PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang akan diperingati pada 9 September 2026, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Gerakan Nasional Indonesia Asri Langit Biru secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Gerakan yang berlangsung sejak Juli hingga menjelang puncak peringatan HUT Partai Demokrat itu merupakan bagian dari aksi nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan tersebut mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi nyata membersihkan sampah, penghijauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam.

Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Leonardus Lelo, mengatakan, Gerakan Nasional Indonesia Asri Langit Biru bukan sekadar kegiatan seremonial untuk memperingati hari jadi partai, melainkan menjadi bentuk komitmen Demokrat dalam mendorong partisipasi masyarakat menjaga lingkungan hidup.

“Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak mulai bulan Juli hingga menjelang puncak HUT ke-25 Partai Demokrat pada 9 September mendatang. Masing-masing DPC di kabupaten dan kota diberikan keleluasaan untuk menentukan jadwal pelaksanaan sesuai kondisi daerah masing-masing,” ujar Leo kepada wartawan di Kupang, Rabu (15/7/2026).

Menurut Leo, isu lingkungan telah menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Karena itu, Partai Demokrat ingin menghadirkan gerakan yang mampu membangun kesadaran masyarakat melalui aksi-aksi sederhana tetapi berdampak nyata.

Ia menjelaskan, fokus kegiatan meliputi pembersihan sampah di kawasan pasar tradisional, pesisir dan pantai, penanaman bibit pohon, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu, gerakan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian pencemaran udara, mengurangi emisi gas buang, sekaligus menumbuhkan budaya hidup bersih dan ramah lingkungan di tengah masyarakat.

“Melalui gerakan ini kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama merawat bumi sebagai rumah bersama. Lingkungan yang bersih dan lestari merupakan warisan penting bagi generasi mendatang,” katanya.

Dilaksanakan Bertahap

Pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Asri Langit Biru di NTT dilakukan secara bertahap oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di setiap kabupaten dan kota.
Berdasarkan laporan panitia, pada pelaksanaan tahap pertama yang berlangsung pada Jumat (10/7/2026), kegiatan telah dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sumba Tengah. Kedua DPC tersebut telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahap pertama dan tahap kedua kepada liaison officer (LO) nasional sesuai arahan panitia pusat.
Selanjutnya, pada Jumat (17/7/2026), kegiatan dijadwalkan dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sumba Timur dengan melibatkan kader partai, simpatisan, serta masyarakat setempat.

DPD Partai Demokrat NTT berharap seluruh DPC di provinsi ini dapat mengambil bagian dalam gerakan tersebut sehingga semangat menjaga lingkungan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Selain menjadi rangkaian peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Gerakan Nasional Indonesia Asri Langit Biru juga diharapkan mampu membangun budaya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat kesadaran kolektif bahwa pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui gerakan itu, Partai Demokrat ingin menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan.

Peringkat BBB Outlook Stabil dinilai memperkuat kepercayaan investor, sementara OJK memperketat tata kelola dan manajemen risiko untuk menjaga daya tahan sektor keuangan.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia kembali mendapat penguatan setelah Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada level BBB dengan Outlook Stabil. Penilaian itu dinilai menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kokoh meski dibayangi ketidakpastian ekonomi global.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, keputusan S&P menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Menurut dia, pengakuan lembaga pemeringkat internasional tersebut sekaligus memperkuat optimisme terhadap prospek investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia menunjukkan fundamental ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Ini menjadi dorongan bagi OJK untuk terus memperkuat sektor jasa keuangan melalui berbagai reformasi,” kata Friderica di Jakarta, Senin (14/7).

Dalam laporannya, S&P menilai ketahanan ekonomi Indonesia ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik, kebijakan fiskal yang hati-hati (prudent), serta kerangka kebijakan yang dinilai kredibel dan fleksibel dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Merespons penilaian tersebut, OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan berbasis risiko, memperdalam pasar keuangan, meningkatkan integritas dan tata kelola industri, serta mempercepat transformasi digital sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus mendukung agenda strategis pemerintah, mulai dari peningkatan investasi, transformasi ekonomi, hingga penguatan daya saing nasional.

