DPRD NTT Dorong Perluasan Meteran Gratis dan Benahi Insinerator demi Dongkrak PAD

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti sejumlah program strategis mitra kerja yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, SH, dalam keterangan pers usai rapat bersama mitra kerja, Selasa (21/01/2026).
Ana menjelaskan, rapat tersebut melibatkan tiga mitra utama, yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Bappeda NTT.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus Komisi IV adalah bantuan pemasangan meteran listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang dikelola Dinas ESDM. Program ini telah menjangkau sejumlah kabupaten, antara lain Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan (TTS), Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, serta beberapa daerah lainnya.
“Ini program yang sangat merakyat. Kami berharap jika masih ada dana SiLPA atau perubahan anggaran, dukungan bisa diperluas ke seluruh kabupaten yang masih membutuhkan meteran listrik gratis,” ujar Ana.
Selain itu, Komisi IV juga mendorong Dinas ESDM untuk menata kembali perizinan pertambangan, terutama aktivitas penambangan rakyat yang selama ini kerap menimbulkan persoalan lingkungan dan tata kelola. Menurut Ana, seluruh aktivitas tambang harus ditempatkan dalam kerangka regulasi yang jelas dan diawasi secara ketat sebagai mitra kerja DPRD.
Sementara itu, pada sektor lingkungan hidup, Komisi IV menyoroti kontribusi insinerator terhadap pencapaian target PAD DLHK. Ana mengungkapkan, saat ini pengelolaan insinerator masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk perbedaan data dan informasi di lapangan, khususnya di Kabupaten Manggarai.
“Insinerator ini seharusnya menjadi sumber pendapatan yang baik bagi daerah. Tidak boleh dibiarkan bermasalah terus. Karena itu, Komisi IV berkomitmen untuk turun langsung ke lapangan memastikan pengelolaannya berjalan optimal,” tegasnya.
DLHK sendiri ditargetkan mampu menyumbang PAD sebesar Rp15 miliar pada tahun berjalan. Komisi IV meminta agar seluruh potensi pendapatan dikelola secara serius dan profesional.
Adapun Bappeda NTT, yang diwakili Kepala Bappeda Farida (Rida), disebut sebagai “muara” dari seluruh perencanaan pembangunan daerah. Komisi IV mengapresiasi langkah Bappeda yang telah membuka Portal Data NTT, yang memungkinkan publik memantau perkembangan data dan indikator pembangunan secara transparan.
“Inovasi ini sangat kreatif dan penting. Semua data dasar pembangunan kini bisa diakses. Ini harus dimanfaatkan oleh seluruh OPD dalam menyusun perencanaan yang baik dan benar,” kata Ana.
Komisi IV juga mendorong peningkatan dukungan anggaran untuk riset dan perencanaan, mengingat Bappeda merupakan OPD strategis yang tidak berorientasi pada PAD, tetapi menjadi fondasi arah pembangunan daerah.
Ana menegaskan, target PAD tidak boleh diperlakukan secara biasa-biasa saja. Berdasarkan pemaparan pemerintah daerah, potensi PAD dari sektor terkait ditargetkan mencapai Rp2,8 miliar, setelah sebelumnya realisasi berada di kisaran Rp1,9 miliar.
“Target pendapatan tidak boleh main-main. Semua OPD harus bekerja total dan berlari kencang agar target yang ditetapkan benar-benar tercapai,” ujar Ana Waha Kolin.(Rjb)