PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah provinsi memperkuat basis data kemiskinan dan memasukkan anak-anak terlantar secara tegas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang serta Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin.
Catatan tersebut menjadi salah satu perhatian utama Komisi III dalam pembahasan Ranperda yang berlangsung pada 10 November 2026. Pembahasan dan perhatian terhadap substansi regulasi tersebut kembali mengemuka dalam agenda kegiatan di Hotel Harper Kupang, Jumat (13/11/2026).
Komisi III menilai, pembentukan regulasi yang mengatur pengumpulan dan pemanfaatan sumbangan masyarakat tidak boleh hanya berorientasi pada tata cara penggalangan dana. Lebih dari itu, aturan tersebut harus memastikan bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Untuk itu, pemerintah provinsi diminta menyediakan data kemiskinan yang valid, terukur, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut perlu dipisahkan berdasarkan kategori fakir miskin, masyarakat miskin lainnya, serta kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial.
Perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak terlantar. Komisi III meminta kelompok tersebut dicantumkan secara jelas dalam cakupan Ranperda karena membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus dari pemerintah.
Menurut Komisi III, kejelasan data menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan, menetapkan penerima bantuan, sekaligus mencegah terjadinya kesalahan penyaluran. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak untuk memperoleh bantuan.
Selain persoalan data, Komisi III meminta Naskah Akademik Ranperda diperkuat dengan angka-angka konkret mengenai kondisi kemiskinan di NTT. Pemerintah perlu menjelaskan jumlah fakir miskin, masyarakat miskin lainnya, serta anak-anak terlantar sebagai dasar untuk mengukur urgensi pembentukan peraturan daerah tersebut.
Komisi III juga menekankan pentingnya memperjelas persoalan mendasar yang hendak diselesaikan melalui regulasi itu. Dengan landasan akademik dan data yang kuat, Ranperda diharapkan mempunyai arah kebijakan yang jelas dan dapat diterapkan secara efektif.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme penyaluran bantuan. Komisi III menghendaki agar distribusi uang, barang, maupun sumbangan masyarakat dilakukan berdasarkan data penerima yang sah dan telah diverifikasi.
Pengaturan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan pihak-pihak terkait juga perlu diperjelas agar pelaksanaan pengumpulan serta penggunaan sumbangan tidak menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab.
Komisi III selanjutnya meminta pemerintah provinsi bersama Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait kembali menyempurnakan Naskah Akademik, melengkapi data kemiskinan, memperjelas urgensi pembentukan Perda, serta memastikan setiap rumusan pasal memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang memadai.
Bagi Komisi III, kualitas sebuah peraturan tidak hanya diukur dari selesainya proses pembahasan, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat.
Karena itu, Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian dalam pengelolaan sumbangan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di NTT.(Rjb)