PATROLICIA COM PROPINSI NTT Penurunan tajam dividen Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai mencerminkan lemahnya arah kebijakan pengelolaan bank milik daerah. Di tengah kebutuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kian mendesak, Bank NTT justru gagal menjaga kinerja dan kontribusinya bagi keuangan daerah.
Ketua Komisi III DPRD NTT Yohanes De Rosari menyebut, dividen Bank NTT yang disetor ke daerah turun signifikan dari sekitar Rp 45 miliar menjadi Rp 29 miliar. Penurunan tersebut, menurut DPRD, bukan sekadar persoalan teknis perbankan, melainkan alarm atas kebijakan dan tata kelola yang bermasalah.
“Ini bukan penurunan biasa. Ini menunjukkan ada kebijakan yang tidak berjalan efektif, sementara daerah sedang menghadapi tekanan fiskal yang sangat besar,” kata Yohanes, Selasa (…).
Ia menyoroti kebijakan ekspansi kredit Bank NTT di luar daerah, termasuk di Surabaya, yang justru berujung pada kredit macet meski menerapkan bunga tinggi. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya analisis risiko dan pengawasan internal.
“Kredit macet terjadi, kewajiban pembayaran ke Jamkrindo meningkat, ditambah beban pajak. Semua ini menekan laba. Artinya, ekspansi dilakukan tanpa perhitungan yang matang dan pengendalian risiko yang kuat,” ujarnya.
Menurut Yohanes, sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank NTT tidak bisa dikelola dengan pendekatan bisnis semata tanpa kejelasan arah kebijakan pemilik saham, dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Bank NTT memang harus menjadi bank ekonomi rakyat, tetapi kebijakan pemilik saham juga harus memastikan bank ini sehat dan mampu menyumbang PAD. Jangan sampai fungsi sosial dijadikan alasan untuk menutupi kegagalan manajemen,” kata Yohanes.
DPRD NTT menilai, penurunan dividen menjadi indikasi bahwa pengawasan pemegang saham terhadap direksi dan manajemen Bank NTT belum berjalan optimal. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kredit, strategi ekspansi, dan kinerja direksi dinilai mendesak dilakukan.
“Jika kebijakan tidak diperbaiki, risiko kerugian akan terus ditanggung daerah. Pada akhirnya masyarakat juga yang dirugikan karena PAD berkurang,” ujarnya.
DPRD mendorong pemerintah daerah sebagai pemilik Bank NTT untuk bersikap lebih tegas dalam menetapkan target kinerja, memperbaiki tata kelola, serta memastikan setiap kebijakan bisnis Bank NTT selaras dengan kepentingan fiskal dan pembangunan daerah.
“Bank NTT harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tanpa pembenahan kebijakan, sulit berharap kontribusi bank daerah ini bisa kembali optimal,” kata Yohanes.(rjb)

PATROLI CIA COM PROPINSI NTT.        Kota Kupang menjadi pusat perhatian kawasan Pasifik, Selasa (11/11/2025), saat Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar acara puncak Indonesia–Pacific Cultural Synergy (IPACS) 2025 bertema “Celebrating Shared Cultures and Community Wisdom”. Kegiatan ini menjadi momentum penting mempererat hubungan budaya antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik.

Dalam sambutan pembuka, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena menyampaikan selamat datang kepada seluruh delegasi dari 10 provinsi di Indonesia dan negara-negara sahabat seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fiji. Ia menyebut NTT sebagai “gerbang Indonesia menuju Pasifik, tempat laut, budaya, dan sejarah bertemu”.

> “Momentum IPACS ini adalah ajang budaya berskala internasional yang mempertemukan Indonesia dengan negara-negara yang dihubungkan oleh Samudra Pasifik. Ini wujud sinergi yang mempererat budaya di kawasan, sekaligus memperkuat diplomasi Indonesia dengan negara-negara Pasifik,” ujar Laka Lena.

Gubernur juga menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan melahirkan pertukaran gagasan dan inovasi dalam membangun kebudayaan yang berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, serta menjaga keseimbangan ekologi dan iklim budaya.

