PATROLICIA COM PROPINSI NTT Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jhoni Asadoma, menegaskan pentingnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan infrastruktur di provinsi tersebut. Dalam sambutannya di hadapan para pelaku usaha dan kontraktor infrastruktur, Asadoma menyampaikan kondisi fiskal NTT yang masih jauh dari ideal, serta mengajak semua pihak untuk ikut bertanggung jawab, terutama dalam hal kepatuhan membayar pajak.
“APBD kita tahun ini sebesar Rp5,4 triliun. Namun dari total itu, PAD kita hanya sekitar Rp1,4 triliun—dan dari jumlah tersebut, masih harus dipotong sekitar Rp211 miliar untuk membayar utang ke PT SMI,” ujar Asadoma. “Artinya, ruang fiskal kita sangat terbatas.”
Ia mengungkapkan bahwa saat ini kondisi infrastruktur di NTT yang dalam keadaan baik baru mencapai 70 persen. Sisanya masih butuh penanganan serius. “Jika PAD kita meningkat, fleksibilitas fiskal kita membaik, dan pembangunan pun akan lebih leluasa,” lanjutnya.
Salah satu penyumbang terbesar PAD NTT adalah sektor perpajakan, terutama pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih rendah, baru sekitar 46 persen. Asadoma pun menegur langsung para kontraktor yang menggunakan kendaraan berpelat luar daerah.
“Kalau Anda cari makan di NTT, ya bayar pajaknya juga di sini! Kami sudah berikan insentif penghapusan biaya mutasi kendaraan agar kendaraan dari luar bisa dialihkan ke NTT,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengajak kontraktor untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan melalui dana sosial. Ia memberikan contoh konkret: mendanai pendidikan anak-anak NTT atau menjadi orang tua asuh bagi anak-anak stunting.
“Saya yakin, kalau Anda berbagi dari kelebihan proyek yang Anda dapat, berkat yang lain akan mengalir. Jangan seperti Laut Mati—air masuk tapi tidak pernah keluar, akhirnya jadi tidak berguna. Kita harus mengalirkan berkat itu,” katanya memberi analogi.
Asadoma juga mendorong penggunaan sarana prasarana milik pemerintah seperti alat berat, laboratorium, hingga gedung yang dapat disewa secara resmi dan legal. “Manfaatkan aset daerah, karena itu juga bentuk kontribusi terhadap PAD,” tutupnya.
Dengan target PAD tahun 2025 sebesar Rp2,8 triliun, pemerintah provinsi membutuhkan kolaborasi semua pihak. “Kalau target itu tercapai, maka proyek-proyek pembangunan di NTT akan jauh lebih besar dan lebih merata,” tegasnya.