PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) memasuki babak baru. Dewan Pers berencana mempertemukan seluruh organisasi konstituennya untuk mencari format bersama penyelenggaraan HPN yang selama ini diperingati setiap 9 Februari.

Forum tersebut digelar menyusul sedikitnya empat surat yang diterima Dewan Pers sepanjang 2026. Surat itu berasal dari dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan yang menyampaikan pandangan berbeda mengenai mekanisme penyelenggaraan HPN pada masa mendatang.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan, perbedaan pandangan tersebut perlu diselesaikan melalui dialog terbuka. Menurut dia, HPN semestinya menjadi momentum bersama seluruh insan pers Indonesia, bukan menjadi ruang perebutan kewenangan antarorganisasi.

“Dewan Pers memandang penting untuk mendengarkan seluruh pandangan dari konstituen. Karena Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi dunia pers Indonesia, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraannya perlu dilakukan secara musyawarah dan melibatkan seluruh unsur yang terkait,” ujar Komaruddin.

Salah satu konstituen bahkan telah menawarkan diri menjadi penyelenggara HPN 2027. Di sisi lain, terdapat usulan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut, sedangkan pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh konstituen.

Perbedaan usulan itu berkaitan dengan status HPN yang memiliki dasar hukum melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Keppres tersebut menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, tetapi tidak secara khusus menunjuk lembaga atau organisasi tertentu sebagai penyelenggara.

Selama ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN. Namun, perkembangan aspirasi dari sejumlah konstituen mendorong Dewan Pers untuk membuka kembali pembahasan mengenai format penyelenggaraan peringatan tersebut.

“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk PWI yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” kata Komaruddin.

Keppres 1985 Dinilai Perlu Diperbarui

Persoalan HPN tidak hanya menyangkut siapa yang menjadi penyelenggara. Dewan Pers juga mulai melihat perlunya memperbarui dasar hukum peringatan tersebut.

Dalam rapat pleno pada 27 Agustus 2026, Dewan Pers memutuskan untuk merencanakan usulan perubahan Keppres Nomor 5 Tahun 1985. Salah satu pertimbangannya, regulasi yang menjadi dasar pertimbangan keppres tersebut sudah tidak lagi menjadi landasan utama kehidupan pers Indonesia.

Keppres 1985 masih merujuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

Padahal, kehidupan pers nasional saat ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers sebagai lembaga yang mendapat mandat dalam UU Pers tersebut juga memiliki posisi strategis dalam memastikan kehidupan pers nasional berjalan sesuai prinsip kemerdekaan pers, profesionalisme, dan tanggung jawab.

Komaruddin menegaskan, pembahasan mengenai HPN tidak diarahkan untuk menentukan pihak yang paling berhak menyelenggarakan peringatan tersebut. Fokusnya adalah mencari tata kelola yang dapat diterima seluruh unsur pers.

“Kita ingin semua pihak duduk bersama dan mencari titik temu. Semangatnya bukan siapa yang paling berhak, tetapi bagaimana Hari Pers Nasional dapat diselenggarakan secara baik, bermartabat, inklusif, dan menjadi momentum bersama untuk memperkuat kehidupan pers yang profesional dan bertanggung jawab di Indonesia,” ujarnya.

Pertemuan seluruh konstituen nantinya diharapkan menghasilkan kesepahaman mengenai mekanisme penyelenggaraan HPN, termasuk kemungkinan penyempurnaan landasan hukumnya.

Bagi Dewan Pers, pembenahan tersebut menjadi kesempatan untuk menempatkan HPN sebagai ruang bersama seluruh elemen pers Indonesia—sekaligus memperkuat persatuan, kolaborasi, dan profesionalisme pers nasional.(Team)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pemerintah Kabupaten Kupang mulai mendorong pelatihan keterampilan agar tidak berhenti pada peningkatan kompetensi, tetapi berujung pada lahirnya usaha baru dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan, keterampilan harus menjadi modal bagi generasi muda untuk membangun masa depan, termasuk dengan menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain.

Pesan itu disampaikan Yosef ketika membuka Pelatihan Vokasi Nasional Berbasis Kompetensi di UPTD Balai Pelatihan Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selasa (1/9/2026).

Pelatihan tersebut merupakan kolaborasi Pemkab Kupang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur. Sebanyak 48 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Kupang mengikuti program tersebut.

Menurut Yosef, pelatihan menjadi penting karena dunia kerja tidak hanya membutuhkan ijazah, tetapi juga keterampilan yang dapat langsung diterapkan. Karena itu, peserta diminta menjadikan pelatihan sebagai titik awal untuk menghasilkan karya dan kegiatan ekonomi yang nyata.

Ia bahkan mendorong peserta mengubah cara pandang dari sekadar mencari pekerjaan menjadi berani membangun usaha.

