PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pemerintah Kabupaten Kupang memperkuat pembangunan sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana produksi dan peralatan kepada kelompok tani. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan program Kupang Emas, dengan mendorong produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap petani yang selama ini berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Kupang.

Bantuan yang disalurkan mencakup 10 unit pompa air, satu unit alat pengering jahe, tiga unit tandon air, serta dua unit alat pembuat virgin coconut oil (VCO) untuk kelompok tani. Petani juga memperoleh satu unit alat penyemprot tanaman atau handsprayer.

Selain peralatan, pemerintah daerah memberikan dukungan berupa benih cabai, pupuk, dan mulsa untuk satu kelompok tani. Bantuan benih jagung dialokasikan kepada enam kelompok tani, sedangkan benih padi diperuntukkan bagi empat kelompok tani.

Berbagai bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan produksi pertanian, membantu petani mengatasi kendala ketersediaan air, serta meningkatkan pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai tambah.

Dalam kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Senin (19/10/2026), Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan bahwa program Kupang Emas tidak sekadar mengejar pembangunan secara fisik, tetapi harus menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan daerah harus diukur dari kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani, nelayan, serta pelaku usaha di sektor lainnya.

Yosef mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Ia menekankan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat agar agenda pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Program Kupang Emas, lanjutnya, mencakup berbagai sektor potensial, antara lain pertanian, perikanan, dan pariwisata. Seluruh sektor tersebut perlu dikembangkan secara bersama-sama agar mampu menjadi penggerak perekonomian daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Kupang harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan pembangunan antardaerah di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Sofia Malelak De Haan menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dukungan terhadap sektor pertanian dinilai penting karena sebagian masyarakat Kabupaten Kupang menggantungkan kehidupan mereka pada kegiatan usaha tani.

Meski demikian, keberhasilan program bantuan tidak hanya ditentukan oleh jumlah sarana yang disalurkan. Pemanfaatan peralatan secara tepat, pendampingan kepada kelompok tani, serta keberlanjutan ketersediaan benih dan sarana produksi juga menjadi faktor penting.

Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan DPRD, penyuluh pertanian, dan kelompok tani agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan penguatan sektor pertanian yang disertai pendampingan dan pengembangan akses pasar, program Kupang Emas diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperluas manfaat pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Penyanyi muda asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Syalom Pandie, mencuri perhatian penonton saat tampil dalam pertunjukan musik Kupang Pange Pulang di Auditorium Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Sabtu (17/10/2026). Membawakan tiga lagu dengan penghayatan dan improvisasi vokal, Syalom mendapat sambutan hangat dari ribuan penonton yang memadati acara tersebut.

Penampilan Syalom menjadi salah satu momen menarik dalam pertunjukan yang turut menghadirkan sejumlah penyanyi nasional, antara lain Andmesh Kamaleng, Mario G. Klau, dan Piche Kota. Meski masih berusia muda, ia mampu membangun interaksi dengan penonton melalui karakter suara, interpretasi lagu, dan keberaniannya mengolah melodi.

Salah satu momen yang mendapat perhatian terjadi ketika Syalom membawakan lagu Sesi Potret dari penyanyi dan pencipta lagu enau. Penonton tampak menikmati penampilannya, bahkan sebagian ikut bernyanyi bersama. Suasana tersebut memperlihatkan kemampuannya membangun kedekatan dengan audiens melalui lagu yang dibawakan.

Respons serupa muncul ketika Syalom menutup penampilannya dengan lagu Januari, karya mendiang Glenn Fredly. Melalui penghayatan dan improvisasi vokal, ia berusaha memberikan interpretasi tersendiri terhadap lagu yang telah dikenal luas oleh pencinta musik Indonesia tersebut.

Penampilannya memancing rasa ingin tahu sejumlah penonton mengenai sosok penyanyi muda itu. Beberapa di antara mereka menilai karakter vokal dan pembawaannya mengingatkan pada almarhum Mike Mohede dan Glenn Fredly.

Bahkan, muncul ungkapan kekaguman yang menggambarkan penampilan Syalom seolah menghadirkan kembali nuansa musikal Glenn Fredly. Perbandingan tersebut merupakan kesan pribadi penonton, tetapi menunjukkan bahwa penampilannya berhasil meninggalkan impresi di tengah pertunjukan.

Peluang Talenta Muda NTT

Apresiasi yang diterima Syalom memperlihatkan bahwa talenta muda dari daerah memiliki peluang untuk mendapatkan perhatian melalui panggung musik yang tepat. Kemampuan mengolah lagu, mengendalikan dinamika vokal, dan berinteraksi dengan penonton menjadi modal awal yang dapat dikembangkan lebih jauh.

Sejumlah penonton bahkan berharap Syalom dapat mengikuti ajang pencarian bakat tingkat nasional, seperti Indonesian Idol. Harapan itu menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap potensi penyanyi muda yang mulai memperkenalkan kemampuannya kepada publik.

Namun, perjalanan menuju industri musik profesional membutuhkan persiapan yang tidak singkat. Selain menjaga kualitas vokal, seorang penyanyi perlu mengembangkan teknik bernyanyi, memperluas referensi musik, membangun kepercayaan diri, serta menemukan identitas artistik yang membedakannya dari penyanyi lain.

Bagi Syalom, pengalaman tampil di hadapan ribuan penonton dapat menjadi bekal penting untuk memperkuat mental panggung sekaligus mengevaluasi kemampuan bermusiknya.

Kemiripan dengan penyanyi senior mungkin menjadi kesan awal yang menarik perhatian. Akan tetapi, tantangan selanjutnya adalah membangun karakter dan warna musik sendiri sehingga namanya dikenal bukan semata-mata karena perbandingan dengan musisi yang lebih dahulu populer.

Panggung Musik dan Regenerasi Musisi

Kupang Pange Pulang juga menjadi ruang pertemuan antara musisi yang telah dikenal secara nasional dan talenta yang sedang bertumbuh. Kehadiran Andmesh Kamaleng, Mario G. Klau, Piche Kota, serta penyanyi lainnya memperlihatkan besarnya potensi musik dari Indonesia Timur untuk terus berkembang.

Bagi daerah seperti NTT, pertunjukan musik tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan. Panggung semacam ini dapat membuka kesempatan bagi penyanyi lokal untuk memperkenalkan kemampuan, membangun jejaring, dan memperoleh pengalaman tampil di hadapan publik yang lebih luas.

Regenerasi musisi membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik melalui ruang pertunjukan, pelatihan, pendampingan profesional, maupun akses terhadap industri kreatif. Dengan dukungan tersebut, talenta muda tidak hanya memperoleh kesempatan tampil, tetapi juga memiliki peluang untuk membangun karier secara bertahap.

Perjalanan sejumlah penyanyi asal NTT yang dikenal secara nasional menjadi bukti bahwa talenta dari daerah memiliki kesempatan untuk berkembang di tengah persaingan industri musik Indonesia.

Dalam konteks itu, penampilan Syalom di Kupang Pange Pulang menjadi pengingat akan pentingnya memberikan ruang bagi generasi baru untuk menunjukkan kemampuannya.

Malam itu, Syalom telah menarik perhatian melalui tiga lagu yang dibawakannya. Perjalanan menuju panggung nasional memang masih memerlukan proses panjang, tetapi pengalaman tersebut dapat menjadi titik awal untuk mengasah kemampuan dan memperkenalkan identitas musikalnya.

Harapannya, perhatian yang muncul dari panggung Kupang Pange Pulang tidak berhenti sebagai kekaguman sesaat, melainkan berkembang menjadi dukungan nyata bagi tumbuhnya talenta musik muda dari NTT.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pasar modal memperkuat langkah reformasi untuk menjaga integritas perdagangan saham dan memulihkan kepercayaan investor. Salah satu upaya yang ditempuh adalah membuka ruang dialog dengan analis, ekonom, serta pemengaruh keuangan atau financial influencer (finfluencer) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (18/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi regulator dan pelaku pasar untuk membahas perkembangan terkini pasar modal sekaligus menghimpun masukan mengenai kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan melindungi kepercayaan masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi, serta jajaran pimpinan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) turut menghadiri pertemuan itu.

Friderica menekankan bahwa komunikasi terbuka antara regulator dan pelaku pasar diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan di lapangan. Menurut dia, regulator tidak cukup hanya menyampaikan ketentuan, tetapi juga perlu mendengarkan pandangan para pemangku kepentingan.

Masukan dari pelaku pasar, lanjutnya, menjadi bahan penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya memperkuat pasar modal Indonesia.

“Regulator tidak hanya hadir untuk menyampaikan kebijakan kepada pelaku pasar. Kami justru ingin mendengar masukan dan pandangan secara terbuka, termasuk berbagai hal yang mungkin belum kami ketahui,” ujar Friderica.

Reformasi dan penegakan hukum

Sementara itu, Hasan Fawzi menegaskan, OJK bersama SRO dan pelaku pasar berkomitmen melanjutkan Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Agenda tersebut mencakup peningkatan keterbukaan informasi, penguatan komunikasi dengan penyedia indeks global, serta dialog dengan investor untuk menindaklanjuti berbagai masukan mengenai pasar modal nasional.

Selain pembenahan kebijakan, OJK juga mengandalkan penegakan hukum sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pasar.

Pada 16 Oktober 2026, OJK mengumumkan pengenaan sanksi administratif berupa denda dengan nilai total Rp 2,1 triliun kepada pihak-pihak terkait pelanggaran di pasar modal.

Hasan menjelaskan, sanksi tersebut merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan OJK, bukan semata-mata reaksi terhadap dinamika pasar yang sedang berlangsung.

Penegakan hukum, menurut dia, merupakan bagian dari komitmen regulator untuk memastikan pasar modal berjalan dengan integritas dan tetap memperoleh kepercayaan investor.