Dalam pidatonya, Laka Lena menyoroti program unggulan Pemprov NTT yang sejalan dengan semangat IPACS, seperti “One Village One Product”, “NTT Mart”, dan “Dapur Sobamora” — inisiatif yang mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas lokal.

> “Semua berbasis pada pengetahuan dan komunitas lokal. Kami ingin budaya bukan hanya dirayakan, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi berkelanjutan,” katanya.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan RI, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua DPRD NTT, para kepala daerah, pejabat lintas kementerian, serta perwakilan TNI-Polri. Para kurator, seniman, dan aktivis budaya dari berbagai negara Pasifik juga ikut berpartisipasi.

Sebagai penutup sambutannya, Gubernur Melkiades mempersembahkan lagu daerah NTT untuk tanah Papua, simbol harmoni dan persaudaraan budaya di kawasan timur Indonesia dan Pasifik.

> “Kita rayakan perbedaan dalam kebersamaan, dan dari Kupang kita kirim pesan kepada dunia: budaya adalah jembatan perdamaian,” tutupnya.(Rjb)

PATROLICIA COM JAKARTA,             Yusinta Ningsih Nenobahan Syarief membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam dugaan penipuan proyek fiktif senilai Rp7 miliar dengan mengatasnamakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Tuduhan tersebut ia temukan dalam sebuah tulisan di platform Kompasiana. Menurut Yusinta, Kompasiana bukanlah media berita resmi seperti Kompas.com, melainkan wadah jurnalisme warga yang kontennya tidak melalui standar dan kaidah jurnalistik.

“Isi tulisan itu jelas fitnah. Narasi sesat itu sengaja dibuat untuk membunuh karakter saya,” kata Yusinta melalui rilis yang diterima Kompas, Kamis (2/10/2025).

Yusinta menegaskan, dirinya tidak pernah melakukan penipuan, apalagi menggunakan nama Kemenhan untuk kepentingan pribadi. “Tuduhan itu bohong dan sangat merugikan saya maupun keluarga saya,” ujarnya.

Ia menilai fitnah tersebut digulirkan pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan dirinya di ruang publik. Padahal, saat ini ia tengah berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjalankan sejumlah kegiatan kemanusiaan.

“Kegiatan sosial saya di NTT jangan dipelintir seolah-olah sebagai agenda politik. Saya datang karena panggilan hati, ini tanah kelahiran saya,” kata Yusinta.

Merasa nama baiknya tercemar, Yusinta menyatakan siap menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan kabar bohong tersebut. Ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi dari sumber yang tidak kredibel.

“Saya akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Publik jangan mudah percaya pada informasi tanpa verifikasi,” tegasnya.

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Gerakan besar menuju swasembada pangan nasional kembali digaungkan. Pada Sabtu (27/9/2025), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Kementerian Pertanian mencanangkan program “Senator Peduli Ketahanan Pangan” melalui penanaman jagung di Kelurahan Oenesu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Plt. Direktur Lahan, Pertanian, dan Irigasi Kementan, Hermanto, menegaskan bahwa NTT memiliki potensi besar dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. “NTT punya lahan luas dan subur untuk jagung. Produktivitas saat ini masih sekitar 2,5 ton per hektare, padahal potensinya bisa jauh lebih tinggi. Jika dikelola optimal, bukan hanya untuk kebutuhan lokal, tetapi juga bisa menjadi basis ekspor ke Timor Leste,” ujarnya.

Menurut Hermanto, pemerintah menargetkan penanaman jagung seluas 5.000 hektare di empat provinsi, dengan 500 hektare tersebar di 10 kabupaten di NTT. Kementan juga berkomitmen menyediakan benih unggul, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian. Selain itu, akan dilakukan perluasan sawah baru serta rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, yang hadir langsung di Kupang, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen senator untuk memastikan ketahanan pangan menjadi prioritas nasional. “Kedaulatan pangan adalah pertahanan negara. Jagung dipilih karena bernilai strategis, mudah dibudidayakan, dan bernilai ekonomi tinggi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPD RI akan terus menjadi jembatan aspirasi daerah dengan pemerintah pusat. “Kami hadir bukan hanya untuk seremoni, tetapi untuk memastikan program berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari daerah, kita bersatu untuk Indonesia maju,” tegas Hemas.

