PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Polemik yang melanda Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swastisari Kupang memasuki babak baru. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (3/6/2026), sejumlah anggota dewan melontarkan kritik tajam terhadap langkah Dinas Koperasi dan UMKM NTT yang dinilai tidak sepenuhnya berpijak pada ketentuan hukum dalam menangani konflik internal koperasi tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Yan Piter Windy, secara terbuka mempertanyakan sejumlah penjelasan yang disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTT dalam forum resmi tersebut. Menurutnya, terdapat interpretasi aturan yang berpotensi menimbulkan persoalan baru dan memperkeruh konflik yang sedang berlangsung di tubuh KSP Swastisari.

“Saya membaca regulasi yang ada, tetapi apa yang disampaikan tadi ada yang tidak sesuai. Kita harus bicara berdasarkan aturan yang jelas, jangan sampai membuat tafsir sendiri,” kata Yan Piter dalam rapat yang berlangsung di Ruang Kelimutu DPRD NTT.

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II Leonardus Lelo dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota komisi, termasuk Wakil Ketua Yunus Takandewa dan Sekretaris Komisi II Junaidin Mahasan. Pertemuan juga menghadirkan pihak Dinas Koperasi dan UMKM NTT serta manajemen KSP Swastisari untuk mencari titik terang atas konflik yang memicu keresahan di kalangan anggota koperasi.

Yan Piter menegaskan, pemerintah tidak boleh terjebak dalam pusaran konflik internal koperasi. Dalam sistem perkoperasian, pemerintah memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan, bukan mengambil alih atau memengaruhi keputusan yang menjadi kewenangan anggota koperasi.

“Pemerintah harus berdiri di posisi netral. Jangan sampai muncul kesan keberpihakan karena ini menyangkut lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat. Kepercayaan anggota harus dijaga,” ujarnya.

Ia juga menyoroti proses pelantikan pengurus dan pengawas koperasi yang disebut menjadi salah satu sumber polemik. Menurutnya, langkah-langkah administratif yang tidak dijalankan secara hati-hati berpotensi memicu perpecahan dan memperdalam krisis kepercayaan di internal koperasi.

“Kalau prosesnya mengikuti mekanisme yang benar dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, persoalan seperti ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Pemerintah seharusnya hadir sebagai penengah dan pencari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah,” katanya.

Dalam pandangan DPRD, penyelesaian konflik harus kembali merujuk pada prinsip dasar perkoperasian, yakni kedaulatan anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.

Yan Piter menegaskan, setiap langkah yang diambil di luar mekanisme RAT harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan bahwa ketidakjelasan prosedur hanya akan memperbesar potensi sengketa dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga koperasi.

“Tidak ada ruang untuk membuat mekanisme baru yang tidak memiliki landasan yang jelas. Semua harus kembali pada aturan koperasi dan keputusan anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Yan Piter juga mengingatkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTT yang baru menjabat agar menjadikan kasus Swastisari sebagai pelajaran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan koperasi di daerah.

“Sekarang Dinas Koperasi menjadi mitra Komisi II DPRD. Kami tidak ingin kesalahan yang sama terulang. Semua pihak harus bekerja berdasarkan aturan dan menjunjung profesionalisme,” katanya.

Komisi II DPRD NTT berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menahan diri dan mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme yang sah, transparan, dan berkeadilan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas kelembagaan KSP Swastisari sekaligus memulihkan kepercayaan ribuan anggota yang menggantungkan aktivitas keuangannya pada koperasi tersebut.(Rjb)

Konsolidasi industri, digitalisasi layanan, dan penguatan modal diyakini mampu menjadikan BPR dan BPRS lebih tangguh menghadapi persaingan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) agar mampu menjadi pilar utama inklusi keuangan dan penggerak ekonomi daerah. Di tengah tantangan ekonomi global, perkembangan teknologi keuangan, serta persaingan yang semakin ketat dalam sektor perbankan, BPR dan BPRS didorong untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih tangguh, berintegritas, dan berdaya saing.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa perubahan lanskap ekonomi dan teknologi telah mengubah perilaku serta ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan. Kondisi tersebut menuntut BPR dan BPRS untuk beradaptasi lebih cepat agar tetap relevan dan mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.

“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan usaha, mengantisipasi gejolak perekonomian, serta memperkuat perannya dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan sektor UMKM,” ujar Dian dalam keterangan resmi, Senin (2/6/2026).

