PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Penguatan pengawasan, tata kelola perusahaan, dan keamanan sistem digital menjadi perhatian utama dalam pembenahan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT). Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena meminta jajaran manajemen bank milik daerah itu memperketat perlindungan dana nasabah sekaligus memperluas pembiayaan bagi pelaku usaha di NTT.
Pesan tersebut disampaikan Melki saat melantik Flouri Rita Wuisan sebagai Komisaris Independen Bank NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kupang, Senin (26/10/2026).
Pengangkatan Flouri Rita Wuisan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 386/KEP/HK/2026 untuk masa jabatan 2026–2031. Pelantikan ini diharapkan memperkuat fungsi pengawasan dalam struktur tata kelola Bank NTT.
Dalam sambutannya, Melki menegaskan bahwa Bank NTT tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis dan keuntungan perusahaan. Sebagai bank pembangunan daerah, lembaga tersebut juga dituntut memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.
Menurut dia, Bank NTT harus mengambil peran lebih besar dalam memperluas akses pembiayaan, mendukung pelayanan publik, serta menggerakkan aktivitas ekonomi hingga ke wilayah pelosok.
Keamanan digital harus diperketat
Salah satu perhatian Gubernur adalah meningkatnya risiko kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan transaksi dan dana nasabah. Karena itu, ia meminta direksi Bank NTT memperkuat sistem keamanan teknologi informasi dan menerapkan pengawasan risiko secara berlapis.
Melki mengingatkan agar persoalan keamanan digital tidak dipandang sebagai urusan teknis semata. Kegagalan melindungi dana nasabah, menurut dia, berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap perbankan daerah.
Ia mengaku telah berulang kali mengingatkan jajaran direksi agar meningkatkan pengamanan sistem digital.
“Perkuat dan perketat sistem keamanan digital kita. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena uang mereka tidak terlindungi,” ujar Melki.
Selain keamanan sistem, ia menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran harus menjadi bagian dari setiap pengambilan keputusan di lingkungan bank.
Penguatan pengawasan oleh dewan komisaris diharapkan berjalan seiring dengan tanggung jawab direksi dalam memastikan operasional perusahaan berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.
Kredit UMKM perlu menjangkau masyarakat
Melki juga meminta Bank NTT membangun koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota se-NTT. Pertemuan rutin antarpemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat di setiap daerah.
Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Penyaluran kredit, menurut dia, perlu dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, keberadaan Bank NTT tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Pemerintah Provinsi NTT bersama para pemegang saham berharap Bank NTT mampu memperkuat hubungan kerja dengan regulator, pemerintah daerah, serta pelaku usaha agar pembiayaan perbankan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Komisaris baru siapkan agenda kerja
Sementara itu, Flouri Rita Wuisan mengatakan akan segera melakukan konsolidasi internal bersama jajaran direksi setelah resmi menjabat sebagai komisaris independen.
Langkah awal tersebut diarahkan untuk menyusun rencana kerja, menetapkan prioritas, serta merumuskan target yang terukur. Ia mengakui waktu yang tersisa pada tahun anggaran 2026 relatif singkat, sehingga diperlukan pembahasan untuk menentukan agenda yang dapat segera dijalankan.
“Kami akan duduk bersama untuk menyusun rencana kerja. Walaupun tahun anggaran tinggal sekitar dua bulan, tetap ada target-target yang harus ditetapkan untuk menjalankan tugas,” kata Rita.
Selain konsolidasi internal, ia berencana memperkuat komunikasi dengan para pemegang saham, termasuk Pemerintah Provinsi NTT serta para bupati dan wali kota di wilayah NTT.
Koordinasi tersebut dipandang penting untuk menyelaraskan arah kebijakan perusahaan dengan harapan pemegang saham dan kebutuhan pembangunan daerah.
Dengan penambahan komisaris independen tersebut, Bank NTT diharapkan semakin memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan pembenahan internal berjalan seiring dengan perlindungan dana nasabah, perluasan akses kredit, dan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur.