PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.600.441. Kebijakan yang ditetapkan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena tersebut menjadi kabar penting bagi pekerja sekaligus penegasan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak tenaga kerja.

Pengumuman kenaikan UMP itu disampaikan Gubernur Melkiades Laka Lena dalam konferensi pers di Kantor Gubernur NTT, Jumat (20/11/2026).
Penetapan UMP 2027 merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, akademisi, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh. Seluruh unsur tersebut dilibatkan untuk menghasilkan keputusan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, kondisi ekonomi daerah, dan kemampuan dunia usaha.
Melki menjelaskan, penentuan upah minimum mengacu pada formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Dalam pembahasan tersebut, Dewan Pengupahan mempertimbangkan nilai alfa pada rentang 0,5 hingga 1.
Dari hasil pembahasan bersama, disepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,7. Perhitungan tersebut menjadi dasar rekomendasi kepada gubernur untuk menetapkan UMP NTT 2027.
Pemerintah Provinsi NTT menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.600.441. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.455.498.
Keputusan penetapan UMP tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 421/HK/2026 tertanggal 19 November 2026.
Menurut Melki, ketentuan upah minimum berlaku bagi pemberi kerja, baik perusahaan maupun pelaku usaha lainnya, di wilayah NTT. Karena itu, pemerintah meminta seluruh pihak yang mempekerjakan tenaga kerja agar melaksanakan keputusan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur juga mengingatkan agar perusahaan yang selama ini telah memberikan upah di atas standar UMP tidak menurunkan besaran gaji pekerjanya hanya karena adanya penetapan upah minimum baru.
“Upah minimum ini merupakan batas paling rendah. Kalau perusahaan sudah membayar pekerjanya di atas ketentuan tersebut, jangan diturunkan,” tegas Melki.
Ia menambahkan, UMP ditetapkan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun perlu mendapatkan pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.
Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota juga akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan UMP 2027. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan keputusan gubernur benar-benar diterapkan oleh seluruh pemberi kerja.
Melki mengakui masih terdapat persoalan ketenagakerjaan di lapangan, termasuk dugaan perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan jam kerja dan hak pekerja.
Karena itu, pemerintah bersama serikat pekerja dan pengusaha akan memperkuat pengawasan serta menindaklanjuti laporan apabila ditemukan pelanggaran.
Ia juga menegaskan bahwa pekerja yang menjalankan pekerjaan melebihi ketentuan waktu kerja berhak memperoleh upah lembur sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai hak-hak pekerja diabaikan. Pemerintah akan melakukan pengawasan agar pelaksanaan ketentuan pengupahan berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Dengan diberlakukannya UMP mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027, Pemerintah Provinsi NTT berharap kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja, menjaga hubungan industrial yang harmonis, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha di Nusa Tenggara Timur.(Rjb)