Titik Api Terus Bertambah, 44 Tersangka Diamankan, TNI–Polri Perkuat Operasi Darat dan udara PATROLICIA COM PROPINSI NTT Meningkatnya jumlah titik api di Provinsi Riau mendorong Pemerintah Pusat menetapkan status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah tersebut. Kondisi darurat ini disikapi dengan digelarnya Rapat Evaluasi Penanganan dan Penegakan Hukum Karhutla serta Konferensi Pers Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Karhutla, Selasa (22/7/2025), bertempat di Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dr. Hanif Faisol Nurofiq, serta Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, antara lain Gubernur Riau, Kapolda Riau, Danlanud RSN, Kabinda, para Dandim, dan Kapolresta dari berbagai wilayah di Riau.

Turut hadir secara langsung dalam forum tersebut Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, yang menegaskan komitmen TNI untuk berada di garda depan dalam mendukung penanggulangan Karhutla di Riau.

Titik Api Melonjak, Unsur Kesengajaan Menguat

Dalam rapat yang berlangsung selama beberapa jam tersebut, para pemangku kebijakan membahas lonjakan signifikan titik panas (hotspot) di sejumlah kabupaten/kota di Riau. Laporan dari lapangan menyebutkan, mayoritas kebakaran terjadi di lahan gambut dan area konsesi, dengan dugaan kuat adanya unsur kesengajaan oleh oknum-oknum tertentu.

Kapolda Riau dalam konferensi pers usai rapat menyampaikan bahwa hingga pertengahan Juli 2025, telah diterima 35 laporan polisi terkait kebakaran lahan, dan 44 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Kami akan terus memproses hukum para pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan,” tegasnya.

Operasi Skala Besar Diluncurkan

Sejumlah langkah strategis telah disusun dan langsung dijalankan. Pemerintah mengerahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna memicu hujan buatan di wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem. Selain itu, penambahan armada helikopter water bombing serta patroli udara harian menjadi bagian dari upaya intensifikasi pemadaman dari udara.

Sementara itu, di darat, sinergi antara TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, dan masyarakat peduli api (MPA) diperkuat untuk memastikan pemadaman di titik-titik api yang sulit dijangkau.

Danrem 031/WB Brigjen TNI Sugiyono menegaskan bahwa TNI tidak akan tinggal diam. “Kami mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk personel Kodim dan Koramil di daerah rawan Karhutla, untuk mendukung operasi pemadaman serta mendampingi patroli pencegahan,” ujarnya.

Sinergi dan Keterlibatan Masyarakat Jadi Kunci

Selain tindakan teknis, rapat juga menyoroti pentingnya edukasi dan pendekatan berbasis masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau, bersama instansi vertikal, sepakat bahwa pencegahan yang paling efektif adalah melalui keterlibatan langsung masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kelompok tani dan pemilik lahan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Harus ada perubahan perilaku dan kesadaran kolektif. Ini soal masa depan lingkungan dan generasi yang akan datang,” ujar Gubernur Riau dalam pernyataannya.

Menteri LHK menambahkan bahwa korporasi juga harus mengambil peran aktif dalam pengawasan lahan konsesi mereka. Ia menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang abai terhadap potensi kebakaran di areal kerja mereka.

Krisis Iklim Memperparah Risiko Karhutla

Para pakar yang turut diundang dalam diskusi teknis menyampaikan bahwa fenomena El Nino dan perubahan iklim global turut memperparah risiko Karhutla. Kombinasi suhu tinggi, kelembaban rendah, dan angin kencang menyebabkan api cepat menyebar bahkan dalam hitungan jam.

Karena itu, upaya mitigasi jangka panjang harus dimulai dari sekarang, termasuk melalui restorasi lahan gambut, pengelolaan tata air, serta peremajaan hutan dan ekosistem penyangga.

Penutup: Darurat, Tapi Masih Bisa Dicegah

Riau saat ini berada dalam kondisi darurat, namun bencana Karhutla masih bisa dicegah jika seluruh elemen bergerak bersama. Rapat yang digelar bukan sekadar evaluasi teknis, melainkan panggilan untuk membangun sinergi lintas sektor, memperkuat penegakan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Sebagaimana disampaikan Kepala BNPB, “Api tidak mengenal batas administrasi. Hari ini Riau, besok bisa Kalimantan atau Sumatra Selatan. Maka langkah kolektif dan cepat adalah satu-satunya pilihan.”(rjb)