggus, dr. Kamelus Karanganora, serta para suster dari Biara CB. Keterlibatan mereka menegaskan bahwa gereja di Nusa Tenggara Timur tidak terpisah dari akar budaya dan kehidupan masyarakat.
Tokoh umat sekaligus Ketua Dewan Pastoral Kapela Binilaka, Dr. Domi Wara, mengingatkan bahwa sejarah kapela ini lahir dari perjalanan panjang umat yang membangun kehidupan gereja secara sederhana sejak masa awal pelayanan di wilayah Naimata.
“Kapela ini adalah kapela kedua yang lahir dari semangat umat di wilayah ini. Semua dimulai dari kebersamaan dan iman yang sederhana,” katanya.
Bagi umat Binilaka, merayakan 75 tahun bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menegaskan arah perjalanan gereja di masa depan.
Dalam refleksinya, Romo Kris kembali menegaskan bahwa gereja harus tetap menjadi ruang pengharapan di tengah dunia yang sering kehilangan arah.
“Kita dipanggil menjadi gereja yang membawa pengharapan, gereja yang terlibat dalam karya Kristus dan hadir memberi terang bagi dunia,” ujarnya.
Simbol-simbol dalam perayaan yubileum ini pun dipilih dengan makna yang mendalam. Pohon melambangkan iman yang berakar dan bertumbuh, sementara satwa yang dilepas melambangkan kebebasan serta tanggung jawab manusia terhadap alam.
Dari sebuah kapela sederhana di Binilaka, pesan yang hendak disampaikan menjadi jelas: iman tidak hanya dirayakan, tetapi juga ditanam, dirawat, dan diwariskan kepada generasi berikutnya—seperti pohon yang tumbuh perlahan namun memberi kehidupan bagi banyak orang.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Gubernur Melki Jhoni menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi secara terbuka pelaksanaan program “Dasa Cita” yang menjadi fondasi arah pembangunan Nusa Tenggara Timur. Dalam forum pemaparan hasil survei yang digelar di Aula Eltari, Kupang, Jumat (20/2/2026), ia meminta seluruh pihak, termasuk peneliti dan pengkritik, menyampaikan penilaian apa adanya.
“Kalau ada yang kurang, sampaikan. Jangan puji-puji. Ini potret yang harus kita buka, kita bedah, supaya jadi masukan bagi pemerintah,” ujar Melki.
Pidato itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap capaian program prioritas pemerintah provinsi, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan stunting. Melki mengakui masih banyak yang perlu diperbaiki, meski sejumlah indikator disebut menunjukkan tren membaik.
Tegaskan Data dari BPS
Dalam kesempatan itu, Melki secara khusus meluruskan tudingan bahwa pemerintah daerah menyajikan data yang tidak akurat dalam laporan kinerja. Ia menegaskan, seluruh data yang dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), bukan hasil olahan internal pemerintah provinsi.
“Data itu bukan dibuat pemerintah provinsi. Itu dari BPS, lembaga resmi yang dipercaya memberikan gambaran objektif,” katanya.
Ia mencontohkan angka kemiskinan ekstrem yang disebut menurun hingga sekitar 1,5 persen, juga bersumber dari data resmi BPS. Karena itu, menurut dia, polemik seharusnya tidak berhenti pada perdebatan validitas data, melainkan bergeser pada cara pemerintah bekerja menyelesaikan persoalan.
Dari Program Umum ke Mikro-Targeting
Bagian paling tajam dari pidato Melki adalah rencana perubahan pendekatan kerja pemerintah. Ia menyebut akan menggeser pola intervensi dari pendekatan wilayah menjadi pendekatan berbasis individu atau “mikro-targeting”.
“Ke depan kita tidak lagi hanya bicara desa ini, kecamatan itu. Kita bicara per orang. Siapa yang miskin, siapa yang stunting, siapa yang putus sekolah. Datanya harus detail,” ujarnya.
Seluruh aparatur sipil negara (ASN) diminta lebih sering turun ke lapangan untuk memastikan ketepatan data dan efektivitas program. Ia menilai pendekatan berbasis komunitas saja belum cukup bila tidak disertai identifikasi personal yang akurat.
Langkah ini dinilai sebagai respons atas kritik bahwa sejumlah program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran.
Survei sebagai Cermin, Bukan Panggung
Forum tersebut juga menghadirkan hasil survei independen yang dilakukan sebelum sejumlah peristiwa sosial terbaru terjadi. Melki menyadari hasil survei bisa berbeda bila dilakukan dalam momentum yang lain. Namun, ia menegaskan survei tetap penting sebagai alat deteksi dini.
“Survei ini dibuat sebelum peristiwa tertentu. Kalau dibuat setelahnya mungkin hasilnya berbeda. Tapi ini tetap jadi cermin bagi kita,” katanya.
Ia bahkan mengungkapkan memilih lembaga survei tersebut karena rekam jejaknya yang dinilai presisi dalam membaca dinamika politik pada pemilu sebelumnya.