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024–2027. Peta jalan tersebut berfokus pada empat agenda utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, percepatan digitalisasi, penguatan peran BPR dan BPRS di daerah, serta penguatan aspek regulasi, perizinan, dan pengawasan.

Di tengah berbagai tantangan, kinerja industri BPR dan BPRS masih menunjukkan tren positif. Hingga Maret 2026, total aset industri ini tercatat mencapai Rp236,69 triliun atau tumbuh 3,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran kredit dan pembiayaan meningkat 2,83 persen menjadi Rp176,96 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 3,16 persen menjadi Rp165,49 triliun.

Ketahanan industri juga relatif kuat. Rasio kecukupan modal (CAR) agregat BPR dan BPRS mencapai 27,20 persen, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator. Kondisi tersebut memberikan ruang yang cukup bagi industri untuk menyerap risiko sekaligus memperluas pembiayaan kepada sektor produktif.

Peran BPR dan BPRS dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun semakin signifikan. Hingga Maret 2026, sekitar 50,07 persen dari total kredit dan pembiayaan yang disalurkan industri ini mengalir ke sektor UMKM. Angka tersebut menunjukkan bahwa BPR dan BPRS masih menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

Meski demikian, OJK menilai ruang pertumbuhan masih terbuka lebar. Penyaluran kredit UMKM dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lainnya maupun keterlibatan aktif dalam program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), seperti Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Pertanian (K/PSP).

Selain memperluas pembiayaan, OJK juga mendorong konsolidasi industri guna memperkuat ketahanan dan efisiensi operasional. Hingga akhir April 2026, sebanyak 57 BPR dan BPRS telah memperoleh persetujuan untuk berkonsolidasi menjadi 18 entitas. Sementara itu, lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya masih menjalani proses penggabungan atau peleburan.

Mayoritas BPR dan BPRS juga telah memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Bagi yang belum memenuhi, OJK mendorong berbagai aksi korporasi, mulai dari penambahan modal hingga konsolidasi.

Ke depan, OJK juga mengintensifkan sinergi antara BPR, BPRS, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), khususnya bagi bank-bank milik pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses kredit bagi pelaku usaha mikro, meningkatkan kualitas tata kelola, serta memperkuat struktur perekonomian daerah.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, OJK optimistis BPR dan BPRS akan semakin kokoh sebagai motor penggerak inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menjadi mitra strategis bagi jutaan pelaku UMKM di Indonesia.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.      Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma, secara resmi membuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTT, Senin (1/6/2026).

Kegiatan Latsar ini terbagi dalam Gelombang VI (Klasikal) yang diikuti peserta dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Malaka, Ende dan Sumba Tengah. Serta Gelombang XI (Distance Learning) yang diikuti peserta dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Malaka, Alor, Flores Timur, Manggarai dan Manggarai Barat.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelaksanaan Latsar merupakan tonggak awal transformasi para peserta dari seorang calon Aparatur Sipil Negara menjadi ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, profesional dan siap menjawab tantangan zaman.

“Dunia saat ini bergerak sangat cepat, perkembangan teknologi yang masif, serta tuntutan masyarakat yang semakin kritis. Karena itu, ASN tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama yang kaku dan hierarkis. ASN harus hadir sebagai problem solver dengan dengan integritas, adaptif, dan profesional,” tegas Wakil Gubernur.

Ia menekankan bahwa di era digital, kecakapan teknologi merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki setiap ASN. Namun demikian, kemampuan tersebut harus diimbangi dengan kepekaan sosial dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

“ASN bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan administrasi di belakang meja, tetapi harus hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi, memahami persoalan, dan menghadirkan solusi nyata atas tantangan pembangunan seperti kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pendidikan, dan transformasi digital di daerah,” ujarnya.

Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa pelayanan publik harus dipandang sebagai panggilan pengabdian yang dilaksanakan dengan tulus, empati, dan akuntabilitas tinggi. Para CPNS, lanjutnya, merupakan perpanjangan tangan pemerintah sehingga mutlak memahami, menginternalisasi, dan menyelaraskan seluruh tindakan dengan visi pembangunan daerah.

“Setiap program kerja yang dilaksanakan harus bermuara pada tujuan besar, yaitu mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan,” katanya.

