Program Makan Bergizi Gratis Digenjot di NTT, Pemerintah Tekankan Sinergi dan Serap Ekonomi Lokal

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi erat dengan pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Program berskala nasional ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Program MBG Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Simon Petrus Kamlasi, menyampaikan hal tersebut dalam Lokakarya Persiapan Penguatan Program Pendidikan dan Gizi serta Koordinasi Penyelenggaraan Rantai Pasok Bahan Baku Pangan di Kantor Gubernur NTT, Jumat (10/4/2026).
Ia menegaskan, meskipun program MBG melibatkan sedikitnya 26 kementerian dan lembaga, keberhasilan implementasi di lapangan sangat ditentukan oleh dukungan aktif pemerintah daerah. Menurut dia, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak dapat bekerja sendiri tanpa integrasi yang kuat dengan struktur pemerintahan di daerah.
“Koordinasi pusat dan daerah harus diperkuat. Kinerja BGN di daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kecamatan,” ujar Simon.
Selain aspek koordinasi, Simon juga menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok pangan berbasis lokal. Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak memicu capital flight atau mengalirnya anggaran ke luar daerah akibat ketergantungan pada pasokan dari luar NTT.
Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG harus diupayakan berasal dari produksi lokal. Dengan demikian, program ini dapat menjadi peluang bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah untuk berkembang.
“Jangan sampai bahan pangan justru didatangkan dari luar. Ini harus menjadi momentum bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan produksi karena ada kepastian pasar,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di desa-desa berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Anggaran yang digelontorkan pemerintah dapat langsung berputar di tingkat lokal tanpa perantara yang panjang.
Program MBG di NTT sendiri diproyeksikan mampu menyerap anggaran hingga Rp8 triliun per tahun. Besarnya nilai tersebut, menurut Simon, harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat dan menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Secara nasional, program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat. Hingga saat ini, sekitar 61 juta orang telah merasakan manfaatnya. Pemerintah optimistis, dengan dukungan digitalisasi sistem, pelaksanaan program akan semakin transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, dampak awal program mulai terlihat di tingkat masyarakat. Sejumlah petani sayur, peternak ayam, dan pelaku usaha pangan lokal mulai merasakan peningkatan permintaan seiring hadirnya program tersebut.
“Jika berjalan optimal, masyarakat akan terdorong untuk terus berproduksi karena ada kepastian pasar. Program ini tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Simon.