Friderica menambahkan, kondisi sektor jasa keuangan nasional hingga kini tetap berada dalam kondisi stabil. Hal itu tercermin dari permodalan industri yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta fungsi intermediasi yang terus tumbuh sehingga mampu menopang pembiayaan perekonomian.

Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK juga menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi bersama pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Di sisi lain, OJK juga menaruh perhatian besar pada penguatan tata kelola dan manajemen risiko melalui penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity.

Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi syarat utama agar setiap kebijakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Sophia, tantangan global semakin kompleks, mulai dari ancaman serangan siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), perubahan regulasi, ketegangan geopolitik, hingga dampak perubahan iklim. Karena itu, penerapan governance, risk, and compliance (GRC) tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan menjadi fondasi utama menjaga ketahanan industri jasa keuangan.

“Tata kelola yang baik harus mampu mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Forum yang diikuti lebih dari 20.000 peserta dari regulator, industri jasa keuangan, akademisi, hingga praktisi internasional itu juga membahas penguatan transparansi organisasi, budaya integritas, dan inovasi digital yang beretika.

Melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan budaya kepatuhan, OJK berharap sektor jasa keuangan Indonesia semakin tangguh menghadapi gejolak global sekaligus menjadi motor penggerak menuju visi Indonesia Emas 2045.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan baru mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025. Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi peserta dana pensiun untuk memilih mekanisme pencairan manfaat, baik secara sekaligus maupun berkala.

Keputusan yang ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-54/D.05/2026 itu bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak peserta dana pensiun, sekaligus menjaga keberlangsungan industri dana pensiun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

OJK menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun yang berasal dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak bagi peserta, termasuk janda, duda, maupun anak sebagai ahli waris.

Melalui kebijakan baru tersebut, peserta diberikan hak untuk menentukan apakah manfaat pensiun akan diterima sekaligus atau dicairkan secara berkala sesuai kebutuhan. Selain itu, dana pensiun kini diperbolehkan membayarkan manfaat secara sekaligus tanpa lagi dibatasi nilai maksimal maupun persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya.

Meski demikian, OJK menegaskan setiap dana pensiun wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun sebelum menerapkan mekanisme pembayaran baru tersebut.

Menurut OJK, kebijakan ini merupakan bentuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak peserta dan keberlanjutan pengelolaan dana pensiun.

Keputusan tersebut berlaku hingga dicabut atau digantikan oleh peraturan perundang-undangan yang baru mengenai pembayaran manfaat pensiun.

OJK juga menegaskan akan terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) guna menjaga stabilitas industri, meningkatkan tata kelola, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Universitas Nusa Cendana (Undana) memperkuat kualitas pendidikan profesi psikologi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Psikologi Indonesia. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan lulusan Psikologi Undana memiliki kompetensi yang diakui secara nasional sekaligus menjawab kebutuhan tenaga profesional di bidang kesehatan mental, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Melalui kerja sama tersebut, kurikulum pembekalan dan skema uji kompetensi akan diselaraskan secara berkala dengan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan demikian, lulusan Program Studi Psikologi Undana berkesempatan memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun memberikan layanan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerja sama ini juga diharapkan memperkuat kualitas layanan kesehatan mental di Nusa Tenggara Timur. Selama ini, keterbatasan jumlah tenaga psikologi yang memiliki sertifikasi kompetensi menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan layanan yang profesional dan berkualitas.

Keberadaan tenaga psikologi yang tersertifikasi dinilai penting untuk meningkatkan mutu asesmen, konseling, dan pendampingan psikologis sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih aman, akuntabel, dan sesuai dengan standar profesi. Di sisi lain, sertifikasi kompetensi akan meningkatkan daya saing lulusan Undana di pasar kerja nasional.

Rektor Undana menilai kolaborasi dengan LSP Psikologi Indonesia merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Selain mendukung pengembangan karier lulusan, kerja sama tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas.