“Tidak semua orang diciptakan untuk menjadi PNS. Masing-masing memiliki talenta. Yang penting bagaimana talenta itu dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai,” kata Yosef.

Ia menilai keterampilan peserta dalam pengolahan buah serta pembuatan pastry dan kue memiliki peluang ekonomi yang cukup besar apabila dikembangkan secara kreatif. Produk yang semula dibuat dalam skala kecil, menurut dia, dapat tumbuh menjadi usaha yang menghasilkan pendapatan sekaligus membuka pekerjaan bagi masyarakat lain.

Mulai dari Kecil

Yosef mengingatkan peserta agar tidak menunggu memiliki modal besar untuk memulai usaha. Menurut dia, banyak usaha justru tumbuh dari langkah sederhana yang kemudian dikembangkan melalui ketekunan, inovasi, dan kerja keras.

“Keberhasilan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Yang penting mulai dulu, kemudian dikembangkan,” ujarnya.

Pemkab Kupang, lanjut Yosef, terbuka untuk membantu peserta yang ingin melanjutkan hasil pelatihan ke tahap usaha. Pemerintah daerah akan membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk mitra perbankan, guna membuka akses pembiayaan sesuai ketentuan.

“Kalau setelah pelatihan ada yang mau membuka usaha, komunikasikan dengan baik. Pemerintah akan melihat apa yang bisa kita lakukan,” katanya.

Ia menekankan, tujuan akhir program bukan semata-mata menghasilkan peserta yang memiliki sertifikat atau keterampilan baru. Lebih dari itu, pemerintah menginginkan munculnya anak-anak muda yang mampu berdiri di atas kemampuan sendiri.

“Kita ingin anak-anak muda di Kabupaten Kupang memiliki kemandirian dan tidak terus bergantung kepada orang tua maupun pemerintah,” kata Yosef.

Karena itu, 48 peserta diminta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara serius dan menyerap pengetahuan sebanyak mungkin. Setelah kembali ke lingkungan masing-masing, keterampilan tersebut diharapkan segera dipraktikkan dan dikembangkan.

“Kita berharap ada dampak dan tindak lanjut dari apa yang diterima di tempat ini. Setelah pulang, ilmu yang diperoleh harus dipraktikkan dan dikembangkan,” ujarnya.

Pelatihan itu turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang Yesai Lanus, Camat Kupang Tengah Yunisthya Padja, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Kupang Benidiktus Selan.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu hambatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mendorong teknologi dan pemanfaatan data sebagai jalan baru untuk memperluas akses tersebut.

Langkah itu ditempuh melalui Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di Batam, Kepulauan Riau, 31 Agustus–1 September 2026.

Forum yang menjadi bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) tersebut mempertemukan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku UMKM, perusahaan teknologi, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan teknologi keuangan dapat menjangkau kelompok usaha yang selama ini belum tersentuh layanan pembiayaan formal.

“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan,” ujar Adi saat membuka forum, Senin (31/8).

Menurut dia, perkembangan ekonomi digital tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan transaksi. Teknologi harus mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, terutama dengan tetap menjaga keamanan, kepercayaan, dan keberlanjutan ekosistem keuangan.

Karena itu, OJK menilai kolaborasi antara regulator, industri keuangan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi penting untuk membangun ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif.

Data alternatif untuk membuka akses kredit

Salah satu model yang dikembangkan OJK adalah digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur melalui penerapan Enterprise Resource Planning (ERP).

Teknologi tersebut membuat pencatatan aktivitas usaha menjadi lebih terstruktur. Data yang terkumpul selanjutnya dapat digunakan sebagai data alternatif dalam proses credit scoring atau pemeringkatan kredit.

Model itu menghubungkan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, termasuk Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).

Menurut OJK, pola serupa dapat diterapkan di Kepulauan Riau dengan menyesuaikan karakteristik ekonomi daerah.

Peluangnya cukup besar. Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan. Namun, penyaluran kredit masih lebih banyak mengalir ke korporasi sehingga pembiayaan UMKM dinilai masih dapat diperluas.

Hingga Juni 2026, sebanyak 132.380 pengguna PAJK tercatat berasal dari Kepulauan Riau atau sekitar 2,68 persen dari total pengguna secara nasional.

Sebanyak 15 BPR dan BPRS di provinsi tersebut juga telah bermitra dengan PAJK. Di sisi lain, belum ada penyelenggara PKA yang menjalin kemitraan dengan lembaga jasa keuangan di Kepulauan Riau.

Kondisi itu menjadi ruang pengembangan baru. PKA dapat menyediakan informasi tambahan mengenai calon debitur, sementara PAJK dapat memperluas kemitraan dengan lembaga jasa keuangan.

Dengan pemanfaatan data dan teknologi, proses pembiayaan diharapkan menjadi lebih efisien sekaligus mampu menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan.

