Komisi IX DPR RI Kunjungi NTT: Stunting, SDM Kesehatan, dan Jaminan Sosial Jadi Sorotan

PATROLICIA COM PROPINSI NTT Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Aula Fernandes, Kupang, Senin (11/8/2025). Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi, mengidentifikasi masalah, dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, pihaknya datang bersama mitra terkait untuk mendengar langsung persoalan masyarakat. “Apa yang didapat akan menjadi bahan sidang di DPR RI,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Melki menyebut kunjungan ini sebagai momentum strategis memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Ia menyoroti tiga persoalan utama: stunting, tingginya kasus penyakit menular, serta ketimpangan SDM kesehatan di berbagai fasilitas layanan.

Di sektor ketenagakerjaan, Melki mengungkapkan sekitar 1 juta pekerja informal di NTT, namun hanya 13 persen yang tercakup program Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Pemprov, kata dia, berkomitmen memperluas cakupan UCJ, termasuk lewat program Perlindungan Jamsostek bagi 100.000 Pekerja Miskin dan Rentan yang dibiayai APBD.

Untuk percepatan penanganan stunting, Pemprov NTT meluncurkan Posyandu Tangguh sebagai pos komando utama gizi, deteksi dini, edukasi, dan promosi hidup sehat. “Menghadapi tantangan kompleks, kami tidak tinggal diam,” tegas Melki.

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyani menilai NTT membutuhkan intervensi pusat. “Kalau mau sejajar dengan daerah lain, perlu ada intervensi pemerintah,” ujarnya. Apresiasi juga datang dari Ade Rizky Pratama yang menyebut kebijakan Jamsostek Pemprov NTT sebagai langkah progresif di tengah keterbatasan.

Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma menegaskan bahwa dukungan pusat sangat dibutuhkan. “Kondisi NTT masih memprihatinkan di banyak sektor,” katanya.