Ke depan, Undana menargetkan penguatan ekosistem pendidikan dan sertifikasi profesi psikologi agar mampu menjadi salah satu pusat pengembangan sumber daya manusia bidang psikologi di Indonesia Timur. Langkah ini diharapkan mendukung tersedianya tenaga profesional yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memenuhi standar kompetensi profesi yang ditetapkan secara nasional.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Penanganan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai memerlukan perubahan mendasar. Pemerintah tidak lagi cukup mengandalkan bantuan sosial yang bersifat karitatif, tetapi harus membangun strategi jangka panjang berbasis riset, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam forum yang menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Abdul Haris, terungkap bahwa ribuan warga miskin dan anak sekolah yang berhak menerima bantuan sosial masih belum masuk dalam basis data penerima. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah NTT, Yohanes Oktovianus, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini masih mencapai 17,50 persen atau sekitar 1,03 juta jiwa. Sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah pedesaan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, teknologi, dan kesempatan ekonomi.

Merespons tantangan itu, Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Jefri S. Bale, menegaskan komitmen kampus untuk menjadikan konsep Kampus Berdampak sebagai gerakan nyata. Undana akan menyusun grand design riset pengentasan kemiskinan yang terintegrasi agar hasil penelitian dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Menurutnya, perguruan tinggi tidak boleh berhenti sebagai pusat pendidikan, tetapi juga harus menjadi penggerak lahirnya inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan pendekatan tersebut dinilai penting karena selama ini penanganan kemiskinan lebih banyak bertumpu pada bantuan sosial yang hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan produktivitas sektor pertanian maupun perikanan, kemiskinan akan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kondisi itu juga berdampak pada tingginya angka anak putus sekolah yang kemudian memilih bekerja ke luar negeri tanpa keterampilan yang memadai. Situasi tersebut meningkatkan kerentanan terhadap praktik perdagangan orang dan berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja.

Melalui kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta dukungan pendanaan riset, diharapkan lahir inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kualitas pendidikan di NTT.

Dengan strategi tersebut, pengentasan kemiskinan tidak lagi bertumpu pada bantuan yang bersifat sementara, melainkan pada pembangunan kapasitas masyarakat agar mampu menciptakan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan.

Versi ini mengikuti gaya penulisan Kompas: lebih lugas, berimbang, berbasis fakta, dan menghindari kalimat yang terlalu menghakimi seperti “gagal total”, “primitif”, atau “dosa kelembagaan”, sehingga tetap tajam namun memenuhi kaidah jurnalistik.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Universitas Nusa Cendana (Undana) memperkuat sistem tata kelola melalui pengembangan manajemen risiko di lingkungan kampus. Langkah ini ditempuh untuk memastikan setiap kebijakan dan program berjalan lebih efektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penguatan tersebut ditandai dengan hadirnya para pengambil kebijakan yang telah memiliki sertifikasi profesional di bidang manajemen risiko. Mereka bertugas menyusun risk register sekaligus memetakan berbagai potensi risiko, baik yang bersifat operasional maupun keuangan, sebagai dasar pengambilan keputusan di setiap unit kerja.

Fakultas Hukum menjadi pelopor dalam penerapan sistem ini. Model tersebut selanjutnya diharapkan diterapkan secara bertahap di seluruh fakultas dan unit kerja di lingkungan Undana sehingga potensi persoalan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Penerapan manajemen risiko juga menjadi bagian dari upaya Undana memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan sistem pengendalian yang lebih terukur, kampus diharapkan mampu meminimalkan potensi pelanggaran sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan program-program strategis.

Bagi Undana, penguatan tata kelola bukan sekadar memenuhi aspek administratif. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bekal untuk mempercepat transformasi menuju World Class University.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Universitas Nusa Cendana (Undana) kembali mencatat capaian di tingkat internasional. Sejumlah dosennya berhasil memperoleh pendanaan riset dari Yayasan KWEF, Jepang, untuk meneliti sebaran mikroplastik di perairan Kabupaten Kupang. Keberhasilan tersebut menjadi pengakuan atas meningkatnya daya saing riset Undana sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi itu dalam pengembangan ilmu lingkungan perairan, marikultur berkelanjutan, dan pengelolaan wilayah pesisir.

Pendanaan internasional itu diarahkan untuk menghasilkan peta spasial sebaran mikroplastik berbasis teknologi Geographic Information System (GIS). Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar ilmiah dalam pengelolaan kawasan pesisir sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan, khususnya Nusa Tenggara Timur.