UMKM didorong masuk ekosistem digital

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal, menilai transformasi digital harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.

Sebagai wilayah kepulauan, teknologi dinilai penting untuk mengatasi persoalan jarak dan memperluas jangkauan layanan keuangan.

“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan,” kata Andri.

Menurut dia, digitalisasi UMKM tidak boleh berhenti pada penggunaan pembayaran digital. Digitalisasi perlu terhubung dengan pembukuan usaha, pengelolaan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, hingga peningkatan kapasitas dan daya saing.

Forum tersebut karena itu diarahkan menghasilkan agenda konkret, antara lain mempercepat digitalisasi UMKM, memperluas pembiayaan sektor produktif, memperkuat pembayaran digital dan transaksi pemerintah daerah, serta meningkatkan literasi dan pelindungan konsumen.

Generasi muda diperingatkan tak sekadar ikut tren

Di sisi lain, OJK juga membidik generasi muda untuk memperkuat fondasi ekonomi digital.

Melalui kegiatan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam, lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kota Batam mendapat pembekalan mengenai peluang sekaligus risiko keuangan digital.

Adi mengatakan generasi muda memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi digital. Namun, partisipasi tersebut harus dibangun berdasarkan pemahaman yang memadai.

“Yang kita butuhkan adalah memastikan partisipasi itu dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus,” ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat mengenai sejumlah risiko dalam ekosistem keuangan digital, mulai dari fluktuasi harga, keamanan digital, penipuan, hingga dorongan psikologis fear of missing out (FOMO).

Hingga Juli 2026, OJK mencatat terdapat 16 PAJK dengan lebih dari 19 juta pengguna dan nilai transaksi Rp15,35 triliun. Sementara itu, delapan PKA mencatat total hit 184 juta dengan total aset Rp564 miliar.

Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 22,93 juta akun. Nilai transaksi perdagangan aset kripto sepanjang 2026 tercatat Rp171,12 triliun.

OJK juga memperkenalkan perkembangan ITSK, aset kripto, tokenisasi real-world assets (RWA), stablecoin, serta fungsi Regulatory Sandbox dalam mengawal inovasi keuangan.

Masyarakat diingatkan untuk menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami risiko sebelum melakukan transaksi.

Batam jadi laboratorium kolaborasi

Forum sinergi di Batam diisi dengan Strategic Focus Group Discussion, Technical Focus Group Discussion, dan Business Matching. Kegiatan itu mempertemukan OJK dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPD, BPR, BPRS, asosiasi industri, akademisi, dan penyelenggara ITSK.

Pembahasan diarahkan pada pemetaan potensi ekonomi daerah dan kebutuhan pembiayaan, termasuk peluang pengembangan UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan.

Pemilihan Batam sebagai lokasi forum tidak terlepas dari posisinya sebagai kawasan industri dan free trade zone serta kedekatannya dengan pusat ekonomi regional.

Bagi OJK, penguatan ekonomi digital di daerah bukan sekadar soal menghadirkan teknologi. Tantangan berikutnya adalah memastikan teknologi dan data benar-benar berubah menjadi akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta peluang ekonomi baru.

OJK menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lain agar inovasi teknologi sektor keuangan dapat memperluas akses keuangan, menciptakan nilai tambah, sekaligus memperkuat pelindungan konsumen.

Dengan demikian, teknologi tidak berhenti sebagai alat transaksi, tetapi menjadi jembatan bagi UMKM dan masyarakat untuk masuk lebih jauh ke dalam sistem keuangan formal.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.    Kinerja Polres Kupang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat mendapat pengakuan di tingkat nasional. Dari 177 Polres yang dinominasikan dalam ajang Kompolnas Award 2026, Polres Kupang berhasil menembus lima besar terbaik nasional.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Kupang. Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki menilai prestasi itu bukan hanya menjadi kebanggaan jajaran kepolisian, tetapi juga menunjukkan hasil kerja bersama dalam menciptakan situasi daerah yang aman dan kondusif.

Menurut Aurum, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari hubungan kerja yang selama ini dibangun antara Pemerintah Kabupaten Kupang dan Polres Kupang. Kolaborasi berlangsung hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam berbagai kegiatan di lapangan.

“Polres Kupang tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Aurum, Senin (31/8/2026).

Ia mengatakan, keamanan daerah merupakan salah satu fondasi penting bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah menganggap sinergi dengan kepolisian sebagai bagian penting dari upaya memastikan program pembangunan berjalan tanpa terganggu persoalan keamanan.

Atas pencapaian tersebut, Aurum menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Kupang atas dedikasi serta kerja yang telah dilakukan selama ini.