Hasan juga mengingatkan bahwa berbagai tekanan yang dihadapi pasar perlu direspons secara terukur dengan mengedepankan fakta dan pertimbangan rasional, bukan hanya mengikuti sentimen yang berkembang.

“Pasar modal kita adalah rumah dan milik kita bersama. Berbagai tekanan yang dihadapi perlu kita respons dengan solusi yang konstruktif,” katanya.

Ia menambahkan, pandangan analis, ekonom, dan finfluencer dibutuhkan untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif, berbasis fakta, serta dapat ditindaklanjuti oleh OJK dan SRO. Keterlibatan berbagai pihak dinilai semakin penting seiring dengan meluasnya jumlah investor di pasar modal Indonesia.

Keterbukaan informasi diperluas

Dari sisi infrastruktur pasar, Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi menyampaikan bahwa transparansi menjadi salah satu fokus utama reformasi pasar modal.

Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham, klasifikasi investor, dan konsentrasi kepemilikan. Langkah ini diharapkan membantu pelaku pasar memperoleh informasi yang lebih memadai dalam mengambil keputusan investasi.

Melalui dialog konsolidasi tersebut, OJK dan SRO mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan masukan.

Berbagai masukan itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat reformasi, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Ke depan, konsistensi dalam menjalankan reformasi, keterbukaan informasi, dan penegakan hukum menjadi aspek penting untuk mendukung pasar modal yang lebih kredibel dan berintegritas.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT    Setelah hampir dua dekade berjuang membangun rumah ibadah dengan mengandalkan swadaya, Jemaat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Imanuel Hausisi di Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, mendapat dukungan dari Bupati Kupang Yosef Lede untuk menuntaskan pembangunan gedung gereja mereka.

Dukungan tersebut disampaikan Yosef Lede saat beribadah bersama jemaat GMIT Imanuel Hausisi, Minggu (18/10/2026) pagi. Dalam kunjungan itu, ia mengapresiasi ketekunan jemaat yang tetap berupaya menyelesaikan pembangunan gereja meskipun menghadapi keterbatasan dana.

Yosef mengatakan, pembangunan rumah ibadah membutuhkan semangat kebersamaan, komitmen, dan pengorbanan seluruh anggota jemaat. Menurut dia, kemampuan jemaat untuk mulai menggunakan gedung baru meskipun belum selesai sepenuhnya merupakan bukti nyata dari perjuangan tersebut.

“Saya senang melihat jemaat sudah mulai beribadah di gedung yang baru, meskipun pembangunannya belum selesai sepenuhnya. Dengan kerja bersama, kesulitan yang ada dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan gereja tidak semata-mata diukur dari kemegahan bangunan, tetapi juga dari kehidupan iman dan persekutuan umat yang tumbuh di dalamnya.

Karena itu, Yosef mengajak jemaat untuk terus memperkuat pelayanan, menjaga persaudaraan, serta merangkul kembali anggota jemaat yang sudah lama tidak mengikuti kegiatan peribadatan.

Menurut dia, doa, pelayanan, dan kepedulian gereja terhadap masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Ia juga menilai dukungan moral dari lembaga keagamaan turut memberi kekuatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.

Sebagai bentuk perhatian terhadap pergumulan jemaat, Yosef menyatakan komitmennya untuk membantu penyelesaian pembangunan gedung GMIT Imanuel Hausisi. Ia berharap pekerjaan yang masih tersisa dapat dituntaskan sehingga gereja segera siap digunakan secara lebih nyaman dan dapat dipersiapkan untuk pentahbisan.

Ia berharap gedung tersebut kelak menjadi pusat peribadatan sekaligus ruang untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan kepedulian sosial, dan memperkuat kehidupan spiritual masyarakat di sekitarnya.

Dua Dekade Mengandalkan Swadaya

Tokoh Jemaat Imanuel Hausisi, Aljeri Monas, mengatakan, jemaat tersebut terdiri atas sekitar 180 kepala keluarga atau 600–700 jiwa. Selama kurang lebih 20 tahun, pembangunan gedung gereja menjadi pergumulan bersama yang terus diupayakan melalui swadaya.

Perjuangan panjang itu belum sepenuhnya berakhir. Namun, jemaat memutuskan mulai menggunakan gedung gereja yang baru pada peringatan hari ulang tahun ke-43 jemaat, Mei 2026, meskipun pembangunannya masih berlangsung.

Aljeri menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Kupang yang melihat langsung kondisi bangunan sekaligus memberikan dorongan kepada jemaat agar tetap bersemangat menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“Kami sudah bergumul dengan pembangunan ini selama kurang lebih 20 tahun. Kami terus berjuang melalui swadaya dan kemampuan yang kami miliki. Kehadiran Bapak Bupati memberikan semangat bagi kami untuk menyelesaikan pembangunan gereja ini,” kata Aljeri.

