PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama lintas pemangku kepentingan mendeklarasikan komitmen bersama untuk memberantas praktik pengiriman pekerja migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Deklarasi tersebut digelar dalam forum koordinasi di Kupang, Selasa (5/8), dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perlindungan Migran Indonesia (PMI), Forkopimda, kepala daerah, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta aparat penegak hukum.
Gubernur NTT menegaskan bahwa praktik pengiriman tenaga kerja ilegal adalah “luka kemanusiaan” yang terus menganga di wilayah NTT. Dengan suara tegas, ia menyerukan perang terbuka terhadap jaringan perdagangan orang yang selama ini memanfaatkan kelengahan sistem untuk meraup keuntungan di atas penderitaan masyarakat kecil.
“Komitmen kita hari ini adalah langkah awal untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang. Ini bukan sekadar soal regulasi, tapi tentang nyawa dan martabat manusia,” kata Gubernur.
NTT dalam Pusaran Migrasi Ilegal
NTT dikenal sebagai salah satu daerah dengan angka pengiriman pekerja migran ilegal tertinggi di Indonesia. Banyak dari mereka berangkat tanpa dokumen resmi, tanpa pelatihan kerja, dan tanpa perlindungan hukum. Mereka berisiko tinggi menjadi korban eksploitasi bahkan kekerasan di negara tujuan.
Pemerintah daerah mengakui bahwa pengawasan yang lemah sejak proses rekrutmen hingga keberangkatan menjadi titik rawan yang terus dieksploitasi oleh calo dan sindikat perdagangan manusia.
Berbagai program sudah dijalankan, mulai dari pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), pembentukan Gugus Tugas TPPO hingga ke tingkat desa, penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), hingga penyediaan sistem pengaduan digital. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan di lapangan.
“Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kita butuh kolaborasi kuat antara pemerintah, penegak hukum, lembaga keagamaan, LSM, kampus, hingga media,” lanjut Gubernur.
Apresiasi untuk Pejuang Kemanusiaan
Dalam forum tersebut, Gubernur juga memberikan penghargaan kepada dua tokoh perempuan — Suster Lorent dan Pendeta Devi — yang selama ini