Ia berharap capaian di tingkat nasional tersebut menjadi pemacu bagi Polres Kupang dan pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Semangat sinergi dan kolaborasi ini menjadi pondasi kuat dalam membangun daerah yang aman, damai, dan sejahtera,” ujarnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang, masuknya Polres Kupang dalam lima besar Kompolnas Award 2026 sekaligus menjadi penanda bahwa kerja menjaga keamanan tidak berhenti pada penanganan gangguan kamtibmas. Kinerja kepolisian juga dinilai dari kemampuannya membangun kepercayaan dan memberikan pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT        Masa depan sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya ditentukan oleh pendidikan di jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Fondasinya justru diletakkan sejak anak mengenal dunia belajar di pendidikan anak usia dini (PAUD).

Pesan itu mengemuka dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-21 Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) yang digelar bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi NTT di Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Senin (31/8/2026).

Mengusung tema “Nyalakan Asa, Wujudkan Pengakuan dan Kesetaraan Guru PAUD“, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menegaskan kembali posisi pendidik PAUD dalam membangun kualitas generasi sejak usia dini.

Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki, saat membacakan sambutan Bupati Kupang Yosef Lede, mengatakan pendidikan anak usia dini merupakan tahapan penting dalam pembentukan karakter, kecerdasan, dan kualitas manusia.

Menurut dia, guru PAUD bukan sekadar mengenalkan anak pada aktivitas belajar. Para pendidik juga berperan membangun dasar karakter dan nilai-nilai kehidupan yang akan dibawa anak ke jenjang pendidikan berikutnya.

“Di tangan para pendidik PAUD, anak-anak kita mendapatkan dasar pertama untuk belajar dan mengenal nilai-nilai kebaikan,” ujar Aurum.

Ia menekankan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemitraan antara pemerintah, Himpaudi, lembaga pendidikan, guru, orang tua, tokoh agama, dan dunia usaha diperlukan agar pembangunan pendidikan berjalan berkelanjutan.

Akses pendidikan yang setara juga menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Kupang didorong memastikan anak-anak di wilayah pedesaan dan kawasan dengan keterbatasan akses tetap memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensi.

“Kita harus memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya,” katanya.

Budaya dan kebersamaan

Peringatan HUT Himpaudi tidak hanya diisi dengan agenda seremonial. Sehari sebelumnya, Minggu (30/8/2026), para guru PAUD dari berbagai daerah di NTT mengikuti lomba Tebe di halaman Kantor Camat Amabi Oefeto Timur.

Sebanyak 14 peserta menampilkan tarian tradisional Tebe dengan iringan lagu daerah “Bosan Hala”. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para pendidik untuk memperkuat silaturahmi sekaligus mengenalkan kembali budaya lokal kepada generasi muda.

Ketua Panitia Djuni D.D. Sohlay mengatakan kegiatan itu dirancang tidak hanya sebagai perayaan organisasi, tetapi juga sebagai upaya mempererat kebersamaan di antara pendidik PAUD dan menjaga keberadaan budaya daerah.

Puncak kegiatan berlangsung melalui upacara bendera yang dihadiri Bunda PAUD Kabupaten Kupang Aurum Obe Titu Eki dan Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Provinsi NTT Yahya Baksuni. Hadir pula pimpinan perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, kepala desa, pimpinan yayasan, serta tokoh agama.

Nuansa budaya NTT turut mewarnai kegiatan. Peserta dan undangan mengenakan pakaian adat daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya Nusantara.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT        Bola voli Nusa Tenggara Timur tidak kekurangan pemain berbakat. Persoalannya, banyak talenta belum memiliki panggung yang cukup untuk menunjukkan kemampuan. Kondisi inilah yang hendak dijawab melalui Turnamen Bola Voli SMSI Cup 2026.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi NTT menggagas turnamen tersebut bukan semata untuk memperebutkan gelar juara dan hadiah. Ajang yang direncanakan berlangsung Oktober 2026 itu diarahkan menjadi ruang kompetisi sekaligus pencarian bibit unggul bola voli NTT menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Gagasan itu mengemuka dalam audiensi SMSI NTT dengan Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) NTT Winston Neil Rondo, Senin (31/8/2026).

Ketua SMSI NTT Beni Jahang mengatakan, audiensi dilakukan untuk memastikan rencana penyelenggaraan SMSI Cup berjalan sejalan dengan tata kelola dan pembinaan olahraga bola voli di NTT.

“Tujuan kami berdiskusi untuk mendapatkan arahan mengenai persyaratan, mekanisme, aspek teknis, dan koordinasi yang diperlukan agar turnamen ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Beni.

Semula, SMSI Cup dirancang sebagai turnamen bagi pelajar SMA. Namun, gagasan itu berkembang menjadi turnamen terbuka agar ruang partisipasi sekaligus pencarian pemain berbakat dapat diperluas.

Menurut Beni, keterlibatan induk organisasi cabang olahraga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan turnamen.

