Vaksin ASF Terhenti, DPRD NTT Desak Pemprov Ambil Langkah Darurat Lindungi Peternak Babi
PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Wakil Ketua II DPRD Nusa Tenggara Timur, Yunus Takandewa, mengungkapkan kekecewaannya atas terhentinya pengadaan vaksin African Swine Fever (ASF) pada awal Tahun Anggaran 2026. Padahal, vaksin tersebut dinilai sangat krusial untuk menekan laju penyebaran penyakit mematikan pada ternak babi yang kini kembali mengancam peternak di NTT.
Hal itu disampaikan Yunus kepada wartawan usai pertemuan Komisi II DPRD NTT dengan Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kantor DPRD, Selasa (20/1/2026). Menurut dia, berdasarkan penelusuran DPRD terhadap program dan kegiatan mitra kerja, vaksinasi ASF justru terhenti di saat kebutuhan di lapangan sangat mendesak.
“Ini sangat mengecewakan. Vaksin ASF adalah kebutuhan mendasar petani peternak. Saat ini produksi ternak babi di NTT cukup baik, tetapi justru terancam karena stok vaksin sangat tidak memadai,” kata Yunus.
Ia mengingatkan, pada perubahan anggaran 2025 lalu, DPRD telah mendorong Pemprov NTT mengalokasikan pengadaan sekitar 14.000 dosis vaksin ASF yang kemudian didistribusikan ke sejumlah kabupaten dan kota. Namun, hingga kini sisa vaksin hanya sekitar 1.300–1.700 dosis, jumlah yang dinilai jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau dibagi ke 22 kabupaten/kota, ini jelas jomplang. Populasi ternak babi di setiap daerah itu puluhan ribu, bukan seribu. Stok yang ada sekarang tidak cukup sama sekali untuk menekan penyebaran,” ujar Yunus.
Ia pun mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT agar segera mengambil langkah cepat dan konkret sesuai regulasi, termasuk membuka opsi pengadaan melalui pihak ketiga. Menurut Yunus, penanganan ASF tidak boleh bersifat reaktif.
“Jangan tunggu petani peternak menangis dan menderita baru kita datang. Pencegahan harus dilakukan sekarang. Kalau seperti pemadam kebakaran yang datang setelah api membesar, itu tidak ada gunanya,” tegasnya.
Yunus menambahkan, di sejumlah wilayah, termasuk Kota Kupang, kematian babi akibat ASF masih terlihat, bahkan bangkai ternak ditemukan di jalan-jalan. Kondisi itu, kata dia, menjadi alarm keras bahwa mitigasi harus diperkuat sebelum dampaknya semakin luas.
Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Provinsi NTT, Melky Ansar, menjelaskan bahwa pada akhir 2025 pihaknya memang hanya memperoleh anggaran untuk pengadaan sekitar 14.500 dosis vaksin ASF. Jumlah tersebut, kata dia, sangat terbatas jika dibandingkan dengan populasi ternak babi di seluruh NTT.
“Empat belas ribu dosis itu sangat sedikit kalau dibagi ke 22 kabupaten/kota. Karena itu kami meminta kabupaten/kota yang paling membutuhkan untuk menyampaikan permintaan, lalu kami distribusikan,” ujar Melky.
Ia menyebutkan, distribusi vaksin dilakukan menjelang akhir tahun, dengan harapan mampu menekan kematian ternak pada musim hujan, yang biasanya rawan penyakit. Hingga saat ini, berdasarkan laporan dari daerah, angka kematian masih tergolong wajar dan tidak separah wabah besar tahun sebelumnya yang menewaskan puluhan ribu ekor babi.
Selain vaksinasi, Pemprov NTT juga menerapkan langkah nonmedis, seperti pembatasan lalu lintas ternak dan penutupan wilayah sejak Oktober–November 2025 untuk mencegah masuknya babi dari daerah terjangkit. Edukasi biosekuriti kepada peternak juga mulai dijalankan melalui kelompok percontohan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
“Pencegahan ASF tidak hanya lewat vaksin, tetapi juga kebersihan kandang, pembatasan orang masuk, dan pengendalian pergerakan ternak. Program ini akan kami kembangkan ke daerah lain,” kata Melky.
Meski demikian, DPRD NTT menegaskan bahwa vaksinasi tetap menjadi kunci utama. Tanpa ketersediaan vaksin yang memadai, upaya melindungi peternak babi—yang menjadi tumpuan ekonomi ribuan keluarga di NTT—dinilai akan selalu tertinggal dari ancaman wabah.(Rjb)