Tantangan Nyata NTT
Di luar angka dan survei, persoalan mendasar NTT masih berkisar pada kualitas pendidikan, angka putus sekolah, stunting, dan ketimpangan layanan kesehatan. Gubernur mengakui ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bertumpu pada kualitas sumber daya manusia.
“Ukurannya jelas: kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga,” ujar Melki.
Pidato itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah provinsi tengah memasuki fase konsolidasi dan evaluasi serius atas implementasi Dasa Cita. Di tengah kritik publik dan dinamika politik, Melki memilih membuka ruang koreksi.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan lagi pada retorika keterbukaan, melainkan konsistensi menjalankan pendekatan mikro yang dijanjikan. Sebab, di NTT, data mungkin bisa diperbaiki, tetapi kepercayaan publik hanya tumbuh jika perubahan benar-benar terasa hingga ke tingkat individu yang paling rentan.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT
Kontak Kerukunan Sosial (K2S) Kota Kupang memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-29 yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus antar waktu dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula Taman Budaya Kota Kupang, Minggu (8/2/2026).
Perayaan ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan peran K2S sebagai organisasi sosial yang selama hampir tiga dekade aktif dalam pelayanan kemanusiaan, pelestarian budaya, serta penguatan solidaritas lintas komunitas di Kota Kupang dan sekitarnya.
Acara HUT ke-29 K2S juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya dari sejumlah paguyuban daerah, yang menampilkan kekayaan tradisi sekaligus semangat kebersamaan dalam keberagaman.
Ketua K2S Kota Kupang, dr. H. Moch. Ikhsan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para pendiri, pengurus, dan seluruh anggota K2S atas dedikasi dalam menjalankan kegiatan sosial, mulai dari layanan ambulans gratis, pendampingan keluarga duka, hingga pengurusan jenazah oleh para relawan.
“K2S lahir dari semangat kebersamaan untuk saling membantu sesama perantau, khususnya warga Jawa di NTT. Namun, dalam perjalanannya, K2S terus berkembang menjadi organisasi yang melayani masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan latar belakang,” ujar Ikhsan.
Ia juga memberikan ucapan selamat kepada para pengurus antar waktu, khususnya generasi muda yang dilantik dalam bidang Pemuda dan Olahraga. Menurut Ikhsan, regenerasi menjadi kunci keberlanjutan organisasi.
“Ke depan, adik-adik inilah yang akan menjadi penerus kepemimpinan K2S. Regenerasi adalah bagian penting agar organisasi ini tetap relevan dan mampu menjawab tantangan sosial di masa mendatang,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua K2S Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Puji Watono. Ia mengapresiasi konsistensi K2S Kota Kupang dalam menjalankan misi sosial serta mendorong para pemuda untuk menjadi pengurus yang tangguh dan siap bekerja.
“Pemuda K2S harus menjadi generasi yang cakap, tahan banting, dan siap melanjutkan estafet kepengurusan. Organisasi ini membutuhkan energi dan komitmen anak muda agar tetap hidup dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Puji.
Acara tersebut turut dihadiri para pendiri K2S, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ketua paguyuban daerah asal, serta seluruh jajaran pengurus K2S Kota Kupang.
Peringatan HUT ke-29 ini menjadi penanda komitmen K2S untuk terus memperkuat peran sosial dan memperluas jangkauan pelayanan kemanusiaan di Kota Kupang dan wilayah Nusa Tenggara Timur.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan ketersediaan bahan pangan strategis serta kelancaran distribusi logistik berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kepastian tersebut diperoleh setelah Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melakukan peninjauan langsung ke Gudang Perum Bulog dan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tenau, Selasa (23/12/2025).
Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan dan libur akhir tahun.
Gubernur Melki didampingi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTT, antara lain Kepala BPS Provinsi NTT Matamira B. Kale, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adi Doyo, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selfi H. Nange, Kepala Dinas Peternakan Yohanes Oktovianus, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Joaz Oemboe, serta Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Kombes Pol Hans Rachmatullah.