Ia berharap dukungan tersebut semakin memperkuat semangat gotong royong jemaat sehingga pembangunan dapat segera dirampungkan. Dengan demikian, gedung gereja bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai tempat ibadah, persekutuan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kupang Charles Abineno; Kepala Dinas PMDP3A Jhon Sula; Kepala Satpol PP Aprion Lona; Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Frans Taloen; serta Kepala Badan Pengelola Perbatasan Yesai Lanus.

Hadir pula Kepala Bagian Pemerintahan Jane Paoe, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Benidiktus Selan, tokoh masyarakat, serta anggota Jemaat GMIT Imanuel Hausisi.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Perjuangan seorang ibu untuk membangun kembali kehidupan bersama kedua anaknya menjadi inti cerita film drama keluarga Beautiful Pain. Melalui pemutaran khusus di Cinemapolis Lippo Plaza Kupang, Minggu (18/10/2026), Dapur Film Productions mengajak penonton menyelami perjalanan seorang perempuan dalam menghadapi luka masa lalu, meninggalkan hubungan yang tidak sehat, dan menemukan kembali kekuatan dirinya.

Film yang dibintangi Raihaanun sebagai Niken itu menggambarkan bahwa keputusan untuk meninggalkan hubungan yang menyakitkan bukanlah akhir dari perjuangan. Sebaliknya, keputusan tersebut menjadi awal perjalanan panjang untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Bagi Niken, perubahan itu tidak mudah. Ia harus menghadapi hilangnya kenyamanan hidup, menjalani peran sebagai ibu tunggal, sekaligus memikirkan masa depan kedua anaknya. Dalam keterbatasan dan berbagai persoalan yang dihadapi, Niken berusaha bangkit dan menata kembali kehidupannya dari awal.

Melalui cerita tersebut, Beautiful Pain tidak hanya mengangkat persoalan perpisahan dalam rumah tangga. Film ini juga menyoroti keteguhan hati seorang perempuan ketika dihadapkan pada pilihan sulit yang menyangkut keselamatan emosional, keluarga, dan masa depan anak-anaknya.

Menghadirkan Ruang Refleksi tentang Keluarga

Pemutaran khusus di Kupang menjadi kesempatan bagi penonton untuk menyaksikan lebih awal kisah perjuangan Niken sebelum film tersebut ditayangkan secara nasional di bioskop pada 22 Oktober 2026.

Cerita yang disajikan mengajak penonton memahami bahwa meninggalkan hubungan yang tidak sehat membutuhkan keberanian besar.

Keputusan itu kerap diikuti berbagai tantangan, terlebih ketika seseorang harus mempertimbangkan tanggung jawab terhadap anak dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Namun, film ini juga menyampaikan pesan bahwa masa lalu yang menyakitkan tidak harus menentukan masa depan seseorang. Setiap orang tetap memiliki kesempatan untuk memulai kembali, meskipun prosesnya membutuhkan waktu, ketabahan, dan dukungan dari lingkungan sekitar.

Respons emosional penonton terlihat setelah pemutaran film berakhir. Seorang penonton di Kupang mengaku tersentuh oleh perjuangan Niken, terutama dalam menggambarkan kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya.

“Walau bukan seseorang yang punya keluarga broken home, aku benar-benar merasakan rasa sayang seorang ibu dari perjuangan Niken. Aku berharap semua wanita di luar sana dapat diberikan ketangguhan dalam menjalani segala permasalahannya,” ujar penonton tersebut.

Pengalaman itu memperlihatkan bahwa persoalan yang diangkat dalam film dapat menyentuh penonton dengan latar belakang kehidupan yang berbeda.

Ikatan keluarga, kasih sayang orang tua, dan perjuangan menghadapi perubahan menjadi tema yang dekat dengan pengalaman banyak orang.

Dibintangi Sejumlah Aktor Ternama

Beautiful Pain diproduseri oleh Hanung Bramantyo dengan Raihaanun sebagai pemeran utama. Film ini juga dibintangi Baim Wong, Tarra Budiman, Jajang C. Noer, Siti Fauziah, Dimas Aditya, Anantya Kirana, Evano Zyan, dan Nikita Mirzani.

Melalui perjalanan Niken, film tersebut menawarkan gambaran tentang proses pemulihan diri setelah seseorang melewati masa sulit. Pesan yang ingin disampaikan bukan semata-mata tentang keberanian meninggalkan masa lalu, melainkan juga tentang kemampuan untuk kembali menemukan jati diri dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik.

Dapur Film Productions menjadwalkan Beautiful Pain tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai Kamis, 22 Oktober 2026.

Kehadiran film ini diharapkan dapat membuka ruang percakapan mengenai ketahanan keluarga, perjuangan perempuan, serta pentingnya keberanian menghadapi persoalan hidup tanpa kehilangan harapan untuk masa depan.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tata kelola dan pengawasan industri perbankan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Regulasi ini mengharuskan bank menyusun rencana bisnis yang realistis, terukur, terintegrasi, dan berbasis risiko guna menjaga stabilitas serta meningkatkan daya saing industri perbankan nasional.

