PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Sebanyak 1.340 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menunggu kepastian penyelesaian administrasi dan pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) sebagai tahapan menuju pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah Provinsi NTT menargetkan proses tersebut tuntas paling lambat April 2027, dengan peluang dipercepat menjadi Desember 2026 apabila seluruh persyaratan terpenuhi.
Kepastian itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT Kanisius Mau dalam rapat daring bersama perwakilan CPNS dari sejumlah perangkat daerah, Selasa (20/10/2026). Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Yohanes Abrianto Kore dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah NTT Alexander Lelan.
Persoalan administrasi dan jadwal Latsar menjadi perhatian para CPNS dalam pertemuan tersebut. Mereka mengungkapkan keresahan karena belum memperoleh kepastian mengenai tahapan pengangkatan, termasuk dampaknya terhadap status kepegawaian dan hak-hak yang akan diterima.
Keresahan itu semakin mengemuka setelah diketahui 40 orang dari angkatan yang sama telah lebih dahulu diangkat menjadi PNS. Sementara itu, sekitar 1.340 CPNS lainnya masih menunggu penyelesaian proses administrasi dan pelaksanaan Latsar.
Menanggapi persoalan tersebut, Kanisius mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT memahami kekhawatiran para CPNS. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, menurut dia, telah menginstruksikan BKD agar mempercepat penyelesaian pemberkasan administrasi dan pelaksanaan Latsar bagi CPNS yang belum menuntaskan tahapan tersebut.
Instruksi itu menjadi dasar bagi BKD untuk memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, mengidentifikasi hambatan, dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang berpotensi memperlambat proses pengangkatan.
“Proses pengangkatan CPNS menjadi PNS ditargetkan paling lambat pada April 2027 sesuai TMT (Terhitung Mulai Tanggal) yang direncanakan. Namun, apabila seluruh persyaratan dan tahapan administrasi dapat diselesaikan lebih cepat, pengangkatan pada Desember 2026 akan menjadi hal yang lebih baik,” ujar Kanisius.
Pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai target waktu yang disiapkan pemerintah daerah. Meski demikian, percepatan pengangkatan tetap bergantung pada penyelesaian persyaratan dan tahapan administrasi yang diwajibkan.
Kanisius meminta para CPNS tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia mengimbau mereka menggunakan saluran resmi BKD untuk memperoleh penjelasan mengenai perkembangan proses kepegawaian.
Menurut dia, komunikasi terbuka diperlukan agar para CPNS mendapatkan informasi yang sama mengenai persyaratan, tahapan, dan target waktu pengangkatan. BKD juga membuka ruang bagi perwakilan CPNS untuk menyampaikan kendala yang mereka hadapi agar dapat ditindaklanjuti.
Pelayanan kepegawaian
Sementara itu, Yohanes Abrianto Kore menegaskan bahwa CPNS merupakan bagian penting dari sumber daya manusia pemerintah daerah yang akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Karena itu, pelayanan administrasi kepegawaian harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan setara. Persoalan yang dihadapi para CPNS, menurut dia, perlu ditangani secara serius agar tidak berlarut-larut.
“CPNS merupakan aset penting pemerintah daerah. Karena itu, proses administrasi kepegawaian harus dilaksanakan secara profesional, setara, dan sesuai prosedur. Setiap kendala yang ada perlu segera ditindaklanjuti agar para CPNS mendapatkan kepastian mengenai tahapan yang harus mereka jalani,” kata Abrianto.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara BKD dan seluruh perangkat daerah terkait. Dengan koordinasi yang baik, hambatan administrasi diharapkan dapat diidentifikasi lebih dini dan diselesaikan secara terukur.
Bagi pemerintah daerah, penyelesaian administrasi CPNS tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan birokrasi kepada aparatur yang nantinya bertugas melayani masyarakat.
Rapat tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan para CPNS sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan yang masih tertunda.
Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma menyatakan berkomitmen membangun tata kelola kepegawaian yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Namun, bagi sekitar 1.340 CPNS yang masih menunggu, hal terpenting saat ini adalah kejelasan tahapan, penyelesaian persyaratan, serta kepastian waktu pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku.(Rjb)