patrolicia.com-JAKARTA, Presiden Joko Widodo membahas langkah-langkah percepatan pembangunan ibu kota baru bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2020.

Dalam arahannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru Indonesia yang didesain untuk menjadi kota hijau dan kota pintar mengundang ketertarikan sejumlah negara sahabat. Negara-negara sahabat tersebut juga sudah menyatakan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam pembangunan ibu kota baru.

“Saya ingin menyampaikan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah _smart metropolis_ sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia dan bahkan negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama,” ujarnya.

Terkini, pihak Korea Selatan melalui Menteri Lingkungan Hidupnya yang bertemu Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyampaikan ketertarikan tersebut. Korea Selatan sendiri memiliki pengalaman dalam pembangunan kota hijau dan berkelanjutan.

“Ini saya kira sebuah sinyal yang bagus. Oleh sebab itu, perlu disiapkan detail-detail proses kerja sama antara kita dengan negara lain,” ucapnya.

Sebagai langkah pertama, Kepala Negara meminta jajarannya untuk menyiapkan dan menyelesaikan seluruh payung hukum yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota tersebut.

“Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa (rancangan) undang-undangnya juga sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR setelah reses. Saya kira ini sebuah persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul sudah siap,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden kembali mengingatkan bahwa pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini tak hanya berarti berpindah lokasi dan mengelola sebuah kota yang seperti biasanya. Melainkan, dibutuhkan pula cara dan sistem kerja baru di dalamnya yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif.

“Kita tidak sekadar mengelola ibu kota baru seperti biasanya. Tapi, kita ingin menginstal sistem dan cara kerja baru yang lebih futuristik dan fleksibel sehingga kita bisa bekerja lebih lincah, efisien, cepat, dan efektif,” ucapnya.

Adapun terkait dengan skema pembiayaan pembangunan, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pemetaan mengenai bagian pembangunan mana yang nantinya akan dibiayai oleh APBN maupun yang dapat dikerjasamakan melalui skema kerja sama KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta yang melalui investasi dari swasta dan negara-negara sahabat.

Jakarta, 26 Februari 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

PatroliCIA.com-JAKARTA,  Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan Cho Myung-Rae di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 25 Februari 2020. Salah satu poin perbincangan dalam pertemuan tersebut yaitu ketertarikan Korea Selatan untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan pers usai pertemuan. Ia bersama dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

“Disampaikan bahwa Korea Selatan juga berminat untuk terlibat di ibu kota baru dan Bapak Presiden menyambutnya dengan positif karena itu artinya ada peluang untuk dikerjasamakan,” kata Suharso.

Suharso menuturkan bahwa detail mengenai bentuk kerja sama dalam pembangunan ibu kota baru tersebut belum dibicarakan. Meski demikian, Korea Selatan disebut memiliki pengalaman dalam pembangunan kota hijau dan berkelanjutan.

“Mereka mengatakan bahwa mereka punya pengalaman di _green city_, mereka berpengalaman di _sustainable city_, dan Pak Menterinya sendiri itu orang yang punya latar belakang di bidang _urban development_,” imbuhnya.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

PattoliCIA.com – Jakarta, Presiden Joko Widodo pagi ini, Jumat, 15 November 2019, bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandar Udara Radin Inten II, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Dalam kunjungan kerja ini, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 08.10 WIB.

Di Lampung siang nanti, Presiden akan meresmikan Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung 189 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Peresmian tersebut dipusatkan di Gerbang Tol Simpang Pematang KM 240, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Turut menyertai Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Lampung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Nugroho, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman.

(Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

PattoliCIA.site – Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar program perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan pemerintah lebih terfokus dan terarah. Presiden melihat bahwa program-program yang saat ini banyak dijalankan masih tersebar di sejumlah kementerian, BUMN, maupun lembaga sehingga kurang optimal.