Peraturan tersebut ditetapkan pada 21 September 2026 dan diundangkan pada 30 September 2026. Kehadirannya sekaligus menyempurnakan ketentuan sebelumnya, yakni POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi, perubahan model bisnis, dan meningkatnya kompleksitas kegiatan perbankan.

Dalam ketentuan terbaru ini, rencana bisnis tidak lagi sekadar dipandang sebagai dokumen administratif untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman strategis bagi bank dalam menentukan arah pengembangan usaha, menyusun target keuangan, mengelola risiko, serta memastikan keberlanjutan kegiatan operasional.

Perencanaan Harus Selaras dengan Profil Risiko

OJK menekankan bahwa setiap bank wajib menyusun rencana bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kinerja maupun kelangsungan usaha.

Faktor yang perlu diperhitungkan meliputi kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, perubahan teknologi, kondisi keuangan, kemampuan manajemen, serta kapasitas bank dalam menanggung risiko.

Penyusunan rencana bisnis juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan penerapan manajemen risiko. Dengan demikian, target pertumbuhan yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan serta kondisi masing-masing bank.

Selain itu, rencana bisnis harus terintegrasi dengan rencana strategis perusahaan, termasuk strategi teknologi informasi dan arah pengembangan usaha jangka panjang. Langkah ini diharapkan dapat mencegah ketidaksesuaian antara target bisnis, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan bank dalam mengelola risiko.

Direksi dan Komisaris Memiliki Tanggung Jawab

POJK Nomor 17 Tahun 2026 juga memperjelas pembagian tanggung jawab organ pengelola bank dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis.

Direksi bertanggung jawab menyusun, melaksanakan, dan mengomunikasikan rencana bisnis. Sementara itu, Dewan Komisaris berkewajiban mengawasi pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan target dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah juga diwajibkan memberikan opini atas rencana bisnis. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa strategi pengembangan usaha turut memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Cakupan rencana bisnis pun diperluas dan disempurnakan. Dokumen tersebut sekurang-kurangnya memuat strategi manajemen, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, proyeksi laporan keuangan, rencana pendanaan, rencana penyaluran dana, permodalan, penyertaan modal dan divestasi, pengembangan organisasi, strategi produk, serta perubahan jaringan kantor.

Informasi mengenai transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam perencanaan. Pengembangan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada nasabah, tanpa mengabaikan keamanan sistem informasi serta pengendalian risiko.

Pelaporan dan Sanksi Dipertegas

Regulasi baru ini turut menyempurnakan mekanisme penyampaian, perubahan, penyesuaian, evaluasi, dan pelaporan rencana bisnis melalui sistem pelaporan OJK.

Bank juga diwajibkan menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis dan laporan pengawasan rencana bisnis sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme tersebut, OJK dapat memperoleh gambaran mengenai perkembangan usaha bank dan menilai kesesuaian antara target yang direncanakan dengan pelaksanaannya.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tertentu dapat berujung pada sanksi administratif. Berdasarkan penjelasan dalam dokumen tanya jawab OJK, keterlambatan penyampaian penyesuaian rencana bisnis dapat dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari kerja, dengan batas maksimum Rp30 juta.

Sementara itu, penyesuaian rencana bisnis yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat dikenai denda Rp100.000 untuk setiap kesalahan pengisian, dengan batas maksimum Rp10 juta.

Apabila penyesuaian yang disampaikan tidak sesuai dengan permintaan OJK, bank dapat menerima teguran tertulis. Jika perbaikan tidak disampaikan dalam waktu 14 hari kerja setelah teguran, sanksi dapat berupa denda Rp100 juta.

Pengenaan denda tersebut tidak menghapus kewajiban bank untuk tetap menyampaikan dokumen dan laporan yang dipersyaratkan.

Rencana Bisnis 2027 Mengikuti Ketentuan Peralihan

Dalam masa peralihan, penyusunan rencana bisnis untuk tahun 2027 mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam POJK tersebut. Berdasarkan penjelasan OJK, rencana bisnis tahun 2027 yang disampaikan paling lambat 30 November 2026 masih mengacu pada POJK Nomor 5/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2021, termasuk ketentuan mengenai informasi tambahan tertentu.

Ketentuan pelaksanaan dari regulasi sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK Nomor 17 Tahun 2026. Selanjutnya, OJK akan menyiapkan ketentuan pelaksana untuk menyelaraskan tata cara pelaporan dengan regulasi terbaru.

Melalui pembaruan aturan ini, OJK berharap perencanaan bisnis perbankan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat pengawasan yang berorientasi ke depan.

Pada akhirnya, kualitas perencanaan yang baik diharapkan mampu membantu bank menjaga kesehatan keuangan, mengelola risiko secara bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi intermediasi untuk mendukung pembiayaan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi nasional.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, menjadi harapan baru bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha perikanan.

Program tersebut diharapkan menjawab kebutuhan nelayan terhadap fasilitas pendukung kegiatan perikanan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.

