HUT ke-40, BPKP Perwakilan NTT Ungkap Akan Terus Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Jaga Stakeholder di Nusa Tenggara Timur
PATROLICIA COM PROPINSI NTT Pada Hari ini 30/05/2023) genap 40 tahun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hadir mengawal akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dalam memperingati hari jadi BPKP ke-40, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Upacara Bendera di halaman kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTT, yang diikuti oleh seluruh pegawai dan Dharma Wanita.
Kepala Kantor Perwakilan BPKP NTT, Sofyan Antonius usai upacara, mengatakan bahwa untuk memperingati HUT ini pihak BPKP mengusung tema “Pengawasan adaptif untuk pertumbuhan berkelanjutan”.
” Untuk saat ini BPKP bisa dikatakan sudah berumur dewasa. Untuk itu saat ini, terus menjaga hubungan pada stakeholder yang ada di seluruh indonesia. Pertama kami BPKP perwakilan NTT akan tetap menjaga hubungan dengan seluruh stakeholder yang ada di provinsi NTT,” ujarnya.
Ia mengatakan juga mengenai hasil yang dicapai oleh BPKP di tahun 2022 BPKP kontribusi BPKP pada keuangan negara mencapai angka yang cukup besar yaitu 117, 83 Triliun. Dan khusus untuk tahun 2023 triwulan pertama, total penghematan, penyelamatan dan potensi peningkatan keuangan negara dan daerah senila 35,89 Triliun.
Lanjut Kepala perwakilan NTT ini menyebutkan ada tiga arahan dari Kepala BPKP, yakni bangun budaya organisasi yang mendorong peningkatan etos kerja. Kedua, pastikan penjaminan mutu optimal dijalankan artinya sebelum laporan itu keluar harus ada penjaminan mutu berjenjang baik juga pengendali teknis hingga kepala perwakilan BPKP. Ketiga, inovasi harus terus dikembangkan semangat dan terus berinovasi.
” Terus terang BPKP banyak gelombang yang dihadapi oleh BPKP, dulu pernah BPKP naik turun tetapi sampai saat ini dengan kepercayaan yang luar biasa itu yang harus dijaga dan inovasi terus harus dikembangkan. Dan di tahun ini, kita untuk mendapatkan wilayah bebas dari korupsi/BPK dari Menpan RB itu yang kita harapkan untuk BPKP secara keseluruhan terutama BPKP perwakilan NTT,” tambahnya.
Lebih lanjut ia membeberkan bahwa, yang menjadi harapan adalah, BPKP akan terus menjadi suar (penerang/pelita) pengawalan akuntabilitas di Indonesia. Dan juga BPKP menjadi organisasi di para pemangku kepentingan dalam mengarungi badai dan gelombang yang dihadapi.
” Artinya kita akan terus mendampingi teman-teman stakeholder, siapapun dia bahkan kita membuka diri untuk teman-teman perwakilan pemerintah daerah maupun provinsi dan mudah-mudahan tahun ini seluruh provinsi di NTT bisa mendapatkan opini WTP secara keseluruhan dan BPKP harus terus menjadi harapan bagi instansi sebagai pemberi solusi atas permasalahan-permasalahan akuntabilitas yang mereka hadapi ditengah semua tantangan yang dihadapi,” pungkasnya.
