Bupati Yosef Lede Minta Anggaran Berpihak kepada Rakyat, DPRD Soroti PAD dan Efektivitas Belanja Daerah
PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Rencana pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar untuk membiayai pembangunan infrastruktur menjadi salah satu isu strategis dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2027.

Rencana tersebut disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede saat menghadiri Pembukaan Sidang IV Masa Sidang I DPRD Kabupaten Kupang, Selasa (17/11/2026), di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kupang, Oelamasi.
Sidang yang dibuka Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas itu tidak hanya membahas arah kebijakan anggaran tahun 2027, tetapi juga empat rancangan peraturan daerah (Perda) yang akan menjadi landasan pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah dalam jangka panjang.
Dalam sambutannya, Yosef menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi rutinitas administrasi pemerintahan. Setiap program harus disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta prioritas pembangunan yang jelas.
Menurut dia, sektor pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Pemerintah juga akan memberikan perhatian kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah terpencil, terutama dalam pemenuhan kebutuhan jalan, air bersih, sanitasi, dan jaringan irigasi.
Dua agenda pembangunan turut mendapat perhatian khusus, yakni pembangunan Patung Kristus di Pulau Semau dan rencana pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar pada 2027.
Yosef menjelaskan, pembangunan Patung Kristus akan dilaksanakan secara bertahap melalui skema tahun jamak atau multi-years periode 2026–2028 sesuai kesepakatan dalam KUA-PPAS. Proyek tersebut diharapkan menjadi ikon wisata baru yang mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, rencana pinjaman daerah senilai Rp100 miliar diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Kupang.
Namun, Yosef mengingatkan bahwa kedua agenda tersebut harus dilaksanakan melalui perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi dasar agar kebijakan pembangunan tidak justru membebani keuangan daerah.
Selain RAPBD 2027, sidang DPRD juga membahas empat rancangan Perda strategis. Pertama, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kupang untuk 20 tahun mendatang sebagai pedoman pemanfaatan ruang, pemerataan pembangunan, dan perlindungan kawasan rawan bencana.
Kedua, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2025–2055 yang diarahkan untuk menjaga kelestarian air, tanah, udara, kawasan pesisir, serta sumber daya alam.
Ketiga, Perda tentang Kabupaten Layak Anak yang bertujuan memperkuat perlindungan hak anak, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.
Keempat, Perda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan untuk memperluas kesempatan dan kesetaraan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga kepemimpinan.
Yosef berharap seluruh perangkat daerah dapat menyampaikan data yang akurat dan menyelaraskan setiap program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kupang 2025–2029.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Menurut Daniel, pembahasan RAPBD 2027 harus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
DPRD, kata dia, akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara objektif, cermat, serta konstruktif. Ada sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan anggaran, yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, ketepatan sasaran penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan jadwal pembahasan.
Pembahasan RAPBD 2027 dan empat rancangan Perda tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
Publik kini menantikan bagaimana rencana pinjaman Rp100 miliar, pembangunan infrastruktur, serta berbagai kebijakan strategis itu diterjemahkan menjadi program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Kupang.