“Bagaimanapun, kegiatan olahraga harus mendapat dukungan dan berada dalam koordinasi induk organisasi cabang olahraga,” ujarnya.

Turnamen tersebut sengaja ditempatkan pada Oktober, berdekatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Selain menghidupkan kompetisi olahraga, SMSI Cup diharapkan menghadirkan semangat baru bagi generasi muda NTT.

Bukan Sekadar Piala

Ketua PBVSI NTT Winston Neil Rondo menyambut positif gagasan tersebut. Bagi Winston, keterlibatan media dalam pengembangan olahraga memiliki arti lebih luas daripada sekadar memberitakan hasil pertandingan.

“Voli membutuhkan lapangan, tetapi juga membutuhkan panggung,” kata Winston.

Menurut dia, banyak pemain potensial tersebar di berbagai daerah NTT. Mereka memiliki kemampuan, tetapi belum tentu memperoleh kesempatan untuk tampil dan dikenal lebih luas.

“Banyak atlet hebat lahir di kampung-kampung, tetapi tidak dikenal karena tidak memiliki panggung publikasi. Media bisa menjadi panggung itu,” ujarnya.

Karena itu, Winston menilai kolaborasi SMSI dan PBVSI dapat memperkuat ekosistem bola voli NTT. Media tidak hanya berada di pinggir lapangan sebagai peliput, tetapi ikut membuka ruang bagi atlet, klub dan pelatih untuk mendapatkan perhatian publik.

Pandangan tersebut sekaligus mengubah orientasi turnamen. SMSI Cup diharapkan tidak berhenti pada daftar juara, tetapi mampu menghasilkan daftar talenta yang layak dipantau untuk pembinaan lebih lanjut.

Memburu Talenta untuk PON 2028

PBVSI NTT kini mulai menyiapkan pembinaan atlet menghadapi PON 2028. Dalam konteks itu, setiap turnamen dinilai dapat menjadi bagian dari proses pencarian pemain potensial.

“Setiap turnamen harus menjadi bagian dari jalan besar. Kita tidak berhenti pada juara dan hadiah, tetapi melihat siapa pemain muda yang menonjol, dari klub mana, bermain di posisi apa, dan bagaimana potensinya,” kata Winston.

Karena itu, SMSI Cup berpeluang menjadi salah satu ruang pemantauan talenta bola voli dari berbagai daerah.

Winston bahkan mendorong agar konsep turnamen dibuka seluas mungkin melalui format Open NTT. Dengan format itu, klub maupun pemain dari berbagai wilayah memiliki kesempatan tampil dan berkompetisi dalam satu arena.

“Kalau konsepnya Open NTT, semangatnya adalah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemain-pemain daerah untuk tampil dan berkompetisi,” ujarnya.

Format tersebut tetap akan disesuaikan dengan kalender pertandingan lain, termasuk agenda kompetisi tingkat SMA/SMK yang juga direncanakan berlangsung pada Oktober.

PBVSI Siapkan Dukungan Teknis

Dukungan PBVSI NTT tidak berhenti pada persetujuan terhadap gagasan turnamen. Organisasi tersebut juga menyatakan kesiapan membantu dari sisi teknis.

Pendampingan dapat mencakup penyusunan sistem pertandingan, pengaturan jadwal, hingga pelibatan tenaga berpengalaman dalam penyelenggaraan kompetisi.

PBVSI NTT juga membuka peluang dukungan terhadap sejumlah perlengkapan pertandingan, antara lain bola, net, lampu, papan skor, dan kebutuhan teknis lainnya sesuai ketersediaan.

Winston mengatakan pengurus dan personel berpengalaman di lingkungan PBVSI NTT akan dilibatkan dalam persiapan SMSI Cup.

“Untuk keperluan teknis, pengaturan jadwal dan sistem pertandingan, teman-teman PBVSI akan memberikan dukungan,” katanya.

Sebagai dukungan tambahan, Winston juga menyatakan kesediaannya menyumbangkan piala untuk turnamen tersebut.

Tantangan Berikutnya: Lapangan

Setelah konsep mulai mengerucut, pekerjaan berikutnya adalah menentukan arena pertandingan.

SMSI dan PBVSI NTT akan mempertimbangkan sejumlah lokasi dengan memperhatikan kapasitas penonton, fasilitas, kelayakan pertandingan, jadwal penggunaan venue, serta keterjangkauan biaya.

Pilihan lapangan indoor maupun outdoor masih menjadi bahan pembahasan.

Bagi panitia, pemilihan venue menjadi penting karena jadwal fasilitas olahraga pada Oktober diperkirakan cukup padat.

“Yang penting kita punya waktu untuk menyiapkan semuanya dengan baik. Cari lapangan yang representatif, kemudian atur sistem pertandingan dan seluruh kebutuhan teknisnya,” kata Winston.

