PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menerapkan skema baru dalam pelaksanaan Sertifikasi Dosen (Serdos) 2026. Melalui kebijakan ini, proses sertifikasi tidak lagi hanya menitikberatkan pada pemenuhan administrasi, tetapi juga mengedepankan rekam jejak kinerja akademik, kualitas pengajaran, dan produktivitas publikasi ilmiah secara berkelanjutan.
Dalam aturan terbaru tersebut, calon peserta Serdos diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan dasar. Dosen harus berstatus dosen tetap, memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), menduduki jabatan akademik minimal Asisten Ahli, memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun, serta mengantongi sertifikat Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan/atau Applied Approach (AA).
Selain itu, peserta harus menunjukkan konsistensi pelaksanaan Beban Kerja Dosen atau Laporan Kinerja Dosen (BKD/LKD) selama empat semester berturut-turut di perguruan tinggi yang sama. Mereka juga diwajibkan memiliki karya ilmiah maupun karya seni dan budaya sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak sedang menjalani tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatan.
Untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti sertifikasi, pemerintah menerapkan sistem pemeringkatan objektif. Prioritas diberikan berdasarkan jabatan akademik terakhir, tingkat pendidikan tertinggi, afirmasi bagi dosen penyandang disabilitas, hingga akumulasi masa kerja sejak pengangkatan pertama sebagai dosen.
Pelaksanaan Serdos 2026 dilakukan secara digital melalui tujuh tahapan utama yang terintegrasi. Proses dimulai dari penarikan data dosen yang memenuhi syarat, penyusunan portofolio, penilaian persepsional oleh panitia internal perguruan tinggi, pengajuan ke kementerian, asesmen oleh asesor eksternal, yudisium nasional, hingga penerbitan sertifikat elektronik bagi peserta yang dinyatakan lulus.
Kemdiktisaintek mengingatkan bahwa validitas data administrasi menjadi faktor penting dalam proses sertifikasi. Ketidaksesuaian data pada Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) maupun Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), dokumen ijazah yang belum lengkap, serta kelalaian menyelesaikan tahapan sertifikasi berpotensi menggagalkan proses peserta meskipun telah memenuhi syarat akademik.
Perubahan mekanisme ini juga menuntut dosen melakukan pemutakhiran portofolio Tridharma secara berkala. Penekanan pada bukti audio visual pengajaran dan rekam jejak publikasi membuat persiapan sertifikasi tidak dapat dilakukan secara mendadak menjelang penutupan pendaftaran.
Bagi perguruan tinggi, keberhasilan dosen memperoleh sertifikat pendidik tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan nilai akreditasi institusi. Dengan demikian, Serdos 2026 menjadi instrumen yang tidak hanya mengukur kompetensi individu dosen, tetapi juga mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi secara menyeluruh.(Rjb)