Pariwisata hingga Energi Disorot DPRD NTT: Kinerja Tinggi, Dampak ke Rakyat Dinilai Belum Optimal
PATROLI CIA COM PROVINSI NTT. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti sejumlah sektor strategis yang dinilai memiliki capaian kinerja tinggi secara administratif, namun belum sepenuhnya berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam evaluasi terhadap laporan kinerja pemerintah daerah, DPRD menilai sektor pariwisata masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Penguatan ekonomi kreatif serta perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha lokal dinilai belum berjalan optimal.
DPRD menegaskan, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Lebih dari itu, sektor ini harus menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi inklusif yang mampu menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya lokal.
Untuk itu, DPRD mendorong penguatan sinergi lintas sektor, pembangunan destinasi berbasis kawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan pariwisata, serta digitalisasi promosi dan tata kelola berbasis data. Langkah ini dinilai penting agar
sektor pariwisata NTT menjadi lebih kompetitif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, DPRD mencatat capaian kinerja yang tergolong tinggi, masing-masing sebesar 79,43 persen dan 77,58 persen. Meski demikian, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.
Peningkatan produksi padi dan jagung diakui sebagai hasil intervensi program prioritas yang cukup berhasil. Namun, lemahnya penyuluhan, belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana, serta belum tercapainya target komoditas unggulan menjadi catatan penting. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
DPRD menilai tantangan pertanian NTT tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga ketahanan terhadap perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, akses pasar, serta hilirisasi produk. Karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan berbasis hasil (outcome), penguatan ekosistem pertanian modern di lahan kering, peningkatan kapasitas penyuluh, serta dukungan teknologi dan mitigasi risiko.
Sementara itu, sektor peternakan dinilai masih memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Dengan capaian kinerja sebesar 78,66 persen, sektor ini tergolong tinggi, namun pengelolaannya dinilai masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi peternak.
DPRD mencatat adanya peningkatan produksi ternak besar dan konsumsi daging, namun populasi unggas dan konsumsi telur masih rendah. Selain itu, target peningkatan produksi komoditas peternakan dalam dokumen perencanaan daerah belum tergambarkan secara jelas dalam laporan kinerja.
Untuk itu, DPRD mendorong transformasi pembangunan peternakan melalui pendekatan berbasis kawasan dan ekosistem khas NTT. Langkah yang diusulkan meliputi penguatan kesehatan hewan, perbaikan bibit dan pakan, pengembangan industri peternakan rakyat, hingga hilirisasi produk serta perbaikan tata niaga.
Di sektor energi dan sumber daya mineral, DPRD menilai capaian kinerja yang mencapai 102,21 persen belum sepenuhnya mencerminkan dampak nyata di lapangan. Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, pengendalian pemanfaatan air tanah, serta percepatan transisi energi dinilai masih perlu diperkuat.
Padahal, NTT memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan seperti tenaga surya, angin, panas bumi, dan biomassa. DPRD menekankan pentingnya pengelolaan potensi tersebut secara terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, DPRD mendorong penguatan tata kelola berbasis teknologi dan data, penegakan regulasi yang lebih tegas, peningkatan pengawasan pertambangan, serta percepatan investasi energi terbarukan. Upaya ini diharapkan mampu memperluas akses energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di NTT.(Rjb)