Penelitian tersebut lahir dari persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir. Budidaya rumput laut sebagai salah satu penopang ekonomi ribuan keluarga di Kabupaten Kupang kerap mengalami gangguan akibat penyakit ice-ice, penurunan kualitas perairan, tekanan aktivitas manusia, hingga meningkatnya pencemaran mikroplastik.

Selama ini, minimnya data ilmiah mengenai kondisi perairan membuat pembudidaya sering menentukan lokasi tanam berdasarkan perkiraan. Kondisi itu meningkatkan risiko gagal panen dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

Melalui riset ini, para peneliti Undana akan memetakan kawasan yang aman maupun yang berpotensi tercemar. Peta tersebut selanjutnya akan disosialisasikan kepada masyarakat pesisir dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pengelolaan ruang laut.

Dengan tersedianya informasi berbasis penelitian, pembudidaya rumput laut diharapkan dapat memilih lokasi budidaya yang lebih aman sehingga produktivitas meningkat dan risiko gagal panen dapat ditekan.

Keberhasilan memperoleh hibah dari Jepang juga memperluas jejaring kolaborasi internasional Undana. Lebih dari sekadar capaian akademik, penelitian ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi perlindungan ekosistem pesisir sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan.

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan ketegasannya dalam membersihkan industri jasa keuangan dari praktik yang melanggar hukum. Kali ini, OJK menetapkan pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) berinisial HS sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perasuransian. Bersamaan dengan itu, penyidik OJK menyita aset senilai lebih dari Rp114 miliar yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Langkah hukum tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan panjang yang dilakukan OJK terhadap perusahaan asuransi itu. Penyidikan bermula dari dugaan pengabaian perintah tertulis OJK yang mewajibkan pemegang saham pengendali mengganti kerugian perusahaan sebesar Rp566,24 miliar sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan per 30 September 2023. Selain itu, tersangka juga diduga sengaja menghambat pelaksanaan kewenangan OJK selama periode 2020–2023.

Kasus ini berakar pada memburuknya kondisi keuangan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yang tidak lagi mampu memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas, ekuitas, dan kecukupan investasi. Berbagai langkah penyehatan telah ditempuh regulator, termasuk melalui skema Policy Holder Buy Out (PBO), namun gagal terlaksana karena tidak adanya dukungan seluruh pemegang polis maupun tambahan modal dari pemegang saham dan investor baru.

Akibat kondisi tersebut, OJK mencabut izin usaha perusahaan pada 2 November 2023. Sebelum pencabutan izin dilakukan, regulator telah menerbitkan perintah tertulis kepada pemegang saham pengendali agar mengganti kerugian perusahaan. Namun, perintah itu diduga tidak dipenuhi dan menjadi salah satu dasar dimulainya proses penyidikan pidana.

Dalam proses penyidikan, OJK tidak hanya membuktikan unsur pidana, tetapi juga menelusuri dan mengamankan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Hingga kini, penyidik telah menyita 11 bidang tanah dan bangunan di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat dengan estimasi nilai sekitar Rp20,9 miliar. Selain itu, disita pula deposito senilai Rp21,65 miliar yang ditempatkan atas nama pihak lain serta kepemilikan saham pada sebuah perusahaan dengan nilai sekitar Rp72 miliar.

Penyitaan aset tersebut dipandang sebagai langkah penting untuk mengembalikan hak-hak pemegang polis sekaligus memastikan hasil tindak pidana tidak lagi berada dalam penguasaan pelaku atau pihak yang menikmati keuntungan ekonomi dari perbuatan tersebut.

HS dijerat dengan Pasal 54 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan/atau Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun serta denda paling sedikit Rp15 miliar.

OJK menyatakan proses hukum telah memasuki tahap lanjutan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan tersangka beserta barang bukti dijadwalkan berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Juli 2026.

Menurut OJK, perkara ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum di sektor jasa keuangan tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan kerugian korban dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan nasional.

Dalam penanganannya, OJK berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang polis dan masyarakat.

Melalui langkah tegas ini, OJK menegaskan komitmennya untuk terus menindak setiap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan secara profesional, konsisten, dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperkuat tata kelola industri jasa keuangan di Indonesia.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Optimisme masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap kondisi perekonomian masih tetap terjaga pada Juni 2026, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan masyarakat masih yakin terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun prospeknya dalam enam bulan mendatang.

