PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dua tersangka beserta barang bukti resmi diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11/2026).

Perkara ini menjadi perhatian karena dugaan penyimpangan penyaluran pembiayaan yang berlangsung selama lebih dari tiga tahun tersebut melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah. Potensi kerugian dalam kasus itu diperkirakan mencapai Rp1,72 miliar.

Dua orang yang diserahkan kepada kejaksaan masing-masing berinisial TR, yang menjabat Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis bank tersebut.

Keduanya diduga terlibat dalam penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberian fasilitas pembiayaan. Dugaan penyimpangan itu terjadi dalam kurun Mei 2018 hingga September 2021.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (P-21) pada 11 November 2026. Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara untuk diteliti oleh kejaksaan.

OJK menjelaskan, pengungkapan perkara tersebut merupakan hasil rangkaian pengawasan terhadap aktivitas BPRS Khasanah Ummat. Prosesnya dimulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan pelanggaran ketentuan perbankan syariah.

Dalam perkara ini, TR disangkakan melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023. Penyidik juga menerapkan alternatif pasal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

OJK menegaskan, penuntasan perkara ini merupakan bagian dari komitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia juga terus dilakukan untuk memastikan setiap dugaan tindak pidana ditangani secara profesional dan konsisten.

Melalui langkah tersebut, OJK berharap integritas industri jasa keuangan tetap terjaga, perlindungan konsumen semakin kuat, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, termasuk perbankan syariah, dapat terus ditingkatkan.

Catatan: Seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap harus dipandang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.