“May Day dari Kupang: Gubernur Melki Dorong Kolaborasi Tiga Pilar, Siapkan Buruh NTT Naik Kelas”
PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan saat membuka dialog interaktif memperingati Hari Buruh Internasional tingkat Provinsi NTT di Aula El Tari, Kupang, Kamis (30/4/2026).
Mengusung tema penguatan sinergi lintas sektor, forum ini menjadi ruang temu bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan ketenagakerjaan di daerah. Gubernur menekankan bahwa ketiga elemen utama—pemerintah, pengusaha, dan pekerja—memiliki ketergantungan yang tidak terpisahkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pengusaha tidak bisa berjalan tanpa pekerja, dan pekerja tidak dapat bekerja tanpa keberlangsungan usaha. Karena itu, diperlukan titik temu dan kompromi yang produktif agar kedua pihak berkembang bersama,” ujar Melki.
Dalam paparannya, ia menggarisbawahi sejumlah tantangan ketenagakerjaan di NTT, mulai dari tingginya angka pengangguran, dominasi sektor primer, hingga keterbatasan kompetensi tenaga kerja. Kondisi tersebut diperparah oleh defisit neraca perdagangan daerah, yang menurutnya menjadi sinyal perlunya percepatan hilirisasi dan industrialisasi.
Sebagai respons, Pemerintah Provinsi NTT mendorong transformasi tenaga kerja melalui peningkatan kapasitas, pelatihan vokasi, serta sertifikasi kompetensi. Gubernur juga menekankan pentingnya keselarasan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri (link and match), serta perluasan akses informasi pasar kerja.
Di sektor pekerja migran, pemerintah menyiapkan skema perlindungan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus, guna menekan praktik percaloan dan potensi eksploitasi. Selain itu, tengah dirancang jalur penempatan tenaga kerja langsung dari Kupang ke luar negeri untuk memperkuat pengawasan.
Tak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, pemerintah daerah juga mendorong lahirnya wirausaha baru dari kalangan buruh. Melalui akses pembiayaan dan pembinaan UMKM, pekerja diharapkan mampu “naik kelas” menjadi pelaku usaha mandiri.
“May Day tidak hanya momentum memperjuangkan hak pekerja, tetapi juga titik awal bagi pekerja untuk bermimpi dan mempersiapkan diri menjadi pengusaha,” kata Melki.
Panitia melaporkan, kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari unsur pemerintah, TNI/Polri, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, organisasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil. Dialog berlangsung dalam format panel dan tanya jawab, menghadirkan narasumber dari berbagai sektor.
Dari forum ini diharapkan lahir rekomendasi konkret guna memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan
