Gubernur NTT: Perubahan Iklim Sudah Nyata, Petani Harus Naik Kelas dari “Jual Mentah” ke Produk Olahan

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu global yang abstrak, melainkan realitas yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani di wilayah Timor Barat.
Hal itu disampaikan saat membuka workshop bertajuk konsolidasi dan kolaborasi masyarakat sipil untuk keadilan iklim dan kesehatan petani di Timor Barat, yang berlangsung pada 10–11 April 2026 di Hotel Harper, Kupang.
“Perubahan iklim sekarang ini bukan lagi isu, tetapi sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa merasakan suhu yang semakin panas, pola musim yang berubah, dan dampaknya langsung dirasakan petani, peternak, dan nelayan,” ujar Melkiades.
Menurut dia, kondisi tersebut diperparah dengan ancaman fenomena El Nino yang berpotensi menekan produksi pangan dan memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat kecil. Karena itu, pemerintah daerah bersama berbagai pihak perlu memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi berbasis data.
Ia menekankan pentingnya pemetaan kelompok rentan, kondisi lahan, serta wilayah terdampak untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran. “Kita harus bergerak dari sekarang dengan langkah antisipatif. Berbeda dengan bencana yang sulit diprediksi seperti gempa, perubahan iklim masih bisa kita mitigasi jika dipersiapkan dengan baik,” katanya.

Dalam forum tersebut, Melkiades juga mendorong transformasi pola ekonomi petani. Ia mengkritik kebiasaan menjual hasil pertanian dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah.
“Selama ini pola kita masih tanam, panen, lalu langsung jual. Ke depan, kita harus ubah menjadi tanam, panen, olah, kemas, baru dijual. Di situlah nilai tambah tercipta,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjut dia, membuka akses pasar bagi produk lokal melalui penguatan jaringan distribusi, termasuk pemanfaatan gerai-gerai daerah dan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam menyerap produk UMKM dan hasil pertanian lokal.
Selain itu, pemerintah juga menggandeng perbankan untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha kecil. Skema pendampingan tidak hanya mencakup modal, tetapi juga manajemen keuangan agar usaha yang dijalankan lebih berkelanjutan.
“Petani harus didampingi, bukan hanya diberi modal. Mereka juga harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar usaha tidak berhenti di tengah jalan,” kata Melkiades.
Sementara itu, Direktur Centrum Inisiatif Rakyat Mandiri, Jhon Maggu Lajar, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung petani kecil menghadapi krisis iklim.
Menurut dia, pendekatan yang dibangun tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada pelaku di balik produksi tersebut. “Bagi kami, yang penting bukan hanya barangnya, tetapi siapa yang membuatnya dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya mendorong praktik pertanian berkelanjutan berbasis organik dengan input rendah bahan kimia, serta penguatan ekonomi komunitas melalui pengolahan produk lokal.
Sejak akhir 2025, sejumlah produk petani dampingan telah dipasarkan hingga ke Jakarta melalui jaringan mitra. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
Selain itu, program pengembangan komoditas unggulan seperti pinang juga terus didorong. Hingga kini, ribuan bibit telah didistribusikan ke sejumlah wilayah di Timor Barat dengan target puluhan ribu tanaman hingga akhir tahun 2026.
Dalam kegiatan tersebut, sedikitnya 11 organisasi masyarakat sipil terlibat dalam upaya konsolidasi untuk memperkuat ketahanan petani kecil. Kolaborasi ini ditargetkan mampu menjangkau sedikitnya 5.000 petani hingga 2027.
Forum ini juga menghadirkan perwakilan petani yang menyampaikan langsung pengalaman mereka menghadapi tekanan perubahan iklim, mulai dari penurunan hasil panen hingga meningkatnya risiko gagal usaha.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah dan masyarakat sipil berharap tercipta model pembangunan pertanian yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Workshop ini menjadi penanda bahwa upaya menghadapi krisis iklim di NTT tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha.(Rjb)