Dimulainya pembangunan kawasan itu juga menjadi langkah penting dalam mendorong pengembangan sektor perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat Kabupaten Kupang.

Absalom Buy menyebut pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai kesempatan besar bagi masyarakat nelayan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan agar berjalan baik dan memberikan manfaat nyata.

Menurut dia, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih di Hansisi diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif, mulai dari kegiatan penangkapan ikan hingga pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.

Dengan dukungan fasilitas yang memadai, nelayan diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, dan memperkuat pendapatan keluarga.

Pembangunan ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat pengembangan potensi kelautan dan perikanan di Pulau Semau.

Meski demikian, manfaat program tersebut nantinya akan sangat bergantung pada kualitas pembangunan, ketersediaan fasilitas pendukung, serta pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Masyarakat berharap Kampung Nelayan Merah Putih tidak berhenti sebagai proyek pembangunan infrastruktur, tetapi berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi pesisir yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, secara resmi menutup Turnamen SMSI Cup I Tahun 2026 pada Kamis (15/10/2026) malam di Auditorium Bhatera Artha Wacana, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Dalam sambutannya, Mateldius menyampaikan apresiasi kepada Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), PBVSI NTT, panitia pelaksana, Universitas Kristen Artha Wacana, para sponsor, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen tersebut.

Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan olahraga, termasuk pembinaan bola voli di NTT. Ia menegaskan, Turnamen SMSI Cup I tidak sekadar menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga bagian dari upaya membangun pembinaan atlet secara terarah dan berkelanjutan.

“Melalui kompetisi yang terukur, atlet dapat dievaluasi dan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan pada tingkat yang lebih tinggi, termasuk persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028,” ujarnya.

Mateldius menambahkan, pencapaian prestasi olahraga membutuhkan lebih dari sekadar bakat. Disiplin latihan, pelatih yang kompeten, kompetisi berkelanjutan, serta dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas atlet.

Pemerintah Kabupaten Kupang, lanjutnya, mendukung kegiatan olahraga yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang secara positif. Selain meningkatkan kemampuan fisik, olahraga juga membentuk disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan sportivitas.

Ia juga mengapresiasi peran insan pers melalui SMSI yang tidak hanya menyebarluaskan informasi olahraga, tetapi turut mengambil bagian dalam penyelenggaraan kompetisi dan pengembangan potensi atlet daerah.

Kepada para atlet, Mateldius menyampaikan selamat kepada tim yang berhasil meraih juara dan mendorong tim lainnya untuk terus berlatih serta menjadikan hasil pertandingan sebagai bahan evaluasi.

Ia mengajak SMSI, PBVSI, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama agar kompetisi bola voli dapat terus diselenggarakan sebagai bagian dari pembinaan atlet menuju prestasi nasional.

Sementara itu, Reginal Christian Nelwan, selaku Kabid Kompetisi PP PBVSI sekaligus Technical Delegate KONI Pusat untuk asesmen venue PON, mengapresiasi langkah SMSI NTT yang mengambil peran langsung dalam penyelenggaraan turnamen olahraga.

Menurutnya, keterlibatan insan pers dalam menggelar kompetisi merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan olahraga daerah. Ia berharap SMSI Cup dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dan menjadi wadah bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan serta menembus kompetisi tingkat nasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua SMSI NTT, Beni Djahang, menegaskan bahwa SMSI Cup I 2026 merupakan bentuk kontribusi insan pers dalam mendukung pembangunan daerah melalui olahraga.

“Turnamen ini menjadi ruang untuk menjaring bibit atlet bola voli potensial dari NTT agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, khususnya dalam persiapan menuju PON 2028”, Jelasnya

Beni juga menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana, Pemerintah Kabupaten Kupang, PBVSI NTT, para sponsor, pihak keamanan, serta rekan-rekan media yang mendukung penyelenggaraan turnamen sejak pembukaan hingga pertandingan final.

Ia berharap SMSI Cup dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan sebagai agenda pembinaan olahraga yang memberikan kesempatan lebih luas bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi.

Turut hadir dalam penutupan tersebut Ketua Umum Pengurus PBVSI NTT Winston Rondo, Direktur Utama Perumda Kabupaten Kupang, Direktur Kawasan Industri Bolok (KIB), Ketua Program Studi PJKR UKAW Kupang, Kadis PKO Kabupaten Kupang, Camat Kupang Tengah, Ketua Panitia SMSI Cup I, Para Wasit, Official, dan Atlet

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pembangunan tambak garam di Uba Hāppu, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan program ketahanan pangan dan perlindungan tempat ritual masyarakat adat. Bupati Sabu Raijua Krisman B. Riwu Kore membantah tuduhan bahwa pembangunan tersebut merusak atau mengganggu lokasi ritual penganut kepercayaan Jingitiu.

Krisman menegaskan, pembangunan tambak garam merupakan bagian dari program strategis nasional di bidang ketahanan pangan yang didukung kementerian. Menurut dia, pemerintah telah berkoordinasi dengan pemangku adat dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pembangunan dimulai.