Acara pencanangan di Kupang ini dihadiri pula Wakil Gubernur NTT, pimpinan DPRD NTT, tokoh adat, tokoh agama, serta ratusan petani dari berbagai kabupaten. Para petani menyambut optimisme bahwa jagung bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru di NTT.( Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.    Labuan Bajo sejak era Presiden Jokowi 2019 telah menjadi salah satu destinasi pariwisata super premium. Tujuan keputusan itu adalah menjadikan Labuan Bajo dengan ikon biawak Komodo menjadi destinasi pariwisata berkelas dunia yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat lokal.

Sejak saat itu berdatangan para investor ke Labuan Bajo, baik dari dalam maupun dari luar negri, serta mulai terlihat perubahan menuju pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lokal serta perubahan lainnya.

Seorang warga masyarakat adat di Labuan Bajo, seorang tokoh adat-budaya juga, Mikael Mensen (60), Sabtu (13/09/25) saat diwawancarai awak media menuturkan hal yang cukup berkesan baginya.

“Saya seorang anggota masyarakat adat dari Labuan Bajo, yang telah lama hidup di tengah-tengah tradisi dan nilai-nilai leluhur kami. Saya percaya pada keadilan, seperti yang diajarkan oleh adat kami – keadilan yang tidak hanya berbicara tentang hukum, tetapi tentang hati dan kebenaran,” kata Mikael.

Dirinya, ingin mendorong pihak berkepentingan untuk melapor hakim ke Bawas MA dan KY. Dimana baru-baru ini Mikael menyaksikan sebuah perkara yang membuat dirinya gelisah, karena seorang hakim yang seharusnya menjadi penjaga keadilan, tampak seperti kehilangan arah.

“Beliau (red-hakim) mengadili sebuah kasus sengketa PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) yang obyek tanahnya seluas 1.500 m². Penggugatnya adalah pihak penjual sendiri, memohon kepada hakim untuk berikan keputusan pembatalan PPJB dengan alasan syarat pelunasan tidak akan terpenuhi karena merujuk surat keterangan BPN bahwa tanah warisannya tidak bisa disertifikatkan karena termasuk area sempadan pantai,” bebernya.

“Karena saya menyaksikan hakim itu tidak sebagaimana seharusnya. Maka saya ingin mendorong pihak yang tampaknya jadi korban melaporkan hakim yang bernama Ida Ayu Widyarini tersebut ke Bawas MA dan KY. Bukannya untuk apa-apa, tapi sebagai kepedulian agar tetap di jalur lurus melayani para pencari keadilan,” tambahnya.

Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

Pertama; barusan beberapa detik pasca sidang PS (Pemeriksaan Setempat) perkara No.19/2025 PN Lbj itu selesai. Dimana salah satu kegiatannya adalah petugas BPN (Pak Max) mengukur luas dan batas tanahnya, hakim itu justru terkesan agar SHM tanah itu segera terbit.

Padahal gugatan itu diajukan Penggugat karena SHM tidak bisa diterbitkan BPN. Ucapan hakim itu terdengar jelas, “Pa Max.. Pa Max, kapan peta bidangnya keluar?.”

“Siap Bu, sekitar 2 (dua) minggu lagi lah bu,” jawab Pak Max.

Menurut Mikael, bukan dirinya saja yang dengar, tapi beberapa orang di lokasi juga ikut mendengar. Dirinya hadir di sana sebagai pendengar, selain memang sebagai pekerja lembeli tanah itu, Mikael turut mengerjakan pagar batas tanah tersebut pasca PPJB ditandatangani Februari 2024 lalu.

“Pertanyaan hakim itu memberi saya kesan ada sesuatu dibalik perkara ini. Putuskan gugatan pembatalan PPJB. Mungkin supaya bisa masuknya pembeli lain yang diduga membeli tanah itu lebih tinggi. Padahal agak sulit diterima logika sehat, Kok si penggugat rela tanah hak milik warisan orangtuanya (yang semula berasal dari pembagian tanah adat 1986) hilang karena menjadi area publik (sempadan pantai),” jelasnya.

Kata Mikael, diduga kuat ini sebuah trik yang merugikan pihak pembeli yang beriktikad baik. “Jangan-jangan hakim itu masuk angin dari konspirasi pembeli yang diduga mau membeli tanah itu, dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli dalam PPJB Februari 2024,” terangnya.

Kedua; proses tahapan sidang perkara ini tidak seperti biasanya. Tergugat tidak pernah hadir setelah 2 kali dipanggil secara patut, tetapi sidang terus berlanjut.

“Ini ibarat hakim itu sebagai wasit permainan volley untuk satu klub tanpa lawan, priit terus bola ke arah ruang lawan kosong sampai 15x, dan priit terakhir ‘selesai pertandingan’ Kosong tanpa lawan,” kata Mikael.

Sepengalaman dirinya, jika tergugat tidak hadir, maka hakim langsung lakukan putusan verstek berdasarkan isi gugatan. Tentu dengan tetap mengedepankan keadilan. “Artinya, perkara bisa menang Penggugat, tapi juga bisa saja gugatannya ditolak, dan menang Tergugat,” ucap Mikael.

Karena kesibukan dan halangan Tergugat, ia melalui kuasa hukumnya baru bisa menghadiri sidang PS di lokasi 11 Juli 2025. Terdengar ia sepertinya mencerca kuasa hukum itu,mengapa baru hadir sekarang, dst. Dan kuasa hukum itu akhirnya diakomodir oleh hakim itu untuk bisa ikuti tahapan sidang selanjutnya.

Ketiga; Mikael mengaku awam hukum. Tapi yang mengherankan adalah, putusan perkara dijanjikan dalam ecourt tanggal 12 Agustus 2025 (begitu Mikael dapat info dari pengacara tergugat), tapi ditunda.

“Alasan tunda? Untuk lakukan tahapan mediasi. Nah, bagi saya yang awam hukum acara dan berharap putusan cepat, tindakan ini ibarat langkah mundur, tidak ada langkah tegas maju,” terangnya.

“Hal-hal itu semua yang membuat saya heran, dan yang paling utama adalah rasa keadilan dalam nurani saya terusik. Saya melihat ada yang tidak beres, seperti ada kepentingan lain yang bermain di balik hal-hal tersebut,” lanjut Mikael.

“Saya ingat kata-kata leluhur kami: ‘Keadilan bukan hanya tentang kertas dan tinta, tapi tentang hati yang bersih dan mata yang melihat kebenaran’. Hakim itu sepertinya lupa akan hal itu. Beliau lupa bahwa keadilan harus dirasakan adil oleh semua pihak, bukan hanya keputusan yang keluar dari mulutnya,” tambah Mikael.

Mikael menyatakan, tidak paham apa yang membuat seorang hakim, yang seharusnya teguh, bisa seperti itu. Apakah karena tekanan? Apakah karena kepentingan yang tak terlihat?

“Saya hanya tahu, sebagai orang adat, kami menginginkan keadilan yang murni, menginginkan penegak hukum benar-benar menegakkan keadilan,” lanjutnya.

Mikael berharap, ada yang bisa memperbaiki keadaan ini. Ia berharap hakim-hakim kita bisa kembali melihat dengan mata hati, bisa mendengar dengan telinga yang peka terhadap kebenaran. Karena pada akhirnya, keadilan yang benar adalah keadilan yang membuat masyarakat merasa dihormati dan dilindungi.

“Kami juga akan tetap menghormati para hakim. Saya hanya seorang warga masyarakat adat di Labuan Bajo, tapi saya tahu apa yang saya rasakan. Saya tahu kapan keadilan itu ada, dan saya tahu kapan keadilan itu seperti disia-siakan,” ucapnya.

“Sebetulnya bukan hanya saya berharap begitu, tetapi semua anggota masyarakat yang membutuhkan keadilan. Dimana para masyarakat mencarinya di ruang pengadilan,” tutup Mikael penuh harapan. (rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.    Ribuan peserta memadati Seminar Ilmiah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digelar di Kupang, Senin (25/8/2025). Seminar bertajuk “Optimalisasi The Asset dan Follow The Money Melalui DPA dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana” ini dihadiri berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), hingga sejumlah bupati di daratan Timor.

