Literasi Keuangan Indonesia Tembus Rekor, Target 2029 Terlampaui Tiga Tahun Lebih Cepat

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus menunjukkan tren positif. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

Capaian tersebut tidak hanya lebih tinggi dibandingkan hasil survei tahun 2025, tetapi juga telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang ditetapkan untuk tahun 2029, yakni 69,35 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatnya pemahaman dalam mengelola keuangan.

Survei yang menjangkau 75.000 responden di seluruh 514 kabupaten/kota pada 38 provinsi tersebut menjadi yang terbesar sejak SNLIK pertama kali dilaksanakan. Untuk pertama kalinya pula, survei dilakukan melalui kolaborasi tiga lembaga, yakni OJK, LPS, dan BPS.

Meski demikian, hasil survei mengungkap bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan belum merata. Warga perkotaan masih mencatat indeks literasi keuangan sebesar 72,54 persen, lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan yang berada pada angka 64,42 persen. Kesenjangan serupa juga terlihat pada indeks inklusi keuangan, yakni 95,47 persen di perkotaan dan 90,39 persen di perdesaan.

Dari sisi kelompok usia, generasi produktif berusia 26–35 tahun menjadi kelompok dengan tingkat literasi tertinggi, mencapai 78,70 persen. Sebaliknya, kelompok usia 15–17 tahun hanya mencatat literasi sebesar 56,04 persen, sementara kelompok usia 51–79 tahun berada pada angka 60,01 persen.

Tingkat pendidikan juga menjadi faktor penentu. Masyarakat yang menamatkan pendidikan tinggi memiliki indeks literasi keuangan mencapai 93,46 persen, jauh di atas kelompok yang tidak tamat sekolah dasar yang hanya mencapai 45,23 persen.

Kondisi serupa terlihat pada kelompok pekerjaan. Pensiunan, pegawai profesional, dan pengusaha mencatat tingkat literasi keuangan tertinggi. Sebaliknya, petani, nelayan, pekebun, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang belum bekerja masih berada di bawah rata-rata nasional.

Secara wilayah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan dan Bali. Untuk indeks inklusi keuangan, DKI Jakarta kembali menempati posisi teratas dengan 99,74 persen, diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepulauan Riau.

Namun survei juga menunjukkan bahwa sejumlah provinsi di kawasan Indonesia Timur masih mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan di bawah rata-rata nasional. Temuan ini menjadi sinyal bahwa pemerataan akses dan edukasi keuangan masih menjadi tantangan besar.

Selain mengukur pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, survei tahun ini juga menyoroti tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan oleh LPS. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal LPS sebagai lembaga penjamin.

Bahkan, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Program Penjaminan Polis masih sangat rendah, yakni hanya 12,47 persen dari pemilik produk asuransi non-jaminan sosial.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menilai tantangan ke depan bukan sekadar meningkatkan kesadaran masyarakat, melainkan memastikan masyarakat memahami hubungan antara jaminan simpanan, peran LPS, serta mekanisme perlindungan yang diberikan.

Hasil survei juga menunjukkan sekitar 30 persen masyarakat Indonesia masih belum mengetahui penjaminan simpanan maupun mengenal LPS. Kelompok ini akan menjadi sasaran utama program edukasi keuangan dalam beberapa tahun ke depan.

OJK, LPS, dan BPS menegaskan bahwa hasil SNLIK 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan literasi serta inklusi keuangan nasional. Fokus program ke depan diarahkan pada masyarakat perdesaan, kelompok berpendidikan rendah, pelajar, petani, nelayan, serta kelompok masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan keuangan formal.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan dinilai penting bukan hanya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.(Rjb)