“Tambak garam yang kita bangun di sana adalah bantuan kementerian dalam rangka ketahanan pangan yang merupakan program strategis nasional. Sebelum kita bangun, sudah ada koordinasi dengan pemangku adat di sana dan masyarakat desa setempat,” kata Krisman.

Ia menjelaskan, lokasi ritual yang dipersoalkan disebut berjarak sekitar 300–400 meter dari kawasan tambak garam. Atas dasar itu, ia membantah adanya kerusakan terhadap tempat ritual sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.

Menurut Krisman, persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan fakta di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan tuduhan dari salah satu pihak. Ia meminta agar setiap keberatan terkait pembangunan disampaikan melalui dialog dan mekanisme hukum yang berlaku.

Meski demikian, keterangan mengenai jarak lokasi dan tidak adanya kerusakan tersebut merupakan penjelasan dari pihak bupati. Kepastian mengenai kondisi tempat ritual serta dampak pembangunan memerlukan pemeriksaan objektif terhadap fakta di lapangan.

Tambak Garam dan Peluang Ekonomi Warga

Selain mendukung ketahanan pangan, pembangunan tambak garam di Uba Hāppu diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Krisman mengatakan, kegiatan tersebut membuka kesempatan kerja bagi warga sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan.

Ia mengklaim sebagian besar masyarakat menyambut baik keberadaan tambak garam karena memberikan peluang ekonomi. Oleh sebab itu, ia menyayangkan apabila program yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diwarnai perselisihan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkepentingan memastikan pembangunan berjalan dengan baik tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat setempat.

Di sisi lain, keberadaan program pembangunan tidak menghilangkan pentingnya penghormatan terhadap tempat yang memiliki nilai sakral bagi masyarakat adat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah, pemangku adat, dan warga menjadi bagian penting dalam mencegah konflik berkepanjangan.

Penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterbukaan dari semua pihak, termasuk pemeriksaan terhadap keberatan yang muncul serta penjelasan mengenai pelaksanaan pembangunan di kawasan tersebut.

Bupati Bantah Ada Ancaman dan Kekerasan

Krisman juga membantah tuduhan adanya ancaman maupun tindakan kekerasan dalam peristiwa yang berkaitan dengan polemik tambak garam tersebut.

Ia menjelaskan, peristiwa itu diwarnai perdebatan mengenai dugaan ancaman yang menurutnya ditujukan kepadanya serta tuduhan tentang kerusakan tempat ritual Jingitiu.

“Saya tegaskan, tidak ada ancaman atau tindak kekerasan pada saat itu. Saya hanya menanyakan tujuan dia mengancam dan terjadi perdebatan tentang kerusakan lokasi ritual yang dia tuduhkan. Dan itu sama sekali tidak terbukti ada pengrusakan lokasi ritual,” ujar Krisman.

Bupati meminta persoalan tersebut dinilai secara objektif dengan mempertimbangkan keterangan semua pihak dan bukti yang tersedia. Ia menekankan bahwa tuduhan yang muncul dalam suatu perselisihan tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Menurut dia, keberatan terhadap pembangunan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi bersama pemerintah, masyarakat, dan pemangku adat. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, penanganannya perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Minta Kepastian Hukum atas Dugaan Ancaman

Di tengah polemik yang berkembang, Krisman juga menyoroti dugaan ancaman yang menurutnya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang bekerja di tambak garam Uba Hāppu.

Ia berharap aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar warga dapat menjalankan pekerjaan dengan aman tanpa merasa terintimidasi.

Krisman mempertanyakan belum adanya tindakan aparat sebagaimana yang diketahuinya. Ia berharap dugaan tersebut segera ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku sehingga persoalan yang berkembang tidak terus menimbulkan keresahan.

Namun, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan pemeriksaan, keterangan para pihak, dan bukti yang sah. Penanganan yang profesional diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah berkembangnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Pembangunan dan Penghormatan terhadap Adat

Polemik tambak garam Uba Hāppu memperlihatkan pentingnya menyelaraskan agenda pembangunan ekonomi dengan perlindungan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat setempat.

Di satu sisi, pemerintah daerah memandang tambak garam sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan dan membuka kesempatan kerja. Di sisi lain, keberatan terkait tempat ritual Jingitiu perlu memperoleh penanganan yang terbuka dan objektif agar tidak menimbulkan ketegangan berkepanjangan.

Penyelesaian persoalan ini membutuhkan klarifikasi mengenai kondisi lokasi ritual, komunikasi dengan pemangku adat, serta pemeriksaan terhadap dugaan ancaman yang disampaikan.

Kepastian atas fakta di lapangan menjadi penting agar kepentingan pembangunan dan penghormatan terhadap tradisi masyarakat tidak dipertentangkan tanpa penyelesaian yang jelas.