Membuka seminar, Kepala Kejati NTT Zet Tadung Allo menegaskan pentingnya optimalisasi pemulihan kerugian negara melalui pendekatan follow the money dan digitalisasi penelusuran aset. Menurutnya, kejahatan tindak pidana korupsi saat ini kian kompleks, melibatkan pelaku dari berbagai kelompok dan latar belakang.

“Kejahatan tidak lagi dilakukan oleh satu kelompok tertentu. Pelakunya bisa berasal dari berbagai kalangan, termasuk birokrasi, swasta, maupun pihak eksternal,” ujar Zet

Kerugian Negara Capai 40% APBN dan APBD

Dalam paparannya, Zet mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan bahwa keuangan negara yang berhasil diselamatkan setiap tahunnya hanya sekitar 7%. Sebaliknya, kebocoran anggaran mencapai 30% hingga 40% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Zet menekankan bahwa penanganan kasus korupsi tidak lagi bisa mengandalkan metode konvensional semata. Saat ini, Kejati NTT mengedepankan strategi Digital Prosecution Approach (DPA) yang memanfaatkan teknologi untuk memetakan aliran uang dan menelusuri aset hasil kejahatan.

“Metode penegakan hukum harus berkembang. Selain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi, kami memprioritaskan pendekatan digital agar kerugian negara dapat dipulihkan lebih optimal,” tambahnya

Dihadiri Tokoh Hukum Nasional

Seminar ini menghadirkan sejumlah tokoh penting di bidang hukum. Hadir sebagai narasumber Ketua Pengadilan Tinggi NTT Dr. Pintas Efendi, S.H., M.H., serta Prof. Dr. Muskair, S.H., M.H. dari Universitas Hasanuddin (UNHAS). Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Undana, Dr. Simpexius Asa, S.H., M.H., bertindak sebagai moderator.

Antusiasme peserta terlihat dari penuh sesaknya ruang seminar. Para mahasiswa, ASN, dan pejabat daerah terlihat aktif berdiskusi, terutama mengenai upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di NTT.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pemerintah Kota Kupang di bawah kepemimpinan Wali Kota Kupang dan Wakil Wali Kota menandai capaian 100 hari kerja dengan serangkaian terobosan di bidang lingkungan, pemberdayaan UMKM, kesehatan, bantuan sosial, dan reformasi birokrasi. Dalam peringatan yang dikemas dalam media gathering, Rabu (14/8/2025), Wali Kota Kupang memaparkan program prioritas yang telah berjalan meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

Di sektor lingkungan, Pemkot Kupang merancang roadmap pengelolaan sampah terpadu pertama di kota ini. Sistem tersebut mengolah 85 persen sampah di tingkat kecamatan sehingga hanya 15 persen residu yang masuk ke TPA. Untuk mendukungnya, Pemkot telah mengadakan 900 dari kebutuhan 1.347 unit tempat sampah melalui pengadaan dan donasi komunitas, serta memasang GPS pada 50 truk pengangkut sampah untuk memantau operasional secara real-time.

Di bidang pemberdayaan ekonomi, Pemkot menghidupkan kembali Taman Nostalgia sebagai sentra UMKM melalui Sunday Market. Setiap akhir pekan, sekitar 100 pelaku usaha kecil bertransaksi dengan perputaran uang mencapai Rp500–600 juta per minggu. Program ini dilengkapi fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, sehingga pelaku UMKM memiliki akses bantuan dan pelatihan resmi.

Sektor kesehatan juga mendapat perhatian. Pemkot mengalokasikan dana darurat Rp3 miliar di RSUD untuk warga yang membutuhkan layanan gawat darurat tetapi tidak memiliki atau menunggak iuran BPJS. Selain itu, sedang dikembangkan sistem Siranak (Sistem Rawat Inap) yang memungkinkan warga memantau ketersediaan kamar rumah sakit secara daring sebelum datang.

Untuk bantuan sosial, Pemkot telah menyalurkan beras 20 kilogram kepada 23.000 kepala keluarga, menyediakan liang lahat gratis bagi keluarga kurang mampu, serta menyiapkan mobil gratis untuk calon pengantin dari kalangan prasejahtera. Program “Ina Kasih” yang digagas wakil wali kota juga akan membagikan pembalut gratis kepada perempuan dari keluarga miskin.

