PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pemerintah Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Ende bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik di Flores Bagian Tengah. Langkah itu ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Bajawa, Kamis (18/6).
Pertemuan yang dipimpin Bupati Ngada, Raymondus Bena, tersebut dihadiri Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, Wakil Bupati Ende Dominikus M. Mere, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT Adidoyo Prakoso, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta jajaran perangkat daerah dari tiga kabupaten.
Sebelum rapat berlangsung, pemerintah menggelar pasar murah bersubsidi di Lapangan Kartini, Bajawa, sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat melalui penyediaan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi yang semakin kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global maupun domestik. Menurut dia, setiap program pengendalian inflasi harus dijalankan dengan prinsip 3T, yakni tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat lokasi.
“Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia perlu terus memperkuat sinergi dan menghadirkan inovasi agar pengendalian inflasi semakin efektif serta mampu menjaga stabilitas harga di daerah,” ujar Adidoyo.
Pemerintah Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Ende juga menyatakan komitmennya menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan, serta berbagai program pengendalian inflasi yang berkelanjutan.
Di bidang digitalisasi, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah meluncurkan aplikasi NTT Retribusi, sebuah platform berbasis telepon seluler yang dilengkapi dashboard pemantauan transaksi secara real time. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efektivitas pengelolaan retribusi daerah, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen memperluas penggunaan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat transformasi digital di Flores Bagian Tengah.
HLM tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Pada sektor pengendalian inflasi, TPID sepakat memperkuat implementasi program berbasis 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Langkah itu diwujudkan melalui penguatan kerja sama antar daerah, penyusunan neraca pangan, serta pengembangan sistem logistik yang lebih terintegrasi.
Sementara pada sektor digitalisasi, TP2DD mendorong percepatan penyusunan peta jalan digitalisasi daerah, perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta peningkatan edukasi transaksi nontunai guna memperluas adopsi layanan keuangan digital di masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah daerah dan Bank Indonesia berharap Flores Bagian Tengah mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mempercepat transformasi digital sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(Rjb)