Survei Bank Indonesia yang melibatkan 100 responden di Kota Kupang mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2026 sebesar 124,33. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 131,67, namun masih berada jauh di atas level 100 yang menandakan masyarakat tetap berada dalam zona optimistis.

Penurunan tipis optimisme terutama dipengaruhi oleh perlambatan pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang turun dari 122,00 pada Mei menjadi 117,33 pada Juni. Pelemahan itu terutama dipicu oleh persepsi masyarakat terhadap penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan kerja yang dinilai belum sekuat bulan sebelumnya. Meski demikian, minat masyarakat untuk membeli barang tahan lama (durable goods) justru menunjukkan peningkatan.

Di sisi lain, harapan masyarakat terhadap kondisi ekonomi enam bulan mendatang juga masih positif. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tercatat 131,33, meskipun lebih rendah dibandingkan Mei yang mencapai 141,33. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh ekspektasi yang lebih moderat terhadap perkembangan kegiatan usaha, pendapatan, serta peluang kerja pada masa mendatang.

Survei juga memperlihatkan pola pengeluaran masyarakat yang masih didominasi kebutuhan konsumsi. Sebanyak 58,26 persen dari total pendapatan responden digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, 22,24 persen dialokasikan untuk tabungan dan 19,50 persen digunakan untuk membayar cicilan atau pinjaman.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama aktivitas ekonomi di NTT. Di tengah perlambatan optimisme, masyarakat tetap menjaga kepercayaan terhadap prospek ekonomi daerah, sekaligus menunjukkan kehati-hatian dalam mengelola pendapatan melalui peningkatan tabungan dan pemenuhan kewajiban kredit.

Bank Indonesia menilai terjaganya keyakinan konsumen menjadi modal penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi NTT pada paruh kedua 2026, meski tantangan berupa peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja masih menjadi perhatian.(Rjb)

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dengan menyita aset bernilai lebih dari Rp114 miliar dalam penyidikan dugaan tindak pidana perasuransian yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses). Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa pelanggaran yang merugikan pemegang polis tidak akan berhenti pada sanksi administratif, tetapi berlanjut hingga proses pidana dan pemulihan aset.

Penyidikan menetapkan HS, pemegang saham pengendali perusahaan, sebagai tersangka. Ia diduga sengaja mengabaikan perintah tertulis OJK untuk memenuhi kewajiban penggantian kerugian perusahaan sebesar Rp566,24 miliar sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan per 30 September 2023. Selain itu, tersangka juga diduga menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sepanjang 2020 hingga 2023.

Kasus ini bermula dari pengawasan intensif yang dilakukan OJK terhadap kondisi keuangan perusahaan. Setelah gagal memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas, ekuitas, kecukupan investasi, serta tidak berhasil menjalankan Rencana Penyehatan Keuangan, izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia dicabut pada 2 November 2023.

OJK menyatakan sebelumnya telah memberikan berbagai kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penyelamatan, termasuk melalui skema Policy Holder Buy Out (PBO). Namun, upaya tersebut gagal terlaksana karena tidak memperoleh persetujuan seluruh pemegang polis maupun dukungan tambahan modal dari pemegang saham dan investor baru.

Dalam proses penyidikan, OJK tidak hanya mengumpulkan alat bukti pidana, tetapi juga menelusuri dan mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Hingga kini, penyidik telah menyita 11 bidang tanah dan bangunan di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat dengan estimasi nilai sekitar Rp20,9 miliar, deposito senilai Rp21,65 miliar yang ditempatkan atas nama pihak lain, serta kepemilikan saham pada sebuah perusahaan senilai sekitar Rp72 miliar.

Menurut OJK, penyitaan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum untuk memastikan hasil tindak pidana tidak tetap dikuasai pelaku serta membuka peluang pemulihan hak-hak para korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, penyidik OJK akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Juli 2026.

Dalam menangani perkara ini, OJK bekerja sama dengan Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum guna menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan tata kelola industri perasuransian, dan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun serta denda paling sedikit Rp15 miliar.(Rjb)