Media sebagai “Rumah” Voli NTT

Kerja sama kedua organisasi itu diharapkan tidak berakhir setelah pertandingan terakhir SMSI Cup selesai.

Winston melihat SMSI memiliki jaringan media yang dapat menjadi kekuatan untuk mendokumentasikan sekaligus memperkenalkan perkembangan bola voli dari berbagai penjuru NTT.

PBVSI, kata dia, memiliki atlet, klub, pelatih dan cerita pembinaan dari 22 kabupaten/kota. Sementara SMSI mempunyai jaringan media untuk membawa cerita tersebut ke ruang publik.

“Saya kira SMSI bisa menjadi rumah media bagi bola voli NTT,” ujarnya.

Kolaborasi itu dinilai penting karena perkembangan olahraga tidak hanya membutuhkan kompetisi, tetapi juga publikasi yang konsisten. Atlet yang tampil baik membutuhkan ruang untuk dikenal; klub membutuhkan perhatian publik; sementara masyarakat membutuhkan informasi mengenai perkembangan olahraga di daerahnya.

“Kalau dua kekuatan ini bertemu, voli akan semakin besar,” kata Winston.

SMSI Cup 2026 pun diarahkan menjadi lebih dari sekadar turnamen. Jika persiapan berjalan sesuai rencana, Oktober nanti akan menjadi titik temu antara kompetisi, pembinaan, publikasi dan pencarian talenta.

“Jangan kita jadikan Oktober nanti sekadar open turnamen. Mari kita jadikan sebagai pesta voli sekaligus panggung talenta NTT menuju PON 2028,” ujar Winston.

Setelah audiensi tersebut, SMSI NTT akan menindaklanjuti persiapan melalui penguatan kepanitiaan, pematangan format pertandingan, koordinasi teknis, serta penentuan lokasi.

Dari arena SMSI Cup, talenta-talenta yang selama ini tumbuh jauh dari sorotan diharapkan mendapatkan kesempatan untuk tampil. Sebab, menuju PON 2028, NTT tidak hanya membutuhkan pemain yang siap bertanding, tetapi juga sistem yang mampu menemukan mereka sejak dini.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT    Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan YWWSDC dan Retail Trader Hosted Automates Engine (RTHAE). Kedua entitas tersebut diduga menawarkan investasi aset kripto dan aset keuangan digital kepada masyarakat tanpa mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penghentian dilakukan setelah Satgas PASTI melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap kegiatan kedua entitas tersebut. Selain tidak memiliki izin sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD), keduanya diketahui mengklaim memiliki legalitas di luar negeri atau sedang dalam proses mengurus perizinan di Indonesia.

Satgas PASTI menemukan sejumlah persoalan dalam kegiatan YWWSDC. Entitas tersebut mengklaim merupakan bagian dari YWWSDC Group US Ltd, perusahaan yang disebut memiliki izin di Colorado, Amerika Serikat.

Melalui platform YWWSDC, masyarakat ditawari skema investasi perdagangan aset kripto serta pembelian token aset keuangan digital.

Namun, hasil verifikasi Satgas PASTI menunjukkan YWWSDC tidak memiliki izin OJK sebagai PAKD. Kegiatan usahanya juga dinilai tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tidak hanya itu, aplikasi dan situs web yang digunakan YWWSDC juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Satgas PASTI turut menemukan indikasi perubahan alamat tautan atau URL dengan menggunakan nama berbeda. Meski demikian, tampilan situs tersebut disebut serupa dan diduga memiliki keterkaitan dengan YWWSDC.

RTHAE Tawarkan Investasi Token

Temuan serupa juga ditemukan pada RTHAE. Platform Retail Trader Hosted Automates Engine tersebut menawarkan investasi aset kripto dan aset keuangan digital kepada masyarakat.

Salah satu pola penawaran dilakukan melalui penawaran perdana token yang diklaim akan tercatat atau listing di bursa RTHAE. Investor dijanjikan dana yang telah disetorkan akan dikembalikan apabila token tersebut tidak jadi tercatat di bursa.

Hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI menunjukkan RTHAE tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin OJK sebagai PAKD.

Kegiatan usaha RTHAE juga dinilai tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi dan situs web yang digunakan pun tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Atas temuan tersebut, Satgas PASTI menghentikan kegiatan YWWSDC dan RTHAE serta memblokir akses terhadap aplikasi dan tautan terkait.

Satgas PASTI selanjutnya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan dan proses penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Waspadai Janji Keuntungan Tinggi

Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis. Kewaspadaan terutama diperlukan terhadap investasi yang mengatasnamakan perusahaan asing atau mengklaim sedang dalam proses memperoleh izin dari OJK.

Masyarakat diminta memastikan terlebih dahulu legalitas perusahaan atau pihak yang menawarkan investasi sebelum menyerahkan dana. Pemahaman mengenai karakteristik, manfaat, dan risiko produk investasi juga dinilai penting untuk mencegah kerugian.