Di Gudang Bulog, Gubernur menerima laporan langsung dari Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil NTT Arrahim K. Kanam yang menyebutkan bahwa stok beras dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan.
“Pagi ini kami memastikan langsung bahwa stok beras di Bulog cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTT menjelang Natal dan Tahun Baru. Kami mengapresiasi sinergi dan kerja sama semua pihak. Pemerintah memastikan akan menjalankan tugasnya agar pasokan dan harga tetap stabil,” ujar Melki.
Arrahim menjelaskan, total stok beras yang tersedia di seluruh gudang Bulog se-NTT saat ini mencapai sekitar 10.540 ton, dengan 2.014 ton di Gudang Alak, Kupang. “Stok ini aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tiga bulan ke depan,” katanya.
Selain beras, pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan komoditas penting lainnya seperti minyak goreng dan gula pasir tetap aman selama periode Natal dan Tahun Baru.
Sementara itu, peninjauan di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tenau dilakukan untuk memastikan kelancaran arus distribusi barang. Dalam diskusi bersama Kepala Terminal Peti Kemas Kupang, Andhik Wahyu Kristianto, disampaikan bahwa aktivitas bongkar muat berjalan normal tanpa kendala berarti, baik untuk bahan pangan maupun kebutuhan pokok lainnya.
Gubernur Melki menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan Bulog, otoritas pelabuhan, serta instansi terkait guna mencegah kelangkaan barang dan lonjakan harga di pasaran.
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman, tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan pokok maupun distribusi logistik,” ujar Melki.
Dengan langkah pengawasan ini, pemerintah daerah berharap stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di NTT dapat tetap terjaga sepanjang libur akhir tahun.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.          Sore itu, suasana di sekitar Markas Kepolisian Resor (Polres) Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendadak menyita perhatian warga. Dua orang warga negara asing, sepasang suami istri, terlihat berjalan kaki sambil memungut sampah di sepanjang jalan, tepat di depan kantor Polres Soe.
Aksi sederhana itu terekam warga dan kemudian beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak kedua warga asing membawa kantong besar berisi sampah yang mereka pungut dari pinggir jalan. Di lokasi kejadian, terlihat pula seorang anggota polisi lalu lintas yang berjaga, namun tidak turut melakukan aktivitas serupa.
Menurut keterangan yang diunggah akun Facebook Yefta Banunaek, polisi yang melihat aktivitas tersebut sempat memperhatikan pasangan itu. Namun, tidak ada interaksi berarti selain isyarat singkat dari salah satu warga asing yang mengangkat tangan dan menoleh ke arah petugas.
“Pekerjaan ini mungkin terlihat sepele, tetapi sangat berharga bagi kita, khususnya masyarakat NTT,” tulis Yefta dalam unggahannya yang kemudian menuai beragam tanggapan publik.
Aksi dua warga asing itu justru memantik refleksi dan kritik sosial. Banyak warganet menilai, kebersihan ruang publik—terlebih di sekitar kantor aparat negara—seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk institusi yang bertugas menjaga ketertiban dan keteladanan di tengah masyarakat.
“Di depan Polres seharusnya ada kerja bakti rutin. Jangan sampai orang lain datang membersihkan rumah kita sendiri. Ini memalukan, tetapi sekaligus menyadarkan,” tulis Yefta.
Sejumlah warga menyatakan rasa bangga sekaligus keprihatinan. Bangga karena masih ada kepedulian terhadap lingkungan, tetapi prihatin karena kepedulian itu justru datang dari orang luar. Aksi tersebut dinilai sebagai pengingat bahwa menjaga kebersihan bukan soal status, jabatan, atau kewarganegaraan, melainkan kesadaran bersama.
Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa persoalan kebersihan lingkungan di NTT bukan semata soal fasilitas, tetapi juga soal pola pikir dan keteladanan. Dari sebuah tindakan kecil di depan Polres Soe, publik diingatkan bahwa perubahan sering kali dimulai dari hal sederhana—memungut sampah—namun berdampak besar bagi martabat bersama.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota resmi menggelar Operasi Zebra Turangga 2025 yang berlangsung mulai 17 hingga 30 November 2025. Operasi tahunan ini bertujuan meningkatkan disiplin berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di wilayah Kota Kupang.

