Kasus Keracunan di SMPN 8 Kupang, Anggota DPR RI Desak Evaluasi Vendor Makanan Sekolah
PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Kasus keracunan makanan bergizi yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang pada Selasa (22/7/2025) terus menuai sorotan. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur, Anita Gah, melakukan kunjungan langsung ke sekolah tersebut pada Kamis (24/7/2025) dan mendesak Pemerintah Kota Kupang segera mengevaluasi sistem distribusi makanan bergizi di sekolah-sekolah.
Dalam kunjungannya, Anita menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang menyebabkan sejumlah siswa harus dirawat akibat diduga mengonsumsi makanan yang tidak layak. Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kualitas makanan, mulai dari proses pengolahan hingga distribusinya ke sekolah.
“Saya minta Pemerintah Kota Kupang, terutama Pak Wali Kota, untuk segera memanggil semua vendor penyedia makanan bergizi yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Jangan hanya dibagikan saja, tapi juga diawasi proses memasaknya, penyajiannya, dan standar kebersihannya,” tegas Anita.
Sayur Asam, Daging Masih Merah: Pemerintah Diminta Transparan
Anita mengungkapkan laporan yang ia terima dari orang tua dan pihak sekolah menyebutkan bahwa terdapat sayur yang berulang kali disajikan dan potongan daging yang masih tampak mentah atau kurang matang.
“Kalau seperti ini, anak-anak jadi korban. Mereka bukan hanya sakit, tapi juga kehilangan hak untuk belajar. Sekarang banyak siswa yang harus belajar dari rumah. Ini bukan persoalan ringan,” lanjutnya dengan nada prihatin.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak penyedia makanan bergizi. “Kalau perlu, buka semua prosesnya secara terbuka. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi di sekolah lain.”
Pemerintah Kota Diminta Turun Tangan Serius
Politisi Demokrat itu juga meminta Pemerintah Kota Kupang, selaku otoritas pendidikan dan kesehatan di daerah, untuk memberikan pendampingan penuh kepada siswa yang terdampak, termasuk menanggung seluruh biaya pengobatan.
“Kesehatan dan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas. Kita tidak bisa anggap ini sebagai insiden biasa. Pemerintah harus hadir, bukan hanya di saat darurat, tapi juga dalam memastikan sistemnya diperbaiki,” ujar Anita.
Ia berharap agar seluruh pihak, baik sekolah, dinas terkait, maupun vendor makanan, duduk bersama melakukan evaluasi dan perbaikan secara komprehensif.
Korban Belajar dari Rumah, Dampak Pendidikan Harus Diantisipasi
Selain masalah kesehatan, Anita juga menyoroti dampak pendidikan akibat kasus ini. Banyak siswa SMP Negeri 8 Kupang belum bisa kembali ke sekolah dan masih harus belajar dari rumah karena trauma dan pemulihan fisik.
“Ini bukan sekadar urusan dapur dan makanan basi. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Jangan sampai kejadian ini melemahkan semangat belajar mereka,” pungkasnya.(Rjb)
