PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya menjaga harmoni sosial antara warga NTT dan masyarakat Bali di tengah menguatnya sentimen negatif akibat sejumlah kasus yang melibatkan oknum diaspora NTT. Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengajak seluruh warga NTT di Bali untuk merajut kembali hubungan yang harmonis, berlandaskan nilai budaya, hukum, dan tanggung jawab bersama.
Ajakan tersebut disampaikan Johni Asadoma saat bersilaturahmi dan berdialog dengan diaspora NTT di Denpasar, Bali, Rabu (28/1/2026) malam. Pertemuan itu menjadi langkah awal dari rangkaian agenda Pemerintah Provinsi NTT untuk meredam dampak sosial dari berbagai peristiwa yang belakangan mencuat di ruang publik dan media sosial.
Johni menilai, perilaku segelintir oknum telah memunculkan stigma yang merugikan ribuan warga NTT lain yang hidup tertib, taat hukum, dan berkontribusi positif di Bali. Stigma serupa bahkan mulai merembet ke daerah lain seperti Surabaya dan Malang.
“Kami hadir di Bali karena situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Namun, dalam kondisi apa pun, pemerintah harus hadir untuk memberi solusi dan jalan keluar,” ujar Johni di hadapan perwakilan paguyuban, organisasi kepemudaan, dan tokoh diaspora NTT di Bali.
Dalam dialog tersebut, Wagub NTT mendengarkan langsung masukan, kritik, serta pandangan diaspora terkait dinamika sosial yang berkembang. Ia menegaskan bahwa tindakan segelintir oknum sama sekali tidak mencerminkan jati diri dan nilai budaya masyarakat NTT secara keseluruhan.
“Secara sosiologis, setiap individu diaspora membawa nama baik daerah asalnya. Satu tindakan keliru dapat berdampak luas dan mencoreng citra seluruh komunitas. Karena itu, kita tidak boleh tinggal diam,” kata Johni.
Johni juga menekankan bahwa relasi Bali dan NTT memiliki akar sejarah dan kultural yang panjang. Akulturasi kedua daerah telah terbangun selama puluhan tahun, menjadikan Bali sebagai rumah kedua bagi banyak warga NTT untuk bekerja, menempuh pendidikan, dan membangun masa depan.
Namun, menurutnya, harmoni tersebut diuji oleh sejumlah peristiwa yang menunjukkan kurangnya kemampuan sebagian kecil diaspora dalam beradaptasi dan menghormati norma setempat. Karena itu, menjaga harmoni kini menjadi kewajiban moral dan kultural yang mendesak.
Johni menggarisbawahi pentingnya memahami nilai Tri Hita Karana yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali, sekaligus karakter masyarakat NTT yang egaliter dan ekspresif dalam semangat Flobamora. Perbedaan cara mengekspresikan nilai inilah, menurutnya, yang kerap memicu gesekan.
“Harmoni hanya bisa terjaga jika warga diaspora mampu beradaptasi secara bijak tanpa kehilangan jati diri dan martabat budayanya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Johni memaparkan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan peran paguyuban diaspora sebagai ruang pembinaan dan edukasi hukum, peningkatan komunikasi dialogis dengan tokoh adat dan aparat setempat, serta penguatan narasi kontribusi positif warga NTT di Bali.
Ia juga menekankan pentingnya penertiban administrasi kependudukan bagi warga NTT yang hendak merantau. Menurut Johni, kewajiban lapor di daerah asal dan tujuan perlu diperkuat melalui regulasi yang didukung DPRD.
“Jika administrasi tertib, potensi pelanggaran hukum bisa kita tekan. Ini harus tegas dan konsisten,” katanya.
Johni menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT tidak akan mentoleransi tindakan melanggar hukum oleh siapa pun, termasuk oknum warga NTT di perantauan. Pada saat yang sama, ia menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah dan masyarakat Bali atas ketidaknyamanan yang timbul akibat ulah segelintir oknum.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat NTT, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali yang merasa terganggu dan resah,” ujar Johni.
Sementara itu, Penasehat Rumah Besar Diaspora NTT di Bali, Ardi Ganggas, mengapresiasi kehadiran Wagub NTT beserta jajaran. Ia menilai dialog langsung ini penting untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas dan memulihkan kepercayaan antarwarga.
Harmoni antara diaspora NTT dan masyarakat Bali, menurut para peserta dialog, hanya dapat terjaga jika dibangun dengan kesadaran, disiplin hukum, dan tanggung jawab bersama. Peristiwa yang terjadi belakangan diharapkan menjadi momentum refleksi dan penguatan kohesi sosial di masa depan.