PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat reformasi industri pasar modal Indonesia dengan mendorong 192 perusahaan efek dan manajer investasi meningkatkan permodalan, tata kelola, serta integritas usaha.
Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 192 perusahaan telah menyampaikan komitmen pilihan kelompok kegiatan usaha. Jumlah tersebut terdiri atas 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi OJK membangun industri pasar modal yang lebih sehat, transparan, dan berdaya saing. Penguatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan perlindungan investor sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan investor global.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.
Melalui kedua regulasi itu, OJK mengatur penguatan modal, kualitas kepemilikan, pengendalian perusahaan, kepengurusan, tata kelola, hingga manajemen risiko.
Perusahaan juga dikelompokkan berdasarkan kemampuan dan pemenuhan persyaratan kegiatan usaha melalui kategori Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) dan Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU).
Berdasarkan data OJK, dari 107 Perusahaan Efek yang telah menyampaikan pilihan, sebanyak 74 perusahaan memilih PEKU 3, kemudian 22 perusahaan memilih PEKU 2, dan 11 perusahaan memilih PEKU 1.
Sementara itu, dari 85 Manajer Investasi, sebanyak 70 perusahaan memilih MIKU 2 dan 15 perusahaan memilih MIKU 1.
Pengelompokan tersebut menjadi dasar bagi setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai kapasitas, kemampuan permodalan, serta tingkat risiko yang dihadapi.
Target Penyesuaian hingga April 2029
OJK memberikan masa transisi kepada pelaku industri agar dapat memenuhi seluruh persyaratan secara bertahap. Proses penyesuaian tersebut ditargetkan selesai pada April 2029.
masa transisi, OJK akan memantau perkembangan pemenuhan komitmen setiap perusahaan serta berkoordinasi dengan pemegang saham, jajaran pengurus, asosiasi industri, dan berbagai pemangku kepentingan.
Dukungan pemegang saham juga dinilai penting, terutama untuk memastikan kecukupan modal dan memperkuat kemampuan operasional perusahaan.
Di sisi lain, OJK menegaskan bahwa reformasi pasar modal tidak hanya berfokus pada penguatan kelembagaan, tetapi juga peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.
Cegah Pelanggaran Berulang
OJK menyatakan akan memberikan sanksi kepada pelaku industri yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain penindakan, lembaga tersebut juga mendorong pembinaan dan perbaikan sistem pengawasan internal perusahaan.
Sejumlah perusahaan efek yang terlibat dalam kasus pelanggaran telah diminta melakukan pembenahan, antara lain meningkatkan kompetensi pegawai, memperkuat fungsi kepatuhan, serta mengevaluasi penyebab pelanggaran secara menyeluruh.
Perusahaan juga diwajibkan menyampaikan hasil evaluasi dan langkah perbaikan kepada OJK sebagai bagian dari pengawasan.
Sementara terhadap industri manajer investasi, OJK memperkuat komunikasi dengan asosiasi industri serta meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
Melalui langkah tersebut, OJK ingin memastikan bahwa industri pasar modal Indonesia tidak hanya tumbuh dari sisi bisnis, tetapi juga memiliki fondasi kelembagaan yang kuat, tata kelola yang baik, dan perlindungan investor yang semakin terjamin.
Reformasi ini diharapkan mampu menekan risiko pelanggaran berulang sekaligus memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di tengah persaingan industri keuangan global.(Rjb)