“Satu Dekade Berlalu, Siswa SMAN 2 Sulamu Masih Belajar di Ruang Darurat”

Winston Neil Rondo Soroti Lambannya Penanganan Infrastruktur Pendidikan di Bipolo

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Hampir satu dekade sejak dirintis melalui gotong royong masyarakat, SMAN 2 Sulamu di Desa Bipolo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, masih bergantung pada ruang belajar darurat. Dari sembilan rombongan belajar yang menampung 201 siswa, sekolah tersebut baru memiliki dua ruang kelas permanen dan masih membutuhkan tujuh ruang kelas yang layak.

Kondisi itu menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, saat melakukan kunjungan reses hari pertama di sekolah tersebut, Rabu (21/10/2026). Ia menilai, perjuangan masyarakat membangun akses pendidikan di wilayah itu semestinya diikuti langkah konkret pemerintah untuk menyediakan fasilitas belajar yang memadai.

Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut bangunan sekolah, melainkan juga menyangkut hak siswa untuk memperoleh lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran.

“Sepuluh tahun kemudian, anak-anak masih belajar di ruang darurat yang dahulu kita bangun. Gotong royong masyarakat harus mendapat tindak lanjut melalui pembangunan fasilitas pendidikan yang layak,” ujar Winston.

Saat SMAN 2 Sulamu dirintis sekitar 2015–2016, Winston mengingat keterlibatannya dalam menggerakkan kader Partai Demokrat bersama masyarakat untuk membantu pembangunan sekolah. Pekerjaan dilakukan secara swadaya, mulai dari menggali fondasi, mengerjakan kayu, hingga menyediakan semen.

Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, keterbatasan fasilitas masih menjadi persoalan yang harus dihadapi sekolah tersebut. Semangat masyarakat yang dahulu menjadi fondasi berdirinya sekolah belum sepenuhnya diikuti pemenuhan kebutuhan ruang belajar permanen.

Ruang panas, konsentrasi terganggu

Dalam dialog bersama siswa, guru, komite sekolah, dan orang tua, Winston menerima keluhan mengenai kondisi ruang belajar semi permanen yang dinilai tidak nyaman. Atap yang rendah, dinding tipis dan berlubang, serta suhu ruangan yang meningkat membuat siswa kesulitan mengikuti pelajaran.

Persoalan lain muncul dari suara antarkelas yang saling terdengar sehingga mengganggu konsentrasi siswa ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Salah seorang siswi, Carla Ndatang, mengungkapkan bahwa kondisi ruang kelas semakin menyulitkan ketika suhu mulai panas sekitar pukul 10.00. Padahal, pada waktu tersebut, kegiatan pembelajaran masih berlangsung.

Winston menegaskan, situasi itu tidak semestinya dianggap sebagai persoalan biasa. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan guru dan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, tetapi juga oleh lingkungan fisik yang memungkinkan siswa belajar secara efektif.

“Kalau anak-anak sudah kesulitan berkonsentrasi karena kepanasan dan suara antarkelas saling mengganggu, kondisi itu harus menjadi perhatian serius. Mutu pendidikan juga ditentukan oleh kelayakan tempat anak-anak belajar,” katanya.

Ia berjanji membawa persoalan tersebut ke dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Langkah awal yang perlu dilakukan, menurut dia, meliputi pemeriksaan kondisi bangunan, penelusuran kejelasan dokumen tanah, serta penyusunan rencana pembangunan yang dapat direalisasikan secara bertahap.

Kejelasan status lahan dan kesiapan perencanaan dinilai penting agar kebutuhan pembangunan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program yang terukur.

Nasib guru turut disoroti

Selain infrastruktur, pertemuan tersebut juga mengungkap persoalan tenaga pendidik. Winston menerima aspirasi mengenai kejelasan status tujuh guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, kesulitan tenaga honorer mengurus Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta kebutuhan fasilitas penunjang pembelajaran.

Menurut dia, keberlangsungan pendidikan membutuhkan perhatian menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan sekolah tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga harus memperhatikan kelayakan sarana pendidikan dan kepastian bagi tenaga pendidik.

“Anak-anak di Bipolo berhak mendapatkan ruang belajar yang layak. Guru-guru yang selama ini menjaga sekolah tetap berjalan juga perlu mendapat kepastian dan perhatian,” ujar Winston.

Kondisi SMAN 2 Sulamu memperlihatkan tantangan pemerataan pendidikan yang masih perlu dijawab di Kabupaten Kupang. Ketika masyarakat telah mengambil bagian dalam merintis sekolah melalui kerja bersama, pemerintah diharapkan melanjutkan upaya tersebut dengan kebijakan dan pembangunan yang nyata.

Bagi para siswa di Bipolo, tersedianya ruang kelas permanen bukan sekadar pembangunan fisik. Fasilitas yang layak merupakan kebutuhan mendasar agar mereka dapat belajar dengan nyaman, berkonsentrasi, dan memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.