Ia juga memberikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta Latsar, yakni agar senantiasa menjaga disiplin, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, loyal terhadap organisasi, profesional di bidang kerja masing-masing, inovatif dalam menghadirkan terobosan, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aspek pengabdian.

Pembukaan Latsar ini diharapkan menjadi awal lahirnya ASN- ASN muda yang profesional, adaptif, inovatif, dan mampu menjadi penggerak pembangunan menuju NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dalam laporan pelaksanaan latsar oleh Plt. Kepala BPSDMD Provinsi NTT, Flavianus Dua, disampaikan bahwa secara keseluruhan, hingga tahun 2026 tercatat sebanyak 1.880 CPNS di NTT telah mengikuti Latsar, sementara 3.906 CPNS lainnya masih akan mengikuti pelatihan pada gelombang-gelombang berikutnya. Khusus untuk Pemerintah Provinsi NTT, sebanyak 360 CPNS telah mengikuti Latsar, dan 989 CPNS lainnya akan diikutsertakan pada pelaksanaan selanjutnya.

“Kelulusan peserta akan ditentukan berdasarkan evaluasi komprehensif yang meliputi penilaian sikap dan perilaku, evaluasi akademik, rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi, dan penilaian kompetensi bidang tugas,” ungkap Flavi.

Ia menambahkan, salah satu agenda pembelajaran yang menjadi ciri khas pelaksanaan Latsar di NTT adalah kegiatan studi tour ke “NTT Mart” sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerakan Ayo Beli NTT. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.920 peserta Latsar telah berkunjung ke NTT Mart sebagai bagian dari penguatan pemahaman terhadap pengembangan ekonomi lokal.

Alumni Universitas San Pedro Kupang ini mengajak generasi muda NTT membangun mimpi melalui keyakinan, obsesi, dan disiplin.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Perjalanan menuju panggung sepak bola nasional tidak pernah lahir dari keberuntungan semata. Pemain Tim Nasional Indonesia, Victor Dethan, menegaskan bahwa kesuksesannya menembus sepak bola profesional dan memperkuat Timnas Indonesia dibangun di atas tiga prinsip utama, yakni percaya pada diri sendiri, memiliki obsesi terhadap cita-cita, dan disiplin dalam menjalani proses.

Pesan inspiratif tersebut disampaikan Victor saat menghadiri kegiatan Jumpa Fans di Universitas San Pedro Kupang, Senin (1/6/2026). Di hadapan mahasiswa dan para penggemar sepak bola, alumni Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR) Universitas San Pedro tahun 2025 itu membagikan pengalaman hidup yang membawanya dari Nusa Tenggara Timur menuju level tertinggi sepak bola Indonesia.

“Menurut saya yang paling penting adalah believe atau percaya. Percaya bahwa Tuhan memberikan talenta kepada kita, dan percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa menjadi apa saja yang kita cita-citakan,” ujar Victor.

Menurut dia, keyakinan merupakan fondasi utama dalam meraih impian. Seseorang harus terlebih dahulu meyakini bahwa target yang ingin dicapai bukan sesuatu yang mustahil.

“Kalau saya ingin menjadi pemain sepak bola profesional, maka saya harus percaya bahwa suatu hari saya bisa menjadi pemain profesional,” katanya.

Selain keyakinan, Victor menilai obsesi terhadap tujuan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Ia mengaku sejak kecil hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bermain dan berlatih sepak bola.

“Saya dari kecil pagi, siang, dan malam bermain bola. Saat jam istirahat sekolah saya bermain lagi. Pulang sekolah bermain lagi. Setelah makan malam juga tetap bermain bola,” ungkapnya.

Dedikasi tersebut, lanjut Victor, membentuk mentalitas dan kemampuan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Baginya, seseorang tidak cukup hanya memiliki mimpi, tetapi juga harus memiliki dorongan kuat untuk terus mengejarnya.

Prinsip ketiga yang selalu ia pegang adalah disiplin. Menurut Victor, bakat yang besar sekalipun tidak akan berkembang tanpa kedisiplinan dan konsistensi dalam berlatih.

“Kalau ingin menjadi sesuatu, harus disiplin dan tetap fokus pada tujuan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Victor juga menyampaikan optimismenya terhadap potensi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Ia meyakini daerah ini masih memiliki banyak talenta sepak bola yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, kunci untuk mengembangkan potensi tersebut adalah menjaga fokus, meningkatkan disiplin, dan terus bekerja keras dalam setiap proses yang dijalani.

