Kejari Palangka Raya Gandeng SMSI, Transparansi Dana Desa Jadi Fokus Bersama
PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Kemitraan antara media massa dan aparat penegak hukum dinilai semakin penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kesadaran itu menjadi benang merah dalam pertemuan antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya di Kantor Kejari Palangka Raya, Rabu (29/7/2026).
Kunjungan jajaran SMSI Kalimantan Tengah yang dipimpin Ketua SMSI Kalteng Akhiruddin disambut Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Yunardi. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi dalam mendukung berbagai program strategis Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Akhiruddin hadir bersama Sekretaris SMSI Kalteng Aris Kurnia Hikmawan dan Bendahara Bridel B. Usin. Sementara Yunardi didampingi Kepala Seksi Intelijen serta Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Palangka Raya.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, kedua pihak menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi penegak hukum dan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, mencerahkan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Yunardi menjelaskan, Program Jaga Desa merupakan salah satu prioritas Kejaksaan yang bertujuan memperkuat pendampingan hukum, pengawasan, dan edukasi kepada pemerintah desa agar pengelolaan dana desa serta pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski Kota Palangka Raya tidak memiliki wilayah administrasi desa, Yunardi menilai semangat program tersebut tetap relevan untuk diterapkan pada tingkat kelurahan. Menurut dia, penguatan pemahaman hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu menjangkau seluruh lapisan pemerintahan hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan Jaga Desa tidak hanya bergantung pada peran kejaksaan, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai elemen, termasuk media massa. Publikasi yang berimbang dan edukatif dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pembangunan.
Pada kesempatan yang sama, Akhiruddin memaparkan inisiatif SMSI melalui program News Room Jaga Desa, sebuah platform pemberitaan yang difokuskan pada edukasi publik, pengawasan pembangunan, serta publikasi praktik-praktik baik dalam tata kelola pemerintahan desa.
Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk komitmen SMSI untuk menghadirkan jurnalisme yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan. News Room Jaga Desa diharapkan menjadi ruang publik yang memperkuat transparansi penggunaan anggaran, mengangkat potensi desa, sekaligus menyebarluaskan inovasi pembangunan yang berhasil diterapkan di berbagai daerah.
Akhiruddin menambahkan, kerja sama antara media dan kejaksaan memiliki nilai strategis dalam membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat. Melalui jaringan media anggota SMSI, berbagai program dan kebijakan Kejaksaan dapat tersampaikan secara lebih luas, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Yunardi menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai News Room Jaga Desa sejalan dengan pendekatan Kejaksaan yang mengedepankan langkah preventif melalui edukasi dan pendampingan, sehingga potensi pelanggaran hukum dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama berkelanjutan. SMSI Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya sepakat menjadikan kolaborasi informasi dan edukasi hukum sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
