PATROLICIA COM PROPINSI NTT. Warga Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, mendesak Bupati Kupang untuk turun langsung menyelesaikan dugaan penyimpangan penyaluran beras bantuan sosial (bansos) di desa mereka. Mereka menuding ada keterlibatan oknum aparat desa, termasuk kepala desa, dalam pembagian bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Kasus ini sebelumnya sempat direspons Bupati Kupang dengan mengutus kepala dinas terkait ke Desa Sumlili untuk menyelesaikan masalah yang sudah viral di berbagai media daring. Namun, kedatangan kepala dinas justru memicu kekecewaan warga.
Menurut penjelasan warga, kepala dinas hanya menegaskan bahwa bansos diperuntukkan bagi warga yang benar-benar tidak mampu. Faktanya, kata mereka, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) justru menerima bantuan, sementara petani, janda, dan warga miskin lainnya tidak mendapatkan hak mereka.
“Bahkan istri kepala desa sendiri menerima bansos. Di satu rumah saja, suami-istri sama-sama dapat bantuan. Semua mereka atur seenaknya,” ujar Joni, salah seorang warga.
Warga menilai praktik tersebut tidak adil dan bertentangan dengan tujuan program bantuan. Mereka mendesak Bupati Kupang turun langsung meninjau dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini.
“Kalau tidak, kami akan segel kantor Desa Sumlili,” tegas Joni.