“Saya percaya masih banyak anak muda di Indonesia, khususnya di Kupang dan NTT, yang memiliki bakat bermain sepak bola. Mereka bisa berkembang dan berhasil jika benar-benar fokus, disiplin, serta memiliki obsesi yang kuat untuk menjadi pemain sepak bola,” ujarnya.

Kehadiran Victor Dethan di kampus almamaternya bukan hanya menjadi ajang temu penggemar, tetapi juga momentum untuk menyalakan semangat generasi muda NTT agar berani bermimpi besar dan bekerja keras mewujudkannya. Kisah perjalanan alumnus Universitas San Pedro tersebut menjadi bukti bahwa talenta dari daerah dapat menembus panggung nasional ketika dibarengi keyakinan, kerja keras, dan disiplin yang konsisten.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Gerakan Jam Belajar Masyarakat sebagai upaya membangun kembali budaya belajar anak di rumah sekaligus menekan ketergantungan terhadap gadget.

Melalui aturan tersebut, seluruh pelajar di NTT diwajibkan mengikuti jam belajar masyarakat setiap Senin hingga Jumat pukul 18.00–19.30 Wita, baik di rumah maupun di lingkungan belajar lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambros Kodo, mengatakan pergub tersebut telah diluncurkan sejak 2 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), dan kini mulai diterapkan di seluruh sekolah di NTT melalui nota dinas resmi.

“Pergub ini sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti lewat nota dinas ke sekolah-sekolah di NTT,” kata Ambros, Jumat (29/5/2026).

Menurut Ambros, gerakan tersebut bukan sekadar menambah waktu belajar siswa, tetapi juga menghidupkan kembali peran keluarga dalam pendidikan anak. Ia menegaskan rumah merupakan sekolah pertama, sementara orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak.

Karena itu, selama jam belajar berlangsung, orang tua diminta aktif mendampingi anak, termasuk menanyakan aktivitas belajar di sekolah maupun membantu materi yang belum dipahami.

“Dengan Pergub ini siswa diharapkan bisa mulai meninggalkan gadget dan kembali fokus pada budaya belajar,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTT menilai penggunaan gadget yang berlebihan mulai berdampak pada menurunnya minat belajar anak serta meningkatnya kerentanan terhadap pergaulan bebas dan pengaruh negatif lingkungan.

Melalui Gerakan Jam Belajar Masyarakat, pemerintah ingin membangun kembali disiplin belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat.

“Kalau 1,5 jam ini didukung bersama oleh masyarakat, maka kita sedang mengaktifkan kembali budaya positif untuk masa depan anak-anak kita. Karena kata kuncinya adalah belajar dan belajar,” kata Ambros.

Ia menegaskan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, terutama keluarga sebagai lingkungan paling aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh.

Menurut dia, gerakan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara sekolah, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif demi meningkatkan kualitas pendidikan di NTT.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Semangat berbagi dan kepedulian sosial mewarnai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Darussalam Sikumana, Kota Kupang, pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (28/5/2026). Tahun ini, panitia mencatat sebanyak 11 ekor sapi dan 6 ekor kambing dikurbankan dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Panitia Kurban Masjid Darussalam Sikumana, Swahidin Nuhaikang, mengatakan momentum Idul Adha bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga bentuk nyata solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, terutama warga kurang mampu.

“Makna kurban itu adalah berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita mengambil teladan dari Nabi Ibrahim AS yang rela berkorban demi ketaatan kepada Allah. Semangat itu yang terus kami hidupkan,” ujarnya.

Ratusan paket daging kurban kemudian dibagikan kepada jamaah dan masyarakat sekitar. Panitia memperkirakan sekitar 300 kantong daging disalurkan secara merata kepada warga.

Menurut Swahidin, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hewan kurban berasal dari jamaah, donatur, serta sejumlah institusi yang turut berpartisipasi membantu masyarakat.

Sementara itu, Imam Masjid Darussalam Sikumana, Ramli Dani, menegaskan bahwa ibadah kurban memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi yang sangat kuat.

Ia menjelaskan, perintah berkurban telah ditegaskan dalam Al Quran sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah. Namun di sisi lain, manfaat kurban juga dirasakan langsung oleh masyarakat kecil yang jarang menikmati konsumsi daging.

