Kewenangan Dipersoalkan, Sanksi Kepsek SMKN 5 Kupang Menguji Wibawa Hukum Pemprov NTT
Inspektorat Provinsi Diminta Memeriksa Kadis Pendidikan dan Pejabat Terkait, Diduga Menjatuhkan Sanksi Tanpa Mandat Gubernur
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Langkah pemberian sanksi terhadap Kepala SMKN 5 Kota Kupang, Safirah Cornelia Abineno, memantik sorotan serius. Sejumlah kalangan menilai tindakan yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama pejabat di bawahnya berpotensi melampaui kewenangan hukum, karena sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN) pada level jabatan…
Mengaku Tak Diberi Ruang Membela Diri, Kepala SMKN 5 Kupang Pertanyakan Prosedur Disiplin ASN
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Kupang Dra. Safirah Cornelia Abineno, Kepala SMKN 5 Kota Kupang, mempertanyakan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi disiplin aparatur sipil negara (ASN) yang diarahkan kepadanya. Ia menilai, mekanisme yang dijalankan tidak memberi ruang pembelaan diri sebagaimana diatur dalam ketentuan kepegawaian.
Safirah menyampaikan bahwa sejumlah tuduhan dialamatkan kepadanya tanpa didahului klarifikasi yang utuh. Menurut dia, prosedur pemeriksaan seharusnya menjamin hak ASN untuk didengar…
Pemberhentian Kepala SMKN 5 Kupang Terancam Cacat Administrasi: Kewenangan PPK dan Prosedur Hukum Dipertanyakan
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pemberhentian sementara Kepala SMKN 5 Kupang, Dra. Safirah Cornelia Abineno, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menimbulkan kontroversi. Keputusan ini tidak hanya dianggap tergesa-gesa dan minim transparansi, namun juga dipertanyakan dalam hal prosedur hukum dan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Pengamat pendidikan dan hukum menilai kebijakan ini berpotensi cacat administrasi, karena dinilai tidak memenuhi mekanisme yang tepat dalam tata kelola…
KMP Sasando Menganggur di Laut Semau, DPRD NTT Soroti Tata Kelola Aset Daerah
PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Sasando, aset strategis milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menuai sorotan publik. Kapal tersebut dilaporkan tidak beroperasi sejak Januari 2025 dan hingga kini hanya berlabuh di perairan Laut Semau, meskipun telah keluar dari proses docking dan dinyatakan laik layar.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait potensi kerugian daerah, efektivitas pengelolaan aset publik, serta peran dan tanggung jawab Dinas Perhubungan…
Dakwaan Korupsi Kredit Bank NTT Dipersoalkan, Kuasa Hukum: Fakta Sidang Tak Tunjukkan Niat Jahat Paskalia Bria Dakwaan Korupsi Kredit Bank…
PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Tim kuasa hukum Paskalia Un K. Bria, mantan Kepala Bidang Perkreditan Bank NTT, menilai dakwaan tindak pidana korupsi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) keliru secara mendasar. Selain cacat dalam konstruksi hukum, dakwaan tersebut dinilai tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hingga proses pembuktian berjalan, tidak ditemukan unsur niat jahat (mens rea) maupun perbuatan pidana yang dapat dilekatkan pada diri terdakwa.
Penilaian itu disampaikan tim kuasa…
DPRD–Pemprov NTT Sinkronkan Aspirasi Rakyat, Reses Diminta Tak Berhenti di Arsip
PATROLICIA COM PROPINSI NTT DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Provinsi NTT secara resmi menyinkronkan aspirasi masyarakat dalam Rapat Paripurna ke-66, Rabu (14/1/2026). Rapat ini sekaligus menutup Masa Persidangan I dan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, ditandai dengan penyerahan Laporan Reses DPRD kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan strategis perencanaan pembangunan daerah.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD NTT itu dipimpin Ketua…
Proyek Jalan Rp22,2 Miliar di Kupang Disorot, Ruas Kontrak Diduga Ditinggalkan
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pelaksanaan proyek preservasi Jalan Titus Nau–Mollo Sujan–Mollo Oetun di Kota Kupang menuai sorotan tajam publik. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur diduga mengalihkan lokasi pekerjaan ke luar wilayah kontrak, melompati ruas jalan yang secara administratif dan kontraktual tercantum sebagai sasaran utama proyek.
Dugaan penyimpangan ini mencuat setelah masyarakat Kelurahan Fatukoa menemukan fakta bahwa pekerjaan jalan justru berlanjut hingga Desa Oelomin, Kabupaten…
Air Bersih, Irigasi, dan Jalan Jadi Fokus Infrastruktur NTT 2025
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memaparkan capaian serta progres pembangunan infrastruktur strategis sepanjang Tahun Anggaran 2025. Paparan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan dasar, konektivitas wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Beni Nahak, MT, menyampaikan hal tersebut dalam forum publik yang digelar di Aula…
Gubernur NTT: Infrastruktur Harus Berdampak Nyata, Meski Anggaran Terbatas
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, meskipun pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi Provinsi NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (13/1/2026).
Melki menjelaskan, pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari misi pertama RPJMD Provinsi NTT 2025–2029, khususnya…
Dirut Bank NTT: Penguatan UMKM Kunci Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan komitmen bank milik pemerintah daerah itu untuk menjadikan pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai prioritas utama dalam pelayanan dan pengembangan bisnis perbankan.
Hal itu disampaikan Charlie saat memberikan keterangan pers usai menghadiri kegiatan bersama
Pemerintah Kabupaten Kupang di Hotel Oriental, Kota Kupang, Senin (12/1/2026). Ia merespons harapan Bupati Kupang agar kehadiran Bank…