redaksi 3124 posts 0 comments

PATROLICIA COM PROPINSI NTT    Jakarta - Acara kegiatan 'Kilas Balik Reuni Kejaksaan RI Angkatan Tahun 1989' berlangsung sukses, Jum'at-Sabtu 10-11 Januari 2025 di Badiklat Kejaksaan, Kecamatan Ragunan, Jakarta Selatan. Angkatan 89 sudah melahirkan banyak Jaksa-Jaksa yang berprestasi dan tampil sebagai tokoh publik sebagai aparat penegak hukum. Hadir dalam acara Wakil Jaksa Agung RI Feri Wibisono, Mantan Jam Intel Kejagung periode 2017-2020 Jan S. Maringka, Jam Pembinaan Kejagung Bambang Rukmono, Jam Was…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Jakarta - Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG) memberikan dukungan atas laporan Yogilatul Fariza, Pekerja Tambang Galian C Desa Winong Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal yang. Dimana Yogi melaporkan oknum polisi aktif berpangkat Kombespol berinisial FSS ke Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Jakarta, Rabu (8/1/2024). Syafrudin Budiman Kornas ARPG menilai pengaduan dan pelaporan Komberpol FSS, atas dugaan penyalahgunaan profesi pengamanan yang dilakukan…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Jakarta - Pria bernama Yogilatul Fariza, Pekerja Tambang Galian C Desa Winong yang tergabung dalam Paguyuban Winong Sumber Rejeki, asal Margomulyo Kec Pegandon Kendal Jawa Tengah mendatangi Mabes Polri. Yogi melaporkan polisi aktif berpangkat Kombespol berinisial FSS ke Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Jakarta, Rabu (8/1/2024). Yogi mengadukan terlapor Komberpol FSS, atas dugaan penyalahgunaan profesi pengamanan yang dilakukan. Dimana teradu diduga…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT    Jakarta - Pria bernama Yogilatul Fariza, Pekerja Tambang Galian C Desa Winong yang tergabung dalam Paguyuban Winong Sumber Rejeki, asal Margomulyo Kec Pegandon Kendal Jawa Tengah mendatangi Mabes Polri. Yogi melaporkan polisi aktif berpangkat Kombespol berinisial FSS ke Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Jakarta, Rabu (8/1/2024). Yogi mengadukan terlapor Komberpol FSS, atas dugaan penyalahgunaan profesi pengamanan yang dilakukan. Dimana teradu diduga…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT    Jakarta - Ketua Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Firdaus Djuwaid, SH, M.H mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menindak tegas dugaan keterlibatan aparat penegak hukum (APH) yang terlibat dalam siklus peredaran narkotika dan obat terlarang di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). "Kami menduga peredaran narkoba di tiga kota (red-Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu) yang sudah…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P. menghadiri Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Pengukuhan Guru Besar Universitas Nusa Cendana di Auditorium Undana, Selasa (7/1/2025). Adapun tiga Guru Besar yang dikukuhkan, sebagai berikut: 1.Prof. Dr. Frans Gana, M.Si, Guru Besar Bidang Kepakaran Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 2.Prof. Dr. Yuliana Salosso, S.Pi, M.P, Guru Besar Bidang Kepakaran Parasit dan…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Jakarta - Koordinator Nasional Aliansi Pemuda Mandiri (APMA) Aldegar Abialdo Khrisma mengirim surat Surat Nomor : 001/A-1/PP-APMA/I/2025, Senin 6 Januari 2025 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) di Jakarta. Terkait pengaduan kasus-kasus jalannya Pilkada Kabupaten Jember dan dugaan kuat M. Fawait Calon Bupati Kabupaten Jember terlibat tindak pidana berat korupsi dana hibah DPRD Jawa Timur. Menurut Aldo sapaan akrabnya, sehubungan dengan usainya pesta…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P, menegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya diberlakukan untuk kelompok barang dan jasa mewah dan tidak memengaruhi kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa (31/12/2024) lalu. “Bapak Presiden sudah menegaskan, PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT    Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi. Ia menjelaskan meskipun Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, namun tetap melalui proses pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait grasi, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti. “Kalau melakukan grasi wajib minta pertimbangan ke MA. Sedangkan untuk amnesti, itu ke DPR.…

PATROLICIA COM PROPINSI NTT    Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan keterangan terkait topik amnesti yang sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah Indonesia tidak ada maksud untuk serta merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor. “Yang harus dimengerti oleh kita semua adalah pemerintah tidak bermaksud menggunakan amnesti, grasi, abolisi, untuk sekadar membebaskan para pelaku tindak pidana. Sama sekali tidak,” jelas Supratman di gedung…