PATROLICIA COM PROPINSI NTT
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara secara resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) sekaligus menggelar Forum Konsultasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu, 20 Agustus 2025, di Ballroom Hotel Harper Kupang.
Acara ini dihadiri Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Ir. Samon Jaya, para Kepala Kantor Pelayanan Pajak se-NTT, perwakilan pemerintah daerah, pelaku dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan para wajib pajak.
Mewakili Gubernur NTT, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Kosmas Damianus Lana, menyampaikan apresiasi terhadap langkah strategis Kanwil DJP dalam membangun ekosistem perpajakan yang modern, transparan, dan berkeadilan.
> “Piagam Wajib Pajak ini bukan sekadar dokumen, tetapi simbol kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Negara menjamin pelayanan perpajakan yang profesional, sementara wajib pajak berkomitmen melaksanakan kewajiban dengan benar dan penuh kesadaran,” ujar Kosmas Damianus Lana.
Dorong Kolaborasi dan Kepatuhan Pajak
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Ir. Samon Jaya, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, penerimaan pajak merupakan tulang punggung pembangunan nasional, termasuk di NTT.
> “Kami mengajak seluruh wajib pajak untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif. Kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Samon Jaya.
Forum Konsultasi Publik Jadi Wadah Dialog
Selain peluncuran piagam, Forum Konsultasi Publik juga digelar sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Forum ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi, masukan, dan kritik terkait kebijakan perpajakan agar dapat melahirkan solusi bersama dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di NTT.
> “Forum ini kami jadikan wadah partisipatif dan inklusif, agar kebijakan perpajakan ke depan lebih berpihak pada kepentingan rakyat,” tambah Samon Jaya.
Momentum Perubahan Menuju NTT Maju
Pemerintah Provinsi NTT berharap peluncuran Taxpayers’ Charter dapat menjadi momentum memperkuat budaya saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Melalui sinergi yang erat, sistem perpajakan di NTT diharapkan semakin sehat, transparan, dan mampu menopang pembangunan berkelanjutan.
Acara ditutup dengan ajakan bersama untuk mewujudkan tata kelola perpajakan yang modern dan berkeadilan, dengan semangat “Ayo Bangun NTT!”
—
Kalau mau, saya juga bisa membuatkan versi headline cetak ala Kompas yang lebih singkat, tegas, dan memancing rasa ingin tahu. Misalnya:
“Kanwil DJP Luncurkan Piagam Wajib Pajak, Sinergi Menuju NTT Maju”
“Perkuat Kepatuhan Pajak, Kanwil DJP NTT Dorong Kolaborasi”
“NTT Luncurkan Taxpayers’ Charter, Wujudkan Sistem Pajak Modern”(Rjb)