“Melalui kurban, masyarakat kecil bisa merasakan kebahagiaan. Ini juga membantu memperbaiki gizi masyarakat,” kata Ramli.

Tak hanya itu, menurut dia, momentum Idul Adha juga menjadi berkah bagi para peternak lokal. Tingginya kebutuhan hewan kurban setiap tahun membuka peluang ekonomi yang besar bagi petani dan peternak di Nusa Tenggara Timur.

“Bayangkan, di Kota Kupang saja jumlah sapi kurban mencapai ratusan ekor. Ini tentu membantu peternak menjual hasil ternaknya. Secara tidak langsung, kurban ikut menggerakkan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Ramli berharap semangat berkurban terus tumbuh di tengah masyarakat karena selain bernilai ibadah, kurban juga memperkuat silaturahmi, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama.

“Harapan kami, kegiatan seperti ini terus berjalan setiap tahun dan semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk berkurban,” katanya.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Keluarga besar Batalyon Arhanud 32 Pasgat menggelar penyembelihan hewan kurban berupa dua ekor sapi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026). Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada warga kurang mampu di sekitar lingkungan satuan, khususnya di wilayah Kelurahan Penfui, Kota Kupang.

Kegiatan sosial itu menjadi wujud kepedulian prajurit terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara satuan dan warga sekitar. Pembagian daging kurban dilakukan secara langsung agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Momentum Idul Adha dimaknai tidak hanya sebagai ibadah dan pengorbanan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk.

Keluarga besar Arhanud 32 Pasgat berharap kegiatan tersebut dapat menghadirkan kebahagiaan bagi warga serta memperkuat semangat kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Kota Kupang.

Melalui aksi berbagi itu, nilai-nilai kebersamaan yang menjadi semangat Idul Adha diharapkan terus tumbuh dan menjadi perekat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.    Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat pengembangan sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyelenggaraan Bootcamp UMKM Pariwisata 2026 di Kupang, Selasa (26/5/2026). Program tersebut digelar bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dengan mengusung tema “Jelajah Flobamorata untuk Membangun Nusantara”.

Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku UMKM dan desa wisata agar mampu bersaing di tengah pertumbuhan industri pariwisata yang terus berkembang di NTT.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rio Khasananda, mengatakan sektor pariwisata NTT masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama dalam peningkatan kualitas produk dan layanan, kemampuan digital, akses pasar, hingga integrasi UMKM dalam rantai nilai industri pariwisata.

“Penguatan kapasitas menjadi langkah penting agar UMKM NTT mampu naik kelas dan menjadi bagian penting dalam ekosistem pariwisata daerah, termasuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris untuk melayani wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTT turut mengapresiasi kolaborasi antara Bank Indonesia, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, serta ASITA NTT dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis ekonomi masyarakat.

Pengembangan sektor pariwisata NTT saat ini diarahkan pada penguatan desa wisata sebagai etalase budaya daerah. Dalam skema tersebut, UMKM lokal didorong menjadi penyedia produk unggulan, mulai dari kuliner, kriya, hingga layanan pendukung wisata yang mampu memberi nilai tambah bagi wisatawan.

Bootcamp ini diikuti 30 pelaku UMKM yang berasal dari desa wisata dan sektor pendukung pariwisata, seperti kuliner dan kerajinan tangan. Peserta mendapatkan pelatihan terkait kebijakan pembangunan pariwisata NTT, pengembangan destinasi dan promosi, konsep pariwisata hijau dan perhotelan, penyusunan Business Model Canvas (BMC), pelatihan bahasa Inggris untuk pariwisata, hingga akses pembiayaan UMKM.

Melalui kegiatan tersebut, pelaku UMKM dan desa wisata diharapkan semakin siap menyambut lonjakan kunjungan wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara yang datang melalui kapal pesiar.

Bank Indonesia menilai penguatan kualitas layanan dan kapasitas usaha masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkan pariwisata NTT yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan (rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Semangat membangun generasi muda yang cerdas dan melek ekonomi digaungkan Bank Indonesia melalui edukasi literasi kebanksentralan serentak di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional itu bahkan mencatatkan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) setelah melibatkan 15.636 siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK secara luring dan daring.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Deputi Direktur Adidoyo Prakaso menegaskan pentingnya penguatan literasi ekonomi dan keuangan sejak dini. Menurut dia, generasi muda harus memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan, stabilitas ekonomi, serta peran Bank Indonesia agar mampu mengambil keputusan ekonomi secara bijak di masa depan.