Jika menemukan indikasi investasi ilegal atau kegiatan keuangan ilegal, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau surat elektronik konsumen@ojk.go.id.

Sementara itu, korban penipuan transaksi keuangan dapat melaporkan kasusnya melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Pelaporan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Solidaritas tidak selalu berhenti pada bantuan. Pesan itulah yang dibawa Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, ketika menyusuri sejumlah wilayah yang terdampak gempa di Pulau Flores.

Selama lima hari, Christian mendatangi enam kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Ia tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga melihat langsung kondisi warga serta mendengarkan kebutuhan masyarakat setelah bencana.

Kehadiran kepala daerah dari wilayah yang tidak terdampak langsung gempa itu mendapat apresiasi dari sejumlah pemimpin daerah dan wakil rakyat di Nusa Tenggara Timur.

Bagi mereka, kunjungan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar distribusi bantuan. Kehadiran langsung di tengah warga dinilai menjadi bentuk dukungan moral bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana.

Christian dalam perjalanan tersebut didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang Ernes S. Ludji dan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang Hubertus Mani.

Tidak Sendirian

Apresiasi antara lain datang dari Bupati Manggarai Timur Agas Andreas. Saat menerima rombongan Pemerintah Kota Kupang di Posko Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Timur, Borong, Rabu (26/8), Agas menyebut kunjungan Christian sebagai bentuk kepedulian yang jarang ditemui.

Menurut Agas, Christian merupakan kepala daerah dari wilayah yang tidak terdampak bencana yang datang langsung untuk melihat kondisi masyarakat korban gempa.

“Bapa Wali Kota menjadi kepala daerah pertama di NTT yang tidak terdampak yang sudah mau turun langsung melihat kami di sini,” kata Agas.

Ia mengatakan, kunjungan tersebut membuat masyarakat korban bencana merasa mendapat perhatian dari saudara mereka di daerah lain.

“Kami merasa terhibur, karena masih ada saudara-saudara yang punya kepedulian terhadap duka kemanusiaan yang menimpa kami,” ujarnya.

Bagi Agas, bantuan memang penting. Namun, kehadiran seorang pemimpin di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah juga memberikan kekuatan psikologis bagi korban.

Ketulusan Kemanusiaan

Apresiasi senada disampaikan Anggota DPRD Provinsi NTT dari daerah pemilihan Manggarai Raya, Yohanes Rumat.

Ia menilai keputusan Christian untuk datang langsung ke wilayah terdampak menunjukkan kesederhanaan sekaligus ketulusan dalam merespons bencana.

“Sebagai tuan rumah, saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Wali Kota Kupang. Karena kesederhanaan, ketulusan dan nilai kemanusiaannya, beliau bisa turun ke wilayah terdampak bencana,” ujar Yohanes.

Menurut Yohanes, kepedulian terhadap korban bencana seharusnya tidak dibatasi oleh wilayah administratif. Ketika sebagian masyarakat NTT tertimpa musibah, daerah lain juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut merasakan penderitaan tersebut.

Ia bahkan memberikan penilaian tinggi terhadap langkah Christian dibandingkan kepala daerah lain di NTT.

“Menurut saya, dari 22 kepala daerah kabupaten/kota, Wali Kota Kupanglah yang terbaik,” kata Yohanes.

Perjalanan Christian ke enam kabupaten tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak hanya membutuhkan bantuan berupa barang dan kebutuhan dasar. Kehadiran, perhatian, serta solidaritas antardaerah menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat melewati masa sulit setelah gempa.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT.  Gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, sejak 15 Agustus 2026 tidak hanya meninggalkan kerusakan dan kecemasan. Bencana tersebut juga memantik gelombang solidaritas dari berbagai daerah di NTT.

Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kupang menjadi salah satu pihak yang bergerak memberikan dukungan. Dipimpin Bupati Kupang Yosef Lede bersama Wakil Bupati Aurum O Titu Eki, rombongan Pemkab Kupang datang langsung ke Mbay, Kabupaten Nagekeo, Sabtu (29/8/2026) malam, membawa bantuan untuk masyarakat terdampak gempa.

Bantuan tersebut diterima Bupati Nagekeo Simplisius Donatus dan Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada. Penyerahan turut disaksikan Marsekal Muda TNI (Purn) Oka Prawira selaku Tenaga Ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tidak sekadar mengirim bantuan, kedatangan rombongan Pemkab Kupang menjadi pesan bahwa masyarakat Flores tidak menghadapi bencana seorang diri.

“Flores tidak sendiri. Kami datang dan memberikan dukungan bagi masyarakat Flores,” kata Yosef Lede.

