Layanan Transportasi Publik Kota Kupang: Solusi Subsidi untuk Menjangkau Seluruh Kelurahan

PATROLICIA COM PROPINSI NTT.          Kota Kupang, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Nusa Tenggara Timur, terus menghadapi tantangan besar dalam penyediaan layanan transportasi publik yang merata. Dengan topografi kota yang berbukit dan permukiman yang tersebar, kebutuhan transportasi menjadi salah satu isu mendesak, terutama untuk masyarakat yang tinggal di kelurahan-kelurahan pinggiran.

Meskipun Dinas Perhubungan Kota Kupang telah mengupayakan berbagai langkah untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi, keterbatasan anggaran dan infrastruktur masih menjadi kendala utama. Salah satu solusi yang pernah diusulkan adalah subsidi transportasi publik, namun hingga kini rencana tersebut belum terealisasi.

Saat ini, transportasi publik di Kota Kupang didominasi oleh angkutan kota (angkot) yang beroperasi di trayek-trayek utama. Namun, banyak kelurahan, terutama di daerah pinggiran, belum terjangkau oleh layanan ini.

“Masih banyak keluarga di kelurahan yang tidak bisa mengakses layanan transportasi karena trayek angkot tidak sampai ke sana,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere.

Menurutnya, situasi ini memaksa masyarakat di daerah tersebut untuk mengandalkan transportasi pribadi atau ojek, yang tidak selalu terjangkau secara finansial.

Menurut Bernadinus, salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah kurangnya data dan survei terkait kebutuhan transportasi di setiap wilayah. Hal ini membuat penataan jaringan trayek sulit dilakukan, sehingga distribusi angkot menjadi tidak merata.

Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan Kota Kupang mengusulkan program subsidi untuk angkutan kota dengan tujuan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi dari akses transportasi publik. Sayangnya, rencana ini tidak dapat dilanjutkan karena anggaran yang tersedia dialihkan untuk kebutuhan lain.

“Subsidi ini penting untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan transportasi, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Namun, karena keterbatasan anggaran, rencana ini belum dapat direalisasikan hingga sekarang,” jelas Bernadinus.

Subsidi transportasi diharapkan dapat meringankan beban operasional pengusaha angkutan kota, sehingga mereka tetap dapat beroperasi di jalur-jalur yang secara komersial kurang menguntungkan. Dengan demikian, layanan transportasi publik tidak hanya menjadi solusi mobilitas, tetapi juga meningkatkan konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Peluang Digitalisasi dan Integrasi Transportasi

Selain subsidi, Dinas Perhubungan juga berencana menerapkan digitalisasi layanan transportasi sebagai bagian dari upaya modernisasi. Sistem pembayaran nontunai melalui QRIS menjadi salah satu inovasi yang sedang dipertimbangkan untuk mempermudah pengguna dan mengurangi kebocoran pendapatan operator.

Namun, penerapan sistem ini membutuhkan edukasi dan infrastruktur yang memadai. “Kami ingin semua sistem transportasi terintegrasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk mempermudah mobilitas warga. Tapi, ini membutuhkan waktu, anggaran, dan kerja sama berbagai pihak,” tambah Bernadinus.

Solusi untuk Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi ketimpangan layanan transportasi, beberapa langkah telah diusulkan, termasuk:

1. Melakukan Survei Kebutuhan Transportasi: Data yang akurat akan membantu dalam merancang jaringan trayek yang lebih efektif dan efisien.

2. Mengembangkan Infrastruktur Pendukung: Pembangunan shelter, halte, dan terminal di lokasi strategis menjadi prioritas untuk mendukung transportasi yang lebih terorganisir.

3. Mendorong Kemitraan dengan Operator Swasta: Subsidi dapat diberikan melalui skema kemitraan untuk memastikan angkutan kota tetap beroperasi di jalur-jalur prioritas.

4. Edukasi dan Kampanye Transportasi Publik: Masyarakat perlu didorong untuk menggunakan transportasi umum guna mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan.

Dengan terealisasinya subsidi transportasi dan digitalisasi layanan, Kota Kupang memiliki peluang besar untuk menciptakan sistem transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan mobilitas warga, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Transportasi adalah penggerak roda ekonomi. Jika transportasi publik kita baik, maka dampaknya akan dirasakan di berbagai sektor,” kata Bernadinus.

Keberhasilan solusi ini membutuhkan komitmen semua pihak, baik pemerintah, operator transportasi, maupun masyarakat. Kota Kupang kini berada di persimpangan untuk mengambil langkah maju dalam menciptakan layanan transportasi yang adil dan merata bagi seluruh warganya.  (ADV)