PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat reformasi sektor perasuransian dengan meluncurkan implementasi QR Code pada Surat Tanda Terdaftar (STTD) bagi pialang asuransi dan reasuransi. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat integritas industri sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen di tengah pertumbuhan pesat sektor tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa penggunaan QR Code bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik.

“QR Code ini tidak hanya menjadi alat verifikasi, tetapi juga instrumen peningkatan kepercayaan dalam industri. Ini diharapkan mengubah perilaku pelaku industri agar lebih bertanggung jawab sesuai profesi dan sertifikasi,” ujarnya dalam peluncuran di Jakarta, Senin.

Melalui sistem ini, masyarakat dapat memverifikasi identitas dan status pendaftaran pialang secara cepat dan real time. Langkah ini dinilai mampu meminimalkan risiko interaksi dengan pihak tidak resmi serta memperkuat efektivitas pengawasan oleh regulator.

Data OJK mencatat, hingga 31 Maret 2026 terdapat 560 perusahaan pialang asuransi dan 105 pialang reasuransi yang telah terdaftar dan memiliki STTD. Meningkatnya jumlah pelaku industri tersebut mendorong urgensi penguatan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat.

Selain peluncuran QR Code, OJK juga melakukan transformasi digital melalui integrasi proses perizinan dalam Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Sistem ini menggantikan proses manual yang sebelumnya tersebar di beberapa platform, sehingga mempercepat layanan, meningkatkan akurasi data, serta memungkinkan penerbitan nomor STTD secara otomatis.

Digitalisasi ini menjadi bagian dari strategi besar OJK dalam Roadmap Perasuransian 2023–2027 yang menargetkan industri asuransi yang sehat, efisien, dan berintegritas. Upaya tersebut juga diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan OJK Nomor 24 Tahun 2023 yang mengatur perizinan dan kelembagaan perusahaan pialang asuransi dan reasuransi.

Dengan kombinasi inovasi digital dan penguatan regulasi, OJK berharap industri perasuransian nasional mampu tumbuh lebih kredibel, transparan, dan berdaya saing, sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat sebagai konsumen.