Dukungan tersebut dihimpun dari Pemerintah Kabupaten Kupang, aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta masyarakat. Bantuan diberikan dalam bentuk dana dan kebutuhan pokok.

Pemkab Kupang menyalurkan dana sebesar Rp1 miliar yang ditransfer langsung ke rekening kas Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Selain itu, bantuan logistik berupa sekitar 1,6 ton beras, gula, telur, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya turut diserahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Untuk membawa bantuan tersebut, Bupati Kupang bersama rombongan menempuh perjalanan dari Kupang menggunakan kapal KM Dharma Rucitra.

Menurut Yosef, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian sekaligus solidaritas masyarakat Kabupaten Kupang terhadap warga Flores yang tengah menghadapi situasi sulit akibat gempa yang masih berulang.

Ia berharap penanganan bencana dapat berjalan cepat dan proses pemulihan segera dilakukan sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

“Kami dalam berbagai kesempatan bersama masyarakat Kabupaten Kupang terus mendoakan agar gempa Flores berakhir dan Flores bisa bangkit serta pulih,” ujarnya.

Bupati Nagekeo Simplisius Donatus menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kupang. Menurut dia, kehadiran langsung kepala daerah bersama rombongan memberikan dukungan moral sekaligus bantuan nyata bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kupang dan jajaran yang telah hadir langsung di sini serta memberikan dukungan dan bantuan bagi kami. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Donatus.

Donatus mengatakan gempa susulan masih dirasakan masyarakat, meskipun dengan kekuatan yang relatif rendah. Dalam kondisi tersebut, dukungan dari daerah lain menjadi sumber kekuatan bagi warga untuk menghadapi masa pemulihan.

Solidaritas itu juga dirasakan langsung masyarakat. Anselmus Go, Ketua RT 07, Kelurahan Nanga Roro, Kecamatan Nanga Roro, salah seorang penerima bantuan, menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Pemkab Kupang bersama ASN dan masyarakat.

“Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih kepada Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kupang,” ujarnya.

Penyerahan bantuan tersebut menjadi gambaran bahwa di tengah ancaman bencana, kepedulian lintaswilayah di NTT tetap tumbuh. Ketika Flores menghadapi gempa, daerah lain memilih hadir, bukan sekadar menyampaikan simpati.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT  Gempa yang mengguncang sejumlah wilayah di Flores tidak hanya menyisakan kerusakan dan kepedihan bagi warga terdampak. Bencana itu juga mengetuk kepedulian masyarakat di berbagai daerah, termasuk umat Katolik di Kota Kupang.

Berangkat dari semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama, umat KUB Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus, Paroki Santa Familia Sikumana, Kota Kupang, menghimpun bantuan untuk korban gempa Flores.

Bantuan tersebut dikumpulkan secara sukarela setelah adanya surat edaran dari pastor paroki. Umat diajak untuk tidak hanya menunjukkan kepedulian kepada sesama umat Katolik, tetapi kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban bencana.

Ketua KUB Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus, Juliana Toa, mengatakan bantuan yang dihimpun merupakan bentuk kepedulian umat sesuai kemampuan masing-masing.

“Ini bukan sumbangan yang diwajibkan, tetapi sukarela. Kami memberikan sedikit kontribusi dan rasa kepedulian kepada semua korban gempa yang ada di Flores,” ujar Juliana.

Dari dana yang terkumpul, umat kemudian membelanjakannya dalam bentuk kebutuhan pokok. Bantuan yang diserahkan berupa 10 karung beras SPHP ukuran 5 kilogram dan satu dus mi instan.

Selain bahan makanan, umat juga menyumbangkan pakaian bekas yang masih layak pakai. Seluruh bantuan tersebut diserahkan melalui gereja untuk selanjutnya diteruskan kepada Keuskupan Agung Kupang dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Juliana, bantuan tersebut memang berasal dari kelompok umat yang relatif kecil. Namun, ia melihat gerakan itu sebagai bagian dari solidaritas yang lebih besar karena kelompok-kelompok umat lainnya di lingkungan Paroki Santa Familia Sikumana juga akan melakukan pengumpulan bantuan.

“Kalau sudah melalui keuskupan, berarti seluruh paroki yang ada di Keuskupan Agung Kupang tentu memiliki kontribusi masing-masing,” katanya.

Bagi umat, bantuan itu bukan semata-mata soal jumlah barang yang terkumpul. Di tengah duka akibat bencana, kepedulian menjadi cara untuk menunjukkan bahwa para korban tidak menghadapi masa sulit itu seorang diri.

Dari sebuah kelompok umat di Sikumana, bantuan sederhana berupa beras, mi instan, dan pakaian layak pakai akhirnya menjadi bagian dari gerakan solidaritas yang lebih luas untuk Flores.

Ketika bencana mengguncang satu wilayah, kepedulian pun bergerak melampaui batas komunitas dan tempat tinggal.(Rjb)