Bantuan Beras Mengarah ke Kemandirian Pangan Sulamu

PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Pemerintah Kabupaten Kupang tidak ingin bantuan pangan berhenti sebagai upaya mengatasi kerawanan pangan. Penyaluran beras bagi ribuan keluarga di Kecamatan Sulamu diarahkan sekaligus menjadi pemicu peningkatan produksi pertanian dan kemandirian pangan masyarakat.

Bupati Kupang Yosef Lede menyerahkan bantuan pangan beras tahap II periode Juli–September 2026 kepada 2.803 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Sulamu, Kamis (10/9/2026). Total bantuan yang dialokasikan mencapai 84 ton beras.

Penyerahan secara simbolis dilakukan kepada 10 perwakilan penerima di Kantor Camat Sulamu. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produktivitas pertanian masyarakat.

Bantuan tersebut antara lain berupa irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, dam parit, dan long storage. Pemerintah juga menyalurkan 1,5 ton pupuk kepada Kelompok Tani Sinar Saenam dan Kelompok Tani Harapan di Desa Bipolo.

Bantuan irigasi perpompaan diberikan kepada Kelompok Tani Harapan dan Lentera Bo’oen di Desa Pantulan, Kelompok Tani Pelangi di Desa Pariti, serta Kelompok Tani Tunas Baru di Desa Bipolo. Adapun irigasi perpipaan disalurkan kepada Kelompok Tani Sota Dein di Desa Pantulan dan Kelompok Tani Kembang Sari di Desa Oeteta.

Sementara itu, dam parit diberikan kepada Kelompok Tani Bintang Baru. Bantuan long storage ditujukan kepada Kelompok Tani Tunas Baru di Desa Pantulan.

Menurut Yosef, bantuan pangan tetap dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang menghadapi kerawanan pangan. Namun, tujuan jangka panjang pemerintah adalah memastikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

“Kita ingin suatu saat tidak lagi membagi beras seperti ini, karena masyarakat sudah mampu menghasilkan pangan sendiri. Bantuan ini adalah stimulan dan motivasi agar masyarakat mau bekerja dan memanfaatkan lahan yang ada,” kata Yosef.

Karena itu, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah menghadapi musim kemarau dan ancaman kekeringan. Salah satunya melalui pengembangan sumur bor di sejumlah desa serta penambahan pompa air untuk memperluas pemanfaatan lahan pertanian.

Yosef meminta kelompok penerima menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Menurut dia, dukungan sarana produksi harus berujung pada peningkatan produktivitas, bukan sekadar menjadi bantuan yang habis setelah diterima.

“Peningkatan produksi pertanian menjadi salah satu kunci memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pelabuhan dan peluang ekonomi

Selain pertanian, Pemkab Kupang tengah mendorong pengembangan ekonomi pesisir Sulamu melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan rencana pembangunan pelabuhan.

Pemerintah daerah telah menyiapkan sekitar Rp600 juta untuk penyusunan studi kelayakan atau feasibility study (FS). Pemkab Kupang juga terus mengupayakan dukungan anggaran sekitar Rp52 miliar untuk pembangunan pelabuhan.

Menurut Yosef, keberadaan pelabuhan nantinya diharapkan memperlancar perdagangan dan distribusi hasil pertanian serta perikanan. Infrastruktur tersebut juga dinilai dapat membuka ruang bagi tumbuhnya usaha masyarakat pesisir.

Karena itu, masyarakat diminta tidak sekadar menjadi penerima manfaat pembangunan.

“Jangan menjadi penonton. Kalau ada potensi dan peluang di daerah ini, masyarakat Sulamu harus menjadi pelaku dan menikmati hasilnya,” kata Yosef.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang Hengky Loden mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap Sulamu. Ia menilai kehadiran langsung kepala daerah penting untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai kondisi lapangan.

Menurut Hengky, Sulamu memiliki potensi ekonomi yang besar. Wilayah itu tidak hanya memiliki sektor pertanian dan peternakan, tetapi juga perikanan dan budidaya rumput laut.

“Sulamu ini surga di Kabupaten Kupang. Potensinya banyak, pertanian ada, peternakan ada, budidaya rumput laut juga ada,” ujar Hengky.

Kecamatan Sulamu terdiri atas enam desa dan satu kelurahan dengan karakter wilayah yang didominasi kawasan pesisir. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan ekonomi yang lebih beragam jika didukung infrastruktur dan sarana produksi yang memadai.

Hengky mengatakan bantuan yang disalurkan pemerintah kali ini menunjukkan bahwa penanganan kerawanan pangan tidak hanya dilakukan melalui bantuan konsumsi. Pemerintah juga membawa dukungan produktif untuk memperkuat kemampuan masyarakat menghasilkan pangan.

Sebagai anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan, Hengky menyatakan apresiasi terhadap program pemerintah merupakan bentuk penilaian berdasarkan apa yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Ia juga mengajak masyarakat menilai pembangunan secara objektif dan tidak mudah terpengaruh informasi provokatif. Perbedaan pilihan politik, menurut dia, seharusnya tidak menghilangkan ruang untuk mengakui program pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kalau orang melakukan hal yang baik, kenapa kita tidak menyampaikan yang baik? Ini juga menjadi edukasi politik kepada masyarakat agar memahami pembangunan secara terbuka,” katanya.

Hengky berharap perhatian terhadap Sulamu tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi dilanjutkan dengan pengembangan potensi ekonomi dan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat.

Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak sekadar menjawab kebutuhan hari ini, tetapi menjadi modal untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat Sulamu.