PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.

Penghentian tersebut diumumkan Satgas PASTI di Jakarta, Selasa (10/11/2026), setelah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap sejumlah entitas yang menawarkan investasi melalui berbagai modus.

Modus yang ditemukan cukup beragam, mulai dari investasi berbasis penyetoran deposit, pengerjaan tugas dengan iming-iming pendapatan harian, perdagangan saham dan instrumen keuangan, hingga pencatutan identitas perusahaan resmi.

Bahkan, sejumlah pihak diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), termasuk menampilkan tokoh publik untuk membangun kepercayaan calon korban.

Salah satu modus yang patut diwaspadai adalah penawaran investasi dengan janji keuntungan hingga 80 persen hanya dalam waktu 30 hari. Tawaran tersebut dilakukan oleh entitas bernama Zahra Berkah.

Entitas ini mengklaim dana masyarakat akan dikelola melalui berbagai kegiatan usaha, seperti perdagangan pakaian bekas, produk perawatan kulit, valuta asing (forex), emas, hingga penyaluran pinjaman kepada masyarakat.

Untuk menarik minat calon investor, Zahra Berkah juga disebut menggunakan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan serta mengklaim telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, berdasarkan hasil verifikasi Satgas PASTI, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar maupun mengantongi izin dari OJK.

Selain Zahra Berkah, terdapat 10 entitas yang diduga menawarkan investasi dengan sistem pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan perekrutan anggota baru atau member get member.

Kesepuluh entitas tersebut adalah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, kesepuluh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin OJK, serta tidak terdaftar pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Modus serupa juga ditemukan pada Singapore Bhinneka Capital (SBC). Entitas ini diduga menawarkan investasi perdagangan saham dengan sistem penyetoran deposit dan perekrutan anggota.

SBC bahkan menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang berhasil direkrut. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar keuntungan yang diklaim dapat diperoleh.

Padahal, hasil verifikasi menunjukkan SBC tidak memiliki izin dari OJK maupun perizinan berusaha yang sesuai. Aplikasi dan situs webnya juga tidak tercatat sebagai PSE.

Entitas lainnya, MAERA, diduga menawarkan keuntungan harian melalui aktivitas menonton film, pembelian hak cipta, royalti, serta pendanaan produksi film. Meski mengklaim beroperasi menggunakan badan hukum PT MAERA Movie Indonesia, hasil pemeriksaan tidak menemukan legalitas badan hukum maupun perizinan yang diklaim tersebut.

Pencatutan Nama OJK dan Teknologi AI

Ancaman investasi ilegal juga ditemukan pada penawaran instrumen keuangan seperti saham, forex, komoditas, kripto, dan indeks.

OneTwoMarkets, misalnya, diduga menawarkan berbagai produk investasi dengan mengklaim memiliki afiliasi perusahaan keuangan di Afrika Selatan serta mengantongi lisensi internasional.

Dalam promosinya, entitas tersebut juga diduga menggunakan teknologi AI dengan menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.

Satgas PASTI memastikan OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK sebagai manajer investasi, penasihat investasi, penyelenggara layanan urun dana, maupun perusahaan efek.

Sementara itu, Brevondale diduga menawarkan investasi saham dengan mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat. Dalam aktivitas promosinya, entitas tersebut juga diduga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Hasil verifikasi menunjukkan Brevondale tidak memiliki izin OJK dan menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

Kasus lainnya berkaitan dengan pencatutan identitas Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas yang berizin di China.

Entitas yang menggunakan nama Guotai Haitong tersebut diduga menawarkan pendanaan proyek properti dengan mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, Satgas PASTI menemukan bahwa entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi perizinan sebagaimana diklaim.

Akses Aplikasi dan Situs Diblokir

Sebagai tindak lanjut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan seluruh entitas tersebut serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan tautan situs web yang digunakan.

Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat. Adapun laporan mengenai dugaan investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal dapat disampaikan melalui saluran resmi OJK.

Saluran pengaduan tersebut meliputi situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, serta email konsumen@ojk.go.id.

Bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan, laporan juga dapat disampaikan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id. Laporan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat upaya penanganan dan pemblokiran rekening yang diduga digunakan pelaku.

Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur keuntungan investasi yang tidak masuk akal. Legalitas perusahaan, izin usaha, serta risiko produk keuangan harus diperiksa sebelum seseorang memutuskan menyetorkan uang.

Di tengah semakin berkembangnya teknologi digital, masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap promosi yang menggunakan nama lembaga resmi, logo perusahaan, maupun wajah tokoh publik sebagai alat untuk membangun kepercayaan.

Pesan pentingnya: jangan menyerahkan uang hanya karena tergiur keuntungan besar. Pastikan legalitas dan pahami risikonya sebelum berinvestasi.(Rjb)