PATROLICIA COM PROPINSI NTT Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan kinerja impresif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,14 persen (year on year), meningkat signifikan dibandingkan 3,87 persen pada 2024. Capaian ini menjadi yang tertinggi pascapandemi dan melampaui rata-rata nasional maupun kawasan Bali-Nusa Tenggara.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, dalam forum SASANDO DIA (Sante-Sante Duduk Ba Omong deng Media), Senin (2/3/2026), mengatakan penguatan ekonomi daerah ditopang sektor pertanian dan perdagangan yang tumbuh solid.
Produksi pertanian meningkat, terutama padi yang tumbuh 36,81 persen, bawang merah 25,69 persen, serta jagung 4,19 persen. Sektor perdagangan juga tumbuh 12,43 persen seiring meningkatnya aktivitas perdagangan antardaerah dan ekspor.
“Dari sisi eksternal, kinerja ekspor tumbuh 23,13 persen, terutama didorong komoditas ternak dan produk olahan. Neraca perdagangan juga membaik,” ujar Adidoyo.

Di sisi harga, inflasi NTT sepanjang 2025 tercatat 2,39 persen (yoy), tetap berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen. Memasuki Februari 2026, inflasi tercatat 3,42 persen (yoy), meningkat dibanding Januari 3,34 persen (yoy). Kenaikan terutama dipicu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga akibat faktor penyesuaian tarif listrik. Namun, tanpa komponen tarif listrik, inflasi NTT relatif terjaga di kisaran 1,72 persen.
Adidoyo menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan pasokan dan harga pangan strategis, serta pelaksanaan operasi pasar menjelang hari besar keagamaan.
Dari sisi fiskal, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Adi Setiawan, menyampaikan hingga Desember 2025 realisasi belanja negara di NTT mencapai Rp19,49 triliun atau 63,69 persen dari pagu. Belanja pemerintah dinilai berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terutama pada awal tahun anggaran.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan arah pembangunan 2026 akan difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui program One Village One Product (OVOP), pengembangan NTT Mart, serta percepatan intervensi pembangunan desa.
Memasuki 2026, ekonomi NTT diproyeksikan tetap tumbuh pada kisaran 4,94–5,54 persen. Konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan menjadi penopang utama, diikuti penguatan sektor pertanian dan perdagangan. Meski demikian, risiko inflasi tetap diwaspadai, terutama dampak gejolak harga komoditas global dan peningkatan permintaan pada momentum hari besar keagamaan.
Di bidang sistem pembayaran, digitalisasi transaksi terus diperluas. Sepanjang 2025, volume transaksi QRIS di NTT mencapai 77,55 juta transaksi dengan nominal Rp1,91 triliun. Penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga dilakukan untuk mendorong transparansi dan efisiensi layanan publik.
Melalui sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor jasa keuangan, pemangku kepentingan optimistis ekonomi NTT pada 2026 tetap terjaga, inklusif, dan berkelanjutan.(Rjb)

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2025 tumbuh 5,14 persen (ctc), meningkat signifikan dibandingkan 3,87 persen pada 2024. Kinerja tersebut menjadi yang tertinggi pascapandemi Covid-19 dan melampaui pertumbuhan nasional maupun regional Bali-Nusra.
Capaian itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, dalam kegiatan “Sasando Dia” (Sante-Sante Duduk Ba Omong dengan Media) yang digelar Kantor Perwakilan BI NTT, Senin (2/3/2026), di Kupang.

Menurut Adidoyo, stabilitas harga di NTT juga tetap terjaga dengan inflasi sebesar 2,39 persen, masih berada dalam kisaran sasaran nasional. “Kami berkomitmen menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperluas digitalisasi sistem pembayaran, serta mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi inklusif,” ujarnya.
Untuk 2026, ekonomi NTT diproyeksikan tetap kuat, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, serta penguatan sektor pertanian dan perdagangan.
Dari sisi kebijakan daerah, Pemerintah Provinsi NTT menitikberatkan pembangunan 2026 pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda NTT, Selfi H. Nange, menyebut implementasi program One Village One Product (OVOP) dan penguatan NTT Mart sebagai platform perdagangan dan jaringan ritel daerah diarahkan untuk memperluas akses pasar serta memperpendek rantai distribusi produk unggulan masyarakat.
Program Desa Cinta Statistik (Desacita) juga didorong sebagai instrumen percepatan intervensi pembangunan di tingkat desa. Selain itu, integrasi ekonomi lintas regional NTT–NTB–Bali terus diperkuat melalui kerja sama di bidang konektivitas, pariwisata, perdagangan, dan energi terbarukan.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Yan Jimmy Hendrik Simarmata, menegaskan stabilitas industri perbankan sepanjang 2025 tetap terjaga. Hal itu tercermin dari pertumbuhan aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK). OJK juga memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan guna menjaga stabilitas sistem keuangan daerah, termasuk mendorong inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan meningkatkan literasi masyarakat.
Di sisi fiskal, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Adi Setiawan, memaparkan realisasi belanja daerah hingga Desember 2025 mencapai Rp19,49 triliun atau 63,69 persen dari pagu. Belanja operasional tercatat Rp14,91 triliun atau 66,60 persen dari alokasi. Kontribusi belanja pemerintah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) NTT bahkan melampaui 21 persen, menunjukkan peran signifikan kebijakan fiskal sebagai penggerak ekonomi, terutama pada awal tahun anggaran.
Melalui forum Sasando Dia, sinergi kebijakan moneter, fiskal, sektor jasa keuangan, dan pemerintah daerah diharapkan semakin solid guna menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan berkualitas, serta membangun optimisme ekonomi NTT yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan media pun dinilai penting untuk memastikan komunikasi kebijakan yang transparan, akurat, dan konstruktif bagi masyarakat luas.(Rjb)