Kasat Lantas Polresta Kupang Kota, Kompol Sudirman, S.Sos, menyampaikan bahwa Operasi Zebra tahun ini akan fokus pada tujuh prioritas pelanggaran yang selama ini menjadi pemicu tingginya kecelakaan lalu lintas di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang.

“Tujuh pelanggaran ini akan menjadi sasaran utama penindakan. Kita ingin memastikan keamanan pengendara dan menekan risiko kecelakaan fatal,” kata Kompol Sudirman di halaman Mapolresta Kupang Kota.

Adapun 7 prioritas pelanggaran yang akan ditindak selama operasi, yakni:

1. Menggunakan ponsel saat berkendara
2. Pengendara di bawah umur
3. Membonceng lebih dari satu orang
4. Tidak menggunakan helm SNI dan sabuk keselamatan
5. Berkendara di bawah pengaruh alkohol
6. Melawan arus lalu lintas
7. Melebihi batas kecepatan

Menurut Kompol Sudirman, seluruh personel Satuan Lantas telah disiagakan untuk melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan di sejumlah titik rawan pelanggaran. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan secara humanis, namun tetap tegas bagi para pelanggar.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas, bukan hanya karena adanya operasi, tetapi demi keselamatan bersama,” ujarnya.

Operasi Zebra Turangga 2025 juga mengedepankan pendekatan edukatif melalui sosialisasi ke sekolah, kampus, dan komunitas pengendara. Polresta Kupang Kota berharap, operasi kali ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menurunkan angka kecelakaan selama masa libur akhir tahun.

Dengan pelaksanaan operasi serentak tersebut, diharapkan budaya tertib berlalu lintas dapat semakin mengakar di tengah masyarakat NTT.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Universitas Flores (Unflor) menggelar seminar bertema Demonstrasi Mahasiswa di Aula Uniflor, Selasa (…). Kegiatan ini bertujuan mengajak mahasiswa belajar berdemokrasi secara sehat, menjaga persatuan, serta menolak anarkisme dan provokasi yang dapat memecah belah masyarakat di Pulau Flores.

Rektor Unflor, Dr. Wilybrodus Lanamana, SE., MMA, dalam sambutannya mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu hoaks maupun ajakan yang mengarah pada tindakan destruktif. “Mahasiswa harus tetap berkarya dan memiliki integritas. Jangan terjebak dalam anarkisme, adu domba, dan fitnah yang hanya merugikan bangsa,” tegasnya.

Dalam seminar tersebut, dosen Karolus Charlaes Bego dan Agustinus Kembardi Sumbi, S.Pd., M.Pd., SH., M.Sc menekankan bahwa demokrasi sejatinya adalah kebebasan rakyat menyampaikan aspirasi. Namun, mereka mengingatkan bahwa kebebasan tidak boleh dipahami sebagai ruang tanpa batas yang berujung pada euforia berlebihan. “Demonstrasi merupakan hak mahasiswa, tetapi jangan sampai anarkis atau ditunggangi pihak-pihak yang justru merugikan mahasiswa sendiri,” ujar Agustinus.

Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas. Peserta diajak memahami makna demokrasi sebagai kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan etika, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum.

Kegiatan ditutup dengan deklarasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Flores yang menyerukan persatuan. Isi deklarasi tersebut antara lain mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan, menolak anarkisme dan provokasi, melawan isu negatif, serta mendukung terciptanya situasi yang aman dan damai di Pulau Flores.(Rjb)