“Misalnya di BUMN, dari PNM itu ada program Mekaar, di Kementerian Keuangan ada program UMi, kemudian di setiap kementerian juga ada program pemberdayaan UMKM. Tersebar di mana-mana, tidak fokus, tidak terkoordinasi, dan tidak terkonsolidasi sehingga hasilnya kurang _nendang_,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas membahas pemberdayaan UMKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 1 November 2019.

Kepala Negara juga sering melihat bahwa pola program yang dijalankan oleh suatu kementerian, lembaga, atau BUMN kemudian ditiru dan diulang lagi oleh yang lainnya dengan nama program yang berbeda namun dengan substansi yang nyaris serupa. Akibatnya, target dan pertumbuhan yang dituju oleh program-program tersebut menjadi tidak berkembang.

“Saya juga masih melihat program pemberdayaan UMKM ini masih rutinitas, masih monoton, dan sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh UMKM,” ucap Presiden.

Oleh karenanya, Presiden ingin agar program-program tersebut dapat lebih dijalankan secara terfokus dan terkonsolidasi antarkementerian, lembaga, maupun BUMN sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, Kepala Negara juga ingin agar kredit perbankan yang diberikan kepada UMKM untuk dapat ditingkatkan lagi jumlah dan cakupannya.

“Saya sudah minta nanti tahun depan ini bisa ditingkatkan lagi dua kali lipat. Tetapi juga kita harus tembakkan program ini kepada usaha-usaha produksi, bukan pada yang masih banyak sekali saya lihat di usaha-usaha perdagangan,” tuturnya.

Lebih jauh, Presiden Joko Widodo juga berharap agar para pelaku UMKM dapat segera naik kelas ke tingkatan yang lebih tinggi. Terkait hal ini, dirinya menginstruksikan agar dalam setiap masuknya investasi para pelaku UMKM tersebut diberikan ruang untuk berpartisipasi dan memperoleh keuntungan.

“Saya juga sampaikan ke Kepala BKPM agar setiap adanya investasi itu menggandeng pengusaha lokal. Usaha kecil dan usaha mikro dikawinkan sehingga pengusaha-pengusaha lokal mendapatkan manfaat dari adanya investasi yang ada di sebuah daerah,” ujarnya.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

]]> https://patrolicia.com/210/presiden-jokowi-sampaikan-pandangan-bagi-pemulihan-situasi-di-rakhine-state/ Sun, 03 Nov 2019 03:52:00 +0000 https://patrolicia.com/?p=210

PatroliCIA.site – Bangkok, Indonesia selalu menaruh perhatian besar bagi upaya pemulihan situasi dan keamanan di Rakhine State, Myanmar. Saat menghadiri sesi Pleno KTT ke-35 ASEAN yang digelar di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Sabtu, 2 November 2019, Presiden Joko Widodo kembali mengangkat isu ini dengan harapan agar situasi di Rakhine State dapat mengalami kemajuan yang berarti.

“Saya yakin kita semua mengharapkan agar situasi di Rakhine State dapat segera kembali normal,” ujar Presiden kepada para pemimpin negara-negara ASEAN.

Upaya repatriasi secara sukarela, aman, dan bermartabat bagi para pengungsi di Rakhine State didorong oleh para pemimpin ASEAN untuk terus diupayakan. Para pemimpin ASEAN juga sepakat untuk berkontribusi dalam mendukung upaya tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memberikan keterangannya di Hotel Grand Hyatt Erawan, Bangkok, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menawarkan saran dan pandangan bagi penyelesaian isu kawasan saat berbicara di sesi Pleno tersebut. Pertama, Presiden Joko Widodo memandang perlu diteruskannya dialog dengan para perwakilan pengungsi yang saat ini berada di Cox’s Bazaar.

“Karena dengan dialog dan komunikasi maka akan muncul _trust_. Dan _trust_ ini akan sangat besar artinya bagi persiapan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat,” tutur Retno.