Reformasi birokrasi diwujudkan melalui pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN secara penuh dan tepat waktu selama 12 bulan, percepatan penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pembukaan pojok aduan di rumah jabatan wali kota untuk menampung aspirasi warga secara langsung.

“Enam bulan ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi dengan doa, kerja kolaborasi, dan dukungan semua pihak, termasuk media, kita mampu meletakkan dasar untuk perubahan besar di Kupang,” ujar Wali Kota Kupang.

Acara yang dihadiri jajaran DPRD Kota Kupang, perangkat daerah, tokoh masyarakat, partai pendukung, dan lebih dari 100 jurnalis itu ditutup dengan apresiasi khusus bagi insan pers yang dinilai turut menjaga optimisme publik melalui pemberitaan positif tentang pembangunan kota.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Polresta Kupang Kota bersama Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemerintah Kota Kupang, dan Perum Bulog Kanwil NTT meluncurkan program penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Kapolri untuk menjaga ketersediaan stok sekaligus menekan harga beras di pasaran.

Kapolres Kupang Kota menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. Dalam acara peluncuran, Wakapolda NTT secara simbolis menyerahkan kemasan beras SPHP 5 kilogram kepada pembeli pertama. Setelah itu, Bhabinkamtibmas dari seluruh kelurahan di Kupang dilepas untuk mendistribusikan beras murah langsung kepada warga di pelosok kota.

“Kami ingin memastikan beras SPHP ini sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan penyaluran,” ujar Kapolres.

Kepala Perum Bulog Kanwil NTT, Kartika Nugraha, menjelaskan bahwa sejak pertengahan Juli hingga saat ini, penyaluran beras SPHP di wilayah Polda NTT telah mencapai 174 ton, termasuk 70 ton dari kegiatan di Mapolda NTT. Harga beras SPHP dipatok Rp 28.000 per kemasan 5 kilogram.

“Target kami, program ini berjalan hingga akhir tahun, dengan semakin banyak outlet penjualan sehingga masyarakat bisa mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau,” kata Kartika.

Dengan penyaluran ini, diharapkan harga beras di wilayah NTT, khususnya Kota Kupang, tetap stabil dan daya beli masyarakat dapat terjaga.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi PDI Perjuangan, Salomon F. Pelokila, A.Md., menyerap aspirasi warga dalam kegiatan Reses Tahap III Tahun 2025 yang digelar di RT 13 RW 05, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Rabu (6/8/2025).

Dalam sambutannya, Salomon menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan usulan masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan yang kini mulai terpinggirkan di wilayah perkotaan.

“Sebagai wakil rakyat dari PDI Perjuangan, saya akan berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat sebisa mungkin. Kita tahu, di Kota Kupang lahan pertanian semakin sempit karena alih fungsi lahan, tapi ini justru jadi tantangan kita bersama untuk membangun sistem pertanian yang adaptif dan produktif,” ujar Salomon.

Ia juga menyoroti pentingnya program pemberdayaan seperti MBG (Makan Berisi Gratis) yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan pertanian dan peternakan lokal. Menurutnya, kolaborasi antar sektor dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Jika kita bisa mengembangkan pertanian yang terintegrasi, bahan makanan tidak perlu didatangkan dari luar. Kita punya potensi lokal yang bisa digarap secara maksimal, asal ada kerja sama dan komitmen,” tegasnya.

Salomon juga mendorong pembentukan kelompok tani di setiap RT agar program pembangunan pertanian bisa lebih terstruktur dan efektif. Namun, ia menyadari tantangan utama adalah terbatasnya lahan dan perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi permukiman.

“Kita perlu sinergi dengan pemerintah kota agar pengembangan lahan pertanian tidak mati suri. Jika memungkinkan, lahan-lahan tidur bisa disulap jadi kebun produktif dengan dukungan irigasi dan bantuan bibit atau ternak,” lanjutnya.

