Pemkot Kupang Raih Penghargaan Kemenkes, Pasien Gangguan Jiwa Dijangkau hingga ke Rumah

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT  Komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat pelayanan kesehatan jiwa mendapat pengakuan pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkot Kupang atas upaya meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

Penghargaan tersebut diterima pada 17 November 2026 dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta. Apresiasi ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah membangun pelayanan kesehatan jiwa yang tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, hingga rehabilitasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, mengatakan pelayanan kesehatan jiwa di wilayahnya dilakukan secara berjenjang dengan puskesmas sebagai ujung tombak penanganan masyarakat.

Menurut dia, persoalan kesehatan mental membutuhkan pendekatan menyeluruh. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan, tetapi harus aktif menjangkau warga yang membutuhkan pertolongan.

Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan awal menggunakan kuesioner Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), Posyandu Jiwa, konsultasi, pemberian obat dasar, kunjungan rumah, hingga rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.

Sejumlah puskesmas bahkan mulai mengintegrasikan pelayanan psikolog klinis untuk memperluas akses masyarakat terhadap konsultasi dan penanganan kesehatan mental.

“Kami tidak hanya memberikan pelayanan di puskesmas. Kunjungan rumah juga dilakukan untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang layak,” kata Retnowati.

Ia menjelaskan, informasi mengenai warga yang mengalami gangguan kesehatan jiwa diperoleh melalui laporan masyarakat, pasien, maupun aparat kelurahan. Setelah menerima informasi, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan dokter dan psikolog untuk melakukan pemeriksaan langsung ke rumah pasien.

Perhatian khusus diberikan kepada pasien dengan kondisi berat, termasuk mereka yang masih mengalami pemasungan. Dalam situasi tersebut, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan dokter, psikolog, serta rumah sakit jiwa agar pasien memperoleh penanganan medis sesuai kebutuhannya.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mengembalikan hak masyarakat dengan gangguan jiwa untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan menjalani kehidupan secara manusiawi.

Selain penanganan medis, Pemkot Kupang juga berupaya mengatasi persoalan pembiayaan yang kerap menjadi kendala keluarga pasien. Dinas Kesehatan membantu pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga yang membutuhkan, dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia sesuai ketentuan.

Dengan dukungan tersebut, masyarakat diharapkan tidak kehilangan kesempatan mendapatkan pengobatan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Retnowati menjelaskan, program kesehatan jiwa di Kota Kupang dijalankan melalui tiga pendekatan, yakni promotif dan preventif, kuratif, serta rehabilitatif.

Retnowati menjelaskan, program kesehatan jiwa di Kota Kupang dijalankan melalui tiga pendekatan, yakni promotif dan preventif, kuratif, serta rehabilitatif.

Pada aspek promotif dan preventif, pemerintah mengedepankan edukasi kesehatan mental, penyuluhan kepada masyarakat, serta upaya menghapus stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Sementara itu, pelayanan kuratif dilakukan melalui pengobatan medis, psikoterapi, konseling, dan pemantauan berkala untuk memastikan pasien menjalani pengobatan secara teratur.

Adapun pendekatan rehabilitatif diarahkan pada pemulihan kondisi psikososial pasien. Pelaksanaannya melibatkan psikiater dan psikolog yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui perjanjian kerja sama.

Program tersebut juga mendorong pemberdayaan masyarakat dan pelatihan kemandirian agar penyandang gangguan jiwa dapat kembali beraktivitas, bersosialisasi, serta memiliki kesempatan untuk hidup produktif.

Dari sisi pembiayaan, konsultasi dengan psikiater, psikolog, maupun kebutuhan obat-obatan terkait gangguan jiwa juga dapat diakses melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penghargaan Kementerian Kesehatan ini menjadi dorongan bagi Pemkot Kupang untuk terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan jiwa, termasuk penanganan persoalan NAPZA.

Namun, capaian tersebut sekaligus membawa tanggung jawab lebih besar bagi pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan jiwa tidak boleh berhenti pada penghargaan dan program administratif, melainkan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan yang selama ini kesulitan memperoleh akses pengobatan.

Sebab, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana setiap warga memperoleh kesempatan untuk sembuh, pulih, diterima, dan kembali hidup bermartabat di tengah masyarakat.(Rjb)

Pasien Gangguan Jiwa Dijangkau hingga ke RumahPemkot Kupang Raih Penghargaan Kemenkes