Kedua, sebagai bagian dari upaya penanganan, Indonesia sepenuhnya mendukung usulan untuk mendirikan satuan tugas ad-hoc di Sekretariat ASEAN yang fokus memantau pelaksanaan rekomendasi tim Preliminary Needs Assessment (PNA). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia juga siap untuk berkontribusi agar satuan tugas ad-hoc dapat segera terbentuk dan bekerja.

“Para pemimpin ASEAN sudah menyepakati akan dilakukan pendirian ad-hoc task force di Sekretariat ASEAN dan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk memberikan kontribusi agar satuan tugas tersebut dapat segera terbentuk”, ucapnya.

Adapun yang ketiga, Indonesia mengharapkan agar prioritas proyek dan kegiatan-kegiatan sebagai implementasi rekomendasi PNA yang telah disepakati dalam ” 2nd Technical Working Group” antara ASEAN dan Myanmar bulan Oktober lalu, dapat segera dijalankan.

“Untuk mendorong implementasi prioritas proyek dan kegiatan, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia juga siap memberikan konstribusi,” tandasnya.

Bangkok, 2 November 2019
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Erlin Suastini

PatroliCIA.site – Bangkok, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Bandar Udara Militer Don Mueang, Bangkok, Thailand pada Sabtu, 2 November 2019. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden beserta rombongan mendarat dengan sempurna pada pukul 13.00 Waktu Setempat (WS).

Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Ahmad Rusdi di pintu pesawat. Sementara itu, Deputi Perdana Menteri Thailand urusan hukum Somkit Jatusripitak menyambut di bawah tangga pesawat.

Sebelum menuju kendaraan yang telah disediakan, Presiden dan Ibu Iriana menerima garland (gelang bunga). Dari bandara, Presiden melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat menginap selama berada di Bangkok, Thailand.

Saat tiba di hotel, Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. (Erlin Suastini)

PartoliCIA.com – Jakarta, Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menerima pimpinan MPR RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit membocorkan mengenai kabinet yang akan membantunya pada masa bakti periode 2019-2024. Ia memastikan akan mempertahankan beberapa menteri Kabibet Kerja periode 2014-2019.

“Ya, ada yang lama. Yang baru, banyak,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menerima pimpinan MPR RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019) siang.

Mengenai berapa prosentase perbandingan (yang lama dan baru, red), Presiden tidak menjawab secara langsung.

“Belum dihitung persentasenya,” kata Presiden.

Adapun mengenai kapan nama-nama menteri itu diumumkan, Presiden Jokowi mengatakan, akan dilakukan secepatnya setelah pelantikan (presiden, red), yang akan dilakukan pada 20 Oktobet 2019 pukul 14.00 WIB. (DA)

]]> https://patrolicia.com/223/pemerintah-akan-tindak-lanjuti-laporan-dan-rekomendasi-bpk/ Fri, 20 Sep 2019 02:41:00 +0000 https://patrolicia.com/?p=223

PatroliCIA.site. Bogor – Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis, 19 September 2019, di Istana Merdeka, Jakarta. BPK yang diketuai oleh Moermahadi Soerja Djanegara dalam kunjungannya itu menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Presiden.

Melalui hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan semakin membaik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Kamis, 19 September 2019.

“_Progress_-nya sangat baik. Baik LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) maupun LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) persentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP,” ujarnya.

Ketua BPK mengatakan, dua kementerian yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun dua lembaga yang juga memperoleh WDP ialah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Yang WDP itu PU, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan _disclaimer_ itu ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah, provinsi itu tinggal dua,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo yang menyampaikan keterangan di saat yang sama mengatakan bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada lebih banyak kementerian dan lembaga. Ia berharap agar tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efisiensi penggunaan anggaran juga dapat semakin meningkat di masa mendatang.

“Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat. Tadi provinsi 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama,” ucapnya.

Menindaklanjuti laporan dan rekomendasi BPK tersebut, Presiden menyampaikan komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan sebagaimana yang disampaikan oleh BPK.

“Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjuti,” kata Presiden. (Erlin Suastini)