Pemerintah daerah berharap kegiatan tambak garam dapat berlangsung dengan aman dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada saat yang sama, setiap keberatan perlu ditangani secara proporsional, sementara dugaan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pemerintah Kabupaten Kupang mulai menyiapkan regenerasi kepemimpinan sekolah melalui Pendidikan dan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (Diklat BCKS) Tahun 2026. Program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu diikuti 60 guru sebagai upaya memenuhi kebutuhan kepala sekolah definitif di daerah tersebut.

Bupati Kupang Yosef Lede membuka kegiatan itu di Hotel Pelangi, Kota Kupang, Sabtu (17/10/2026) sore. Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan, terdiri atas 29 guru sekolah dasar (SD) dan 31 guru sekolah menengah pertama (SMP).

Yosef mengatakan, pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk menyiapkan calon pemimpin pendidikan yang memenuhi persyaratan kompetensi, memiliki integritas, serta mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah.

Menurut dia, Kabupaten Kupang memiliki 538 sekolah yang membutuhkan perencanaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, termasuk untuk mengantisipasi kekosongan jabatan kepala sekolah akibat pensiun maupun kebutuhan organisasi lainnya.

Selama ini, pemenuhan calon kepala sekolah masih bergantung pada kuota pelatihan yang disediakan pemerintah provinsi. Namun, kuota tersebut belum tentu mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan daerah.

“Pemerintah daerah perlu menyiapkan calon-calon kepala sekolah yang berkualitas. Kita tidak bisa hanya menunggu kuota dari provinsi, sementara kebutuhan di Kabupaten Kupang cukup besar. Karena itu, dengan kemampuan APBD, kita mulai melaksanakan pendidikan dan pelatihan ini secara mandiri,” kata Yosef.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh baru mempersiapkan calon pemimpin sekolah ketika terjadi kekosongan jabatan. Ketersediaan calon yang telah memenuhi persyaratan perlu direncanakan sejak dini agar proses pengisian jabatan dapat berlangsung sesuai ketentuan.

Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah berharap ketergantungan pada penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah dapat dikurangi. Kepemimpinan yang definitif dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pengelolaan sekolah dan pelaksanaan program pendidikan.

Kepala Sekolah Bukan Sekadar Administrator

Yosef mengingatkan bahwa kepala sekolah memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Tanggung jawab mereka tidak terbatas pada urusan administrasi dan pengawasan kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga mencakup pembinaan guru, pengembangan potensi peserta didik, serta pembangunan komunikasi dengan orang tua dan komite sekolah.

Karena itu, ia meminta seluruh peserta memanfaatkan pelatihan selama 10 hari untuk memperkuat kemampuan manajerial, administrasi, dan kepemimpinan.

Selain kecakapan profesional, Yosef menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan sikap rendah hati. Seorang kepala sekolah, menurut dia, harus mampu menjadi teladan bagi guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah.

“Kalau sudah menjadi pemimpin, jangan sombong. Milikilah kerendahan hati dan tanggung jawab. Kepala sekolah harus mampu memimpin banyak orang, baik guru, peserta didik, maupun orang tua,” ujarnya.

Ia berharap, para peserta tidak sekadar menyelesaikan pelatihan untuk memenuhi persyaratan jabatan, tetapi juga memiliki kesiapan untuk membawa perubahan positif di lingkungan sekolah masing-masing.

Pelatihan Berbasis Praktik

Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Teguh Rahayu Slamet, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kupang yang mengalokasikan APBD untuk mendukung pendidikan dan pelatihan tersebut.

Menurut dia, penyiapan calon kepala sekolah harus berorientasi pada kemampuan nyata dalam memimpin satuan pendidikan. Calon kepala sekolah perlu dibekali keterampilan mengambil keputusan, membangun kolaborasi, dan mendorong peningkatan mutu pembelajaran.

Diklat BCKS 2026 dirancang melalui kombinasi pembelajaran daring, tatap muka, serta praktik dan pendampingan bersama kepala sekolah mentor. Program tersebut memiliki beban belajar sebanyak 110 jam pelajaran.

Materi pelatihan mencakup kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi akademik. Peserta juga diwajibkan menyusun Proyek Transformasi Kepemimpinan Sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing.

Pendekatan tersebut diharapkan membantu peserta memahami persoalan nyata di sekolah sekaligus merancang langkah perbaikan yang dapat diterapkan setelah pelatihan berakhir.

Pelaksanaan Diklat BCKS ini mengacu pada kebijakan penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kabupaten Kupang berupaya membangun sistem regenerasi kepemimpinan pendidikan yang lebih terencana. Tantangan berikutnya adalah memastikan para calon yang telah mengikuti pelatihan dapat memenuhi persyaratan penugasan dan mampu menerapkan kompetensi yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pembukaan kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hairun Nissa; Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Guntur Taopa; Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum, Juhardi Selan; jajaran BGTK dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT; Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kupang, Marthen Rahakbauw; serta kepala sekolah mentor, narasumber, fasilitator, dan peserta pelatihan.