“Literasi ekonomi dan keuangan menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang siap menghadapi tantangan zaman. Pemahaman sejak dini akan membantu siswa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memahami dinamika ekonomi,” ujar Adidoyo.

Sebagai bagian dari penguatan literasi generasi muda, Bank Indonesia Provinsi NTT melaksanakan edukasi kebanksentralan secara serentak di 151 SMA dan SMK di seluruh NTT. Dalam kegiatan tersebut, para siswa diajak memahami fungsi dan peran Bank Indonesia, pentingnya pengendalian inflasi, pengelolaan keuangan yang sehat, hingga menjaga stabilitas ekonomi demi mendukung kesejahteraan masyarakat.

Capaian tersebut mendapat pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia melalui penghargaan Rekor MURI kategori pelaksanaan edukasi kebanksentralan secara hybrid dengan jumlah peserta terbanyak. Penghargaan itu menjadi simbol kuatnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia Provinsi NTT, Balai Bahasa Provinsi NTT, Pokja Bunda Literasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas literasi generasi muda.

Tak hanya literasi membaca, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat pemahaman ekonomi dan keuangan sejak usia dini. Dengan demikian, generasi muda NTT diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang kritis, adaptif, serta mampu menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

Melalui momentum Hari Buku Nasional, semangat literasi diharapkan terus berkembang menjadi gerakan bersama di seluruh wilayah NTT, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.    Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) kembali memperketat pengawasan terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan investasi bodong yang kian agresif menyasar masyarakat melalui ruang digital. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, Satgas PASTI menemukan dan menghentikan 953 entitas ilegal yang terdiri dari 951 pinjaman online ilegal dan dua penawaran investasi ilegal.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen di tengah meningkatnya kasus penipuan transaksi keuangan berbasis digital yang memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, hingga situs palsu untuk menjaring korban.

Dalam siaran pers yang dirilis di Jakarta, Senin (26/5/2026), Satgas PASTI mengungkapkan sejumlah modus penipuan yang kini paling banyak dilaporkan masyarakat. Modus itu antara lain penawaran jasa setoran sistem periklanan dengan iming-iming keuntungan besar hanya dari aktivitas sederhana seperti memberi ulasan, menonton iklan, atau mengklik tautan tertentu.

Selain itu, pelaku juga menggunakan modus impersonation atau peniruan identitas lembaga jasa keuangan resmi. Dalam praktik ini, pelaku mencatut nama, logo, hingga identitas perusahaan berizin guna meyakinkan calon korban agar menanamkan dana.

Satgas PASTI juga menemukan maraknya penawaran pendanaan usaha dengan janji imbal hasil tetap tanpa penjelasan bisnis yang jelas, skema “game uang” yang mengandalkan perekrutan anggota baru, serta perdagangan aset kripto ilegal yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko.

“Modus-modus tersebut umumnya disebarkan melalui media sosial, pesan pribadi, grup percakapan, dan berbagai kanal digital lainnya,” demikian pernyataan Satgas PASTI.

Di sisi lain, penguatan penanganan penipuan transaksi keuangan juga dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Sejak 22 November 2024 hingga 31 Maret 2026, IASC menerima 515.345 laporan dari masyarakat terkait dugaan penipuan transaksi keuangan.

Dari laporan tersebut, sebanyak 872.395 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, sementara 460.270 rekening berhasil diblokir. Nilai dana korban yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp585,4 miliar.

Tidak hanya memblokir rekening pelaku, IASC juga berhasil mengembalikan dana korban sebesar Rp169 miliar yang berasal dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku penipuan.

Satgas PASTI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur penawaran investasi dengan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak membagikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun karena berpotensi disalahgunakan dalam aksi penipuan digital.

Satgas PASTI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menekan penyebaran aktivitas keuangan ilegal di ruang digital. Upaya tersebut dinilai penting mengingat praktik pinjaman online ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berisiko pada penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang meresahkan masyarakat.

Masyarakat yang menemukan indikasi pinjaman online atau investasi ilegal dapat melapor melalui situs resmi OJK dan Satgas PASTI maupun layanan pengaduan OJK 157.(Rjb)