Di akhir dialog, Salomon menyampaikan bahwa sebagian permintaan bantuan masyarakat di luar bidangnya akan tetap diusahakan lewat komunikasi lintas bidang dalam DPRD, termasuk melalui alokasi anggaran jika memungkinkan pada tahun anggaran mendatang.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), drg. Lien Andriany, M.Kes., menegaskan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap proyek konstruksi. Penegasan ini disampaikan dalam acara penandatanganan kontrak pekerjaan konsultan dan konstruksi tahun anggaran 2025.

Menurut drg. Lien, sektor konstruksi merupakan salah satu sektor dengan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan K3 bukan hanya kewajiban, melainkan investasi penting bagi produktivitas dan reputasi perusahaan.

“Kalau pegawai tidak fit atau sering sakit, maka otomatis produktivitas akan terganggu. Dengan menerapkan K3, perusahaan tidak hanya melindungi pekerjanya, tetapi juga menjaga performa kerja dan reputasi,” ujarnya.

Jaminan Ganda: BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Wajib

Dinkes NTT mendorong agar seluruh pekerja konstruksi didaftarkan tidak hanya dalam BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga BPJS Kesehatan. Menurut Lien, banyak penyakit umum seperti demam atau infeksi saluran pernapasan yang tidak dijamin BPJS Ketenagakerjaan, namun justru sering dialami pekerja proyek.

“Ambil saja paket BPJS Kesehatan yang paling murah, yang penting semua pekerja ter-cover,” katanya.

Selain itu, pekerja harus mendapatkan fasilitas kesehatan yang mudah diakses, apalagi di NTT yang masih menghadapi tantangan terbatasnya fasilitas kesehatan dan banyaknya pekerja informal yang belum terdaftar.

Cegah Penyakit dengan Lingkungan Kerja yang Layak

Untuk mencegah penyakit akibat kerja, Dinkes menekankan pentingnya penyediaan air bersih, sanitasi, jam istirahat yang cukup, serta pembatasan jam kerja berlebihan. Pemeriksaan kesehatan rutin juga diwajibkan, termasuk surat keterangan kesehatan jasmani dan kejiwaan.

“Penyakit kejiwaan sering tidak terlihat. WHO memprediksi, penyakit mental akan mendominasi pada 2030. Jangan sampai pekerja yang tampak sehat ternyata menyimpan gangguan yang bisa memengaruhi kualitas kerja,” ujar Lien.

Konsultan, Kontraktor, dan Pemda Harus Bersinergi dalam K3

Dalam strategi kolaboratif K3, Dinas Kesehatan NTT mendorong sinergi multipihak. Kontraktor wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai risiko kerja, konsultan harus mengawasi penerapannya, sedangkan Dinkes menyiapkan layanan kesehatan kerja dan edukasi melalui puskesmas setempat.

BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bertanggung jawab terhadap jaminan sosial dan proses klaim, sementara masyarakat diharapkan ikut melakukan kontrol sosial terhadap proyek-proyek yang sedang berlangsung.

Perempuan dan Pekerja Rentan Harus Dilindungi

Lien juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pekerja perempuan, lansia, dan informal. Jika pekerja perempuan melebihi 100 orang, maka proyek wajib menyediakan ruang laktasi dan kebijakan kerja sehat dan produktif, meskipun di sektor konstruksi kasusnya relatif jarang.

Upaya kesehatan kerja juga harus menjangkau kelompok pekerja lepas yang selama ini rentan tidak terlindungi.

K3: Dari Kewajiban Menjadi Budaya Kerja

Dinkes NTT menekankan bahwa K3 bukan beban, tapi bentuk investasi jangka panjang. Proyek yang aman dan sehat justru menghasilkan kerja yang efisien, nyaman, dan memberikan keuntungan berkelanjutan bagi semua pihak, termasuk daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jangan sampai kerja keras justru membuat jantung bekerja terlalu keras. Saat kita sehat, kita lupa jaga kesehatan demi cari uang. Tapi ketika uang sudah ada, kita pakai untuk berobat. Kapan menikmatinya?” pungkas drg. Lien dengan tegas.

Penerapan K3 yang baik akan sangat menentukan keberhasilan proyek konstruksi di NTT. Ke depan, sinergi antara pemerintah, kontraktor, konsultan, lembaga jaminan sosial, dan masyarakat akan menjadi fondasi utama menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berdaya saing.(Rjb)