“Aksi Damai Mahasiswa dan Masyarakat NTT, Pemerintah Turun Langsung Hadapi Massa”
Dialog Terbuka Gubernur, DPRD, dan Ribuan Demonstran Jadi Simbol Demokrasi Tanpa Sekat
PATROLICIA COM PROPINSI NTT
Ribuan mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi kepemudaan, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi NTT, Senin (1/9/2025).
Aksi ini menyuarakan 11 tuntutan strategis, mulai dari polemik tunjangan DPR RI, isu demokrasi, penegakan hukum, proyek geotermal, hingga pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Yang menarik, aksi kali ini tak hanya diwarnai orasi, tetapi juga menghadirkan momen bersejarah ketika Gubernur NTT Melki Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, pimpinan fraksi, anggota DPRD, serta jajaran Forkopimda turun langsung menemui massa aksi.
Dialog Terbuka di Tengah Massa
Setelah mendengarkan orasi selama hampir dua jam, pemerintah dan DPRD menggelar dialog terbuka di tengah massa. Momen ini menjadi simbol keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik rakyat.
“Semua aspirasi yang disampaikan akan kami kawal bersama DPRD. Sebagian menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebagian bisa ditangani pemerintah provinsi. Komitmen kami adalah memastikan aspirasi ini tidak berhenti di sini, tetapi sampai ke meja pembahasan nasional,” ujar Gubernur Melki di hadapan ribuan demonstran.
Melki juga mengapresiasi aksi damai yang berlangsung tertib dan tanpa benturan. Pemerintah, katanya, siap membuka ruang diskusi seluas-luasnya selama aksi dilakukan secara damai.
Isu-Isu Strategis yang Dibahas
Dalam dialog tersebut, pemerintah merespons sejumlah isu penting:
1. Kasus Hukum dan HAM
Gubernur menegaskan pemerintah akan mengawal proses hukum terkait kasus Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang menjadi korban kekerasan dalam aksi di Jakarta.
2. Proyek Geotermal
Pemerintah provinsi mengambil sikap tegas: proyek yang terbukti bermanfaat dan ramah lingkungan akan dilanjutkan, sementara proyek bermasalah akan dihentikan.
3. Pencegahan TPPO
Pemerintah berkomitmen memperketat proses pengiriman tenaga kerja dari NTT agar kasus perdagangan orang tidak lagi merenggut korban jiwa.
“Kita tidak boleh lagi mendengar ada anak-anak NTT yang pulang dalam kondisi meninggal dunia,” tegas Gubernur Melki.
4. Kebijakan Nasional dan Tunjangan DPR RI
Beberapa tuntutan terkait kebijakan pusat akan diteruskan dan dikawal agar mendapat perhatian pemerintah dan partai politik nasional.
Simbol Demokrasi Tanpa Sekat
Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat ini disaksikan langsung Forkopimda, tokoh agama, dan perwakilan organisasi sipil. Para pejabat duduk sejajar dengan massa aksi, menghapus jarak antara rakyat dan pemimpinnya.
“Kehadiran Forkopimda dan pemuka agama menegaskan bahwa perjuangan aspirasi ini bukan milik satu kelompok, tetapi milik kita semua. Pemerintah hadir bersama rakyat untuk mencari jalan terbaik,” kata Gubernur Melki.
Aksi ditutup dengan menyanyikan lagu “Padamu Negeri” sebagai bentuk komitmen bersama memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat NTT. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Analisa PATROLICIA
Peristiwa ini menjadi titik balik penting bagi NTT dalam memperkuat demokrasi partisipatif. Pemerintah tidak lagi memposisikan diri sebagai penguasa yang jauh dari rakyat, melainkan sebagai mitra dialog. Langkah ini diharapkan menjadi contoh model penanganan aksi damai di tingkat nasional.(Rjb)
